Rekomendasi BPK Pacu Tingkatkan Pendapatan

Sprit NTT, 30 Maret-5 April 2009, Laporan Rosalina Langa Woso


KUPANG, SPIRIT--Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe, mengatakan, hasil evaluasi BPK perlu dipahami sebagai salah satu spririt bagi Pemkot untuk lebih giat memacu sektor-sektor pendapatan daerah. Ada sektor yang bila berdasarkan standar nasional, akan lebih banyak menghasilkan penerimaan dibandingkan dengan target yang ditetapkan Tahun 2008. "PAD Pemkot bakal bertambah, kalau rekomendasi BPK dijalankan secara baik," ujar Adoe, Selasa (17/3/2009).

Pada hari yang sama, Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Perwakilan NTT, menyerahkan hasil evaluasi nota keuangan pemerintah Kota Kupang tahun anggaran 2008. Penyerahan dilakukan Kepala BPK, Muhammad Guntur kepada Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe, bertempat di Kantor BPK NTT.



"Ada banyak rekomendasi yang dibuat untuk diperhatikan Pemkot. Saya tidak ingat persis, berapa jumlah rekomendasi dan apa saja isinya," ujar Guntur.
Sementara Daniel Adoe menjelaskan, dirinya bersama Ketua DPRD Kota Kupang, Dominggus Bolla telah menerima hasil evaluasi BPK terhadap pelaksanaan keuangan Pemkot Kupang, tahun anggaran 2008.

Menurut Adoe, ada sekitar 10 rekomendasi BPK yang perlu dicermati untuk ditindaklanjuti. Adoe mencontohkan, BPK melakukan evaluasi terhadap penerimaan izin trayek yang belum berjalan maksimal. Untuk sektor ini, Adoe telah memberikan perintah kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang, Drs.Yosep Rera Beka, untuk menyurati pemilik kendaraan di Kota Kupang.

Adoe menegaskan, Pemkot akan mencabut izin trayek pemilik Angkota bila tidak mentaati jalur lalu lintas Angkot yang telah ditetapkan Pemkot Kupang. "Kasian anak sekolah, yang harus numpang angkot dua kali karena sopir seenak hati putar haluan di tengah jalan," ujar Adoe.

Rekomendasi lainnya, kata Adoe, berkaitan dengan pelayanan IMB di Kota Kupang yang belum mengacu kepada standar nasional yakni Rp 600.000/meter persegi. Selama ini, Pemkot masih mengenakan tarif 'tenggang rasa' yakni Rp 300.000/meter persegi dengan Perda yang berlaku. (*)