RSS Feed (xml)
Laporan Humas DPRD NTT, Spirit NTT 3-10 Desember 2007
KUPANG, SPIRIT-- Fraksi Gabungan Rakyat DPRD NTT melalui Sekretaris Fraksi, Drs. Benediktus Randu,AMk, meminta Pemerintah Propinsi (Pemprop) NTT untuk meningkatkan kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Permintaan Fraksi Gabungan ini tertuang dalam pemandangan umum fraksi terhadap nota keuangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Propinsi NTT tahun anggaran 2008 di Ruang Utama Gedung DPRD NTT, Senin (26/11/2007). Sidang ini dipimpin Ketua Dewan, Drs. Melkianus Adoe, didampingi Wakil Ketua Dewan, Drs. Kristo Blasin dan Drs. Paulus Moa serta dihadiri Asisten I Sekda NTT, Joseph A Mamulak, S.Pi.
Fraksi Gabungan menilai kinerja SKPD di NTT sangat rendah, masih kurang optimal. Hal ini menyebabkan target retribusi untuk tahun anggaran 2007 ternyata belum bisa dicapai walaupun tahun anggaran 2007 segera berakhir.
Randu menyebut penyebab sulitnya pencapaian target retribusi tahun anggaran 2007 dikarenakan kinerja SKPD lemah dan pasti akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah tahun anggaran 2007. Selain itu, berdampak pada target tahun anggaran yang akan datang (2008).
Selain itu, lanjut Randu, pencapaian target retribusi untuk tahun anggaran 2007 ini yang ternyata sulit dicapai menandakan bahwa tingkat pelayanan kepada masyarakat sangat rendah sehingga berdampak pada rendahnya SDM yang berakibat meningkatnya angka kemiskinan di daerah ini.
Fraksi Gabungan Rakyat NTT menilai perlu adanya langkah-langkah yang strategis untuk dapat memecahkan persoalan masyarakat ini dengan meningkatkan kinerja SKPD agar menjalankan fungsinya secara benar dan bertanggung jawab dengan mendesain program-program yang menyentuh kepentingan masyarakat.
Untuk meningkatkan kinerja SKPD, menurut Fraksi Gabungan, pemerintah juga harus memperhatikan secara serius mengenai penetapan target untuk tahun anggaran 2008 agar lebih realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.
Fraksi Gabungan mengimbau kepada pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang lebih signifikan, karena selama ini langkah-langkah yang telah diambil pemerintah sangat mendapat sorotan tajam, baik dari kalangan legislatif sendiri maupun masyarakat.
Langkah-langkah signifikan yang dimaksudkan Fraksi Gabungan Rakyat NTT adalah pemerintah dalam melakukan peningkatan kinerja SKPD harus memberikan laporan kegiatan. Hal ini sebagai tolok ukur dalam melihat perkembangan pada target retribusi daerah yang diupayakan bisa membuat apa yang ditargetkan dapat tercapai.
Fraksi Gabungan juga memberikan masukan atau solusi kepada pemerintah mengenai pengoptimalan aset-aset daerah. Fraksi menjelaskan, target retribusi tahun anggaran 2007 yang tidak tercapai dengan baik dikarenakan tidak terjadinya peningkatan pelayanan dimana masyarakat belum memanfaatkan fasilitas pemerintah atau aset-aset daerah secara maksimal.
"Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan upaya agar masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas pemerintah melalui pengoptimalan aset-aset daerah dengan melakukan penataan manajemen secara baik. Dengan demikian masyarakat sedapat mungkin memanfaatkan aset-aset daerah yang ada. Hal ini membawa dua keuntungan yakni kebutuhan masyarakat terpenuhi dan masyarakat memanfaatkan aset-aset/fasilitas daerah," tutur Randu.
Dengan cara ini, lanjut Randu, SKPD dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah ( PAD) sebagai bagian dari target retribusi. *
Permintaan Fraksi Gabungan ini tertuang dalam pemandangan umum fraksi terhadap nota keuangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Propinsi NTT tahun anggaran 2008 di Ruang Utama Gedung DPRD NTT, Senin (26/11/2007). Sidang ini dipimpin Ketua Dewan, Drs. Melkianus Adoe, didampingi Wakil Ketua Dewan, Drs. Kristo Blasin dan Drs. Paulus Moa serta dihadiri Asisten I Sekda NTT, Joseph A Mamulak, S.Pi.
Fraksi Gabungan menilai kinerja SKPD di NTT sangat rendah, masih kurang optimal. Hal ini menyebabkan target retribusi untuk tahun anggaran 2007 ternyata belum bisa dicapai walaupun tahun anggaran 2007 segera berakhir.
Randu menyebut penyebab sulitnya pencapaian target retribusi tahun anggaran 2007 dikarenakan kinerja SKPD lemah dan pasti akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah tahun anggaran 2007. Selain itu, berdampak pada target tahun anggaran yang akan datang (2008).
Selain itu, lanjut Randu, pencapaian target retribusi untuk tahun anggaran 2007 ini yang ternyata sulit dicapai menandakan bahwa tingkat pelayanan kepada masyarakat sangat rendah sehingga berdampak pada rendahnya SDM yang berakibat meningkatnya angka kemiskinan di daerah ini.
Fraksi Gabungan Rakyat NTT menilai perlu adanya langkah-langkah yang strategis untuk dapat memecahkan persoalan masyarakat ini dengan meningkatkan kinerja SKPD agar menjalankan fungsinya secara benar dan bertanggung jawab dengan mendesain program-program yang menyentuh kepentingan masyarakat.
Untuk meningkatkan kinerja SKPD, menurut Fraksi Gabungan, pemerintah juga harus memperhatikan secara serius mengenai penetapan target untuk tahun anggaran 2008 agar lebih realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.
Fraksi Gabungan mengimbau kepada pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang lebih signifikan, karena selama ini langkah-langkah yang telah diambil pemerintah sangat mendapat sorotan tajam, baik dari kalangan legislatif sendiri maupun masyarakat.
Langkah-langkah signifikan yang dimaksudkan Fraksi Gabungan Rakyat NTT adalah pemerintah dalam melakukan peningkatan kinerja SKPD harus memberikan laporan kegiatan. Hal ini sebagai tolok ukur dalam melihat perkembangan pada target retribusi daerah yang diupayakan bisa membuat apa yang ditargetkan dapat tercapai.
Fraksi Gabungan juga memberikan masukan atau solusi kepada pemerintah mengenai pengoptimalan aset-aset daerah. Fraksi menjelaskan, target retribusi tahun anggaran 2007 yang tidak tercapai dengan baik dikarenakan tidak terjadinya peningkatan pelayanan dimana masyarakat belum memanfaatkan fasilitas pemerintah atau aset-aset daerah secara maksimal.
"Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan upaya agar masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas pemerintah melalui pengoptimalan aset-aset daerah dengan melakukan penataan manajemen secara baik. Dengan demikian masyarakat sedapat mungkin memanfaatkan aset-aset daerah yang ada. Hal ini membawa dua keuntungan yakni kebutuhan masyarakat terpenuhi dan masyarakat memanfaatkan aset-aset/fasilitas daerah," tutur Randu.
Dengan cara ini, lanjut Randu, SKPD dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah ( PAD) sebagai bagian dari target retribusi. *
Tidak ada komentar:
Posting Komentar