RSS Feed (xml)
Laporan John Amsikan, Humas Setda TTU
KEFAMENANU, SPIRIT-- Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Drs. Gabriel Manek, M.Si, mengingatkan jajaran Pekerjaan Umum (PU) di daerah itu agar memaknai peringatan Hari Bhakti PU ke-62 untuk mereflesikan semangat pengabdian, pengorbanan, dan kegigihan para Sapta Taruna dalam membela bangsa dan kemerdekaan negara. Selain itu, sebagai momen untuk terus meningkatkan kompetensi dan etos kerja.
"Perayaan ini juga dapat menjadi pembaharu semangat bagi segenap insan Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan penyediaan infrastruktur untuk segenap masyarakat di seluruh penjuru tanah air, khususnya di bumi Biinmaffo," kata Manek ketika bertindak sebagai pembina upacara memperingati Hari Bhakti PU, di halaman depan Kantor Bupati TTU, Senin (3/12/2007). Perayaan ini disatukan dengan peringatan Hari AIDS Sedunia tingkat Kabupaten TTU.
Hadir pada kesempatan itu, Ketua DPRD TTU, Wakil Bupati TTU, unsur pimpinan daerah, dan Ketua Pengadilan Negeri, Plt. Sekda TTU dan para pejabat eselon II, III, IV dan V serta seluruh karyawan/wati lingkup Pemerintah Kabupaten TTU.
Lebih lanjut Bupati Manek mengatakan, bahwa sehubungan dengan Peringatan Hari Bhakti PU, untuk tahun ini, tema peringatan yang diusung adalah, "Dengan Semangat Sapta Taruna, Kita Tingkatkan Pelayanan Infrastruktur Dalam Rangka Mendukung Terwujudnya Kabupaten Timor Tengah Utara yang Aman dan Damai, Adil dan Demokratis, serta lebih Sejahtera".
"Bila dicermati dengan saksama, tema ini selaras dengan program pokok Kabinet Indonesia Bersatu, sehingga sudah merupakan keniscayaan bila kita jadikan momentum untuk berkarya, guna meningkatkan pelayanan infrastruktur guna mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terlebih-lebih Kabupaten TTU. Peningkatan pelayanan infrastruktur perlu terus diupayakan sejalan dengan tuntutan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang lebih baik di tengah tantangan bangsa Indonesia yang kian dinamis," tandas Manek.
Dikatakannya, dalam menjalankan peran, fungsi dan mandat yang diberikan kepada Departemen Pekerjaan Umum, kebijakan peningkatan pelayanan infrastruktur meliputi dukungan terhadap: (1) Program penanggulangan kemiskinan; (2) Program peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor; (3) Program revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pedesaan; (4) Program migrasi dan penanggulangan bencana; serta (5) Program pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah.
Penanggulangan kemiskinan telah kita upayakan guna mengentaskan penduduk miskin yang pada tahun 2007 tercatat sudah lebih dari 17,75 persen. Di samping itu, tahun ini juga tercatat lebih dari 10,4 persen penduduk masih menganggur. Menghadapi hal tersebut, kebijakan Departemen Pekerjaan Umum dicurahkan sepenuhnya pada penyediaan prasarana perkotaan dan penyediaan dana bergulir untuk modal usaha, serta program peningkatan infrastruktur pedesaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan akses terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan, seperti prasarana transportasi, irigasi, air bersih dan sanitasi perdesaan.
Pemerintah, diakui Manek, telah pula meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja. Pendekatan pemberdayaan ditekankan melalui program tridaya untuk mengembangkan kemampuan masyarakat, mengembangkan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perbaikan lingkungan pemukiman. "Upaya ini sangat strategis untuk menumbuhkan inisiatif, solidaritas, dan keberdayaan masyarakat di berbagai lapisan," ungkap Manek.
Isu strategis lainnya yang perlu mendapat perhatian, tambah Manek, adalah masih adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah. Kesenjangan tersebut, antara lain ditandai oleh kondisi penyediaan dan pelayanan infrastruktur yang belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan, baik kapasitas maupun keseimbangan penyebarannya. Menghadapi kondisi ini, penanganan infrastruktur telah diprioritaskan di kawasan perbatasan, daerah terisolasi, serta pulau kecil terpencil dengan mengupayakan penerapan kaidah-kaidah penataan ruang dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara konsisten.
Menurut Manek, pembangunan infrastruktur juga berkaitan secara langsung dengan dukungan terhadap pembangunan ekonomi. Salah satunya adalah infrastruktur jalan yang merupakan urat nadi dalam mendukung perekonomian negara. Tantangan utama yang dijumpai dalam pengembangan infrastruktur jalan adalah belum memadainya kualitas pelayanan jalan karena mutu konstruksi yang masih belum standar, meningkatnya kerusakan jalan akibat bencana alam, serta adanya persoalan pembebasan lahan.
Di bidang ini, lanjutnya, telah diupayakan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang sebagai acuan pengembangan wilayah termasuk dengan modal transportasi nasional dan lokal. Sementara untuk mendukung pusat-pusat produksi pada kawasan yang telah berkembang serta pusat pelayanan distribusi pada kawasan perkotaan, sejak tahun 2006 pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk menangani jalan lintas utama termasuk mendorong keterlibatan swasta dalam pembangunan jaringan jalan.
Selain jalan, tambah Manek, perhatian kita juga dicurahkan pada penyediaan sarana air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan akan air, dan dalam mendukung program ketahanan pangan, tantangan yang dijumpai adalah infrastruktur sumber daya air yang sebagian kondisinya kurang baik, di samping secara kuantitas jumlahnya juga belum memadai sesuai kebutuhan, serta masih tingginya tingkat kerusakan daerah tangkapan air.
"Untuk mengantisipasi tantangan tersebut, kita mengacu pada kebijakan nasional, di antaranya melalui pengelolaan sumber daya air yang memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, serta penerapan sistem conjunctive use antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah," katanya.
Pemenuhan kebutuhan air baku, demikian Manek, diprioritaskan untuk rumah tangga di wilayah rawan defisit air, di samping pemenuhan kebutuhan untuk dunia usaha, fasilitas umum dan masyarakat kota, serta masyarakat umum. Sementara pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi, rehabilitasi areal irigasi serta peningkatan peran dan skema insentif bagi petani agar bersedia untuk tidak mengalihkan fungsi lahan sawahnya.
"Perlu saya sampaikan bahwa dukungan pengembangan jaringan irigasi sejak tahun 2006 telah mendapat landasan hukum dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, sehingga pengembangan dan pengelolaan irigasi termasuk kelembagaan dan peran serta masyarakat petani di dalamnya diharapkan lebih efektif," tandasnya.
Menurut Manek, sejak tahun 2006, Pemerintah juga telah menyusun RPP pembagian urusan dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, termasuk di bidang ke-PU-an.
Sementara itu, dalam rangka penyelenggaraan sebagian infrastruktur Pekerjaan Umum, telah dibentuk balai pusat di daerah serta dimulainya pelaksanaan tugas pembantuan dan dekonsentrasi. Pelimpahan wewenang tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah di bidang ke-PU-an serta peningkatan efisiensi, efektivitas, dan sinkronisasi pelaksanaan program bidang Pekerjaan Umum di Daerah.
Untuk itu, pada kesempatan tersebut Manek mengajak dan mengingatkan seluruh jajaran Pekerjaan Umum untuk terus meningkatkan kompetensinya agar pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum berbasis keandalan teknis sektor, pengembangan wilayah, dan pembangunan berkelanjutan dapat semakin efektif. "Semangat pengabdian dan perjuangan yang gigih, tulus dan tanpa pamrih dari para Sapta Taruna, harus dijadikan dorongan dan tekad dalam pengembangan diri mengahadapi pelaksanaan tugas di masa mendatang," pesannya..
Dikatakannya, seiring dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pembangunan yang bersih dan bebas KKN, telah diupayakan pelaksanaan e-procurement dan peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan pembangunan.
Secara nasional, diakuinya, telah pula diupayakan peningkatan akuntabilitas dan kemampuan pengawasan internal, antara lain pengembangan audit proses manajemen dan sosialisasi hasil audit, serta peningkatan sarana kerja pengawasan penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum. Atas usaha dan kerja keras tersebut, apresiasi kalangan nasional dan internasional telah kita peroleh dengan diterimanya penghargaan nasional untuk e-procurement dan sistem pengawasan jembatan berbasis internet di tingkat Asia.
Dalam menghadapi tantangan yang lebih berat di masa mendatang, demikian Manek, kita tetap masih perlu meningkatkan kinerja pembangunan infrastruktur maupun kinerja pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Oleh karena itu, upaya membangun tata hubungan intra pemerintah, khususnya peningkatan koordinasi vertikal, horisontal, dan pendekatan sektoral-regional dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur sudah menjadi keharusan.
Demikian halnya dalam upaya membina hubungan baik dengan lembaga legislatif dan masyarakat, kita perlu kembangkan di atas landasan saling mempercayai satu dengan lainnya dan di atas semuanya, kita perlu membina hubungan kemitraan berbasis CINTA KASIH.
Untuk itu, meningkatkan semangat korps dengan mengembangkan etos kerja yang baik serta dilandasi nilai-nilai integrasi, kerjasama tim, kerja keras, gerak cepat, dan bertindak tepat, tidak boleh berhenti. Keseluruhan nilai tersebut, harus diwujudkan dalam tata kelola penyelenggaraan ke-PU-an yang baik, antara lain dengan meningkatkan transparansi agar masyarakat memiliki akses terhadap informasi ke-PU-an.
Keterlibatan masyarakat perlu dipacu guna meningkatkan kesadaran mengenai lingkup, peran, dan fungsi infrastruktur pekerjaan umum dalam mendukung kehidupan sosial ekonomi, sekaligus menumbuhkan rasa memiliki dan memelihara aset infrastruktur yang telah dibangun. Atas keterlibatan berbagai pihak tersebut, dalam dua tahun terakhir, secara nasional pemerintah telah melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan atas kinerja Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum yang bertujuan mendorong kompetisi yang sehat antar pemerintah kabupaten/kota, serta memberikan apresiasi dan motivasi terhadap pencapaian kinerja pemerintah kabupaten/kota.
Bupati Manek menyadari bahwa kinerja Departemen Kimpraswil dalam penyediaan infrastruktur selama ini adalah buah kerja keras seluruh jajaran Pekerjaan Umum. Dan untuk segala jerih payah dan pengabdian segenap insan Pekerjaan Umum selama ini, Bupati Manek atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Bagi karyawan yang telah mengakhiri masa kerja serta memasuki masa purna bhakti, Bupati Manek secara pribadi dan selaku pimpinan di daerah ini menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas seluruh pengabdian yang selama ini telah dibhaktikan kepada bangsa dan negara.* Spirit NTT, 10-16 Desember 2007.
"Perayaan ini juga dapat menjadi pembaharu semangat bagi segenap insan Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan penyediaan infrastruktur untuk segenap masyarakat di seluruh penjuru tanah air, khususnya di bumi Biinmaffo," kata Manek ketika bertindak sebagai pembina upacara memperingati Hari Bhakti PU, di halaman depan Kantor Bupati TTU, Senin (3/12/2007). Perayaan ini disatukan dengan peringatan Hari AIDS Sedunia tingkat Kabupaten TTU.
Hadir pada kesempatan itu, Ketua DPRD TTU, Wakil Bupati TTU, unsur pimpinan daerah, dan Ketua Pengadilan Negeri, Plt. Sekda TTU dan para pejabat eselon II, III, IV dan V serta seluruh karyawan/wati lingkup Pemerintah Kabupaten TTU.
Lebih lanjut Bupati Manek mengatakan, bahwa sehubungan dengan Peringatan Hari Bhakti PU, untuk tahun ini, tema peringatan yang diusung adalah, "Dengan Semangat Sapta Taruna, Kita Tingkatkan Pelayanan Infrastruktur Dalam Rangka Mendukung Terwujudnya Kabupaten Timor Tengah Utara yang Aman dan Damai, Adil dan Demokratis, serta lebih Sejahtera".
"Bila dicermati dengan saksama, tema ini selaras dengan program pokok Kabinet Indonesia Bersatu, sehingga sudah merupakan keniscayaan bila kita jadikan momentum untuk berkarya, guna meningkatkan pelayanan infrastruktur guna mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terlebih-lebih Kabupaten TTU. Peningkatan pelayanan infrastruktur perlu terus diupayakan sejalan dengan tuntutan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang lebih baik di tengah tantangan bangsa Indonesia yang kian dinamis," tandas Manek.
Dikatakannya, dalam menjalankan peran, fungsi dan mandat yang diberikan kepada Departemen Pekerjaan Umum, kebijakan peningkatan pelayanan infrastruktur meliputi dukungan terhadap: (1) Program penanggulangan kemiskinan; (2) Program peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor; (3) Program revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pedesaan; (4) Program migrasi dan penanggulangan bencana; serta (5) Program pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah.
Penanggulangan kemiskinan telah kita upayakan guna mengentaskan penduduk miskin yang pada tahun 2007 tercatat sudah lebih dari 17,75 persen. Di samping itu, tahun ini juga tercatat lebih dari 10,4 persen penduduk masih menganggur. Menghadapi hal tersebut, kebijakan Departemen Pekerjaan Umum dicurahkan sepenuhnya pada penyediaan prasarana perkotaan dan penyediaan dana bergulir untuk modal usaha, serta program peningkatan infrastruktur pedesaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan akses terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan, seperti prasarana transportasi, irigasi, air bersih dan sanitasi perdesaan.
Pemerintah, diakui Manek, telah pula meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja. Pendekatan pemberdayaan ditekankan melalui program tridaya untuk mengembangkan kemampuan masyarakat, mengembangkan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perbaikan lingkungan pemukiman. "Upaya ini sangat strategis untuk menumbuhkan inisiatif, solidaritas, dan keberdayaan masyarakat di berbagai lapisan," ungkap Manek.
Isu strategis lainnya yang perlu mendapat perhatian, tambah Manek, adalah masih adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah. Kesenjangan tersebut, antara lain ditandai oleh kondisi penyediaan dan pelayanan infrastruktur yang belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan, baik kapasitas maupun keseimbangan penyebarannya. Menghadapi kondisi ini, penanganan infrastruktur telah diprioritaskan di kawasan perbatasan, daerah terisolasi, serta pulau kecil terpencil dengan mengupayakan penerapan kaidah-kaidah penataan ruang dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara konsisten.
Menurut Manek, pembangunan infrastruktur juga berkaitan secara langsung dengan dukungan terhadap pembangunan ekonomi. Salah satunya adalah infrastruktur jalan yang merupakan urat nadi dalam mendukung perekonomian negara. Tantangan utama yang dijumpai dalam pengembangan infrastruktur jalan adalah belum memadainya kualitas pelayanan jalan karena mutu konstruksi yang masih belum standar, meningkatnya kerusakan jalan akibat bencana alam, serta adanya persoalan pembebasan lahan.
Di bidang ini, lanjutnya, telah diupayakan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang sebagai acuan pengembangan wilayah termasuk dengan modal transportasi nasional dan lokal. Sementara untuk mendukung pusat-pusat produksi pada kawasan yang telah berkembang serta pusat pelayanan distribusi pada kawasan perkotaan, sejak tahun 2006 pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk menangani jalan lintas utama termasuk mendorong keterlibatan swasta dalam pembangunan jaringan jalan.
Selain jalan, tambah Manek, perhatian kita juga dicurahkan pada penyediaan sarana air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan akan air, dan dalam mendukung program ketahanan pangan, tantangan yang dijumpai adalah infrastruktur sumber daya air yang sebagian kondisinya kurang baik, di samping secara kuantitas jumlahnya juga belum memadai sesuai kebutuhan, serta masih tingginya tingkat kerusakan daerah tangkapan air.
"Untuk mengantisipasi tantangan tersebut, kita mengacu pada kebijakan nasional, di antaranya melalui pengelolaan sumber daya air yang memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, serta penerapan sistem conjunctive use antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah," katanya.
Pemenuhan kebutuhan air baku, demikian Manek, diprioritaskan untuk rumah tangga di wilayah rawan defisit air, di samping pemenuhan kebutuhan untuk dunia usaha, fasilitas umum dan masyarakat kota, serta masyarakat umum. Sementara pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi, rehabilitasi areal irigasi serta peningkatan peran dan skema insentif bagi petani agar bersedia untuk tidak mengalihkan fungsi lahan sawahnya.
"Perlu saya sampaikan bahwa dukungan pengembangan jaringan irigasi sejak tahun 2006 telah mendapat landasan hukum dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, sehingga pengembangan dan pengelolaan irigasi termasuk kelembagaan dan peran serta masyarakat petani di dalamnya diharapkan lebih efektif," tandasnya.
Menurut Manek, sejak tahun 2006, Pemerintah juga telah menyusun RPP pembagian urusan dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, termasuk di bidang ke-PU-an.
Sementara itu, dalam rangka penyelenggaraan sebagian infrastruktur Pekerjaan Umum, telah dibentuk balai pusat di daerah serta dimulainya pelaksanaan tugas pembantuan dan dekonsentrasi. Pelimpahan wewenang tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah di bidang ke-PU-an serta peningkatan efisiensi, efektivitas, dan sinkronisasi pelaksanaan program bidang Pekerjaan Umum di Daerah.
Untuk itu, pada kesempatan tersebut Manek mengajak dan mengingatkan seluruh jajaran Pekerjaan Umum untuk terus meningkatkan kompetensinya agar pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum berbasis keandalan teknis sektor, pengembangan wilayah, dan pembangunan berkelanjutan dapat semakin efektif. "Semangat pengabdian dan perjuangan yang gigih, tulus dan tanpa pamrih dari para Sapta Taruna, harus dijadikan dorongan dan tekad dalam pengembangan diri mengahadapi pelaksanaan tugas di masa mendatang," pesannya..
Dikatakannya, seiring dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pembangunan yang bersih dan bebas KKN, telah diupayakan pelaksanaan e-procurement dan peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan pembangunan.
Secara nasional, diakuinya, telah pula diupayakan peningkatan akuntabilitas dan kemampuan pengawasan internal, antara lain pengembangan audit proses manajemen dan sosialisasi hasil audit, serta peningkatan sarana kerja pengawasan penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum. Atas usaha dan kerja keras tersebut, apresiasi kalangan nasional dan internasional telah kita peroleh dengan diterimanya penghargaan nasional untuk e-procurement dan sistem pengawasan jembatan berbasis internet di tingkat Asia.
Dalam menghadapi tantangan yang lebih berat di masa mendatang, demikian Manek, kita tetap masih perlu meningkatkan kinerja pembangunan infrastruktur maupun kinerja pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Oleh karena itu, upaya membangun tata hubungan intra pemerintah, khususnya peningkatan koordinasi vertikal, horisontal, dan pendekatan sektoral-regional dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur sudah menjadi keharusan.
Demikian halnya dalam upaya membina hubungan baik dengan lembaga legislatif dan masyarakat, kita perlu kembangkan di atas landasan saling mempercayai satu dengan lainnya dan di atas semuanya, kita perlu membina hubungan kemitraan berbasis CINTA KASIH.
Untuk itu, meningkatkan semangat korps dengan mengembangkan etos kerja yang baik serta dilandasi nilai-nilai integrasi, kerjasama tim, kerja keras, gerak cepat, dan bertindak tepat, tidak boleh berhenti. Keseluruhan nilai tersebut, harus diwujudkan dalam tata kelola penyelenggaraan ke-PU-an yang baik, antara lain dengan meningkatkan transparansi agar masyarakat memiliki akses terhadap informasi ke-PU-an.
Keterlibatan masyarakat perlu dipacu guna meningkatkan kesadaran mengenai lingkup, peran, dan fungsi infrastruktur pekerjaan umum dalam mendukung kehidupan sosial ekonomi, sekaligus menumbuhkan rasa memiliki dan memelihara aset infrastruktur yang telah dibangun. Atas keterlibatan berbagai pihak tersebut, dalam dua tahun terakhir, secara nasional pemerintah telah melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan atas kinerja Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum yang bertujuan mendorong kompetisi yang sehat antar pemerintah kabupaten/kota, serta memberikan apresiasi dan motivasi terhadap pencapaian kinerja pemerintah kabupaten/kota.
Bupati Manek menyadari bahwa kinerja Departemen Kimpraswil dalam penyediaan infrastruktur selama ini adalah buah kerja keras seluruh jajaran Pekerjaan Umum. Dan untuk segala jerih payah dan pengabdian segenap insan Pekerjaan Umum selama ini, Bupati Manek atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Bagi karyawan yang telah mengakhiri masa kerja serta memasuki masa purna bhakti, Bupati Manek secara pribadi dan selaku pimpinan di daerah ini menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas seluruh pengabdian yang selama ini telah dibhaktikan kepada bangsa dan negara.* Spirit NTT, 10-16 Desember 2007.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar