Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Bertarung untuk di panggung suksesi

Spirit NTT, 24-30 Maret 2008

HARI Sabtu, 29 Desember 2007, gemuruh tepuk tangan para anggota Dewan yang terhormat dan para hadirin sekalian seakan memecah suasana Sidang Paripurna yang biasanya berlangsung tenang.
Ketika itu, Ketua DPRD Sikka, Drs. AM Keupung, didamping para Wakil Ketua, EP da Gomez dan Ir. AR Heny Doing, menyerahkan surat pemberitahuan tentang akan berakhirnya masa jabatan Bupati Sikka, Drs. Alex Longginus, dan Wakil Bupati, Drs. Yoseph Ansar Rera.
Longginus pun berpidato didampingi Ansar Rera. Banyak pengamat mengatakan bahwa grafik kemesraan pasangan ini telah berpuncak di sini. Selanjutnya bandul politik melalui parpol atau gabungan parpol akan menggerakkan keduanya menuju babak baru pertarungan memperebutkan jabatan Kepala Daerah periode 2008-20013. Meski demikian, kemesraan Alex-Ansar pada 29 Desember itu sempat menorehkan rasa haru dan sejenak mendinginkan suhu politik yang mulai memanas.
Surat pemberitahuan itu sekaligus mengobarkan gairah dan instink politik pimpinan parpol untuk memastikan kandidat mana yang akan diusung ke pentas politik lima tahunan itu. Sisa waktu dari masa jabatan Alex-Yos yang berakhir 31 Mei 2008 dalam hitungan agenda boleh dibilang sudah berakhir bersamaan dengan penyampaian LKPJ pada tanggal 16 Februari 2008.
Sikap politik anggota DPRD terhadap LKPJ melalui Pemandangan Umum Fraksi (26/2/2008) tidak akan banyak mempengaruhi tekad keduanya untuk maju ke pentas suksesi tahun ini. Karena hakekat dari sebuah pemandangan umum fraksi adalah artikulasi dan komunikasi politik yang disampaikan secara benar tanpa mereduksi fakta-fakta pembangunan yang pelaksanaannya berdasarkan persetujuan dan kontrol DPRD.
Bupati Sikka Drs. Alex Longginus telah mewanti panah politik yang meluncur bersama pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Sikka. Melalui keterangan pemerintah dalam Rapat Paripurna DPRD (1/3/2008), Alex mengatakan pemandangan fraksi akan sangat bermanfaat manakala ia dapat mengungkapkan fakta sebenarnya dengan menggunakan alat ukur yang standar, bukan menurut pendapat orang per orang.
Namun jauh sebelumnya, banyak pihak telah memastikan bahwa sikap para wakil rakyat itu bisa dipolitisir apalagi demi kekuasaan. Bupati Alex sendiri telah memasang rambu politik dengan mengatakan, adalah sangat kerdil jika mengingkari buah karya dan keberhasilan bersama eksekutif dan legislatif.
Parpol dan orientasi kekuasaan
Di luar gedung kulababong DPRD Sikka, para elit dan pimpinan parpol sebetulnya telah jauh berada dalam arena marathon politis untuk merebut kekuasaan dengan menggandeng pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka periode 2008-2013.
Begitulah pada umumnya elit politik dan anggota parpol di republik ini, menonjolkan upaya pemanfaatan kendaraan partai politik untuk mendapatkan porsi kekuasaan, kursi jabatan puncak.
Orientasi seperti ini adalah hal yang wajar dalam kehidupan politik. Parpol dan kekuasaan itu identik, kata Mark N Hagopian seperti dikutif Sultani dalam harian Kompas, 10 September 2007. Hagopian mengatakan, melalui partai politik suksesi kepemimpinan politik secara legal dilaksanakan. Jika dalam proses itu masyarakat jadi kecewa karena perjuangan mewujudkan orientasi itu dilakukan dengan cara-cara yang kurang terpuji, maka fenomena itu merupakan indikasi gagalnya kaderisasi kepemimpinan dan pendidikan demokrasi di tubuh parpol.
Cendekiawan Ichlasul Amal (Teori-teori Mutahkir Partai Politik, 1988) mengatakan, ideologi dan kepentingan merupakan basis sosiologis yang selalu menggerakkan parpol pada usaha-usaha memperebutkan kekuasaan. Kecenderungan parpol seperti itu pernah dilontarkan mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung terhadap salah satu partai politik yang berkuasa saat ini.
Dalam Ujian Terbuka Program Doktor UGM, awal September tahun lalu, Akbar mengemukakan pandangannya bahwa "terpilihnya Wakil Presiden saat ini sebagai Ketua Umum parpol dimaksud pada tahun 2004 menunjukkan bahwa partai itu masih dipenuhi orang yang sangat berorientasi pada kekuasaan." Terlepas dari polemik seperti ini, kenyataan yang dikemukakan Akbar Tandjung sesungguhnya mencerminkan watak parpol di Indonesia pada umumnya.
Sebelumnya, pendapat Akbar justeru telah dibuktikan melalui jajak pendapat yang dilakukan Harian Kompas. Jajak pendapat yang dilakukan pada pertengahan tahun lalu menunjukkan 63,9 persen responden mengakui parpol saat ini mementingkan kekuasaan dari pada kesejahteraan rakyat. Bahkan, hal itu diakui oleh 52 persen responden terhadap partai pilihan mereka. Siapa pun tidak bisa mengingkari pandangan Akbar. Kalau
bukan untuk kekuasaan , parpol tak ada manfaatnya. Yang harus diuji dan mendapat pengakuan publik adalah sejauh mana parpol tersebut memanfaatkan kendaraan politik dan kekuasaan di tangannya dengan cara-cara yang produktif dan strategis demi kesejahteraan masyarakat sehingga membuat publik berdecak kagum.
Pertanyaannya, apakah untuk kesejahteraan rakyat, parpol harus terlebih dahulu memenangkan kekuasaaan? Bisa benar, bisa juga tidak!
Demokrasi dalam kendali
Masyarakat Kabupaten Sikka saat ini sudah memasuki atmosfer dari agenda politik terbesar tingkat kabupaten yakni pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Hal baru dan mendasar yang harus dikawal dan dijamin secara baik adalah bahwa pemilu kali ini merupakan pemilihan secara langsung oleh rakyat. Agenda ini diselenggarakan oleh sebuah Komisi yang independen, non partais dan relatif lebih profesional.
Dengan berpijak pada beberapa regulasi, KPU diharapkan dapat melaksanakan agenda ini secara profesional.
Menyambut agenda maha penting itu, partai politik di Kabupaten Sikka saat ini seakan bangkit dengan surplus energi.
Berjuang merebut kekuasaan untuk jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2008-2013, sudah jadi taruhan yang tidak bisa ditawar lagi.
Selain Partai Golkar dan PDI Perjuangan, partai-partai gurem yang tidak cukup mengantongi 15 persen dari total perolehan suara di DPRD Sikka pada Pemilu Lagislatif 2004, telah berkoalisi dan mengusung sejumlah pasangan bakal calon.
Jika dicermati secara berlapis melalui tahapan jajak aspirasi dan penjaringan bakal calon (balon), penyaringan, pengusulan hingga penetapan balon, pihak yang paling berperan sebetulnya adalah para elit politik dalam paradigma elit memilih elit dan demokrasi dalam kendali. Kata Elit berasal dari kata Latin Elire = Memilih; to choose dalam bahasa Inggris dan Auswahlendalam bahasa Jerman. Secara etimologis, Elit berarti kelompok terpilih. Dalam kosa kata Indonesia, kata elit dipakai untuk kualifikasi tertentu seperti Pasukan Elit, sebuah pasukan komando dengan kemampuan khusus dan ditugaskan untuk operasi-operasi khusus (Dr. Ing. Ignas Iryanto Jou, 2004).
Model penetapan balon seperti ini menyisakan pekerjaan besar kepada parpol. Para elit partai harus bekerja keras untuk merujuk kembali persetujuan rakyat, konstituen yang telah lama tidak mendapat jamahan komunikasi secara efektif. Mungkin juga ditinggalkan. Pada hal, dictum politik mengharuskan terjadinya komunikasi politik, kaderisasi kepemimpinan yang berlangsung secara kontinyu dalam tubuh parpol sehingga mudah dikenal simpatisan/konstituen.
Sebanyak tujuh pasangan bakal calon yang kini tengah mengajak rakyat Sikka untuk berpesta demokrasi menyongsong pemilihan langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 16 April mendatang.
Mereka diusung oleh partai politik dan gabungan partai politik.
Pasangan pertama adalah SODA (Sosimus Mitang dan dr. Wera Damianus). Keduanya didukung Koalisi Bersama Membangun Sikka . Koalisi parpol yang mengusung paket ini adalah PNI Marhaenis, Partai Demokrat, Patriot Pancasila, Partai Serikat Indonesia. Pasangan Kedua adalah AYO (Alex Longginus dan dr. Ignatius Henyo Kerong) yang merupakan pasangan pilihan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Pasangan Ketiga adalah ABDI (Alex Hendro Bapa û Robertus Diogo Idong) sebagai pasangan yang ditetapkan Pengurus dan simpatisan Partai Golkar Kabupaten Sikka hasil Musdalub 2007. Sedangkan pasangan Keempat adalah SAMSU (JB Semadu Sadipun û Suitbertus Amandus). Paket ini diusung kepengurusan Partai Golkar Musda VII.
Duet kader senior partai beringin ini tak bergeming sedikitpun meski keanggotaannya dalam kepengurusan partai ini telah dinyatakan gugur setelah ada keputusan baru hasil Musdalub. Pasangan Kelima adalah duet HERO (Ir. AR Heny Doing-Remigius Kosmas) diusung Koalisi Sikka Bersatu yang merupakan kolaborasi multi-partai yakni, PPD, PPDI, PPDK, PBSD, PIB, PKPI, PAN, PBR, Partai Pelopor, PNBK dan PDS. Paket ini mendaftar ke KPU Kabupaten Sikka tanggal 9 Februari 2008. Selanjutnya, paket Keenam adalah MESRA (Drs. Lando Mekeng-Frans Sura, MM). Duet Mantan Kadis Pendidikan Kabupaten Sikka ini diusung Koalisi Sikka Sejahtera dengan kekuatan tiga parpol yakni, PKB, PKPB dan PPP. Paket bungsu, Ketujuh adalah YOSUA (Drs. Yoseph Ansar Rera- Urbanus Lora, S.Sos).
Duet birokrat-swasta ini diusung Koalisi Bagi Rakyat disingkat Kobar. YOSUA berhasil tampil di saat-saat terakhir dengan mengobarkan dukungan multi-partai yakni PKS, Pelopor, PKB, PPP, PKPI, PAN, PBSD, PBB. PIB dan PPDI. Oleh elit partai politik pendukung, pasangan ini diarak ke meja KPU dan mendaftar pada tanggal 13 Februari, di hari terakhir dari jadwal pendaftaran paket yang ditetapkan KPU setempat.
Pertarungan legalitas
Sampai tanggal 18 Februari 2008, berkas kelengkapan para kandidat pilkada Sikka telah diteliti dalam tahapan verifikasi oleh KPU Kabupaten Sikka.
Agenda itu merupakan kegiatan verifikasi tahapan pertama sesuai jadwal resmi yang dikeluarkan KPUD Sikka. Angin sakal politis terpaksa harus dihembusskan.
Ketua Pokja Pendaftaran KPU Kabupaten Sikka Vivano Bogar ketika menjawab pertanyaan para wartawan di Maumere memastikan setidaknya dua dari tujuh paket calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka yang telah mendaftar ke KPU Sikka akan gugur dari arena verifikasi tahap pertama.
Ternyata angin sakal itu jualah yang menghempas pihak KPUD Sikka sendiri. Sejumlah pimpinan parpol pendukung menilai KPU tidak cukup cermat. Lembaga itu juga dinilai belum sejalan dalam menafsir serta menerapkan pasal 45 PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang mekanisme dan proses verifikasi tahap pertama terhadap berkas paket bakal calon yang mendaftar.
Sehari sebelum sidang penetapan hasil verifikasi (19/2), Vivano Bogar mengatakan, paket calon yang akan tereliminasi bisa lebih dari dua karena adanya dualisme kepengurusan beberapa partai pengusung. Sinyal yang diutarakan Vivano itu menguat dan ahkirnya terbukti. Rabu (21/2) pukul 19.30 wita, KPU Kabupaten Sikka mengnumumkan bahwa tiga paket dari tujuh paket yang mendaftar dinyatakan tidak dapat mengikuti proses pilkada selanjutnya karena tidak memenuhi sejumlah persyaratan legal yang ditetapkan.
Ketiga paket itu adalah pasangan Drs. Yoseph Ansar Rera -Urbanus Lora (Yosua); Landoaldus Mekeng-Frans sura (Mesra) dan J.B. Semadu Sadipun-Suitbertus Amandus (Samsu).
Banyak pemerhati pilkada di Sikka memang sudah memastikan bahwa eksekusi semacam itu akan terjadi setelah mencermati gonjang-ganjing dukungan-mendua dan keabsahan SK Kepengurusan beberapa parpol pendukung.
Derasnya aksi protes yang dilancarkan Koalisi parpol dan simpatisan pendukung mulai menggoyang tanggul prestise KPU Kabupaten Sikka. Aksi protes itu memaksa pihak KPU untuk membuka lembar konsultasi jilid dua. Ini bukan sebuah langkah maju. Pihak KPUD Sikka seharusnya bisa mengambil hikmah atas apa yang menjadi butut dari persoalan itu.
Setidaknya ada dua hal: ketidak-cermatan dalam menerapkan pasal 45 PP Nomor 6 Tahun 2005 yang menyebabkan beda pendapat antara KPUD Sikka dan KPU Propinsi; serta independensi KPUD Sikka. Untuk keluar dari jalan cabang beda pendapat itu, KPUD Sikka kembali melakukan konsultasike KPU Pusat sebelum menerbitkan keputusan tentang hasil verifikasi tahap akhir pada tanggal 18 Maret 2008.
Penutup
Suara rakyat yang bersatu akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar dan mempengaruhi sikap, arah serta setiap keputusan politik. Apalagi bila keputusan itu tidak memenuhi rasa adil mereka dan tidak menguntungkan secara politis.
Ada untungnya berkoalisi, bisa meraup derasnya suara rakyat guna melawan arus lain yang tidak sejalan. Berkolalisi dalam kerangkah politik Pilkada tidak boleh hanya disoroti dari kepentingan kekuasaan dan uang serta prestise politik.
Tegaknya demokrasi, keadilan dan transparansi sebagaimana sering diungkapkan setiap pimpinan koalisi di halaman kantor KPUD Sikka adalah keuntungan lain yang tak terpisahkan dari kerangka politik ini (Pilkada).
Rakyat kabupaten Sikka tengah menanti hasil verifikasi akhir yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sikka. Kandidat mana yang beruntung dan kelompok pengusung mana yang akan ketiban rezeki kekuasaan pasca pemilu nanti, hanya rakyatlah yang jadi penentu.
Masa pendukung masih menaruh harapan pada satu kekuatan yang secara manusiawi masih sulit dipastikan. Tapi ada keyakinan bahwa dewi fortuna jualah yang akan menyentuh garis tangan para bakal calon tertentu dan mengajaknya menuju tahkta rakyat. (el)

Tidak ada komentar: