Puskesmas Sepatutnya Lakukan Pelayanan 24 Jam

Spirit NTT, 30 Maret-5 April 2009

KUPANG, SPIRIT--Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) dan puskesmas pambantu yang tersebar di pelosok Kabupaten Kupang dan Rote Ndao, sepatutnya memberikan pelayanan 24 jam kepada masyarakat, jika pemerintah baik tingkat kabupaten maupun provinsi benar-benar berniat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi.

Harapan itu disampaikan dua anggota DPRD NTT, Daniel Polin dan Jonatan Kana, di Kupang, Jumat (20/3/2009), berkaitan dengan laporan dari masyarakat yang menyebutkan, sejumlah puskesmas tidak menyiapkan pelayanan 24 jam dan puskesmas pembantu yang tidak ditempati petugas kesehatan.
Masyarakat tidak mendapat pelayanan sebagaimana mestinya, padahal untuk menjangkau puskesmas dan puskemas pembantu, warga harus berjalan kaki sangat jauh, katanya.



"Bahkan ada laporan bahwa petugas Puskesmas pembantu mengajukan permohonan obat-obatan, padahal tidak ada kegiatan di Puskesmas pembantu tersebut. Lantas, obat yang diminta ini untuk kepentingan siapa," kata Jonatan Kana dan menambahkan, laporan itu diperoleh dari warga di Kabupaten Kupang dan Rote Ndao.

Anggota DPRD NTT dari Fraksi Partai Golkar, Daniel Polin mengatakan, untuk menjangkau sebuah puskesmas atau puskesmas pembantu, masyarakat yang membutuhkan pelayanan mendadak harus berjalan jauh, namun ketika sampai di puskesmas atau puskesmas pembantu, tidak ada petugas. Dalam situasi ini, apakah masyarakat harus kembali ke rumah yang jauh itu, atau bermalam menunggu petugas yang tidak tentu.

Ketika mendapati puskesmas dan puskesmas pembantu tidak memiliki petugas medis yang bertugas setiap saat, kata dia, warga memilih ke pengobatan alternatif atau bahkan, tidak berobat sama sekali, karena jika ke rumah sakit di kota, selain jauh, juga membutuhkan biaya besar. Sementara warga menginginkan pelayanan kesehatan yang cepat dan murah dan itu hanya mungkin di tingkat puskesmas dan puskesmas pembantu.

"Karena itu, menurut saya untuk membenahi sektor kesehatan yang paling pertama adalah menyiapkan tenaga teknis sebanyak mungkin. Lulusan sekolah perawat kesehatan, kebidanan banyak di daerah ini dan pemerintah sebaiknya mempekerjakan tenaga-tenaga muda ini dimulai dengan status pegawai tidak tetap (PTT), lalu kemudian diangkat dan ditempatkan di puskesmas dan puskesmas pembantu," katanya.

Sementara DPRD, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, tambahnya, memberikan dukungan melalui alokasi anggaran yang memadai untuk bidang kesehatan. "Kami anggota DPRD juga harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk sektor kesehatan. Jika tidak, tenaga kesehatan kurang atau obat-obatan kurang ditanggulangi dengan dana dari mana," tambah Polin.
Selain petugas kesehatan kurang, lanjutnya, fasilitas yang dimiliki oleh puskesmas dan puskesmas pembantu pun sangat minim. Ke depan, menurutnya, di setiap Puskesmas minimal ada mobil ambulans yang mengantar atau menjemput warga menjemput warga yang sakit secara gratis.

Dengan ketersediaan tenaga dan fasilitas, Jonatan Kana dan Daniel Polin yakin, masalah kesehatan di NTT seperti angka kematian ibu melahirkan mencapai 554 per 100.000 kelahiran atau angka kematian bayi mencapai 49 per 1.000 kelahiran bisa ditekan dan derajat kesehatan masyarakat bisa ditingkatkan. (ant)