Pemerintah serius atasi balita gizi buruk

Spirit NTT, 8-14 September 2008, Laporan Oby Lewanmeru

LABUAN BAJO, SPIRIT--Bupati Manggarai Barat (Mabar), Drs. Wilfridus Fidelis Pranda, mengatakan, pemerintah setempat serius untuk meminimalisir terjadinya kasus kekurangan gizi di daerah itu. Keseriusan itu diwujudkan dengan membantu orangtua melalui bantuan langsung tunai (BLT), program keluarga harapan (PKH) dan beras untuk rakyat miskin (raskin). Pemerintah pun tetap memantau dampak dari program ini di masyarakat.

Selain itu, Bupati Pranda telah menginstruksikan orangtua yang memiliki anak mulai dari usia nol tahun hingga usia SLTA agar memberi mereka makan tiga kali sehari.

"Mungkin kita semua selalu menilai atau berasumsi, setiap balita yang kurus atau kita lihat anak-anak yang kelihatan fisiknya kurus, maka langsung kita vonis gizi buruk. Tapi di sisi lain kita tidak melihat ada sejumlah faktor yang mempengaruhi kondisi itu," kata Pranda di kantornya, Senin (1/9/2008).

Menurutnya, pemerintah sejak beberapa waktu lalu telah menginstruksi kepada semua warga yang memiliki anak usia nol hingga usia SLTA agar memberi makan terhadap anak-anak sebanyak tiga kali dalam sehari sehingga meminimalisir bertambahnya kasus gizi buruk.
Dia menjelaskan, gizi buruk maupun gizi kurang yang terjadi di sejumlah wilayah di Mabar akibat kondisi ekonomi orangtua. Namun, katanya, pemerintah sudah membantu melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan beras untuk keluarga miskin (raskin).

"Saya sudah keluarkan instruksi agar wajib makan tiga kali sehari bagi anak-anak terutama balita dan usia sekolah sampai SMA. Dan, ini tetap dipantau terus-menerus oleh pemerintah," katanya.

Menyinggung kasus gizi buruk di Desa Warloka, Desa Watunggelek dan Pulau Rinca, beberapa waktu terakhir, Bupati Pranda mengatakan, selama ini pemerintah tetap memberikan makanan tambahan terhadap semua yang teridentifikasi gizi buruk maupun gizi kurang.

Bahkan, kasus gizi buruk yang terjadi di daerah itu selama ini rata-rata gizi buruk yang tidak diikuti gejala klinis. "Jadi, rata-rata kasus gizi buruk di Mabar tidak dilanjutkan ke gejala klinis. Sampai sekarang pemerintah tetap beri makanan tambahan melalui puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), pos kesehatan desa (poskesdes) dan posyandu. Pemerintah tetap tangani itu dengan serius," ujarnya.

Untuk diketahui, sesuai data terakhir yang diperoleh, kasus gizi buruk di daerah ini hingga Juli 2008 berjumlah 265 balita dan yang mengalami gizi kurang sebanyak1.507 anak balita.*