RSS Feed (xml)
Spirit NTT, 25 Februari - 2 Maret 2008
LABUAN BAJO, SPIRIT--Ratusan orang guru mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga SMA di Labuan Bajo yang tergabung dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendatangi kantor DPRD Manggarai Barat (Mabar) beberapa waktu lalu.
Kedatangan para guru di DPRD tersebut bukan untuk mengajar tetapi menyampaikan aspirasi ke lembaga terhormat itu terkait beberapa hak mereka (guru, Red) yang hingga kini belum mereka terima.
Sebelum tiba di kantor DPRD Manggarai Barat, para guru yang melakukan konvoi dari SMAN 1 Komodo itu menyampaikan beberapa aspirasi yang disinyalir sebagai ketimpangan lokal yang dialami para guru. Ketimpangan itu antara lain belum dibayarnya tunjangan kependidikan yang mulai berlaku pada Januari 2006 berdasarkan Kepmen 58 Tahun 2005, tunjangan makan lauk pauk yang berlaku mulai 1 Januari 2007 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22 tahun 2007, tunjangan fungsional para guru terhitung mulai 1 Januari 2005 selama menjadi CPNSD. Para guru meminta dengan tegas agar semua hak yang belum dibayar segara dibayar.
Wakil Ketua PGRI Cabang Manggarai Barat, Frans Ndejeng, dalam orasinya mengatakan ketimpangan lokal di Manggarai Barat yang dialami para guru saat ini cukup signifikan, padahal para guru mempunyai peran strategis dalam upaya mencerdaskan bangsa yang mana tugas ini melekat erat dalam diri pendidik atau guru sebagai pengemban pendidikan itu sendiri.
Menurut Ndejeng, guru dalam melaksanakan fungsinya selalu menempatkan dirinya pada hak dan kewajiban sebagai warga negara di samping sebagai abdi negara yang harus diperlakukan setara dengan abdi lainnya. Namun dalam hal praksisnya guru sering diabaikan terutama dalam upaya peningkatan kesejahteraan guru. Hal itu muncul karena warga bangsa ini serta penentu kebijakan belum memahami secara baik dan benar fungsi serta tugas guru yang sangat luhur yakni memanusiakan manusia.
"Yang harus diperhatikan dalam melaksanakan fungsinya, guru selalu menempatkan dirinya pada hak dan kewajibannya sebagai warga negara disamping sebagai abdi negara yang harus diperlakukan setara degnan abdi negara lainnya. Namun dalam praksisnya guru sering diabaikan terutama dalam upaya peningkatan kesejahteraan guru," kata Ndejeng.
Atas dasar itu, tegas Ndejeng, para guru di Manggarai Barat yang tergabung dalam wadah PGRI menyatakan sikap dengan tegas kepada DPRD Manggara Barat serta Bupati Manggarai Barat untuk membayar tunjangan kependidikan yang mulai berlaku 1 Januari 2006 berdasarkan Kepmen 58 Tahun 2005, tunjangan makan dan kekurangan kenaikan pangkat.
Di akhir orasinya, Frans Ndejeng mengatakan apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi maka PGRI mengambil aksi mogok mengajar dan menduduki gedung Dewan sampai tuntutan terjawab.
Aksi para guru ini sempat menyedot perhatian masyarakat Kota Labuan Bajo. Hal itu ditandai dengan banyaknya warga yang menyaksikan aksi damai para guru tersebut. Setelah selesai berorasi, para guru langsung diterima oleh Ketua DPRD Manggarai Barat, Matheus Hamsi, S.Sos, Wakil Ketua DPRD Manggarai Barat dan anggota DPRD lainnya.
Harus dibayar
Ketua DPRD Manggarai Barat, Matheus Hamsi, S.Sos menegaskan tunjangan kependidikan yang diberikan kepada para guru secepatnya harus dibayar dalam waktu dekat ini, sedangkan terhadap kekurangan sejak calon pegawai negeri sipil daerah Manggarai Barat sejak 1 Januari 2005 selama menjadi CPNSD dan tuntutan dana kesra akan dibicarakan lebih lanjut karena harus disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
"Dan untuk membahas persoalan ini, kami akan memanggil kepala bagian Keuangan Daerah Manggarai Barat, Kepala Dinas Pendidikan, Andreas Ngambut, S.Pd. Kedua pejabat tersebut dipanggil untuk memberikan klarifikasi," ujar Hamsi.
Kepala Bagian Keuangan Daerah Manggarai Barat, Drs Robertus Mitang, menjelaskan dana tunjungan kependidikan segara dicairkan kalau semua persyaratan pencairan dana sudah dilengkapi. "Apabila semua persyaratan pencairan dana sudah lengkap, maka dana pendidikan segara kami cairkan," katanya.
Terhadap syarat-syarat pencairan dana yang belum lengkap, Kepala Dinas Pendidikan, Andreas Ngambut, S.Pd, berjanji untuk siap memroses lebih lanjut. "Kami (Dinas, Red) akan memroses syarat pencairan yang dibutuhkan, hanya diharapkan untuk bersabar," katanya. (selmans/ infokom manggarai barat)
Kedatangan para guru di DPRD tersebut bukan untuk mengajar tetapi menyampaikan aspirasi ke lembaga terhormat itu terkait beberapa hak mereka (guru, Red) yang hingga kini belum mereka terima.
Sebelum tiba di kantor DPRD Manggarai Barat, para guru yang melakukan konvoi dari SMAN 1 Komodo itu menyampaikan beberapa aspirasi yang disinyalir sebagai ketimpangan lokal yang dialami para guru. Ketimpangan itu antara lain belum dibayarnya tunjangan kependidikan yang mulai berlaku pada Januari 2006 berdasarkan Kepmen 58 Tahun 2005, tunjangan makan lauk pauk yang berlaku mulai 1 Januari 2007 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22 tahun 2007, tunjangan fungsional para guru terhitung mulai 1 Januari 2005 selama menjadi CPNSD. Para guru meminta dengan tegas agar semua hak yang belum dibayar segara dibayar.
Wakil Ketua PGRI Cabang Manggarai Barat, Frans Ndejeng, dalam orasinya mengatakan ketimpangan lokal di Manggarai Barat yang dialami para guru saat ini cukup signifikan, padahal para guru mempunyai peran strategis dalam upaya mencerdaskan bangsa yang mana tugas ini melekat erat dalam diri pendidik atau guru sebagai pengemban pendidikan itu sendiri.
Menurut Ndejeng, guru dalam melaksanakan fungsinya selalu menempatkan dirinya pada hak dan kewajiban sebagai warga negara di samping sebagai abdi negara yang harus diperlakukan setara dengan abdi lainnya. Namun dalam hal praksisnya guru sering diabaikan terutama dalam upaya peningkatan kesejahteraan guru. Hal itu muncul karena warga bangsa ini serta penentu kebijakan belum memahami secara baik dan benar fungsi serta tugas guru yang sangat luhur yakni memanusiakan manusia.
"Yang harus diperhatikan dalam melaksanakan fungsinya, guru selalu menempatkan dirinya pada hak dan kewajibannya sebagai warga negara disamping sebagai abdi negara yang harus diperlakukan setara degnan abdi negara lainnya. Namun dalam praksisnya guru sering diabaikan terutama dalam upaya peningkatan kesejahteraan guru," kata Ndejeng.
Atas dasar itu, tegas Ndejeng, para guru di Manggarai Barat yang tergabung dalam wadah PGRI menyatakan sikap dengan tegas kepada DPRD Manggara Barat serta Bupati Manggarai Barat untuk membayar tunjangan kependidikan yang mulai berlaku 1 Januari 2006 berdasarkan Kepmen 58 Tahun 2005, tunjangan makan dan kekurangan kenaikan pangkat.
Di akhir orasinya, Frans Ndejeng mengatakan apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi maka PGRI mengambil aksi mogok mengajar dan menduduki gedung Dewan sampai tuntutan terjawab.
Aksi para guru ini sempat menyedot perhatian masyarakat Kota Labuan Bajo. Hal itu ditandai dengan banyaknya warga yang menyaksikan aksi damai para guru tersebut. Setelah selesai berorasi, para guru langsung diterima oleh Ketua DPRD Manggarai Barat, Matheus Hamsi, S.Sos, Wakil Ketua DPRD Manggarai Barat dan anggota DPRD lainnya.
Harus dibayar
Ketua DPRD Manggarai Barat, Matheus Hamsi, S.Sos menegaskan tunjangan kependidikan yang diberikan kepada para guru secepatnya harus dibayar dalam waktu dekat ini, sedangkan terhadap kekurangan sejak calon pegawai negeri sipil daerah Manggarai Barat sejak 1 Januari 2005 selama menjadi CPNSD dan tuntutan dana kesra akan dibicarakan lebih lanjut karena harus disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
"Dan untuk membahas persoalan ini, kami akan memanggil kepala bagian Keuangan Daerah Manggarai Barat, Kepala Dinas Pendidikan, Andreas Ngambut, S.Pd. Kedua pejabat tersebut dipanggil untuk memberikan klarifikasi," ujar Hamsi.
Kepala Bagian Keuangan Daerah Manggarai Barat, Drs Robertus Mitang, menjelaskan dana tunjungan kependidikan segara dicairkan kalau semua persyaratan pencairan dana sudah dilengkapi. "Apabila semua persyaratan pencairan dana sudah lengkap, maka dana pendidikan segara kami cairkan," katanya.
Terhadap syarat-syarat pencairan dana yang belum lengkap, Kepala Dinas Pendidikan, Andreas Ngambut, S.Pd, berjanji untuk siap memroses lebih lanjut. "Kami (Dinas, Red) akan memroses syarat pencairan yang dibutuhkan, hanya diharapkan untuk bersabar," katanya. (selmans/ infokom manggarai barat)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar