RSS Feed (xml)
Laporan Roby Asra/Humas Belu, Spirit NTT 17-23 Desember 2007
ATAMBUA, SPIRIT--Para kepala desa (Kades) di Kabupaten Belu diingatkan untuk tidak melakukan perilaku atau kebijakan monopoli dalam mengelola bantuan-bantuan yang turun ke desa.
Hal ini diingatkan Bupati Belu, Drs. Joachim Lopez, saat memberikan arahan ketika membuka Rapat Kerja (Raker) Pamong Praja yang juga diikuti para kades se-Kabupaten Belu di Aula Betelalenok Atambua, Jumat (2/11/2007).
"Saya ingatkan kades agar tidak monopoli dalam mengurus dana bantuan desa. Seluruh dana bantuan yang diberikan harus dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebelum dimanfaatkan," ingat Lopez.
Untuk raker tahun 2007, Bupati Lopez mengatakan bahwa sebenarnya ujung tombak dari pembangunan daerah sesuai dengan makna otonomi daerah, pembangunan terletak dipemerintahan desa.
"Oleh karenanya pembangunan di desa saat ini mendapat perhatian penuh dari pemerintah tingkat atas dengan mengalokasikan dana yang begitu besar. Dana awal mulai tahun 2007 yakni Rp 30 juta dan ke depan secara bertahap akan ditingkatkan terus nilai bantuan desa tersebut," katanya.
Bupati Lopez juga menjelaskan, raker pamong praja yang dilakukan setiap tahun bukan kegiatan seremonial belaka atau asal-asalan. Tetapi raker ini digelar dalam upaya mengevaluasi seluruh kegiatan pembangunan yang sudah berjalan selama satu tahun anggaran.
"Oleh karena itu pimpinan desa maupun kecamatan selain memberikan masukan buat pemerintah kabupaten berupa usulan pembangunan, juga umpan balik dari pemerintah kabupaten tentang hal-hal penting mengenai pembangunan secara umum," tegas Lopez.*
ATAMBUA, SPIRIT--Para kepala desa (Kades) di Kabupaten Belu diingatkan untuk tidak melakukan perilaku atau kebijakan monopoli dalam mengelola bantuan-bantuan yang turun ke desa.
Hal ini diingatkan Bupati Belu, Drs. Joachim Lopez, saat memberikan arahan ketika membuka Rapat Kerja (Raker) Pamong Praja yang juga diikuti para kades se-Kabupaten Belu di Aula Betelalenok Atambua, Jumat (2/11/2007).
"Saya ingatkan kades agar tidak monopoli dalam mengurus dana bantuan desa. Seluruh dana bantuan yang diberikan harus dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebelum dimanfaatkan," ingat Lopez.
Untuk raker tahun 2007, Bupati Lopez mengatakan bahwa sebenarnya ujung tombak dari pembangunan daerah sesuai dengan makna otonomi daerah, pembangunan terletak dipemerintahan desa.
"Oleh karenanya pembangunan di desa saat ini mendapat perhatian penuh dari pemerintah tingkat atas dengan mengalokasikan dana yang begitu besar. Dana awal mulai tahun 2007 yakni Rp 30 juta dan ke depan secara bertahap akan ditingkatkan terus nilai bantuan desa tersebut," katanya.
Bupati Lopez juga menjelaskan, raker pamong praja yang dilakukan setiap tahun bukan kegiatan seremonial belaka atau asal-asalan. Tetapi raker ini digelar dalam upaya mengevaluasi seluruh kegiatan pembangunan yang sudah berjalan selama satu tahun anggaran.
"Oleh karena itu pimpinan desa maupun kecamatan selain memberikan masukan buat pemerintah kabupaten berupa usulan pembangunan, juga umpan balik dari pemerintah kabupaten tentang hal-hal penting mengenai pembangunan secara umum," tegas Lopez.*
Tidak ada komentar:
Posting Komentar