Palulu: Putuskan Jaringan Mafia Ternak

Edisi: 11 - 17 Oktober 2010
No. 238 Tahun V, Hal: 11

WAINGAPU, SPIRIT--Ketua DPRD Sumba Timur, drh. Palulu Pabundu Ndima, M.Si, menegaskan, pengiriman ternak betina masih terus berlangsung ke luar daerah tidak lepas dari mental aparat yang bertugas menyeleksi ternak antar pulau.

Ia mensinyalir ada mafia dalam proses pengangantarpulauan ternak mulai dari seleksi sampai dokumen. "Kondisi ini tidak lepas dari mental aparat. Di situ ada mafia. Jaringan mafia ini harus diputuskan," tegas Palulu di Waingapu, Senin (20/9/2010).

Kini, pengiriman ternak betina produktif ke luar daerah melalui Pelabuhan Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, masih terus berlangsung. Padahal Pemerintah Propinsi NTT telah melarang pengiriman ternak betina ke luar NTT. Jika tidak segera dihentikan maka populasi ternak di Sumtim terancam serius.

Informasi ini disampaikan Pdt. Andreas Hani, S.Th, dalam pertemuan dengan Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora dan wakilnya, dr. Matius Kitu di Gedung Nasional Umbu Tipuk Marisi, Senin (20/9/2010).

Pendeta Andreas mengatakan, informasi yang diterima dari masyarakat, pengiriman ternak betina produktif dari Pelabuhan Waingapu masih terus berlangsung. Kondisi ini mengancam kelangsungan populasi ternak di Sumba Timur, dan menghambat upaya pemda setempat mewujudkan Sumba Timur sebagai kabupaten ternak. "Informasi yang kita terima di Karantina masih ditemukan ternak betina produktif. Bahkan ada hewan betina yang beranak di Karantina. Kita minta pemerintah daerah memperhatikan hal ini," kata Andreas.

Permintaan yang sama disampaikan anggota DPRD Sumtim dari Fraksi PDK, Arnold Lala Tana yang meminta pemerintah daerah menghindari pengiriman ternak betina produktif.
Arnold mengatakan, masyarakat tidak bisa disalahkan karena menjual hewan betina produktif demi tuntutan kebutuhan. Namun pemerintah daerah terutama petugas Dinas Peternakan harus menyeleksi hewan yang akan dikirim ke luar NTT secara selektif.

Mengatasi pengiriman ternak betina produktif ke luar Sumba Timur dan NTT, Arnold menyarankan agar Pemda Sumtim menyediakan dana talangan untuk membeli hewan betina produktif yang dijual masyarakat karena terdesak kebutuhan hidup. Hewan yang dibeli pemerintah dari masyarakat disalurkan lagi kepada masyarakat.

Mengenai tekad pemda setempat menjadikan Sumba Timur sebagai gudang ternak, Arnold menyarankan agar dimulai dari perbaikan populasi. Perbaikan populasi dimulai dari bibit.

Bupati Sumba Timur, Drs.Gidion Mbilijora, M.Si juga mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi ini. Kondisi ini dinilai ironis ditengah upaya pemerintah menjadikan Sumba Timur sebagai kabupaten ternak. "Kita tidak melarang masyarakat jual ternak betina produktif. Yang kita larang mengantarpulaukan ternak betina produktif. Saya minta petugas yang seleksi ternak untuk diantarpulaukan harus selektif dan tegas. Jangan karena uang lalu mengorbankan daerah ini. Petugas seperti ini kita tindak tegas," tegas Gidion. (dea)