Bupati Sumtim lantik Kades Mbatakapidu

Spirit NTT, 26-1 s/d 2-2-2009, Laporan Adiana Ahmad

WAINGAPU, SPIRIT--Bupati Sumba Timur (Sumtim), Drs. Gidion Mbilijora, M.Si, melantik Kepala Desa (Kades) Mbatakapidu, Yakob Tanda, B.A, di Kullu, Rabu (21/12009).

Dalam sambutannya, Bupati Gidion mengingatkan para kades di daerah itu agar jujur dan bertanggung jawab dalam tugas kewenangan sebagai pemimpin desa. Dengan banyaknya bantuan ke desa saat ini, para kepala desa diingatkan tidak menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan dana-dana bantuan yang mengalir ke desa, karena risikonya berhadapan dengan hukum.

Gidion mengatakan, pemimpin harus tahu apa yang dibutuhkan rakyatnya, jangan menunggu rakyat yang meminta. Dia menegaskan, tidak ada kegiatan yang di luar perencanaan. Semua bantuan harus dikelola sesuai peruntukannya.
"Hati-hati dalam pengelolaan keuangan dan berbagai bantuan. Karena saat ini sudah ada kepala desa yang masuk sel dan jadi pesakitan karena menyalahgunakan bantuan," kata Gidion.

Hal senada disampaikan Ketua DPRD Sumba Timur, drh. Palulu Pabundu Ndima. Palulu menegaskan, tiga hal yang harus dimiliki seorang pemimpin, yakni tanggung jawab, tidak pilih kasih dan semangat untuk memberi baik pikiran, tenaga maupun harta, bukan sebaliknya.

Menurut Palulu, pemerintah daerah setiap tahun terus berupaya membuka isolasi daerah, termasuk di Mbatakapidu. Sebagai daerah di pinggiran Kota Waingapu, Palulu berharap pemerintah daerah memberikan perhatian lebih. Apalagi, kata Palulu, Mbatakapidu merupakan daerah sumber mata air yang memasok air bersih ke Kota Waingapu. Dalam semangat membuka isolasi itu, terang Palulu, pada tahun ini pemerintah daerah telah menyiapkan dana untuk lapisan penetrasi/aspal sepanjang dua kilometer, pembukaan badan jalan Jawahula, Lairaki tembus Praihowar sepanjang empat kilometer.

Gidion melanjutkan, tahun ini pemerintah mendapat dana PNPM senilai Rp 45 miliar, termasuk Rp 9 miliar dari APBD II Sumba Timur untuk dana pendamping. Tahun ini juga, kata Gidion, Sumba Timur mendapat alokasi anakan untuk hutan rakyat seluas 2.000 ha lebih. Anakan tanaman itu, kata Gidion, akan diberikan ke masyarakat yang memiliki hutan rakyat atau lahan.

"Kalau sebelumnya, dari dinas yang tentukan lokasinya, kali ini masyarakat yang pilih lokasinya. Anakan itu disalurkan sesuai permintaan dari masyarakat dan ditanam di kebun-kebun rakyat dan menjadi milik rakyat. Jangan lagi dinas kehutanan yang tentukan lokasinya. Pengalaman selama ini kalau pemerintah yang tentukan lokasinya, tingkat kerusakan atau kegagalannya lebih tinggi karena kebakaran," kata Gidion.*