Perjuangkan anggaran Pendidikan 20 persen

KUPANG, SPIRIT--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memberi perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah ini, baik formal maupun nonformal, dengan memperjuangkan anggaran pendidikan 20 persen melalui APBD NTT 2008.

Perjuangan itu sudah dimulai selama tiga tahun terakhir. Tahun 2005, misalnya, dana yang dikucurkan Rp 1,5 miliar, tahun 2006 meningkat menjadi Rp 2,1 miliar dan tahun 2007 Rp 2,3 miliar, total Rp 5,9 miliar. Ketua Komisi D DPRD NTT, Drs. John Dekresano, MA, mengatakan itu pada dialog interaktif bertajuk, "Pendidikan nonformal antara harapan dan kenyataan," di Studio TVRI SPK Kupang, Jalan WJ Lalamentik Oepoi-Kupang, Senin (3/12/2007).

Selain John Dekresano, yang tampil sebagai nara sumber pada dialog interaktif yang diselenggarakan UPTD Pengembangan Kegiatan Belajar (PKB) Dikbud NTT ini adalah Kepala UPTD PKB NTT, Dra. Yohana Lingu Lango, dan mantan Kadis Dikbud NTT sebagai salah satu tim akademisi UPT PKB, Drs. John Manulangga.John Dekresano memaparkan alokasi anggaran pendidikan ini menjawabi pertanyaan peserta dialog perihal kepedulian Dewan dalam meningkatkan mutu pendidikan di NTT, baik formal maupun nonformal.

"Perhatian Dewan terhadap mutu pendidikan di NTT sangat tinggi. Buktinya alokasi anggaran selama tiga tahun terakhir meningkat," ujarnya.Untuk tahun anggaran 2008, kata John Dekresano, DPRD NTT memperjuangkan agar alokasi anggaran pendidikan di NTT mencapai 20 persen.

"Jika pendidikan kita bermutu, alokasi anggaran harus memadai," tegasnya.Dalam dialog yang berlangsung sekitar 40 menit ini, peserta dialog banyak menggugat eksistensi pendidikan nonformal di NTT, mulai dari kualitas para tutor pendidikan anak usia dini (PAUD) yang belum memadai, minimnya sarana dan prasarana, kurangnya respons pemerintah kabupaten/kota, serta opini masyarakat yang masih menganggap pendidikan nonformal sebagai lembaga yang menampung 'limbah' pendidikan formal.

Menanggapi kualitas para tutor, Kepala UPTD PKB NTT, Dra. Yohana Lingu Lango, mengatakan, pihaknya tidak tinggal diam dengan terus menggelar pendidikan dan latihan (diklat) untuk meningkatkan SDM para tutor PAUD. "Kita terus menjalin komunikasi dengan Jakarta, khususnya dana, agar diklat para tutor tetap menjadi agenda utama UPTD PKB," ujar Yohana.

Sementara mantan Kadis Dikbud NTT, Drs. John Manulangga, mengatakan sudah ada MOU (nota kesepakatan) untuk mempercepat pemberantasan buta aksara sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk tidak mendukung pelaksanaan pendidikan nonformal di NTT. "Khusus untuk pendidikan kesetaraan, perhatian dari pemerintah kabupaten/kota belum ada, masih minim. Jadi, perlu ada komitmen dari pemerintah jika kita menginginkan pendidikan nonformal di NTT maju," tegasnya.

Menyoal opini masyarakat tentang pendidikan nonformal sebagai sesuatu yang tidak populer bahkan sebagai 'limbah' pendidikan formal, John Dekresano mengatakan butuh waktu untuk menerimanya. Karena itu, katanya, perlu dilakukan sosialisasi secara kontinyu sehingga pada suatu saat masyarakat tidak membedakan pendidikan formal dan nonformal, termasuk kualitasnya.

Sementara Jon Manulangga menepis anggapan bahwa pendidikan nonformal sebagai lembaga yang menampung 'limbah' atau orang buangan dari pendidikan formal. Menurutnya, banyak masyarakat tidak memiliki akses terhadap pendidikan formal sehingga diberi kesempatan untuk mendapatkannya melalui pendidikan nonformal. "Jadi, mereka- mereka itu bukan orang buangan atau limbah. Yang perlu dibenahi adalah situasi penyelenggaraan pendidikannya yang mungkin kurang kondusif atau melengkapi sarana dan prasarana yang masih kurang, sehingga kualitas atau out put pendidikan nonformal sama dengan pendidikan formal," tegas Manulangga.

Menyoal data base peserta pendidikan nonformal, Kepala UPTD PKB NTT, Dra. Yohana Lingu Lango, mengakui sedang melakukan pembenahan sehingga tergambar jelas siapa sasaran atau obyek yang harus diintervensi. Perjuangan Dewan itu tidak sebatas wacana pada dialog interaktif. Dalam sidang pra anggaran, John Dekresano dan rekan-rekannya memperjuangkan anggaran pendidikan naik hingga 12 persen dengan harapan tahun 2009 bisa mencapai 20 persen.

Pendapat John Dekresano ini didukung mayoritas panitia anggaran yang mendesak eksekutif memangkas belanja administrasi yang diajukan sebesar Rp 3 miliar lebih. (eni/stef/humas dprd ntt) Spirit NTT, 10-16 Desember 2007.