RSS Feed (xml)
Laporan Gerardus Manyella, Spirit NTT 17-23 Desember 2007
KUPANG, SPIRIT--Panitia anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT mengingatkan pemerintah agar efisien dalam membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDP) 2008 mengingat terjadi devisit sekitar 124 miliar lebih.
Dengan kondisi Silpa yang minim, pemerintah harus betul-betul hemat dan memrioritaskan belanja publik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga diingatkan mengurangi belanjar rutin seperti belanja administrasi, honor panitia dan biaya perjalanan dinas.
Demikian rangkuman pendapat panitia anggaran DPRD NTT terhadap RAPBD NTT 2008 di Gedung DPRD NTT, Jalan El Tari, Kupang, pekan lalu. Panitia anggaran juga meminta pemerintah segera melakukan kajian sistematis dan akurat terhadap obyek dan subyek penerimaan, perangkat regulasi dan managemen pengelolaan penerimaan daerah sehingga estimasi penerimaan daerah seluruh SKPD dapat diperhitungkan dalam meningkatkan PAD.
Dalam laporan yang ditandatangani Ketua Tim Perumus, Drs. Kristo Blasin, dan sekretaris, Drs. Thomas Taebenu, Dewan kembali mengingatkan pemerintah agar menerapkan reward and punishment. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu strategi mengoptimalkan kinerja SKPD dalam memacu penerimaan daerah. Sayangnya, masih ada empat SKPD yang tidak pernah mencapai target selama kurun waktu lima tahun berturut-turut tanpa tindakan dan ada sembilan SKPD yang mencapai target lebih dari 100 persen untuk beberapa tahun tanpa reward.
Pemerintah juga diminta menginformasikan besaran PAGU dana dekosentrasi TA 2008, juga dana-dana lain di luar APBD lebih awal sehingga kebijakan pengalokasian anggaran untuk membiayai sejumlah program pembangunan di NTT dapat bersinergi secara baik demi menghindari tumpang tindih pembiayaan.
Untuk itu, demikian panitia anggaran, koordinasi yang intensif harus terbangun secara baik antara pemerintah propinsi dan kabupaen/kota serta pemerintah pusat.
Menurut panitia anggaran, masih banyak potensi penerimaan daerah yang bisa dioptimalkan. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan kajian yang sungguh-sungguh dan realitas terhadap berbagai obyek penerimaan yang dimiliki dan diikuti juga kegiatan pungutan yang lebih efektif.
Khusus penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), panitia anggaran mendesak pemerintah membentuk tim membicarakan lebih serius dengan Pertamina dan konsultasi dengan Depdagri mengingat potensi kendaraan bermotor di NTT terus bertambah tapi penerimaannya masih jalan-jalan di tempat. *
Dengan kondisi Silpa yang minim, pemerintah harus betul-betul hemat dan memrioritaskan belanja publik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga diingatkan mengurangi belanjar rutin seperti belanja administrasi, honor panitia dan biaya perjalanan dinas.
Demikian rangkuman pendapat panitia anggaran DPRD NTT terhadap RAPBD NTT 2008 di Gedung DPRD NTT, Jalan El Tari, Kupang, pekan lalu. Panitia anggaran juga meminta pemerintah segera melakukan kajian sistematis dan akurat terhadap obyek dan subyek penerimaan, perangkat regulasi dan managemen pengelolaan penerimaan daerah sehingga estimasi penerimaan daerah seluruh SKPD dapat diperhitungkan dalam meningkatkan PAD.
Dalam laporan yang ditandatangani Ketua Tim Perumus, Drs. Kristo Blasin, dan sekretaris, Drs. Thomas Taebenu, Dewan kembali mengingatkan pemerintah agar menerapkan reward and punishment. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu strategi mengoptimalkan kinerja SKPD dalam memacu penerimaan daerah. Sayangnya, masih ada empat SKPD yang tidak pernah mencapai target selama kurun waktu lima tahun berturut-turut tanpa tindakan dan ada sembilan SKPD yang mencapai target lebih dari 100 persen untuk beberapa tahun tanpa reward.
Pemerintah juga diminta menginformasikan besaran PAGU dana dekosentrasi TA 2008, juga dana-dana lain di luar APBD lebih awal sehingga kebijakan pengalokasian anggaran untuk membiayai sejumlah program pembangunan di NTT dapat bersinergi secara baik demi menghindari tumpang tindih pembiayaan.
Untuk itu, demikian panitia anggaran, koordinasi yang intensif harus terbangun secara baik antara pemerintah propinsi dan kabupaen/kota serta pemerintah pusat.
Menurut panitia anggaran, masih banyak potensi penerimaan daerah yang bisa dioptimalkan. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan kajian yang sungguh-sungguh dan realitas terhadap berbagai obyek penerimaan yang dimiliki dan diikuti juga kegiatan pungutan yang lebih efektif.
Khusus penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), panitia anggaran mendesak pemerintah membentuk tim membicarakan lebih serius dengan Pertamina dan konsultasi dengan Depdagri mengingat potensi kendaraan bermotor di NTT terus bertambah tapi penerimaannya masih jalan-jalan di tempat. *
Tidak ada komentar:
Posting Komentar