RSS Feed (xml)
Spirit NTT, 14-20 April 2008
ATAMBUA, SPIRIT--Bupati Belu, Drs. Joachim Lopez, menegaskan, pemerintah, baik di tingkat Kabupaten Belu, Propinsi NTT, dan pemerintah pusat di Jakarta, tidak lagi memiliki pos anggaran bernama dana Korban Bencana Sosial (KBS) untuk warga Belu eks Timor Timur yang kini bermukim di kabupaten itu.
"Tidak ada itu dana KBS. Sekarang sedang diupayakan dana pemberdayaan ekonomi," katanya dalam dialog antara perwakilan Forum Kemanusiaan WNI eks Timor Timur Korban Keputusan Politik beserta unsur Muspida, di Kantor Bupati Belu, Atambua, Senin (7/4/2008).
Hadir dalam dialog itu, Wakil Bupati Belu, Gregorius M Fernandez; Wakil Ketua DPRD Belu, Ludovicus Taolin; Komandan Kodim 1605/Belu, Letnan Kolonel Infantri Samuel P Hehakaya; Komandan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Indonesia-Timor Timur Markas Besar TNI, Letnan Kolonel Infantri Muhammad Kusdaryono; dan Wakil Kepala Polres Belu, Ajun Komisaris Polisi Dwi Wahyu.
Sedangkan wakil dari dari unsur forum adalah Carlos de Britto (ketua forum) dan beberapa orang koordinator aksi demonstrasi.
Sementara dialog berjalan di Gedung DPRD Belu, aksi demonstrasi juga terus berjalan yang dipimpin Sekretaris Jenderal Forum itu, Matheus Guedes. Sejak 26 Maret mereka berdemonstrasi menuntut pembayaran dana KBS sebanyak Rp4 juta per kepala keluarga.
Dialog itu bertujuan untuk menuntaskan berbagai masalah terkait dana KBS itu, yang menyebabkan sekitar 1.500 orang massa yang tergabung dalam forum itu terus berdemonstrasi. Sebelumnya, massa demonstran telah berjanji akan menerima apapun keterangan pemerintah soal tuntutan pembayaran dana KBS itu.
Lopez sendiri sejak awal pekan lalu tidak berada di Atambua karena melakukan kunjungan kerja ke Makassar, Kupang, dan Jakarta. Terakhir, dia harus membatalkan kunjungan kerjanya ke Makassar karena massa demonstran menuntut dia agar meneruskan secara langsung aspirasinya kepada pemerintah pusat di Jakarta.
Akhirnya Lopez bisa bertemu Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa dan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, yang menyatakan bahwa bantuan KBS untuk pengungsi eks Timor Timur tidak ada lagi nomenklaturnya dalam mata anggaran negara. Para demonstran yang mengetahui hal itu dari televisi menjadi berang dan mengancam akan menduduki seluruh obyek vital di Kota Atambua.
Lopez, dalam dialog itu menyebutkan, "Dana pemberdayaan ekonomi ini bersifat multi instansi. Untuk pembangunan sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur".
Dia menyatakan, pemerintah kini tidak mau lagi menjanjikan bentuk-bentuk bantuan untuk keperluan itu karena warga negara yang harus diurusi itu berada di seluruh wilayah Indonesia.
Dialog itu berlangsung secara baik dan wajar, di mana tanya jawab juga berlangsung secara baik pula.
Kericuhan sempat terjadi saat dialog usai, saat aparatur keamanan setempat mencoba menahan de Britto, di depan ruang rapat Bupati Belu. De Britto selama ini selalu mengaku sebagai salah satu penanggung jawab aksi demonstrasi, sehingga aparatur keamanan setempat menempatkan dia sebagai orang yang paling bertanggung jawab.
Akan tetapi, upaya penahanan terhadap de Britto itu kemudian urung karena massa pendukungnya lebih banyak ketimbang aparatur penegak hukum dan keamanan setempat yang berada di Kantor Bupati itu. (antara)
ATAMBUA, SPIRIT--Bupati Belu, Drs. Joachim Lopez, menegaskan, pemerintah, baik di tingkat Kabupaten Belu, Propinsi NTT, dan pemerintah pusat di Jakarta, tidak lagi memiliki pos anggaran bernama dana Korban Bencana Sosial (KBS) untuk warga Belu eks Timor Timur yang kini bermukim di kabupaten itu.
"Tidak ada itu dana KBS. Sekarang sedang diupayakan dana pemberdayaan ekonomi," katanya dalam dialog antara perwakilan Forum Kemanusiaan WNI eks Timor Timur Korban Keputusan Politik beserta unsur Muspida, di Kantor Bupati Belu, Atambua, Senin (7/4/2008).
Hadir dalam dialog itu, Wakil Bupati Belu, Gregorius M Fernandez; Wakil Ketua DPRD Belu, Ludovicus Taolin; Komandan Kodim 1605/Belu, Letnan Kolonel Infantri Samuel P Hehakaya; Komandan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Indonesia-Timor Timur Markas Besar TNI, Letnan Kolonel Infantri Muhammad Kusdaryono; dan Wakil Kepala Polres Belu, Ajun Komisaris Polisi Dwi Wahyu.
Sedangkan wakil dari dari unsur forum adalah Carlos de Britto (ketua forum) dan beberapa orang koordinator aksi demonstrasi.
Sementara dialog berjalan di Gedung DPRD Belu, aksi demonstrasi juga terus berjalan yang dipimpin Sekretaris Jenderal Forum itu, Matheus Guedes. Sejak 26 Maret mereka berdemonstrasi menuntut pembayaran dana KBS sebanyak Rp4 juta per kepala keluarga.
Dialog itu bertujuan untuk menuntaskan berbagai masalah terkait dana KBS itu, yang menyebabkan sekitar 1.500 orang massa yang tergabung dalam forum itu terus berdemonstrasi. Sebelumnya, massa demonstran telah berjanji akan menerima apapun keterangan pemerintah soal tuntutan pembayaran dana KBS itu.
Lopez sendiri sejak awal pekan lalu tidak berada di Atambua karena melakukan kunjungan kerja ke Makassar, Kupang, dan Jakarta. Terakhir, dia harus membatalkan kunjungan kerjanya ke Makassar karena massa demonstran menuntut dia agar meneruskan secara langsung aspirasinya kepada pemerintah pusat di Jakarta.
Akhirnya Lopez bisa bertemu Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa dan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, yang menyatakan bahwa bantuan KBS untuk pengungsi eks Timor Timur tidak ada lagi nomenklaturnya dalam mata anggaran negara. Para demonstran yang mengetahui hal itu dari televisi menjadi berang dan mengancam akan menduduki seluruh obyek vital di Kota Atambua.
Lopez, dalam dialog itu menyebutkan, "Dana pemberdayaan ekonomi ini bersifat multi instansi. Untuk pembangunan sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur".
Dia menyatakan, pemerintah kini tidak mau lagi menjanjikan bentuk-bentuk bantuan untuk keperluan itu karena warga negara yang harus diurusi itu berada di seluruh wilayah Indonesia.
Dialog itu berlangsung secara baik dan wajar, di mana tanya jawab juga berlangsung secara baik pula.
Kericuhan sempat terjadi saat dialog usai, saat aparatur keamanan setempat mencoba menahan de Britto, di depan ruang rapat Bupati Belu. De Britto selama ini selalu mengaku sebagai salah satu penanggung jawab aksi demonstrasi, sehingga aparatur keamanan setempat menempatkan dia sebagai orang yang paling bertanggung jawab.
Akan tetapi, upaya penahanan terhadap de Britto itu kemudian urung karena massa pendukungnya lebih banyak ketimbang aparatur penegak hukum dan keamanan setempat yang berada di Kantor Bupati itu. (antara)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar