RSS Feed (xml)
Laporan Julianus Akoit, Spirit NTT 5-11 Mei 2008
MIOBAR, SPIRIT--Para kepala desa/lurah di Kecamatan Miomaffo Barat (Miobar) telah menandatangani kontrak kerja dengan Camat Miobar, Robertus Nahas, S.Sos, untuk membuat Peraturan Desa (Perdes) tentang Program Wajib belajar (Wajar) bagi warga setempat.
Demikian yang dijelaskan Camat Miobar, Robertus Nahas, S.Sos, di Kefamenanu, Senin (5/5/2008 ) siang. "Hari Jumat (2/5/2008) lalu, saya bersama para kepala desa dan lurah se-Kecamatan Miobar telah menandatangani kontrak kerja yang isinya mengharuskan kades dan lurah, LKMD dibantu tokoh masyarakat membuat peraturan desa tentang program wajib belajar di masing-masing wilayahnya," jelas Nahas.
Kontrak kerja tentang program Wajar ini bertujuan menghapus tingginya angka buta aksara fungsional di Kecamatan Miobar. "Tahun 2009 sudah ditetapkan sebagai waktunya bagi TTU untuk bebas buta aksara fungsional. Karena itu kami di Miobar berusaha mengejar ketertinggalan itu," tukasnya.
Ia memaparkan di Miobar terdapat 57 sekolah, rinciannya 3 TKK (PAUD), 42 SD, 8 SLTP dan 4 SMU/SMK dengan jumlah murid dan siswa sebanyak 1.948 orang. "Beberapa sekolah memiliki tenaga pengajar yang cukup, tapi beberapa sekolah lagi sangat kekurangan guru. Karena itu, tahun ini kami mengajukan usulan pengangkatan guru kontrak termasuk mengupayakan pengangkatan guru honor yang dibiayai oleh komite sekolah," jelas Nahas. (ade)
Bupati Manek dialog dengan guru
Laporan Julianus Akoit, Spirit NTT 5-11 Mei 2008
MIOBAR, SPIRIT--Bupati Timor Tengah Utrara (TTU), Drs. Gabriel Manek, M.Si, menggelar dialog dengan ratusan guru TK hingga SMU/SMK se-Kecamatan Miobar di Eban, 60 kilometer arah barat Kota Kefamenanu, Jumat pekan lalu.
Dialog ini digelar dalam rangka HUT Pendidikan Nasional. Dialog ini dihadiri Kadis Diknas Kabupaten TTU, Drs. Anton Amuna, para kades/lurah, Ketua BPD, para tokoh adat dan masyarakat.
"Kami minta agar pengurusan adminsitrasi DP-3 untuk syarat kenaikan pangkat para guru jangan dipersulit di Kantor Cabang Dinas Diknas atau Kantor Dinas Diknas di Kefamenanu," pinta Sipri Faot, salah satu guru.
Sementara Tarsi, Ketua Komite Sekolah meminta agar gedung sekolah yang baru didirikan, hendaknya dibangun pula dengan asrama. "Biar anak-anak tidak berjalan kaki mendaki gunung, menuruni lembah dan menyeberangi sungai dengan jarak di atas 5 kilometer agar sampai di sekolah," pintanya.
Yosep Kosat, tokoh masyarakat setempat meminta agar pemerintah mengurus administrasi SMK Pertanian Eban agar segera dinegerikan. "Sekolah ini milik swasta. Padahal untuk menjadi lebih bagus, sebaiknya sekolah ini diambil oleh pemerintah agar segala urusan biaya ditanggung pemerintah. Masyarakat berharap sekolah ini harus dipertahankan karena sangat urgen sekali," ujarnya.
Menanggapi usul saran para guru, komite sekolah, dan tokoh masyarakat itu, Bupati TTU, Drs. Gabriel Manek, M.Si, mengatakan Pemkab TTU berjanji akan membenahi administrasi terkait pengurusan DP-3 untuk usulan kenaikan pangkat para guru. "Sudah tiga tahun ini, pemerintah sangat serius membangun sarana dan prasarana pendidikan. Kami sudah bertekad agar tahun 2009, TTU harus bebas buta aksara fungsional," jelasnya. *
MIOBAR, SPIRIT--Para kepala desa/lurah di Kecamatan Miomaffo Barat (Miobar) telah menandatangani kontrak kerja dengan Camat Miobar, Robertus Nahas, S.Sos, untuk membuat Peraturan Desa (Perdes) tentang Program Wajib belajar (Wajar) bagi warga setempat.
Demikian yang dijelaskan Camat Miobar, Robertus Nahas, S.Sos, di Kefamenanu, Senin (5/5/2008 ) siang. "Hari Jumat (2/5/2008) lalu, saya bersama para kepala desa dan lurah se-Kecamatan Miobar telah menandatangani kontrak kerja yang isinya mengharuskan kades dan lurah, LKMD dibantu tokoh masyarakat membuat peraturan desa tentang program wajib belajar di masing-masing wilayahnya," jelas Nahas.
Kontrak kerja tentang program Wajar ini bertujuan menghapus tingginya angka buta aksara fungsional di Kecamatan Miobar. "Tahun 2009 sudah ditetapkan sebagai waktunya bagi TTU untuk bebas buta aksara fungsional. Karena itu kami di Miobar berusaha mengejar ketertinggalan itu," tukasnya.
Ia memaparkan di Miobar terdapat 57 sekolah, rinciannya 3 TKK (PAUD), 42 SD, 8 SLTP dan 4 SMU/SMK dengan jumlah murid dan siswa sebanyak 1.948 orang. "Beberapa sekolah memiliki tenaga pengajar yang cukup, tapi beberapa sekolah lagi sangat kekurangan guru. Karena itu, tahun ini kami mengajukan usulan pengangkatan guru kontrak termasuk mengupayakan pengangkatan guru honor yang dibiayai oleh komite sekolah," jelas Nahas. (ade)
Bupati Manek dialog dengan guru
Laporan Julianus Akoit, Spirit NTT 5-11 Mei 2008
MIOBAR, SPIRIT--Bupati Timor Tengah Utrara (TTU), Drs. Gabriel Manek, M.Si, menggelar dialog dengan ratusan guru TK hingga SMU/SMK se-Kecamatan Miobar di Eban, 60 kilometer arah barat Kota Kefamenanu, Jumat pekan lalu.
Dialog ini digelar dalam rangka HUT Pendidikan Nasional. Dialog ini dihadiri Kadis Diknas Kabupaten TTU, Drs. Anton Amuna, para kades/lurah, Ketua BPD, para tokoh adat dan masyarakat.
"Kami minta agar pengurusan adminsitrasi DP-3 untuk syarat kenaikan pangkat para guru jangan dipersulit di Kantor Cabang Dinas Diknas atau Kantor Dinas Diknas di Kefamenanu," pinta Sipri Faot, salah satu guru.
Sementara Tarsi, Ketua Komite Sekolah meminta agar gedung sekolah yang baru didirikan, hendaknya dibangun pula dengan asrama. "Biar anak-anak tidak berjalan kaki mendaki gunung, menuruni lembah dan menyeberangi sungai dengan jarak di atas 5 kilometer agar sampai di sekolah," pintanya.
Yosep Kosat, tokoh masyarakat setempat meminta agar pemerintah mengurus administrasi SMK Pertanian Eban agar segera dinegerikan. "Sekolah ini milik swasta. Padahal untuk menjadi lebih bagus, sebaiknya sekolah ini diambil oleh pemerintah agar segala urusan biaya ditanggung pemerintah. Masyarakat berharap sekolah ini harus dipertahankan karena sangat urgen sekali," ujarnya.
Menanggapi usul saran para guru, komite sekolah, dan tokoh masyarakat itu, Bupati TTU, Drs. Gabriel Manek, M.Si, mengatakan Pemkab TTU berjanji akan membenahi administrasi terkait pengurusan DP-3 untuk usulan kenaikan pangkat para guru. "Sudah tiga tahun ini, pemerintah sangat serius membangun sarana dan prasarana pendidikan. Kami sudah bertekad agar tahun 2009, TTU harus bebas buta aksara fungsional," jelasnya. *
Tidak ada komentar:
Posting Komentar