Birokrasi, kepala sekolah kurang kreatif

SPIRIT NTT/IST
KOMPUTER--Para siswa suatu sekolah di Jawa Tengah memanfaatkan teknologi komputer sebagai sarana pendukung kegiatan belajar mengajar. Gambar diabadikan belum lama ini.




Spirit NTT, 22-28 Desember 2008, Laporan Alfred Dama

PENYELENGGARAAN pendidikan yang bersifat birokratis merupakan salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pelaksanaan birokrasi dari atas ke bawah menyebabkan kepala sekolah kurang memiliki inovasi dan kreativitas dalam menata manajemen sekolah. Padahal, sekolah-sekolah sudah diberikan kewenangan dalam manajemen berbasis sekolah (MBS) untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Demikian Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Drs. Ismail Kasim, kepada wartawan di sela-sela seminar tentang Pendidikan NTT, "Masa Lalu, Sekarang dan yang Akan Datang", yang berlangsung di aula LPMP NTT, Senin (15/12/2008). Seminar ini digelar dalam rangka hari ulang tahun (HUT) ke-50 Propinsi NTT.


Ismail Kasim menjelaskan, pengaturan birokrasi pada sekolah-sekolah membuat para kepala sulit melaksanakan MBS, padahal para kepala sekolah harus memiliki manajemen sendiri untuk menata sekolah masing-masing. Para kepala sekolah dituntut untuk berinovasi dan berkreasi mencari bentuk manajemen yang baik untuk memajukan pendidikan di sekolah. Namun karena birokrasi yang rumit, para kepala sekolah hanya menerima instruksi tanpa bisa berinovasi.

"Jadi kepala sekolah ini tidak bisa mengembangkan manajemen sendiri, hanya menunggu saja apa yang harus dilakukan,"jelas Ismail.

Masalah lainnya menyangkut mutu pendidikan, demikian Ismail Kasim, penyelenggara sekolah yang masih mengutamakan input tanpa memperhatikan proses. Sekolah lebih mengutamakan penambahan guru, baik secara kualitatif maupun kuantitaif, terpaku pada kurikulum dan fisik sekolah. Padahal, demikian Ismail, pendidikan juga membutuhkan proses peningkatan mutu.

"Proses belajar ini kurang diperhatikan, padahal inilah yang penting dalam peningkatan mutu pendidikan," katanya.

Hal lainnya adalah minimnya peran serta masyarakat dalam pendidikan. Menurut Kasim, pelaksanaan pendidikan di Indonesia sudah ditegaskan dalam UU Sisdiknas, bahwa masyarakat berperan, namun sejauh ini masalah pendidikan masih dianggap tanggung jawab penuh pemerintah dan lembaga pendidikan.

Seminar sehari tersebut menghadirkan praktisi dan pengamat pendidikan yakni Rektor Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Prof. Ir. Frans Umbu Datta, M.App, Sc, Ph.D, mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Drs. John Manulangga, M.Ed, dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Dr. Frans Rengka, S.H.*