RSS Feed (xml)
Spirit NTT, 7-13 April 2008
LARANTUKA, SPIRIT--Bupati Flores Timur (Flotim), Drs. Simon Hayon, mengakui rakyat selama ini miskin tentang pengetahuan politik sehingga cenderung menganggap politik itu sebagai sesuatu yang kolong pohong. Syukurlah dalam pilkada masyarakat telah mampu membebaskan diri dari cengkraman tersebut. Hal ini diungkapkan Bupati Simon Hayon ketika meresmikan dan melantik beberapa pejabat kepala desa di Flotim, belum lama ini.
Dijelaskannya, selama ini masyarakat sudah dibodohkan secara politik. Politik sebenarnya sesuatu yang baik. Namun masyarakat salah memahaminya. Politik dipahami masyarakat sebagai sesuatu yang menakutkan.
"Hal itu terjadi karena orang yang menjalankan politik itu tidak memahami makna politik yang mengakibatkan rakyat menderita. Kalau politik itu dilaksanakan dengan baik akan membuat masyarakat sejahtera. Selama ini yang rakyat ketahui seseorang menjadi pemimpin politik akan kaya," ujarnya.
Seorang pemimpin, kata Hayon, harus menghayati kekuasaan yang diemban. Kewibawaan seorang pemimpin tidak ditentukan oleh kekuasaan tapi oleh konsistensi antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Ini mengandung arti bahwa seorang pemimpin itu harus jujur.
"Kesulitan kita sekarang adalah mendapatkan orang atau pemimpin yang mampu menghayati dan menjalankan kepemimpinan sebagai khalifah atau kerasulan," tegasnya.
Kepada para kepala desa yang dilantik, Bupati Hayon meminta untuk menjalankan kepemimpinan dengan baik dan tidak boleh menempatkan rakyat sebagai peminta-minta. Rakyat, katanya, harus diposisikan sebagai pemilik dalam pembangunan, sehingga tidak perlu menunggu rakyat minta baru diberi.
Dan, yang paling penting, lanjutnya, tidak boleh mengambil apa yang menjadi hak rakyat tetapi ambillah apa yang menjadi hak kepala desa. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan berarti rakyat yang berkuasa atas uang negara.
Pemerintah, katanya, hanya mengelola dan selanjutnya memberikan pertanggungjawaban kembali kepada rakyat. Pembangunan yang dilaksanakan di daerah saat ini, demikian Hayon, bukan berarti menciptakan yang baru (tula murine) tetapi mengembangkan dari akar yang sudah ada (puken titen nimun). "Tetapi karena konteks ini kurang kita rawat, maka budi adat juga makin hilang, sehingga nilai-nilai kehidupan juga hilang. Paham demokrasi yang kita anut mengajarkan bahwa seorang pemimpin itu dihasilkan dari pemilihan dan bukan penunjukan. Hal ini harus dipahami supaya tidak ada benturan-benturan antar kepentingan. Nilai budi adat yang diwariskan nenek moyang leluhur kita Lamaholot harus kita junjung tinggi dan kita laksanakan dengan baik di dalam pelaksanaan pembangunan dan kehidupan bermasyarakat," katanya.
Bupati Hayon menegaskan kepada masyarakat bahwa pemerintahannya tidak akan menempatkan rakyat sebagai peminta-minta, namun rakyat ditempatkan sebagai pemilik kedaulatan. Yang dibutuhkan pemerintah hanya dukungan data dan informasi mengenai kekurangan atau kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Semua aspirasi dan kebutuhan rakyat akan dipenuhi secara adil dan merata meskipun tidak secara serentak dan sekaligus.
"Pembangunan yang dilaksanakan sebenarnya tidak berpedoman pada progam dan kegiatan saja karena hanya akan berjalan untuk sementara dan tidak berkesinambungan. Untuk itu akan dibangun sistem yang dapat menjamin pembangunan berjalan secara berkelanjutan," tuturnya.
Menyoal Alokasi Dana Desa (ADD), katanya,
sudah dapat membangun kembali solidaritas di lingkungan masyarakat. Semangat gotong royong mulai terbangun kembali. "Ini yang ingin kita wujudkan agar nilai budi adat tidak hilang," tegas Hayon.
Bupati Hayon juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh sas-sus yang dihembuskan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab. "Mereka hanya membuat masyarakat resah dan pada gilirannya masyarakat hilang keseimbangan dan tidak memiliki kepercayaan diri di dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini," ujarnya. (humas/flotimkab.co.id)
LARANTUKA, SPIRIT--Bupati Flores Timur (Flotim), Drs. Simon Hayon, mengakui rakyat selama ini miskin tentang pengetahuan politik sehingga cenderung menganggap politik itu sebagai sesuatu yang kolong pohong. Syukurlah dalam pilkada masyarakat telah mampu membebaskan diri dari cengkraman tersebut. Hal ini diungkapkan Bupati Simon Hayon ketika meresmikan dan melantik beberapa pejabat kepala desa di Flotim, belum lama ini.
Dijelaskannya, selama ini masyarakat sudah dibodohkan secara politik. Politik sebenarnya sesuatu yang baik. Namun masyarakat salah memahaminya. Politik dipahami masyarakat sebagai sesuatu yang menakutkan.
"Hal itu terjadi karena orang yang menjalankan politik itu tidak memahami makna politik yang mengakibatkan rakyat menderita. Kalau politik itu dilaksanakan dengan baik akan membuat masyarakat sejahtera. Selama ini yang rakyat ketahui seseorang menjadi pemimpin politik akan kaya," ujarnya.
Seorang pemimpin, kata Hayon, harus menghayati kekuasaan yang diemban. Kewibawaan seorang pemimpin tidak ditentukan oleh kekuasaan tapi oleh konsistensi antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Ini mengandung arti bahwa seorang pemimpin itu harus jujur.
"Kesulitan kita sekarang adalah mendapatkan orang atau pemimpin yang mampu menghayati dan menjalankan kepemimpinan sebagai khalifah atau kerasulan," tegasnya.
Kepada para kepala desa yang dilantik, Bupati Hayon meminta untuk menjalankan kepemimpinan dengan baik dan tidak boleh menempatkan rakyat sebagai peminta-minta. Rakyat, katanya, harus diposisikan sebagai pemilik dalam pembangunan, sehingga tidak perlu menunggu rakyat minta baru diberi.
Dan, yang paling penting, lanjutnya, tidak boleh mengambil apa yang menjadi hak rakyat tetapi ambillah apa yang menjadi hak kepala desa. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan berarti rakyat yang berkuasa atas uang negara.
Pemerintah, katanya, hanya mengelola dan selanjutnya memberikan pertanggungjawaban kembali kepada rakyat. Pembangunan yang dilaksanakan di daerah saat ini, demikian Hayon, bukan berarti menciptakan yang baru (tula murine) tetapi mengembangkan dari akar yang sudah ada (puken titen nimun). "Tetapi karena konteks ini kurang kita rawat, maka budi adat juga makin hilang, sehingga nilai-nilai kehidupan juga hilang. Paham demokrasi yang kita anut mengajarkan bahwa seorang pemimpin itu dihasilkan dari pemilihan dan bukan penunjukan. Hal ini harus dipahami supaya tidak ada benturan-benturan antar kepentingan. Nilai budi adat yang diwariskan nenek moyang leluhur kita Lamaholot harus kita junjung tinggi dan kita laksanakan dengan baik di dalam pelaksanaan pembangunan dan kehidupan bermasyarakat," katanya.
Bupati Hayon menegaskan kepada masyarakat bahwa pemerintahannya tidak akan menempatkan rakyat sebagai peminta-minta, namun rakyat ditempatkan sebagai pemilik kedaulatan. Yang dibutuhkan pemerintah hanya dukungan data dan informasi mengenai kekurangan atau kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Semua aspirasi dan kebutuhan rakyat akan dipenuhi secara adil dan merata meskipun tidak secara serentak dan sekaligus.
"Pembangunan yang dilaksanakan sebenarnya tidak berpedoman pada progam dan kegiatan saja karena hanya akan berjalan untuk sementara dan tidak berkesinambungan. Untuk itu akan dibangun sistem yang dapat menjamin pembangunan berjalan secara berkelanjutan," tuturnya.
Menyoal Alokasi Dana Desa (ADD), katanya,
sudah dapat membangun kembali solidaritas di lingkungan masyarakat. Semangat gotong royong mulai terbangun kembali. "Ini yang ingin kita wujudkan agar nilai budi adat tidak hilang," tegas Hayon.
Bupati Hayon juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh sas-sus yang dihembuskan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab. "Mereka hanya membuat masyarakat resah dan pada gilirannya masyarakat hilang keseimbangan dan tidak memiliki kepercayaan diri di dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini," ujarnya. (humas/flotimkab.co.id)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar