RSS Feed (xml)
Spirit NTT, 11-17 Mei 2009
KUPANG, SPIRIT--Dari 127 desa di Kabupaten Lembata, hanya 38 desa mendapat pelayanan dari tenaga kesehatan. Sebagian besar desa lainnya belum terlayani karena tenaga yang terbatas.
Menurut laporan tim DPRD NTT yang terdiri dari Viktor Mado Watun, S.H, Drs. Yohanes Lake dan Drs. Yohanes Pati Hewe ketika melakukan kunjungan ke Lembata, 20-29 Maret 2009, kini dinas kesehatan setempat mengambil kebijakan untuk mengangkat tiga orang PNS setiap tahun.
Namun, kebijakan ini belum berarti. Pemerintah diharapkan memperhatikan persoalan ini karena tingkat kesehatan masyarakat di wilayah itu butuh penanganan serius. Di semua desa, sering terjadi wabah penyakit.
Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, demikian Dewan sering dilakukan pendataan terhadap duda, janda dan para yatim piatu di tiap desa. Namun, pemberian bantuan sering tak menjangkau semua penduduk miskin.
Kebijakan ini sering membuahkan opini negatif di masyarakat karena telah dieksploitasi untuk kepentingan mendapatkan dana tetapi tak diteruskan kepada mereka. Untuk membatasi kebiasaan buruk ini maka perlu ada koordinasi antarinstansi soal data KK miskin. Selain itu penyaluran bantuan agar dilakukan secara terpadu pula. (*/pol)
KUPANG, SPIRIT--Dari 127 desa di Kabupaten Lembata, hanya 38 desa mendapat pelayanan dari tenaga kesehatan. Sebagian besar desa lainnya belum terlayani karena tenaga yang terbatas.
Menurut laporan tim DPRD NTT yang terdiri dari Viktor Mado Watun, S.H, Drs. Yohanes Lake dan Drs. Yohanes Pati Hewe ketika melakukan kunjungan ke Lembata, 20-29 Maret 2009, kini dinas kesehatan setempat mengambil kebijakan untuk mengangkat tiga orang PNS setiap tahun.
Namun, kebijakan ini belum berarti. Pemerintah diharapkan memperhatikan persoalan ini karena tingkat kesehatan masyarakat di wilayah itu butuh penanganan serius. Di semua desa, sering terjadi wabah penyakit.
Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, demikian Dewan sering dilakukan pendataan terhadap duda, janda dan para yatim piatu di tiap desa. Namun, pemberian bantuan sering tak menjangkau semua penduduk miskin.
Kebijakan ini sering membuahkan opini negatif di masyarakat karena telah dieksploitasi untuk kepentingan mendapatkan dana tetapi tak diteruskan kepada mereka. Untuk membatasi kebiasaan buruk ini maka perlu ada koordinasi antarinstansi soal data KK miskin. Selain itu penyaluran bantuan agar dilakukan secara terpadu pula. (*/pol)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar