Laporan Okto Manehat, Spirit NTT, 7-13 April 2008
KALABAHI, SPIRIT--Dinas kemakmuran di Kabupaten Alor yang tidak mampu membuka isolasi ekonomi masyarakat di desa dan kecamatan akan dipangkas anggarannya dalam tahun anggaran 2009. Pemangkasan juga dilakukan terhadap SKPD yang menggunakan dana seenaknya.
Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Alor, Drs. Amon Djobo, mengatakan hal ini kepada wartawan, Selasa (25/3/2008) usai membuka Musrenbang Kabupaten Alor, di Aula Kantor Bappeda Alor.
Djobo menjelaskan, pemangkasan anggaran ini karena dalam pengamatannya, ada satuan kerja perangka daerah/SKPD menggunakan dana seenaknya untuk melaksanakan kegiatan seremonial, dan tidak untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Djobo mengungkapkan, dalam musrenbang ini ada empat sampai lima instansi tidak memasukkan usulan. Karena itu, tegas Djobo, pihaknya tidak akan memanggil instansi tersebut untuk memasukkan usulan karena sudah beberapa kali disampaikan.
Konsekuensinya, kata Djobo, alokasi anggaran bagi instansi ini tahun anggaran 2009 tidak akan diberikan. "Ini tergambar bahwa selama ini banyak yang melihat musrenbang cuma sebagai kegiatan formalitas, juga instansi Bappeda dilihat sebagai badan pencoretan. Kita akan tunjukkan Bappeda sebagai instansi pengendalian dan perencanaan sesuai fungsinya," tegas Djobo yang menjabat Ketua Bappeda Alor pertengahan Maret ini.
Menurut mantan Asisten III Setkab Alor ini, musrenbang yang digelar kali ini merupakan tahap I untuk menyamakan persepsi usulan program yang ada dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan SKPD karena selama ini usulan dari tingkat desa, kecamatan dan SKPD lebih bernuansa keinginan, bukan bersifat kebutuhan masyarakat sehingga program kurang berdampak bagi kehidupan masyarakat.
Ia mengatakan, program dari musrenbang harus menganut prinsip pemerataan. Artinya, program tersebar di semua kecamatan secara merata karena dalam satu tahun anggaran ada wilayah programnya minus.
"Program harus menyentuh langsung kehidupan masyarakat sehingga derajat kehidupan masyarakat baik bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi dapat meningkat dan bukan program sesuai keinginan," tambahnya. *
KALABAHI, SPIRIT--Dinas kemakmuran di Kabupaten Alor yang tidak mampu membuka isolasi ekonomi masyarakat di desa dan kecamatan akan dipangkas anggarannya dalam tahun anggaran 2009. Pemangkasan juga dilakukan terhadap SKPD yang menggunakan dana seenaknya.
Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Alor, Drs. Amon Djobo, mengatakan hal ini kepada wartawan, Selasa (25/3/2008) usai membuka Musrenbang Kabupaten Alor, di Aula Kantor Bappeda Alor.
Djobo menjelaskan, pemangkasan anggaran ini karena dalam pengamatannya, ada satuan kerja perangka daerah/SKPD menggunakan dana seenaknya untuk melaksanakan kegiatan seremonial, dan tidak untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Djobo mengungkapkan, dalam musrenbang ini ada empat sampai lima instansi tidak memasukkan usulan. Karena itu, tegas Djobo, pihaknya tidak akan memanggil instansi tersebut untuk memasukkan usulan karena sudah beberapa kali disampaikan.
Konsekuensinya, kata Djobo, alokasi anggaran bagi instansi ini tahun anggaran 2009 tidak akan diberikan. "Ini tergambar bahwa selama ini banyak yang melihat musrenbang cuma sebagai kegiatan formalitas, juga instansi Bappeda dilihat sebagai badan pencoretan. Kita akan tunjukkan Bappeda sebagai instansi pengendalian dan perencanaan sesuai fungsinya," tegas Djobo yang menjabat Ketua Bappeda Alor pertengahan Maret ini.
Menurut mantan Asisten III Setkab Alor ini, musrenbang yang digelar kali ini merupakan tahap I untuk menyamakan persepsi usulan program yang ada dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan SKPD karena selama ini usulan dari tingkat desa, kecamatan dan SKPD lebih bernuansa keinginan, bukan bersifat kebutuhan masyarakat sehingga program kurang berdampak bagi kehidupan masyarakat.
Ia mengatakan, program dari musrenbang harus menganut prinsip pemerataan. Artinya, program tersebar di semua kecamatan secara merata karena dalam satu tahun anggaran ada wilayah programnya minus.
"Program harus menyentuh langsung kehidupan masyarakat sehingga derajat kehidupan masyarakat baik bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi dapat meningkat dan bukan program sesuai keinginan," tambahnya. *





Tidak ada komentar:
Posting Komentar