RSS Feed (xml)
Laporan Gerardus Manyella, Spirit NTT 4-10 Februari 2008
KUPANG, SPIRIT--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengingatkan Pemerintah Propinsi (Pemprop) NTT serius menangani masalah pertanian yang selalu mengalami defisit produksi dari tahun ke tahun. Keadaan cuaca yang kurang mendukung, diprediksikan produksi pertanian tahun ini mengalami defisit hebat sehingga perlu ada langkah antisipasi.
Sikap Dewan ini telah dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD 2008 yang ditandatangani Ketua DPRD NTT, Drs. Melkianus Adoe; Wakil Ketua, Drs. Kristo Blasin, Drs. Paulus Moa dan Markus Hendrik sebagai pihak kedua bersama Gubernur NTT, Piet Alexander Tallo, S.H sebagai pihak pertama.
Dalam kebijakan umum ditegaskan, selain defisit produksi, juga belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya lokal, rendahnya dukungan sarana/prasarana distribusi pangan serta informasi pasar terkini yang mengakibatkan fluktuasi harga pangan yang signifikan terutama pada saat panen raya maupun masa paceklik.
Rendahnya pendampingan dan pembinaan teknis penyuluhan, tingginya ketergantungan konsumsi pangan padi-padian variasi kelembagaan satuan kerja yang menangani masalah pangan dan penyuluhan juga menjadi penyebabnya. Untuk itu, Dewan meminta pemerintah meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring, evaluasi kegiatan yang mendukung peningkatan produksi.
Perkebunan
Dewan juga memberi perhatian di bidang perkebunan. Permasalahan yang masih menjadi perhatian adalah terbatasnya jumlah dan kualitas produksi perkebunan akibat persebaran produksi yang mengakibatkan ketidakmampuan pelaku usaha perkebunan dalam meraih nilai tambah sewajarnya. Perkembangan organisme pengganggu tanaman/OPT yang sering mengancam pelaku usaha petani yang mengakibatkan kehilangan hasil dan sumber pendapatan (kelapa dan kakao), terbatasnya kemampuan kelembagaan petani dalam mengakses informasi dan komunikasi, modal dan peluang pasar, belum optimalnya keterpaduan kegiatan pada tataran operasional, perlu ditingkatkan perhatiannya.
Di bidang peternakan, Dewan mengingatkan pemerintah memperhatikan populasi dan produktivitas yang belum optimal. Hal itu disebabkan keterbatasan lahan peternakan (padang rumput) dan sumber air minum, pola pemeliharaan dominan non intensif, permintaan atau pengeluaran ternak melampau ketersediaan, penyakit strategis yang semakin bertambah serta terbatasnya aparatur teknis. Kurangnya sarana pemasaran dan produk ternak serta menurunnya mutu genetik ternak sapi Bali, harus diperbaiki pada tahun 2008 ini. *
Sikap Dewan ini telah dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD 2008 yang ditandatangani Ketua DPRD NTT, Drs. Melkianus Adoe; Wakil Ketua, Drs. Kristo Blasin, Drs. Paulus Moa dan Markus Hendrik sebagai pihak kedua bersama Gubernur NTT, Piet Alexander Tallo, S.H sebagai pihak pertama.
Dalam kebijakan umum ditegaskan, selain defisit produksi, juga belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya lokal, rendahnya dukungan sarana/prasarana distribusi pangan serta informasi pasar terkini yang mengakibatkan fluktuasi harga pangan yang signifikan terutama pada saat panen raya maupun masa paceklik.
Rendahnya pendampingan dan pembinaan teknis penyuluhan, tingginya ketergantungan konsumsi pangan padi-padian variasi kelembagaan satuan kerja yang menangani masalah pangan dan penyuluhan juga menjadi penyebabnya. Untuk itu, Dewan meminta pemerintah meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring, evaluasi kegiatan yang mendukung peningkatan produksi.
Perkebunan
Dewan juga memberi perhatian di bidang perkebunan. Permasalahan yang masih menjadi perhatian adalah terbatasnya jumlah dan kualitas produksi perkebunan akibat persebaran produksi yang mengakibatkan ketidakmampuan pelaku usaha perkebunan dalam meraih nilai tambah sewajarnya. Perkembangan organisme pengganggu tanaman/OPT yang sering mengancam pelaku usaha petani yang mengakibatkan kehilangan hasil dan sumber pendapatan (kelapa dan kakao), terbatasnya kemampuan kelembagaan petani dalam mengakses informasi dan komunikasi, modal dan peluang pasar, belum optimalnya keterpaduan kegiatan pada tataran operasional, perlu ditingkatkan perhatiannya.
Di bidang peternakan, Dewan mengingatkan pemerintah memperhatikan populasi dan produktivitas yang belum optimal. Hal itu disebabkan keterbatasan lahan peternakan (padang rumput) dan sumber air minum, pola pemeliharaan dominan non intensif, permintaan atau pengeluaran ternak melampau ketersediaan, penyakit strategis yang semakin bertambah serta terbatasnya aparatur teknis. Kurangnya sarana pemasaran dan produk ternak serta menurunnya mutu genetik ternak sapi Bali, harus diperbaiki pada tahun 2008 ini. *
Tidak ada komentar:
Posting Komentar