Tokoh Agama Temui KPU

Spirit NTT, 9-15 Februari 2009

KUPANG, SPIRIT --Aspirasi warga yang disampaikan kepada DPRD NTT dan diteruskan kepada Pemerintah Propinsi (Pemprop) NTT, tentang penundaan jadwal pemilu legislatif di NTT (dimajukan atau diundur), mendapat respons Pemerintah Propinsi NTT. Pemerintah akan mengutus tokoh agama ke Jakarta untuk menemui dan meyakinkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait adanya aspirasi masyarakat yang meminta pergeseran waktu pemilu legislatif , karena tanggal 9 April 2009 bertepatan dengan hari Kamis Putih yang dirayakan umat Kristiani.

Penegasan itu disampaikan Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya pada acara Forum Diskusi Politik dan Rapat Koordinasi Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di Hotel Sasando Kupang, Rabu (11/2/2009). Kegiatan diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) Propinsi NTT.

Lebu Raya mengatakan, langkah ini ditempuh pemerintah untuk merespons keinginan dari masyarakat NTT agar pelaksanaan pemilu legislatif yang akan berlangsung pada 9 April ditunda karena bertepatan dengan perayaan Kamis Putih oleh umat Kristiani.

Menurut Lebu Raya , pembahasan mengenai usul penundaan mesti didahului dengan memahami secara sungguh-sungguh substansi permasalahan, sehingga keputusan yang diambil tidak menimbulkan kekecewaan.

KPU harus mendapat penjelasan terlebih dahulu mengenai apa itu Kamis Putih dan urutan-urutan prosesi keagamaan hingga hari raya Paskah kedua selesai.

Penjelasan itu juga tidak boleh hanya kepada KPU pusat, tetapi juga kepada pemerintah pusat, karena keputusan perubahan jadwal yang dilakukan KPU harus atas persetujuan pemerintah dan DPR.

Kepala Kesbangpol dan Linmas Propinsi NTT, Drs. Florianus P Mekeng mengatakan, minggu depan tokoh agama akan berangkat ke Jakarta. Tokoh agama dimaksud adalah dari Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Islam.
Sebelumnya, Aliansi Mahasiswa Pro Pluralisme (AMPP) Propinsi NTT menyatakan, pemerintah propinsi dan DPRD NTT diharapkan menginisiasi pertemuan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk membuat rekomendasi perihal pergeseran waktu pemilu legislatif dari tanggal 9 April 2009 karena bertepatan dengan hari raya keagamaan.

AMPP NTT menyatakan, pemerintah daerah juga memfasilitasi tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk bisa bertemu KPU Pusat dan Presiden. Dengan menghadirkan tokoh-tokoh agama dalam pertemuan dengan KPU Pusat dan Presiden RI, akan nampak bahwa penetapan jadwal pemilu legislatif sungguh mengganggu pluralisme yang sesungguhnya menjadi titik pijak keberadaan NKRI.

Pernyataan AMPP NTT dikeluarkan setelah menggelar diskusi terbatas tentang Pluralisme dan Penetapan Jadwal Pemilu Legislatif Tahun 2009 di gedung Pramuka Kota Kupang, Kamis (5/2/2009).

Lebu Raya mengatakan, karena waktu pemilu legislatif sudah semakin dekat, sementara banyak warga yang belum mengetahui hal-hal teknis pemilu, maka dia menyarankan agar elemen pemerintah ikut membantu mensosialisasi pemilu legislatif kepada masyarakat.

"Ukuran surat suara, panjang 88 cm x lebar 58 cm. Lebih besar dari koran Kompas. Surat suara harus dilipat lima kali. Urusan buka surat suara akan mendatangkan persoalan. Setelah buka, akan cari di mana tanda gambar. Lalu, cari nama orang. Mudah- mudahan ingat dan beri contreng. Selanjutnya, lipat surat suara dan masukkan ke dalam kotak suara. Ini hal-hal teknis yang sesungguhnya sulit," kata Lebu Raya.

Sebelumnya, Ketua DPRD NTT, Drs. Melkianus Adoe mengatakan, sesuai aspirasi masyarakat yang disampaikan ke Dewan, perlu mendapat perhatian serius. Sebagai wujud kepedulian Dewan terhadap aspirasi yang meminta jadwal pemilu ditinjau kembali karena bertepatan dengan Hari Kamis Putih, Dewan telah meneruskan kepada pemerintah, menggelar rapat gabungan komisi dengan KPUD NTT, bahkan pimpinan Dewan sudah bertemu langsung pihak KPU Pusat dan DPR RI.
DPRD NTT, kata Mel Adoe, sangat respon dan sangat menghargai pluralisme yang ada di negara ini.

Untuk menyukseskan perjuangan itu, Mel Adoe mengajak tokoh masyarakat dan tokoh agama berjuang bersama-sama, karena pada hari 'H' rakyat sebagai pemilih lebih kosentrasi pada kegiatan keagamaan.(ant/gem/gaa/humas dprd ntt)