RSS Feed (xml)
Spirit NTT, 24-30 November 2008, Laporan Marsel Ali
DANA Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berubah nomenklatur menjadi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) KITA (knowledge, improvement, transparent, accountable) butuh penanganan lebih profesional. Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat kucuran dana BOS tahun anggaran 2008 senilai ratusan miliar rupiah. Dana tahap akhir periode Oktober-Desember 2008 saja senilai Rp 66.700.322.000.
Dana sejumlah itu harus berbanding lurus dengan peningkatan mutu pendidikan. Mutu terukur dari pencapaian UN dan UAS setiap tahun ajaran.
Masalahnya menjadi pelik karena dalam tahun ajaran terakhir, NTT terpuruk dalam pencapaian UN dan UAS. Tidak perlu saling menyalahkan dalam kondisi seperti itu.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Ir. Thobias Uly, M.Si, yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (19/11/2008), mengungkapkan, kepala sekolah merupakan motor penggerak pengembangan sekolah. Karena itu, pengangkatan seorang kepala sekolah harus benar-benar rasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Acuan utamanya adalah UU Sisdiknas Tahun 2005 pasal 51 ayat 1 dan 2 tentang pengelolaan pendidikan. Dipertegas juga dengan Permendiknas No 13 tahun 2007 yang mengatur secara teknis pengangkatan kepala sekolah. Malah pada sejumlah tempat di Indonesia, seorang kepala sekolah harus dipilih melalui mekanisme fit and proper test.
Pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah sangat bergantung pada kemampuan kepala sekolah. "Kalau kepala sekolah memiliki kemampuan lebih, maka dengan sendirinya pengelolaan dana BOS akan tepat sasaran," ujarnya.
Terkait dengan konteks itu, Ketua Tim Manajemen BOS Propinsi NTT, Alo Min mengatakan, selama ini kepala sekolah terkesan mengurus sendiri dana BOS, tanpa melibatkan guru-guru lain. Kondisi itu diperparah manakala kepala sekolah tidak memiliki kemampuan manajemen. Kunci keberhasilan kepala sekolah terletak pada aspek manajerial.
"Selama ini kepala sekolah terkesan menjadi kepala, bukan manajer yang bisa membagikan sebagian urusan kepada orang lain. Ini terjadi karena faktor ketidaktahuan. Tidak arif juga bila kita melulu mempersalahkan kepala sekolah. Tugas kita harus bisa memampukan seorang kepala sekolah agar memiliki kapasitas manajerial yang baik," ujar Min.
Kalau menginginkan agar mutu pengelolaan dana BOS semakin baik menuju peningkatan mutu, maka pelatihan manajerial sangat penting. "Satu saran kita, Pemda Tingkat II mau tidak mau harus menyiapkan dana khusus untuk pelatihan kepala sekolah. Tanpa pelatihan manajemen, maka kita akan tetap kesulitan," ujar Min.*
DANA Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berubah nomenklatur menjadi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) KITA (knowledge, improvement, transparent, accountable) butuh penanganan lebih profesional. Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat kucuran dana BOS tahun anggaran 2008 senilai ratusan miliar rupiah. Dana tahap akhir periode Oktober-Desember 2008 saja senilai Rp 66.700.322.000.
Dana sejumlah itu harus berbanding lurus dengan peningkatan mutu pendidikan. Mutu terukur dari pencapaian UN dan UAS setiap tahun ajaran.
Masalahnya menjadi pelik karena dalam tahun ajaran terakhir, NTT terpuruk dalam pencapaian UN dan UAS. Tidak perlu saling menyalahkan dalam kondisi seperti itu.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Ir. Thobias Uly, M.Si, yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (19/11/2008), mengungkapkan, kepala sekolah merupakan motor penggerak pengembangan sekolah. Karena itu, pengangkatan seorang kepala sekolah harus benar-benar rasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Acuan utamanya adalah UU Sisdiknas Tahun 2005 pasal 51 ayat 1 dan 2 tentang pengelolaan pendidikan. Dipertegas juga dengan Permendiknas No 13 tahun 2007 yang mengatur secara teknis pengangkatan kepala sekolah. Malah pada sejumlah tempat di Indonesia, seorang kepala sekolah harus dipilih melalui mekanisme fit and proper test.
Pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah sangat bergantung pada kemampuan kepala sekolah. "Kalau kepala sekolah memiliki kemampuan lebih, maka dengan sendirinya pengelolaan dana BOS akan tepat sasaran," ujarnya.
Terkait dengan konteks itu, Ketua Tim Manajemen BOS Propinsi NTT, Alo Min mengatakan, selama ini kepala sekolah terkesan mengurus sendiri dana BOS, tanpa melibatkan guru-guru lain. Kondisi itu diperparah manakala kepala sekolah tidak memiliki kemampuan manajemen. Kunci keberhasilan kepala sekolah terletak pada aspek manajerial.
"Selama ini kepala sekolah terkesan menjadi kepala, bukan manajer yang bisa membagikan sebagian urusan kepada orang lain. Ini terjadi karena faktor ketidaktahuan. Tidak arif juga bila kita melulu mempersalahkan kepala sekolah. Tugas kita harus bisa memampukan seorang kepala sekolah agar memiliki kapasitas manajerial yang baik," ujar Min.
Kalau menginginkan agar mutu pengelolaan dana BOS semakin baik menuju peningkatan mutu, maka pelatihan manajerial sangat penting. "Satu saran kita, Pemda Tingkat II mau tidak mau harus menyiapkan dana khusus untuk pelatihan kepala sekolah. Tanpa pelatihan manajemen, maka kita akan tetap kesulitan," ujar Min.*
Tidak ada komentar:
Posting Komentar