RSS Feed (xml)
Laporan Humas Sikka, Spirit NTT 3-10 Desember 2007
MAUMERE, SPIRIT--Anggota Tim Pengkaji dari Pusat Pengembangan Potensi dan Profesi (P3Pro) Jakarta Pusat, Ir. Saur Panjaitan, MM, menilai Maumere layak dan pantas menjadi kota otonom.
Saur mengemukakan penilaian ini dalam seminar akhir Focus Group Discussion (FGD) Pengkajian Pembentukan Daerah Otonom Kota Maumere, di Allan Wedding Hall Waidoko-Maumere, Rabu (28/11/2007).
Penilaian kelayakan ini, diakui Saur, setelah Tim P3Pro yang terdiri dari 16 orang peneliti mengkaji berbagai data, di antaranya potensi perekonomian, sumber daya alam, sumber daya manusia dan ketersediaan berbagai sarana pelayanan publik, seperti sarana transportasi dan lain-lain.
"Data-data ini tidak saja kami ambil dari laporan Pemkab Sikka dan dokumentasi hasil sidang DPRD, tetapi juga dari observasi dan pantauan langsung di lapangan, selama tiga bulan, sejak Juli hingga September 2007," ujar Saur, didampingi Ir. Riyanto Susilo, M.Si.
Dalam kajiannya, kata Saur, Tim P3Pro menemukan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Sikka mengalami kemajuan signifikan dari tahun ke tahun, dengan angka pertumbuhan sekitar enam persen per tahun. Demikian halnya dengan arus perekonomian.
Dari sisi sumber daya alam (SDA) dan SDM, kata Saur, sangat mendukung dan memungkinkan Maumere untuk menjadi kota otonom. Tidak saja itu, lanjutnya, kemajuan dan perkembangan di bidang lain yang ada di Kota Maumere cenderung mengalami peningkatan.
"Dan, dari kondisi tersebut, dari hasil kajian P3Pro, Maumere telah memenuhi persyaratan administratif dan telah melampaui batas standar layak tidaknya sebuah daerah menjadi otonom. Untuk itu, Pemerintah dan DPRD Sikka, dengan dukungan masyarakat secepatnya membuat rekomendasi ke Jakarta guna melakukan pengembangan Maumere menjadi kota otonom. Dari potensi yang ada, sangat memungkinkan Maumere menjadi kota otonom. Selama ini Maumere menjadi sentral pelayanan hampir di segala bidang untuk daratan Flores dan Lembata," aku Saur Panjaitan
Saur juga mengingatkan agar pemindahan dan penetapan Ibu kota Kabupaten Sikka hendaknya dilakukan secara demokrasi dan tidak terburu-buru guna menghindari beda persepsi dan kemelut dalam menetapkannya.
Di akhir pemaparannya, Tim P3Pro merekomendasikan beberapa poin penting, antara lain pemilihan ibu kota yang baru sebaiknya dilakukan dengan pengkajian akademis yang terpadu dan menyeluruh serta perlu disosialisasikan dengan baik kepada seluruh komponen masyarakat. Untuk proses pemindahan ibu kota, Saur menyarankan sebaiknya dilakukan secara terpadu, terencana dan bertahap.
Menurut Saur, Kabupaten Induk, Sikka, sebaiknya melakukan upaya strategis untuk memacu pertumbuhan di daerah baru. Pelebaran dan pembukaan ruas jalan ring road (lingkar luar) perlu dikuti dengan pembangunan di bidang lainnya. Seperti perhotelan, restoran dan berbagai usaha lain sebagai instrumen pendukung pelayanan jasa bagi daerah lain di NTT.
Masyarakat harus dukung
Bupati Sikka, Drs. Alexander Longginus, dalam sambutan singkatnya, mengharapkan agar perjuangan pemerintah dan DPRD Sikka menjadikan an Maumere sebagai kota otonom mendapat dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Sikka.
"Hadirnya Kota Maumere sebagai daerah otonom akan memberikan banyak keuntungan, antara lain membuka peluang mengurangi angka pengangguran dan konsentrasi pelaksanaan pembangunan ke tingkat desa akan lebih terfokus," katanya.
Diakui Longginus, niat pemerintah dan DPRD Sikka untuk menjadikan Maumere sebagai kota otonom, merupakan komitmen bersama masyarakat Sikka. "Saat ini DPR Sikka sedang melakukan misi penjaringan aspirasi dan dukungan masyarakat untuk menjadikan Kota Maumer menjadi otonom," ujar Longginus.
Hewokloang, ibu kota kabupaten
Masyarakat di wilayah Kecamatan Hewokloang menyatakan mendukung upaya Pemerintah dan DPRD Sikka menjadikan Maumere sebagai kota otonom. Terkait hal itu, masyarakat setempat mengusulkan agar Kecamatan Kewapante dengan lokasi di wilayah Wolonbue menjadi Ibu Kota Kabupaten Sikka menggantikan Maumere.
Usulan ini disampaikan tokoh masyarakat Desa Baowunut, Sabinus Lado, saat ditemui SPIRIT NTT di Halaman Kantor Kecamatan Hewokloang, Jumat (30/11/2007). Dikatakan Sabinus, pernyataan mendukung pembentukan Kota Maumere ini telah disampaikan secara langsung oleh masyarakat Kecamatan Hewokloang, kepada Tim DPRD Sikka yang melakukan penjaringan aspirasi masyarakat terkait pembentukan Kota Maumere sebagai daerah otonom di Aula Kantor Camat Hewokloang, Kamis (29/11/2007).
Tim DPRD Sikka yang melakukan penjaringan aspirasi masyarakat itu terdiri dari Ir. Henny Doing, Petrus Jelalu, Hassanudin Challiq dan Amandus. Selain menjaring aspirasi masyarakat di Hewokloang, pada hari yang sama, Kamis (29/11/2007), DPRD Sikka yang terbagi dalam beberapa tim juga menjaring aspirasi masyarakat di Kecamatan Talibura dan Lela.
Sabinus yang saat itu didampingi Sekretaris Kecamatan Hewokloang, Eric S Hermianus S.Sos, juga menjelaskan bahwa usulan masyarakat agar Ibu kota Kabupaten Sikka dipindahkan ke Kewpante. Alasannya topografi wilayah Kewapante masih memungkinkan untuk dijadikan Ibu kota kabupaten. "Selain merupakan daerah dataran, wilayah Kewapante saat ini juga telah tersedia berbagai sarana dan prasana," imbuh Sabinus. *
Saur mengemukakan penilaian ini dalam seminar akhir Focus Group Discussion (FGD) Pengkajian Pembentukan Daerah Otonom Kota Maumere, di Allan Wedding Hall Waidoko-Maumere, Rabu (28/11/2007).
Penilaian kelayakan ini, diakui Saur, setelah Tim P3Pro yang terdiri dari 16 orang peneliti mengkaji berbagai data, di antaranya potensi perekonomian, sumber daya alam, sumber daya manusia dan ketersediaan berbagai sarana pelayanan publik, seperti sarana transportasi dan lain-lain.
"Data-data ini tidak saja kami ambil dari laporan Pemkab Sikka dan dokumentasi hasil sidang DPRD, tetapi juga dari observasi dan pantauan langsung di lapangan, selama tiga bulan, sejak Juli hingga September 2007," ujar Saur, didampingi Ir. Riyanto Susilo, M.Si.
Dalam kajiannya, kata Saur, Tim P3Pro menemukan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Sikka mengalami kemajuan signifikan dari tahun ke tahun, dengan angka pertumbuhan sekitar enam persen per tahun. Demikian halnya dengan arus perekonomian.
Dari sisi sumber daya alam (SDA) dan SDM, kata Saur, sangat mendukung dan memungkinkan Maumere untuk menjadi kota otonom. Tidak saja itu, lanjutnya, kemajuan dan perkembangan di bidang lain yang ada di Kota Maumere cenderung mengalami peningkatan.
"Dan, dari kondisi tersebut, dari hasil kajian P3Pro, Maumere telah memenuhi persyaratan administratif dan telah melampaui batas standar layak tidaknya sebuah daerah menjadi otonom. Untuk itu, Pemerintah dan DPRD Sikka, dengan dukungan masyarakat secepatnya membuat rekomendasi ke Jakarta guna melakukan pengembangan Maumere menjadi kota otonom. Dari potensi yang ada, sangat memungkinkan Maumere menjadi kota otonom. Selama ini Maumere menjadi sentral pelayanan hampir di segala bidang untuk daratan Flores dan Lembata," aku Saur Panjaitan
Saur juga mengingatkan agar pemindahan dan penetapan Ibu kota Kabupaten Sikka hendaknya dilakukan secara demokrasi dan tidak terburu-buru guna menghindari beda persepsi dan kemelut dalam menetapkannya.
Di akhir pemaparannya, Tim P3Pro merekomendasikan beberapa poin penting, antara lain pemilihan ibu kota yang baru sebaiknya dilakukan dengan pengkajian akademis yang terpadu dan menyeluruh serta perlu disosialisasikan dengan baik kepada seluruh komponen masyarakat. Untuk proses pemindahan ibu kota, Saur menyarankan sebaiknya dilakukan secara terpadu, terencana dan bertahap.
Menurut Saur, Kabupaten Induk, Sikka, sebaiknya melakukan upaya strategis untuk memacu pertumbuhan di daerah baru. Pelebaran dan pembukaan ruas jalan ring road (lingkar luar) perlu dikuti dengan pembangunan di bidang lainnya. Seperti perhotelan, restoran dan berbagai usaha lain sebagai instrumen pendukung pelayanan jasa bagi daerah lain di NTT.
Masyarakat harus dukung
Bupati Sikka, Drs. Alexander Longginus, dalam sambutan singkatnya, mengharapkan agar perjuangan pemerintah dan DPRD Sikka menjadikan an Maumere sebagai kota otonom mendapat dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Sikka.
"Hadirnya Kota Maumere sebagai daerah otonom akan memberikan banyak keuntungan, antara lain membuka peluang mengurangi angka pengangguran dan konsentrasi pelaksanaan pembangunan ke tingkat desa akan lebih terfokus," katanya.
Diakui Longginus, niat pemerintah dan DPRD Sikka untuk menjadikan Maumere sebagai kota otonom, merupakan komitmen bersama masyarakat Sikka. "Saat ini DPR Sikka sedang melakukan misi penjaringan aspirasi dan dukungan masyarakat untuk menjadikan Kota Maumer menjadi otonom," ujar Longginus.
Hewokloang, ibu kota kabupaten
Masyarakat di wilayah Kecamatan Hewokloang menyatakan mendukung upaya Pemerintah dan DPRD Sikka menjadikan Maumere sebagai kota otonom. Terkait hal itu, masyarakat setempat mengusulkan agar Kecamatan Kewapante dengan lokasi di wilayah Wolonbue menjadi Ibu Kota Kabupaten Sikka menggantikan Maumere.
Usulan ini disampaikan tokoh masyarakat Desa Baowunut, Sabinus Lado, saat ditemui SPIRIT NTT di Halaman Kantor Kecamatan Hewokloang, Jumat (30/11/2007). Dikatakan Sabinus, pernyataan mendukung pembentukan Kota Maumere ini telah disampaikan secara langsung oleh masyarakat Kecamatan Hewokloang, kepada Tim DPRD Sikka yang melakukan penjaringan aspirasi masyarakat terkait pembentukan Kota Maumere sebagai daerah otonom di Aula Kantor Camat Hewokloang, Kamis (29/11/2007).
Tim DPRD Sikka yang melakukan penjaringan aspirasi masyarakat itu terdiri dari Ir. Henny Doing, Petrus Jelalu, Hassanudin Challiq dan Amandus. Selain menjaring aspirasi masyarakat di Hewokloang, pada hari yang sama, Kamis (29/11/2007), DPRD Sikka yang terbagi dalam beberapa tim juga menjaring aspirasi masyarakat di Kecamatan Talibura dan Lela.
Sabinus yang saat itu didampingi Sekretaris Kecamatan Hewokloang, Eric S Hermianus S.Sos, juga menjelaskan bahwa usulan masyarakat agar Ibu kota Kabupaten Sikka dipindahkan ke Kewpante. Alasannya topografi wilayah Kewapante masih memungkinkan untuk dijadikan Ibu kota kabupaten. "Selain merupakan daerah dataran, wilayah Kewapante saat ini juga telah tersedia berbagai sarana dan prasana," imbuh Sabinus. *
1 komentar:
Dengan jumlah 21 kecamatan sekarang, Sikka cenderung lebih bagus untuk dimekarkan kembali menjadi Kabupaten Sikka dan Kota Maumere, sebagai alternativ pemerataan percepatan program2 pembangunan di daerah. Sebagai Kota, Maumere bisa merepresentasikan pulau Flores secara keseluruhan. Wilayah2 yang rencananya menjadi bagian Kota Maumere, Elok, (Timur dan Barat), Nelle, Koting. Sudah memenuhi syarat administrasi Maumere bakal jadi Kota. Mungkin kedepannya, Maumere menjadi Kota pertama di Flores dan cikal bakal wacana ibukota pemekaran provinsi Flores. Insya Allah. Yan. Salam buat pak Angelo di DKP Sikka, Maumere.
Posting Komentar