Calo TKI Beraksi di Kampung dan Desa

* Pemerintah Sulit Pantau
Spirit NTT, 20-26 April 2009

ATAMBUA, SPIRIT -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat kesulitan memantau calon tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Belu yang berangkat keluar negeri (Malaysia) secara illegal. Para TKI itu sering menipu umur dan aksi para calo TKI yang keluar masuk kampung dan desa-desa.

Kepala Dinas (Kadis) Sosial dan Nakertrans Belu, Drs. Arnold Bria Seo, mengatakan itu saat dikonfirmasi wartawan di kantor Bupati Belu, Rabu (15/4/2009).



Arnold menjelaskan, usia tenaga kerja sesuai aturan Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) adalah minimal 18 tahun. Namun fakta di Kabupaten Belu, banyak TKI yang berangkat ke luar negeri, khususnya Malaysia, umumnya berusia di bawah 18 tahun. Kebanyakan dari mereka itu, katanya, termakan bujuk rayu para calo dari PJTKI illegal dan ada juga yang dibujuk oleh sesama warga yang baru kembali dari perantauan.

"Banyak calon TKI asal Belu, khususnya dari wilayah selatan, sering ditangkap polisi di Kupang karena berangkat tanpa dokumen resmi. Kami kesulitan memantau karena para TKI itu direkrut secara diam-diam dan bahkan calo TKI memanipulasi umur para calon TKI," katanya.

Arnold mengatakan sudah meminta setiap PJTKI yang memberangkatkan TKI agar harus diketahui Naketrans Belu. Petugas akan memeriksa dokumen perjalanan mereka, termasuk usia dan kesehatan para calon TKI/TKW. "Sekarang kami harus cek, cocokkan betul surat permandian apakah benar atau tidak usia calon tenaga kerja," kata Arnold.

Dia mengatakan sudah mengadakan pertemuan bersama PJTKI di Belu. Dari 37 PJTKI yang tercatat, hanya 12 PJTKI yang aktif. Dalam pertemuan itu disepakati PJTKI harus bisa "menjadi polisi" untuk mengawasi perekrutan atau pemberangkatan TKI/TKW secara illegal.

"Kami masih buat telaan untuk diajukan ke bupati untuk tandatangan kesepakatan dengan PJTKI. Mereka sendirilah yang akan menertibkan rekan-rekan PJTKI yang rekrut TKI secara illegal," katanya. (*)