RSS Feed (xml)
Laporan Sarifah S, Spirit NTT 31 Desember 2007 - 6 Januari 2008
BA'A, SPIRIT-- Pengusaha lokal dari Kupang (pemilik Toko Piet-- Red) menjajaki salah satu lokasi di wilayah di sekitar lokasi perkantoran baru "Bumi Sasando Permai" di Lekunik, Kabupaten Rote Ndao, untuk membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah tersebut. Pembangunan SPBU untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM).
Kepala Dinas (Kadis) Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Rote Ndao, N ST Haning, S.E, menjelaskan hal itu kepada SPIRIT NTT di Ba'a, Senin (24/12/2007). Haning mengaku, pihaknya sudah menerima surat permintaan usaha pembangunan SPBU yang diajukan manajemen Toko Piet. Saat ini surat permohonan membangun usaha tersebut sedang dikaji dinas terkait.
"Surat dari Toko Piet sudah kami terima dan saat ini sedang kita kaji. Rencananya mereka akan bangun SPBU tahun 2008 di lokasi milik Toko Piet di kompleks perkantoran baru," kata Haning.
Menurutnya, untuk membangun sebuah SPBU dibutuhkan sejumlah kajian, bukan cuma kajian secara bisnis dan sosial, tetapi juga kajian lingkungan seperti UKL dan UPL atau amdal. "Surat yang masuk ditujukan ke Bapedalda. Ini penting agar pihak Bapedalda dapat mengkaji secara teknis persoalan lingkungan sebagai dampak pembangunan SPBU di wilayah itu. Kalau Bapedalda rekomendasikan buat UKL-UPL atau Amdal, maka pengusaha harus buat karena hal itu penting untuk lingkungan," kata Haning.
Soal izin amdal yang saat ini sedang ditunggu pengusaha, Haning mengatakan, masalah UKL-UPL atau amdal menjadi urusan Bapedalda. Dan hal ini sudah diamanatkan dalam peraturan daerah. Pengusaha bisa langsung menghubungi pihak Bapedalda karena untuk meneliti soal amdal atau UKL-UPL juga harus ada bahan dari pengusaha bersangkutan.
Mengenai ada keinginan pihak lain ikut membangun SPBU selain Toko Piet, Haning menjelaskan, khusus Kabupaten Rote Ndao yang saat ini memiliki penduduk 100 ribu lebih dengan jumlah kendaraan didominasi kendaraan dinas, satu SPBU sudah cukup. Namun ke depan tidak tertutup kemungkinan untuk ditambahkan SPBU di Rote Ndao. "Bangun satu dulu sambil lihat perkembangan kebutuhan masyarakat. Walaupun modalnya dari pengusaha, namun pemerintah bisa mengendalikan bidang usaha agar tidak merugikan pengusaha," jelasnya. *
Kepala Dinas (Kadis) Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Rote Ndao, N ST Haning, S.E, menjelaskan hal itu kepada SPIRIT NTT di Ba'a, Senin (24/12/2007). Haning mengaku, pihaknya sudah menerima surat permintaan usaha pembangunan SPBU yang diajukan manajemen Toko Piet. Saat ini surat permohonan membangun usaha tersebut sedang dikaji dinas terkait.
"Surat dari Toko Piet sudah kami terima dan saat ini sedang kita kaji. Rencananya mereka akan bangun SPBU tahun 2008 di lokasi milik Toko Piet di kompleks perkantoran baru," kata Haning.
Menurutnya, untuk membangun sebuah SPBU dibutuhkan sejumlah kajian, bukan cuma kajian secara bisnis dan sosial, tetapi juga kajian lingkungan seperti UKL dan UPL atau amdal. "Surat yang masuk ditujukan ke Bapedalda. Ini penting agar pihak Bapedalda dapat mengkaji secara teknis persoalan lingkungan sebagai dampak pembangunan SPBU di wilayah itu. Kalau Bapedalda rekomendasikan buat UKL-UPL atau Amdal, maka pengusaha harus buat karena hal itu penting untuk lingkungan," kata Haning.
Soal izin amdal yang saat ini sedang ditunggu pengusaha, Haning mengatakan, masalah UKL-UPL atau amdal menjadi urusan Bapedalda. Dan hal ini sudah diamanatkan dalam peraturan daerah. Pengusaha bisa langsung menghubungi pihak Bapedalda karena untuk meneliti soal amdal atau UKL-UPL juga harus ada bahan dari pengusaha bersangkutan.
Mengenai ada keinginan pihak lain ikut membangun SPBU selain Toko Piet, Haning menjelaskan, khusus Kabupaten Rote Ndao yang saat ini memiliki penduduk 100 ribu lebih dengan jumlah kendaraan didominasi kendaraan dinas, satu SPBU sudah cukup. Namun ke depan tidak tertutup kemungkinan untuk ditambahkan SPBU di Rote Ndao. "Bangun satu dulu sambil lihat perkembangan kebutuhan masyarakat. Walaupun modalnya dari pengusaha, namun pemerintah bisa mengendalikan bidang usaha agar tidak merugikan pengusaha," jelasnya. *
Tidak ada komentar:
Posting Komentar