Pembangunan Fasilitas TNI Jangan Korbankan Rakyat

* DPRD NTT
Spirit NTT, 15-21 Juni 2009

KUPANG, SPIRIT--Pembangunan fasilitas TNI diharapkan tidak mengorbankan hak-hak rakyat, seperti hak milik atas tanah, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak-hak lain dari masyarakat setempat.

"TNI kan berasal dari rakyat, menunggal bersama rakyat dan hadir pula untuk rakyat. Karena itu, tidak dibenarkan jika TNI tidak menghormati hak-hak rakyat," kata anggota DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Mado Watun, di Kupang, Jumat (5/6/2009).



Ia mengemukakan hal ini menanggapi rencana pembangunan Markas Batalyon Infanteri (Yonif) 746 dan Markas Kompi Kavaleri (Kikav) Tank di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yang terus menuai protes dari masyarakat setempat.
Masyarakat TTU masih memrotes pembangunan fasilitas militer di TTU itu, karena lokasi tanah masih bermasalah dan masih dalam proses penyelesaian secara politis dan hukum oleh pihak-pihak terkait di wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah kantung (enclave) Timor Leste, Oecusse itu.

Mado Watun mengatakan, DPRD NTT secara lembaga telah mengagendakan rapat dengar pendapat dengan Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang, Kamis (4/6), namun masih ditunda karena Kolonel (Inf) Winston Pardamean Simanjuntak dipanggil mendadak ke Jakarta. "Kita ingin mendengar langsung dari Danrem, sebagai penanggungjawab militer di NTT, seperti apa jalan keluarnya ketika masyarakat tetap keberatan soal rencana pembangunan markas militer di TTU," katanya.

Sebelumnya, Komandan Distrik Militer (Dandim) TTU, Letkol (Inf) AM Sinaga mengatakan, alasan penolakan terhadap pembangunan markas militer di TTU itu, karena Timor Leste, khususnya Oecusse bukanlah sebuah ancaman serius bagi NKRI.

Kehadiran markas militer di wilayah itu, kata Dandim mengutip para pemrotes, hanya akan membuat rasa cemas masyarakat terhadap keberadaan militer, seolah-olah situasi dalam keadaan perang. "Kita akan terus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pembangunan fasilitas militer di wilayah itu," kata dan menambahkan, "banyak warga yang protes, tetapi banyak pula yang menghendaki pembangunan markas militer di TTU".

Mado Watun mengatakan, rakyat memahami pembangunan fasilitas TNI, yang penting sudah memalui sebuah perencanaan matang dan strategis.
"Kita juga memahami bahwa pembangunan markas militer itu menyangkut urusan pertahanan keamanan negara, sehingga tidak ada yang menghalang-halangi. Namun, yang kita harapkan, tidak boleh mengorbankan rakyat," katanya. (ant)