Penyusunan RAPBS Dana BOS Libatkan Dewan Guru dan Komite

Spirit NTT, 06-12 April 2009, Laporan Aplonia Dhiu


KUPANG, SPIRIT--Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus dikelola secara baik, transparan, tanggung jawab dengan mengacu pada petunjuk teknis dan panduan yang ada. Sekolah hendaknya mampu menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Ir. Thobias Uly, M.Si, dalam sambutannya pada acara Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Tim Manajemen BOS Propinsi NTT dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kupang di Aula Komodo Dinas PPO Propinsi NTT, Jumat (27/3/2009). Hadir pada kesempatan ini, Pimpinan Cabang BRI Kupang, Budi Sumartono, Ketua Tim Manajemen BOS Propinsi NTT, Drs. Haji Husen, para pejabat di lingkungan Dinas PPO dan undangan lainnya.



Menurut Uly, program BOS bertujuan meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu. Untuk itu, penggunaan dana BOS harus sesuai peruntukannya.

Walau dana BOS belum mencukupi seluruh kebutuhan sekolah, ia berharap pihak sekolah tetap mengelola dana BOS dengan baik. "Tentu selebihnya diharapkan dukungan dari APBD kabupaten/kota," katanya.

Sesuai ketentuan, kata Thobias Uly, dana BOS disalurkan ke rekening sekolah setiap triwulan. Untuk triwulan pertama, lanjutnya, akan disalurkan ke sekolah pada Senin (30/3/2009), setelah pihak kabupaten/kota menyampaikan alokasi ke tim manajemen BOS Propinsi NTT.

Sementara itu Ketua Tim Manajemen BOS Propinsi NTT, Drs. Haji Husen, mengatakan, BRI adalah lembaga penyalur yang dipercaya dengan dasar pertimbangan karena BRI adalah bank pemerintah yang mempunyai cabang dan unir sampai ke kecamatan, desa dan kelurahan. Selain itu, katanya, sekolah juga telah membuka rekening di BRI.

Dikatakannya, sesuai peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2007, dana BOS disalurkan ke rekening sekolah setiap triwulan. Setelah penandatanganan MoU akan diproses penyaluran dana BOS triwulan pertama ke rekening sekolah. Saat ini, katanya, tim manajemen BOS propinsi masih menunggu SK alokasi dari kabupaten/kota untuk penyaluran triwulan pertama.

Pelayanan Terbaik
Dana BOS tahun 2009 sesuai DIPA Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas PPO Propinsi NTT sebesar Rp 440.095.806.000, dengan rincian untuk SD/SDLB sebesar Rp 307.246.036.000 dan SMP/SMPLB/SMPT sesebar Rp 132.849.770.000. Sedangkan unit cost dana BOS tahun 2009, di tingkat kota (pemerintah kota) untuk SD/SDLB sebesar Rp 33.333/siswa/bulan atau Rp 400.000/siswa/satu tahun, SMP/SMPLB/SMPT sebesar Rp 47.916/siswa/bulan atau Rp 575.000/siswa/tahun. Di tingkat kabupaten (pemerintah kabupaten), untuk SD/SDLB sebesar Rp 33.093/siswa/bulan atau 397.000/siswa/tahun, SMP/SMPLB/SMPT sebesar Rp 47.500/siswa/bulan atau 570.000/siswa/tahun.

Sedangkan jumlah sekolah sasaran sesuai data terakhir, katanya, SD/SDLB sebanyak 4.415 sekolah, SMP/SMPLB/SMPT sebanyak 978 sekolah, dengan jumlah siswa dalam tahun ajaran 2008/2009, SD/SDLB sebanyak 772.329 siswa dan SMP/SMPLB/SMPT sebanyak 227.280 siswa.

Kepala BRI Cabang Kupang, Budi Sumartono, menyatakan terima kasih kepada Dinas PPO karena diberi kepercayaan menjadi mitra penyalur dana BOS. Menurutnya, BRI akan senantiasa memberikan pelayanan terbaik dan ke depan sudah menjadi program pusat BRI untuk memberlakukan sistem on-line sampai ke BRI unit di desa dan kelurahan. Dikatakannya, sebagai bank milik rakyat, BRI sudah mengalami perkembangan yang pesat dan tahun 2006 sudah menjadi bank nomor 4 se-Indonesia dan tahun 2007 menjadi nomor tiga. BRI akan berupaya menjadi yang kedua dan selanjutnya menjadi yang pertama di Indonesia. (*)