RSS Feed (xml)
Spirit NTT, 31 Maret - 6 April 2008
KEFAMENANU, SPIRIT--Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan yang sementara tumbuh dan menggerogoti kehidupan masyarakat bangsa ini.
Hal ini disampaikan Wakil Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandez, S.Pt, ketika membuka acara Sosialisasi Strategi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Tahun 2006-2010 dan Workshop Sosialisasi Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) di Aula Restoran Litani Kefamenanu, belum lama ini.
Sosialisasi yang diselenggarakan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten TTU ini dihadiri seluruh camat se-Kabupaten TTU dan masyarakat pengelola PPK.
Dalam sambutannya, Wabup Fernandez, mengatakan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) adalah bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk memberdayakan masyarakat pedesaan dengan maksud untuk menanggulangi masalah kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.
Penanggulangan kemiskinan, katanya, juga merupakan salah satu prioritas utama pembangunan di Kabupaten TTU dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten TTU yang telah dan sedang kita jalankan.
"Berdasarkan evaluasi pelaksanaan pembangunan selama ini, terkesan bahwa sistem pembangunan yang bersifat sentralistik seringkali hasilnya tidak memuaskan masyarakat. Karena perencanaan program pembangunan yang berasal dari pusat dan harus dilaksanakan oleh masyarakat pedesaan sering tidak cocok dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat," ujarnya.
Dengan demikian, lanjutnya, program pembangunan sepertinya berjalan lancar tetapi hasilnya tidak memuaskan masyarakat karena perencanaan tidak sesuai dengan apa yang ada pada masyarakat.
"Maka kenyataan sosial yang terjadi adalah terdapatnya kemiskinan pada masyarakat kecil di atas potensi kekayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang melimpah. Dengan kata lain, karena kesalahan sistem maka kita miskin di atas melimpahnya kekayaan yang ada," tegasnya.
Dengan adanya reformasi di berbagai bidang kehidupan, kata Fernandez, maka kesalahan sistem pembangunan yang sebelumnya bersifat sentralistik, diubah dengan pendekatan bottom up. Artinya bahwa perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai stakeholder (mitra) pemerintah. Masyarakat sendiri harus berperan serta secara aktif untuk merencanakan sendiri program pembangunan agar program pembangunan itu sesuai dengan apa yang dimiliki rakyat.
Menurutnya, pembangunan yang melibatkan masyarakat pada hakekatnya merupakan pembangunan yang berorientasi pada proses penanggulangan kemiskinan masyarakat. Dan proses pembangunan seperti ini yang dicerminkan di dalam visi dan misi Program PPK. Bahwa terwujudnya masyarakat mandiri dan sejahtera yang merupakan visi PPK hanya bisa terlaksana bila kapasitas keterlibatan kita semua semakin ditingkatkan, antara lain melalui pelatihan ini.
Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di awal tahun 2008 tersebut, Wabup Fernandez, atas nama pemerintah Daerah Kabupaten TTU menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang secara langsung telah membantu Pemerintah Daerah selama Tahun 2007 dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan di kabupaten itu, antara lain melalui program nasional pemberdayaan masyarakat melalui program pengembangan kecamatan (PNPM-PPK), Program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (PKPS BBM), bantuan pemberdayaan ekonomi rakyat, program keluarga harapan, program peningkatan ketahanan pangan, program perlindungan dan peningkatan kualitas hidup anak dan lain-lain.
Semua kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan, diakuinya, merupakan salah satu upaya untuk menyukseskan Panca Program Strategis dan Dua Program Khusus Kabupaten TTU, serta merupakan strategi pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
"Oleh karena itu perlu adanya dukungan dari kita semua sebagai pelaku pembangunan demi tercapainya tujuan dimaksud," katanya. (verry lake/humas TTU)
Hal ini disampaikan Wakil Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandez, S.Pt, ketika membuka acara Sosialisasi Strategi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Tahun 2006-2010 dan Workshop Sosialisasi Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) di Aula Restoran Litani Kefamenanu, belum lama ini.
Sosialisasi yang diselenggarakan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten TTU ini dihadiri seluruh camat se-Kabupaten TTU dan masyarakat pengelola PPK.
Dalam sambutannya, Wabup Fernandez, mengatakan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) adalah bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk memberdayakan masyarakat pedesaan dengan maksud untuk menanggulangi masalah kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.
Penanggulangan kemiskinan, katanya, juga merupakan salah satu prioritas utama pembangunan di Kabupaten TTU dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten TTU yang telah dan sedang kita jalankan.
"Berdasarkan evaluasi pelaksanaan pembangunan selama ini, terkesan bahwa sistem pembangunan yang bersifat sentralistik seringkali hasilnya tidak memuaskan masyarakat. Karena perencanaan program pembangunan yang berasal dari pusat dan harus dilaksanakan oleh masyarakat pedesaan sering tidak cocok dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat," ujarnya.
Dengan demikian, lanjutnya, program pembangunan sepertinya berjalan lancar tetapi hasilnya tidak memuaskan masyarakat karena perencanaan tidak sesuai dengan apa yang ada pada masyarakat.
"Maka kenyataan sosial yang terjadi adalah terdapatnya kemiskinan pada masyarakat kecil di atas potensi kekayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang melimpah. Dengan kata lain, karena kesalahan sistem maka kita miskin di atas melimpahnya kekayaan yang ada," tegasnya.
Dengan adanya reformasi di berbagai bidang kehidupan, kata Fernandez, maka kesalahan sistem pembangunan yang sebelumnya bersifat sentralistik, diubah dengan pendekatan bottom up. Artinya bahwa perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai stakeholder (mitra) pemerintah. Masyarakat sendiri harus berperan serta secara aktif untuk merencanakan sendiri program pembangunan agar program pembangunan itu sesuai dengan apa yang dimiliki rakyat.
Menurutnya, pembangunan yang melibatkan masyarakat pada hakekatnya merupakan pembangunan yang berorientasi pada proses penanggulangan kemiskinan masyarakat. Dan proses pembangunan seperti ini yang dicerminkan di dalam visi dan misi Program PPK. Bahwa terwujudnya masyarakat mandiri dan sejahtera yang merupakan visi PPK hanya bisa terlaksana bila kapasitas keterlibatan kita semua semakin ditingkatkan, antara lain melalui pelatihan ini.
Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di awal tahun 2008 tersebut, Wabup Fernandez, atas nama pemerintah Daerah Kabupaten TTU menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang secara langsung telah membantu Pemerintah Daerah selama Tahun 2007 dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan di kabupaten itu, antara lain melalui program nasional pemberdayaan masyarakat melalui program pengembangan kecamatan (PNPM-PPK), Program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (PKPS BBM), bantuan pemberdayaan ekonomi rakyat, program keluarga harapan, program peningkatan ketahanan pangan, program perlindungan dan peningkatan kualitas hidup anak dan lain-lain.
Semua kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan, diakuinya, merupakan salah satu upaya untuk menyukseskan Panca Program Strategis dan Dua Program Khusus Kabupaten TTU, serta merupakan strategi pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
"Oleh karena itu perlu adanya dukungan dari kita semua sebagai pelaku pembangunan demi tercapainya tujuan dimaksud," katanya. (verry lake/humas TTU)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar