RSS Feed (xml)
Spirit NTT, 19-25 Mei 2008
KALABAHI, SPIRIT--Keberadaan jajaran hubungan masyarakat (humas) sangat strategis karena selain berupaya mengembalikan citra positif pemerintah, juga menjembatani keinginan dan kepentingan pemerintah terhadap publik atau sebaliknya.
Karena itu, humas sebagai bagian dari organisasi yang melekat langsung pada top manager pemerintah daerah, dituntut untuk mereposisi diri, baik itu persoalan personal maupun sistem. Semunya hanya dapat dicapai melalui perluasan jaringan kerja.
Hal ini diungkapkan Gubernur NTT, Piet A Tallo, S.H, dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Propinsi NTT, Dr. Ir. Jamin Habid, M.M, ketika membuka secara resmi rapat koordinasi (Rakor) kehumasan Pemerintah Propinsi NTT yang dihadiri humas kabupaten/kota se-NTT di Aula Hotel Nusa Kenari Indah-Kalabahi, Senin (28/4/2008).
Rakor humas tersebut, diakui Gubernur Tallo, sangat bernilai strategis guna melakukan koreksi, evaluasi, serta mencari solusi bagi peningkatan kinerja.
"Pertemuan ini tidak sekadar menjadi sarana dalam menjalin hubungan antara lembaga kehumasan, melainkan sebagai forum introspeksi atas derap langkah tugas dalam merespons keinginan masyarakat, sekaligus sebagai media silaturahmi aparat humas dalam mengkomunikasikan berbagai tugas kehumasan yang diemban," tutur Tallo.
Gubernur Tallo meminta agar rakor tersebut harus dimaknai dengan sungguh- sungguh karena bertepatan dengan momen pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan kepala daerah di tujuh kabupaten lainnya. Terkait pilkada NTT, Gubernur Tallo mengharapkan semua pihak harus memelihara dan menciptakan suasana kondusif sehingga pelaksanaan pilkada berjalan sesuai dengan rencanan dan menghasilkan pemimpin yang arif dan dapat mengemban aspirasi seluruh masyarakat.
Kepada jajaran humas, Gubernur Tallo mengharapkan agar dapat menjembatani arus komunikasi demokrasi secara santun dengan masyarakat serta mengedepankan netralitas PNS dalam setiap momen politik sehingga proses politik berjalan aman, tertib dan lancar.
Selain itu, katanya, jajaran humas diharapkan mengikuti dengan baik setiap perkembangan dan mengetahui secara benar semua hal yang berkaitan dengan hal tersebut dan mampu mengkomunikasikan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan distori terkait penyelenggaran pilkada.
Ketua Panitia, Drs. Eduard Gana, M.Si, dalam laporannya menjelaskan rakor tersebut berlangsung selama tiga hari, 28-30 April 2008, dengan jumlah peserta 42 orang, terdiri dari utusan pemerintah Propinsi NTT sebanyak sembilan orang, humas polda NTT, kejaksaan tinggi, badan infokom NTT, sekretariat DPRD NTT dan humas setda Propinsi NTT. Sedangkan 33 peserta lainnya berasal dari kabupaten/kota.
Edu Gana menyebut tujuan rakor, pertama, untuk meningkatkan peran dan fungsi humas pemerintah sehingga menjadi humas yang profesional. Kedua, mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dalam menetapkan strategi komunikasi kehumasan dalam rangka menyerap aspirasi yang tumbuh di masyarakat.
Ketiga, meningkatkan koordinasi antar humas pemerintah untuk mensinergikan program kerja dan kelancaran arus informasi antara humas propinsi dan kabupaten/kota.
Keempat, menyusun program kerja kehumasan berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan kesiapan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. (humas setda alor)
KALABAHI, SPIRIT--Keberadaan jajaran hubungan masyarakat (humas) sangat strategis karena selain berupaya mengembalikan citra positif pemerintah, juga menjembatani keinginan dan kepentingan pemerintah terhadap publik atau sebaliknya.
Karena itu, humas sebagai bagian dari organisasi yang melekat langsung pada top manager pemerintah daerah, dituntut untuk mereposisi diri, baik itu persoalan personal maupun sistem. Semunya hanya dapat dicapai melalui perluasan jaringan kerja.
Hal ini diungkapkan Gubernur NTT, Piet A Tallo, S.H, dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Propinsi NTT, Dr. Ir. Jamin Habid, M.M, ketika membuka secara resmi rapat koordinasi (Rakor) kehumasan Pemerintah Propinsi NTT yang dihadiri humas kabupaten/kota se-NTT di Aula Hotel Nusa Kenari Indah-Kalabahi, Senin (28/4/2008).
Rakor humas tersebut, diakui Gubernur Tallo, sangat bernilai strategis guna melakukan koreksi, evaluasi, serta mencari solusi bagi peningkatan kinerja.
"Pertemuan ini tidak sekadar menjadi sarana dalam menjalin hubungan antara lembaga kehumasan, melainkan sebagai forum introspeksi atas derap langkah tugas dalam merespons keinginan masyarakat, sekaligus sebagai media silaturahmi aparat humas dalam mengkomunikasikan berbagai tugas kehumasan yang diemban," tutur Tallo.
Gubernur Tallo meminta agar rakor tersebut harus dimaknai dengan sungguh- sungguh karena bertepatan dengan momen pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan kepala daerah di tujuh kabupaten lainnya. Terkait pilkada NTT, Gubernur Tallo mengharapkan semua pihak harus memelihara dan menciptakan suasana kondusif sehingga pelaksanaan pilkada berjalan sesuai dengan rencanan dan menghasilkan pemimpin yang arif dan dapat mengemban aspirasi seluruh masyarakat.
Kepada jajaran humas, Gubernur Tallo mengharapkan agar dapat menjembatani arus komunikasi demokrasi secara santun dengan masyarakat serta mengedepankan netralitas PNS dalam setiap momen politik sehingga proses politik berjalan aman, tertib dan lancar.
Selain itu, katanya, jajaran humas diharapkan mengikuti dengan baik setiap perkembangan dan mengetahui secara benar semua hal yang berkaitan dengan hal tersebut dan mampu mengkomunikasikan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan distori terkait penyelenggaran pilkada.
Ketua Panitia, Drs. Eduard Gana, M.Si, dalam laporannya menjelaskan rakor tersebut berlangsung selama tiga hari, 28-30 April 2008, dengan jumlah peserta 42 orang, terdiri dari utusan pemerintah Propinsi NTT sebanyak sembilan orang, humas polda NTT, kejaksaan tinggi, badan infokom NTT, sekretariat DPRD NTT dan humas setda Propinsi NTT. Sedangkan 33 peserta lainnya berasal dari kabupaten/kota.
Edu Gana menyebut tujuan rakor, pertama, untuk meningkatkan peran dan fungsi humas pemerintah sehingga menjadi humas yang profesional. Kedua, mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dalam menetapkan strategi komunikasi kehumasan dalam rangka menyerap aspirasi yang tumbuh di masyarakat.
Ketiga, meningkatkan koordinasi antar humas pemerintah untuk mensinergikan program kerja dan kelancaran arus informasi antara humas propinsi dan kabupaten/kota.
Keempat, menyusun program kerja kehumasan berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan kesiapan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. (humas setda alor)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar