RSS Feed (xml)
Laporan Humas DPRD NTT, Spirit NTT, 31 Desember 2007- 6 Januari 2008
KUPANG, SPIRIT--Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta pemerintah agar serius mengantisipasi persoalan lingkungan sosial kemasyarakatan yang bakal timbul pada musim penghujan tahun ini. Persoalan itu, antara lain tanah longsor, banjir, badai, gagal tanan dan gagal panen serta berbagai dampak ikutan berupa timbulnya penyakit menular.
Permintaan FKB ini disampaikan dalam pendapat akhir terhadap nota keuangan atas rancangan anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) Propinsi NTT tahun 2008 di Dedung DPRD NTT, Senin (17/12/2007) lalu.
Dalam pendapat akhir yang ditandatangani Ketua FKB, Ir. Emilianus Pani, M.Si, dan Sekretaris, Petrus Djeer, BA, disebutkan bahwa persoalan lingkungan sosial kemasyarakatan yang bakal timbul dengan rutinitas kejadian akan menyita pikiran, tenaga dan biaya dalam rangka penanganannya.
"Pada tataran kebijakan, kita telah sepakat mengalokasikan sejumlah dana tanggap darurat dan bantuan sosial dalam rangka mengantisipasi kasus-kasus tersebut. Namun realita menunjukkan bahwa persoalan lingkungan yang sama, pada lokasi yang sama selalu berulang setiap tahun. Itu berarti bahwa persoalan dari sisi pengalokasian anggaran belum dapat menyentuh persoalan yang sebenarnya," tulis FKB.
FKB mengimbau pemerintah agar serius memberikan perhatian pada beberapa titik atau lokasi rawan bencana serta merencanakan frame kebijakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi lintas sektor dan lintas wilayah.
Terhadap rancangan APBD NTT 2008, FKB memberikan beberapa catatan. Untuk pendapatan, pemerintah perlu mengoptimalkan semua potensi penerimaan dalam rangka meningkatkan PAD karena PAD NTT masih mengandalkan atau didominasi oleh pos penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
Untuk belanja, FKB meminta pemerintah melakukan efisiensi dalam melaksanakan belanja mengingat profil RAPBD NTT yang mengalami defisit anggaran sebesar Rp 122.613.268.004,00. Efisiensi dapat dilakukan terhadap pos belanja tidak langsung menyentuh kebutuhan masyarakat seperti belanja rapat-rapat koordinasi dan belanja perjalanan dinas.
Untuk pos pembiayaan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain pembangunan revitalisasi ekonomi di mana FKB menyetujui dana Rp 16.000.000.000 yang dialokasikan untuk memberikan pinjaman kepada kelompok masyarakat. "Agar pengelolaan dana tersebut berjalan efektif dan tidak mengalami hambatan, diharapkan Pemprop NTT berkoordinasi dengan pemda kabupaten/kota untuk menyediakan sharing dana pembinaan kelompok, monitoring dan evaluasi," demikian FKB. *
Permintaan FKB ini disampaikan dalam pendapat akhir terhadap nota keuangan atas rancangan anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) Propinsi NTT tahun 2008 di Dedung DPRD NTT, Senin (17/12/2007) lalu.
Dalam pendapat akhir yang ditandatangani Ketua FKB, Ir. Emilianus Pani, M.Si, dan Sekretaris, Petrus Djeer, BA, disebutkan bahwa persoalan lingkungan sosial kemasyarakatan yang bakal timbul dengan rutinitas kejadian akan menyita pikiran, tenaga dan biaya dalam rangka penanganannya.
"Pada tataran kebijakan, kita telah sepakat mengalokasikan sejumlah dana tanggap darurat dan bantuan sosial dalam rangka mengantisipasi kasus-kasus tersebut. Namun realita menunjukkan bahwa persoalan lingkungan yang sama, pada lokasi yang sama selalu berulang setiap tahun. Itu berarti bahwa persoalan dari sisi pengalokasian anggaran belum dapat menyentuh persoalan yang sebenarnya," tulis FKB.
FKB mengimbau pemerintah agar serius memberikan perhatian pada beberapa titik atau lokasi rawan bencana serta merencanakan frame kebijakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi lintas sektor dan lintas wilayah.
Terhadap rancangan APBD NTT 2008, FKB memberikan beberapa catatan. Untuk pendapatan, pemerintah perlu mengoptimalkan semua potensi penerimaan dalam rangka meningkatkan PAD karena PAD NTT masih mengandalkan atau didominasi oleh pos penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
Untuk belanja, FKB meminta pemerintah melakukan efisiensi dalam melaksanakan belanja mengingat profil RAPBD NTT yang mengalami defisit anggaran sebesar Rp 122.613.268.004,00. Efisiensi dapat dilakukan terhadap pos belanja tidak langsung menyentuh kebutuhan masyarakat seperti belanja rapat-rapat koordinasi dan belanja perjalanan dinas.
Untuk pos pembiayaan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain pembangunan revitalisasi ekonomi di mana FKB menyetujui dana Rp 16.000.000.000 yang dialokasikan untuk memberikan pinjaman kepada kelompok masyarakat. "Agar pengelolaan dana tersebut berjalan efektif dan tidak mengalami hambatan, diharapkan Pemprop NTT berkoordinasi dengan pemda kabupaten/kota untuk menyediakan sharing dana pembinaan kelompok, monitoring dan evaluasi," demikian FKB. *
Tidak ada komentar:
Posting Komentar