RSS Feed (xml)
Laporan Gaa/Humas DPRD NTT, Spirit NTT 17-23 Desember 2007
KUPANG, PK-- Suasana pembahasan Rancangan APBD NTT 2008 antara DPRD NTT dengan pimpinan SKPD, baik melalui rapat-rapat komisi maupun rapat-rapat panitia anggaran, berlangsung 'panas'. Hal ini mulai berlangsung sejak Wakil Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, menyampaikan pengantar Nota Keuangan atas Rancangan APBD 2008 di Ruang Sidang Utama DPRD NTT, Jumat (23/11/2007).
Gejala-gejala naiknya suhu politik yang diperankan DPRD NTT sebenarnya sudah terjadi sejak pembahasan Perubahan APBD 2007. Hal itu terjadi ketika anggota DPRD mendengar laporan pemerintah bahwa pada tahun 2006 ada sejumlah SKPD yang penerimaannya tidak mencapai target, bahkan realisasinya di bawah 50 persen. Suasana 'panas' ini juga terbawa dalam pembahasan Rancangan APBD 2008.
Wakil Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, dalam Nota Keuangan atas Rancangan APBD NTT 2008 pada lanjutan Rapat Paripurna ke-I di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD NTT, Jumat (23/11/07), mengatakan, target pendapatan daerah yang ditetapkan melalui Perda NTT No. 1 Tahun 2007, tanggal 22 Januari 2007, semula berjumlah Rp 779,45 miliar lebih, menjadi Rp 834,45 miliar lebih. Dari target pendapatan sebesar Rp 834,45 miliar lebih tersebut direalisir sebesar Rp 705.87 miliar lebih atau 84,59 persen.
Dari nota keuangan itulah, SPIRIT NTT memprediksikan bahwa pasti ada korban. Dugaan SPIRIT NTT ternyata benar terjadi manakala pada saat rapat komisi yang membahas Rancangan APBD 2008, hampir seluruh SKPD yang target realisasi penerimaan tidak mencapai 100 persen, dibuat pusing.
Copot pimpinan SKPD
SPIRIT NTT menyaksikan terjadi perdebatan sengit yang dilontarkan oleh aggota DPRD NTT dengan nada-nada yang tidak bersahabat ditujukan kepada para pimpinan SKPD. Para wakil rkyat ini menilai perencanaan program yang dibuat SKPD hanya berdasarkan asal suka, tidak melihat kepentingan masyarakat. Dengan demikian tidaklah mengherankan di NTT ini terjadi kemiskinan, rawan pangan, busung lapar, dan bencana sosial lainnya. Padahal dalam musrenbangdes masyarakat telah mengusulkan berulang-ulang berbagai program kegiatan untuk kepentingan masyarakat sendiri tapi tidak diperhatikan secara serius.
Kalaupun diperhatikan, hanya untuk segelintir kabupaten saja, yang dekat dengan propinsi. Demikian rangkuman pendapat anggota DPRD NTT, Frans Dima Lendes, Viktor Mado Watun, S.H, Drs. Johanes R. Dekresano, MA, Ir. Karel Yani Mboeik, Drs. John Umbu Deta, Drs. Martinus Darmonsi, dkk. Bahkan secara jelas perjuangan mereka agar setiap SKPD yang penerimaan tidak mencapai target
agar anggarannya dirasionalisasi kembali sesuai kemampuannya dan meminta agar pimpinan SKPD yang tidak mampu mengelola agar diganti dengan orang yang lebih profesional dalam bidangnya.
Pikiran-pikiran kritis anggota Dewan tersebut, bukan tidak beralasan. Berkali-kali suara Dewan menggelegar dengan sindiran yang keras yang membuat kuping berdiri dan terpaksa harus menyeka keringat di arena terbuka karena pembangunan dan pemberdayaan masyarkat, menurut beberapa anggota Dewan, diperlakukan tidak adil. Menurut Dewan, pembangunan dan pemberdayaan harus diperlakukan secara merata di seluruh wilayah NTT dan prioritas anggaran lebih diarahkan untuk kepentingan pengentasan kemiskinan, sehingga persoalan masyarkat NTT yang setiap tahun selalu terjadi seperti rawan pangan, busung lapar, gizi buruk dan sebagainya secara perlahan ada titik akhirnya.
Komitmen politik DPRD NTT untuk memrioritaskan program pada masyarakat kecil, diangkat dalam rapat panitia anggaran yang dihadiri selain seluruh anggota
panitia anggaran, juga dihadiri seluruh pimpinan SKPD.
Sejarah proses pembahasan APBD NTT 2008 telah memecahkan rekor oleh DPRD NTT. Sebab, sejak NTT berdiri tahun 1958 belum pernah terjadi seperti sekarang ini. Salah seorang tukang ojek yang namanya tidak mau disebutkan kepada SPIRIT NTT mengatakan, apabila kejadiannya demikian, maka tidak perlu lagi masyarakat menilai DPRD NTT dengan nada-nada miring. "Prosesnya sudah sangat transparan," katanya. Diakuinya, selama ini belum tahu proses pembahasan anggaran seperti apa, tapi yang penting DPRD NTT sudah berbuat yang terbaik bagi masyarakatnya. *
Gejala-gejala naiknya suhu politik yang diperankan DPRD NTT sebenarnya sudah terjadi sejak pembahasan Perubahan APBD 2007. Hal itu terjadi ketika anggota DPRD mendengar laporan pemerintah bahwa pada tahun 2006 ada sejumlah SKPD yang penerimaannya tidak mencapai target, bahkan realisasinya di bawah 50 persen. Suasana 'panas' ini juga terbawa dalam pembahasan Rancangan APBD 2008.
Wakil Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, dalam Nota Keuangan atas Rancangan APBD NTT 2008 pada lanjutan Rapat Paripurna ke-I di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD NTT, Jumat (23/11/07), mengatakan, target pendapatan daerah yang ditetapkan melalui Perda NTT No. 1 Tahun 2007, tanggal 22 Januari 2007, semula berjumlah Rp 779,45 miliar lebih, menjadi Rp 834,45 miliar lebih. Dari target pendapatan sebesar Rp 834,45 miliar lebih tersebut direalisir sebesar Rp 705.87 miliar lebih atau 84,59 persen.
Dari nota keuangan itulah, SPIRIT NTT memprediksikan bahwa pasti ada korban. Dugaan SPIRIT NTT ternyata benar terjadi manakala pada saat rapat komisi yang membahas Rancangan APBD 2008, hampir seluruh SKPD yang target realisasi penerimaan tidak mencapai 100 persen, dibuat pusing.
Copot pimpinan SKPD
SPIRIT NTT menyaksikan terjadi perdebatan sengit yang dilontarkan oleh aggota DPRD NTT dengan nada-nada yang tidak bersahabat ditujukan kepada para pimpinan SKPD. Para wakil rkyat ini menilai perencanaan program yang dibuat SKPD hanya berdasarkan asal suka, tidak melihat kepentingan masyarakat. Dengan demikian tidaklah mengherankan di NTT ini terjadi kemiskinan, rawan pangan, busung lapar, dan bencana sosial lainnya. Padahal dalam musrenbangdes masyarakat telah mengusulkan berulang-ulang berbagai program kegiatan untuk kepentingan masyarakat sendiri tapi tidak diperhatikan secara serius.
Kalaupun diperhatikan, hanya untuk segelintir kabupaten saja, yang dekat dengan propinsi. Demikian rangkuman pendapat anggota DPRD NTT, Frans Dima Lendes, Viktor Mado Watun, S.H, Drs. Johanes R. Dekresano, MA, Ir. Karel Yani Mboeik, Drs. John Umbu Deta, Drs. Martinus Darmonsi, dkk. Bahkan secara jelas perjuangan mereka agar setiap SKPD yang penerimaan tidak mencapai target
agar anggarannya dirasionalisasi kembali sesuai kemampuannya dan meminta agar pimpinan SKPD yang tidak mampu mengelola agar diganti dengan orang yang lebih profesional dalam bidangnya.
Pikiran-pikiran kritis anggota Dewan tersebut, bukan tidak beralasan. Berkali-kali suara Dewan menggelegar dengan sindiran yang keras yang membuat kuping berdiri dan terpaksa harus menyeka keringat di arena terbuka karena pembangunan dan pemberdayaan masyarkat, menurut beberapa anggota Dewan, diperlakukan tidak adil. Menurut Dewan, pembangunan dan pemberdayaan harus diperlakukan secara merata di seluruh wilayah NTT dan prioritas anggaran lebih diarahkan untuk kepentingan pengentasan kemiskinan, sehingga persoalan masyarkat NTT yang setiap tahun selalu terjadi seperti rawan pangan, busung lapar, gizi buruk dan sebagainya secara perlahan ada titik akhirnya.
Komitmen politik DPRD NTT untuk memrioritaskan program pada masyarakat kecil, diangkat dalam rapat panitia anggaran yang dihadiri selain seluruh anggota
panitia anggaran, juga dihadiri seluruh pimpinan SKPD.
Sejarah proses pembahasan APBD NTT 2008 telah memecahkan rekor oleh DPRD NTT. Sebab, sejak NTT berdiri tahun 1958 belum pernah terjadi seperti sekarang ini. Salah seorang tukang ojek yang namanya tidak mau disebutkan kepada SPIRIT NTT mengatakan, apabila kejadiannya demikian, maka tidak perlu lagi masyarakat menilai DPRD NTT dengan nada-nada miring. "Prosesnya sudah sangat transparan," katanya. Diakuinya, selama ini belum tahu proses pembahasan anggaran seperti apa, tapi yang penting DPRD NTT sudah berbuat yang terbaik bagi masyarakatnya. *
Tidak ada komentar:
Posting Komentar