Laporan Humas Sikka, Spirit NT 17-23 Desember 2007
MAUMERE, SPIRIT--Anggota Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) dituntut membangun jagat birokrasi secara netral, profesional, dan sejahtera. Wujudnya dengan mengimplementasikan asas demokrasi, menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) serta memegang teguh sumpah jabatan yang pernah diucapkan.
Hal ini disampaikan Bupati Sikka, Drs. Alexander Longginus, selaku Dewan Penasihat Korpri Sikka, pada apel peringatan HUT ke-36 Korpri tingkat Kabupaten Sikka di halaman kantor daerah, Jalan El Tari-Maumere, pekan lalu. Apel hari Korpri ini mengusung tema, "Memantapkan peran Korpri sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia." Sub tema, "Netralitas anggota Korpri adalah kunci keberhasilan reformasi birokrasi."
Bupati Longginus, mengatakan, peran aktif korpri dalam mendorong reformasi birokrasi diperlukan sebagai wujud keberpihakan korpri kepada pemerintah yang sah, sesuai amanat perturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, katanya, anggota korpri sebagai aparatur negara menjadi lebih profesional dengan tidak membedakan kelompok atau partai politik dalam melakukan pendekatan pelayanan.
Bupati Longginus meminta anggota korpri agar dalam melakukan pelayanan tidak meninggalkan tugas dan tidak lalai dalam menjalankan tugas. Selain itu, sebagai PNS tidak terlibat dalam praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) serta melanggar ketentuan hukum lain yang ada di Indonesia.
"Jika ada PNS yang melanggar hukum, akan ditindak tegas, baik dengan hukuman administrasi maupun melalui jalur hukum, tanpa pandang bulu," tegas Longginus.
Hal ini disampaikan Bupati Sikka, Drs. Alexander Longginus, selaku Dewan Penasihat Korpri Sikka, pada apel peringatan HUT ke-36 Korpri tingkat Kabupaten Sikka di halaman kantor daerah, Jalan El Tari-Maumere, pekan lalu. Apel hari Korpri ini mengusung tema, "Memantapkan peran Korpri sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia." Sub tema, "Netralitas anggota Korpri adalah kunci keberhasilan reformasi birokrasi."
Bupati Longginus, mengatakan, peran aktif korpri dalam mendorong reformasi birokrasi diperlukan sebagai wujud keberpihakan korpri kepada pemerintah yang sah, sesuai amanat perturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, katanya, anggota korpri sebagai aparatur negara menjadi lebih profesional dengan tidak membedakan kelompok atau partai politik dalam melakukan pendekatan pelayanan.
Bupati Longginus meminta anggota korpri agar dalam melakukan pelayanan tidak meninggalkan tugas dan tidak lalai dalam menjalankan tugas. Selain itu, sebagai PNS tidak terlibat dalam praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) serta melanggar ketentuan hukum lain yang ada di Indonesia.
"Jika ada PNS yang melanggar hukum, akan ditindak tegas, baik dengan hukuman administrasi maupun melalui jalur hukum, tanpa pandang bulu," tegas Longginus.
Meriah
Sementara itu, lagu Cica Rowo yang dilantunkan Kepala Dinas Pariwisata Sikka, Dra. Rita P Harsasi, memeriahkan malam hiburan Korpri Sikka di halaman RSPD Sikka, Kamis (29/11/2007). Acara ini juga diramaikan penampilan tarian kreasi hegong oleh ibu-ibu lingkup Setda Sikka, karoke, dan hiburan lainnya.
Wakil Ketua II Dewan Pengurus Korpri Sikka, dr. Ignatius Henyo Kerong, dalam arahan singkatnya ketika membuka malam hiburan itu, mengajak seluruh pengurus dan anggota Korpri Sikka agar bertindak netral dan profesional dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. *
Sementara itu, lagu Cica Rowo yang dilantunkan Kepala Dinas Pariwisata Sikka, Dra. Rita P Harsasi, memeriahkan malam hiburan Korpri Sikka di halaman RSPD Sikka, Kamis (29/11/2007). Acara ini juga diramaikan penampilan tarian kreasi hegong oleh ibu-ibu lingkup Setda Sikka, karoke, dan hiburan lainnya.
Wakil Ketua II Dewan Pengurus Korpri Sikka, dr. Ignatius Henyo Kerong, dalam arahan singkatnya ketika membuka malam hiburan itu, mengajak seluruh pengurus dan anggota Korpri Sikka agar bertindak netral dan profesional dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. *
Tidak ada komentar:
Posting Komentar