DPRD NTT belum akomodir anggaran dokter ahli

SPIRIT NTT/HUMAS DPRD NTT
BAHAS PT SEMEN KUPANG--Pimpinan DPRD NTT, Sekda NTT, Jamin Habid dan utusan karyawan PT Semen Kupang membahas kemelut yang terjadi berupa perumahan karyawan menyusul tidak beroperasinya perusahaan itu saat ini. Rapat digelar di ruang pimpinan DPRD NTT. Gambar diabadikan belum lama ini.


Spirit NTT, 1 - 7 September 2008

KUPANG, SPIRIT--Para dokter spesialis kurang berminat untuk bekerja di rumah sakit di Nusa Tenggara Timur (NTT) karena tunjangan yang diperoleh masih sangat minim dibanding dengan propinsi lain.

Selain masalah tunjungan, maka fasilitas lain seperti perumahan maupun kendaraan operasional bagi para dokter ahli ini juga tidak diperoleh, kata Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. WZ Johannes, dr. Yovita Mitak, di Kupang, Selasa (19/8/2008).

Yovita Mitak mengaku, telah mengusulkan anggaran ke DPRD NTT untuk meningkatkan kesejahteraan para dokter ahli ini, tetapi belum mendapat persetujuan.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD NTT yang membidangi masalah pendidikan dan kesehatan, Viktor Mado Wutun yang dihubungi terpisah mengatakan, pada tahun 2007 lalu, manajemen RSUD telah mengusulkan anggaran ke DPRD NTT.

Gara-gara pilkada
Akan tetapi permintaan itu dak bisa dipenuhi karena seluruh anggaran dialokasikan untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTT.

"Komisi D DPRD NTT siap menindaklanjuti usul manajemen RSU Prof. Dr. WZ Johannes-Kupang seputar tambahan tunjangan dan fasilitas dokter spesialis di rumah sakit itu," kata Viktor Mado dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Menurut Watun, Komisi D siap berkoodinasi dengan manajemen RSUD Kupang terkait usul yang akan diajukan pada tahun anggaran 2009.

Watun juga meminta agar manajemen RSU Kupang mengajukan secara proporsional dan rasional, artinya harus dibuat sesuai skala prioritas.
Dia mengharapkan agar tim eksekutif anggaran dapat menyetujui atau mengakomudasi usul RUSD Kupang karena keberadaan dokter ahli di NTT sangat penting.
"Jangan sampai masyarakat tidak bisa dioperasi atau berobat karena ketiadaan para dokter ahli atau spesialis," katanya.

Ditanya soal tidak diakomodasinya usul manajemen RSU Kupang tentang tambahan tunjangan bagi para dokter ahli pada tahun 2007 dan 2008, Watun, mengatakan pada tahun tersebut semua anggaran untuk seluruh satker di NTT dipotong untuk pelaksanaan pilkada 2008 di NTT.

"Pemotongan ini yang juga menjadi salah satu sebab tidak diakomodasinya usul RSUD Kupang oleh Tim Anggaran legislatif,", katanya. (ant)