RSS Feed (xml)
Spirit NTT, 10-16 Maret 2008
KUPANG, SPIRIT--Camat Fatuleu Tengah, Fahrensi Funai, S.Ip, membuka musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan setempat, di Gereja Ebenhaeser Oelbiteno, Rabu (13/2/2008).
Dalam sambutannya, Funai mengatakan, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan pada setiap tahapan mulai dari tingkat dusun, tingkat desa sampai pada tingkat kecamatan merupakan momentum penyatuan persepsi dalam rangka proses pembanguan berkelanjutan.
Karena itu, katanya, semua perencanaan harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat dan melalui forum tersebut semua komponen dapat menentukan tingkat prioritas sesuai kebutuhan masyarakat.
Funai menambahkan, prioritas perencanaan dari setiap desa yang diusulkan untuk tahun 2009 harus disesuaikan dengan program prioritas yang telah disepakati pemerintah daerah dan legislatif yang terdiri dari lima program, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Camat Funai mengingatkan agar usulan-usulan yang telah terjawab melalui APBD 2008 tidak perlu diusulkan lagi dan sebaiknya lebih diarahkan untuk kegiatan pembangunan yang bersifat pengembangan ekonomi masyarakat.
Disaring lagi
Ketua Bappeda Kabupaten Kupang yang diwakili Paulus Liu, dalam arahan awalnya menjelaskan bahwa semua usulan dari desa di Kecamatan Fatuleu Tengah tentunya masih disaring lagi sesuai kebutuhan mendesak dan besaran sasaran yang akan dicapai agar disesuaikan dengan pendapatan daerah.
Selain itu, kata Liu, program-program sektor yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Dekonsentrasi harus disesuaikan sehingga tidak terjadi tumpang tindih program pada satu wilayah saja.
Kepala Bagian Penyusunan Program, Drs. Melkianus Kana, M.Si menjelaskan tentang proses pencairan dana perebutan dusun yang telah dialokasikan sejak tahun 2007.
Khusus untuk tahun 2008, katanya, proses pencairan perlu dipercepat dan tentunya tetap memperhatikan unsur kelayakan usaha sehingga dana yang dikucurkan benar-benar dipergunakan untuk pengembangan ekonomi masyarakat berskala kecil.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Pemdes, Drs. Oktovianus Radja Pono, M.Si menjelaskan, khusus untuk Alokasi Dana Desa (ADD) harus dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2006. Penggunaannya 30 persen untuk biaya aparatur desa dan 70 persen untuk pembangunan di desa.
"Biaya-biaya tersebut harus tertera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-desa)," katanya.
Berdasarkan rekapan usulan rencana pembangunan Kecamatan Fatuleu Tengah tahun 2009, Radja Pono menyebutnya antara lain bidang industri dan perdagangan (4 kegiatan prioritas); sosialisasi proses perizinan (izin usaha) di empat desa; pelatihan kripik ubi dan pisang serta bantuan alat pembuatan kripik dan bantuan modal usaha.
Bidang pendidikan diusulkan penambahan tiga ruang kelas pada SD GMIT Oelbiteno, pembangunan SD GMIT Naifalo, pembangunan gedung SMPN Oelbiteno, pembangunan gedung SMPN Naifalo dan penambahan dua ruang belajar pada SDN Passi.
Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah terdapat tiga kegiatan prioritas, yakni bantuan modal usaha perkiosan di desa Nunsaen, Oelbiteno, Passi dan Nonbaun. Selain itu ada usaha simpan pinjam Pokmas di Desa Nonbaun dan magang kelompok industri kacang mente untuk empat kelompok di Desa Nunsaen.
Di bidang pertanahan, katanya, perlu adanya sosialisasi proses sertifikasi tanah di empat desa serta usulan pelaksanaan prona massal di empat desa.
Di bidang pertambangan ada pembangunan listrik masuk desa untuk Desa Nunsaen dan Oelbiteno dan pengadaan listrik tenaga surya di Desa Passi, Oelbiteno dan Desa Nonbaun.
Kursus montir
Untuk Dinas Sosial dan Nakertrans, kegiatan prioritas yang diusulkan adalah pelatihan atau kursus montir bengkel di Desa Nunsaen dan Desa Oelbiteno. Khusus untuk Sekretariat Daerah kegiatan yang diusulkan enam kegiatan yakni penambahan satu orang tenaga PNS untuk mengisi kekosongan kepala seksi di kecamatan; pelatiahan teknis bagi perangkat kecamatan dan perangkat desa, pelatihan gender bagi Tim Penggerak PKK, pelatihan teknis pembuatan Perdes dan APB-des; bantuan dana operasional bagi perangkat kecamatan; pengadaan kendaraan dinas untuk satu orang kepala desa, KRPH dan PLKB, pengadaan satu unit komputer dan pelatihan Linmas untuk empat desa sebanyak 20 orang.
Untuk bidang Kimpraswil diusulkan pengaspalan jalan dan bronjong di lokasi kantor camat.
Musrenbang ini dihadiri aparat Kecamatan Fatuleu Tengah, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Badan Pemberdayaan Desa, Bagian Penyusunan Program, Bagian Ekonomi, Bagian Pemdes, Bagian Humas dan sektor terkait lainnya, para kepala desa, kepala urusan, BPD dan tokoh masyarakat berjumlah 150 orang. (humas kabupaten kupang)
Dalam sambutannya, Funai mengatakan, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan pada setiap tahapan mulai dari tingkat dusun, tingkat desa sampai pada tingkat kecamatan merupakan momentum penyatuan persepsi dalam rangka proses pembanguan berkelanjutan.
Karena itu, katanya, semua perencanaan harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat dan melalui forum tersebut semua komponen dapat menentukan tingkat prioritas sesuai kebutuhan masyarakat.
Funai menambahkan, prioritas perencanaan dari setiap desa yang diusulkan untuk tahun 2009 harus disesuaikan dengan program prioritas yang telah disepakati pemerintah daerah dan legislatif yang terdiri dari lima program, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Camat Funai mengingatkan agar usulan-usulan yang telah terjawab melalui APBD 2008 tidak perlu diusulkan lagi dan sebaiknya lebih diarahkan untuk kegiatan pembangunan yang bersifat pengembangan ekonomi masyarakat.
Disaring lagi
Ketua Bappeda Kabupaten Kupang yang diwakili Paulus Liu, dalam arahan awalnya menjelaskan bahwa semua usulan dari desa di Kecamatan Fatuleu Tengah tentunya masih disaring lagi sesuai kebutuhan mendesak dan besaran sasaran yang akan dicapai agar disesuaikan dengan pendapatan daerah.
Selain itu, kata Liu, program-program sektor yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Dekonsentrasi harus disesuaikan sehingga tidak terjadi tumpang tindih program pada satu wilayah saja.
Kepala Bagian Penyusunan Program, Drs. Melkianus Kana, M.Si menjelaskan tentang proses pencairan dana perebutan dusun yang telah dialokasikan sejak tahun 2007.
Khusus untuk tahun 2008, katanya, proses pencairan perlu dipercepat dan tentunya tetap memperhatikan unsur kelayakan usaha sehingga dana yang dikucurkan benar-benar dipergunakan untuk pengembangan ekonomi masyarakat berskala kecil.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Pemdes, Drs. Oktovianus Radja Pono, M.Si menjelaskan, khusus untuk Alokasi Dana Desa (ADD) harus dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2006. Penggunaannya 30 persen untuk biaya aparatur desa dan 70 persen untuk pembangunan di desa.
"Biaya-biaya tersebut harus tertera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-desa)," katanya.
Berdasarkan rekapan usulan rencana pembangunan Kecamatan Fatuleu Tengah tahun 2009, Radja Pono menyebutnya antara lain bidang industri dan perdagangan (4 kegiatan prioritas); sosialisasi proses perizinan (izin usaha) di empat desa; pelatihan kripik ubi dan pisang serta bantuan alat pembuatan kripik dan bantuan modal usaha.
Bidang pendidikan diusulkan penambahan tiga ruang kelas pada SD GMIT Oelbiteno, pembangunan SD GMIT Naifalo, pembangunan gedung SMPN Oelbiteno, pembangunan gedung SMPN Naifalo dan penambahan dua ruang belajar pada SDN Passi.
Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah terdapat tiga kegiatan prioritas, yakni bantuan modal usaha perkiosan di desa Nunsaen, Oelbiteno, Passi dan Nonbaun. Selain itu ada usaha simpan pinjam Pokmas di Desa Nonbaun dan magang kelompok industri kacang mente untuk empat kelompok di Desa Nunsaen.
Di bidang pertanahan, katanya, perlu adanya sosialisasi proses sertifikasi tanah di empat desa serta usulan pelaksanaan prona massal di empat desa.
Di bidang pertambangan ada pembangunan listrik masuk desa untuk Desa Nunsaen dan Oelbiteno dan pengadaan listrik tenaga surya di Desa Passi, Oelbiteno dan Desa Nonbaun.
Kursus montir
Untuk Dinas Sosial dan Nakertrans, kegiatan prioritas yang diusulkan adalah pelatihan atau kursus montir bengkel di Desa Nunsaen dan Desa Oelbiteno. Khusus untuk Sekretariat Daerah kegiatan yang diusulkan enam kegiatan yakni penambahan satu orang tenaga PNS untuk mengisi kekosongan kepala seksi di kecamatan; pelatiahan teknis bagi perangkat kecamatan dan perangkat desa, pelatihan gender bagi Tim Penggerak PKK, pelatihan teknis pembuatan Perdes dan APB-des; bantuan dana operasional bagi perangkat kecamatan; pengadaan kendaraan dinas untuk satu orang kepala desa, KRPH dan PLKB, pengadaan satu unit komputer dan pelatihan Linmas untuk empat desa sebanyak 20 orang.
Untuk bidang Kimpraswil diusulkan pengaspalan jalan dan bronjong di lokasi kantor camat.
Musrenbang ini dihadiri aparat Kecamatan Fatuleu Tengah, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Badan Pemberdayaan Desa, Bagian Penyusunan Program, Bagian Ekonomi, Bagian Pemdes, Bagian Humas dan sektor terkait lainnya, para kepala desa, kepala urusan, BPD dan tokoh masyarakat berjumlah 150 orang. (humas kabupaten kupang)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar