RSS Feed (xml)
Laporan LKBN Antara, Spirit NTT 17-23 Desember 2007
KUPANG, SPIRIT--Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) mengharapkan dukungan pemerintah pusat untuk mengoptimalkan fungsi pelabuhan nasional di Wini, Kecamatan Insana, TTU, yang terabaikan semenjak pemisahan Timor Timur dari wilayah NKRI, September 1999. Pengotimalan fungsi Pelabuhan Wini sangat penting dan strategis sebagai 'beranda' depan Indonesia.
Wakil Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes, S.Pt, mengemukakan hal itu, saat Rapat Koordinasi Pengelolaan Batas Negara, yang diselenggerakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTT, di Kupang, Selasa (11/12/2007).
Ia mengatakan, pelabuhan laut Wini berstatus pelabuhan nasional sejak 1980 untuk mengakses perhubungan laut dari dan ke Kabupaten Ambenu, Timtim (saat ini disebut Distrik Oecusse). Wini berbatasan darat dengan Sakato, Distrik Oecusse, daerah kantong (enklave) yang kini menjadi bagian dari negara Timor Leste.
"Di waktu lalu Pelabuhan Laut Wini diandalkan untuk kelancaran perhubungan laut dari dan ke Ambenu, namun terabaikan sejak pemisahan Timtim dari wilayah NKRI," ujarnya.
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, untuk mengoptimalkan Pelabuhan Laut Wini dibutuhkan dukungan pusat karena berkaitan dengan operasionalisasi di kawasan perbatasan negara.
Infrastruktur pelabuhan perlu ditata agar dapat dijadikan pelabuhan lintas negara karena letaknya cukup strategis. Dukungan sarana transportasi laut disertai kapal patroli juga sangat diperlukan.
"Sejauh ini, selain infrastruktur Pelabuhan Nasional Wini yang sangat terbatas, juga dukungan anggaran untuk penataan 'beranda' depan Indonesia itu masih sangat kurang," ujar Fernandes.
Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan sangat penting dalam mendukung kelancaran pelayanan yang efisien dan efektif demi terciptanya kenyamanan dan keamanan bagi para pelintas batas antarnegara.
Juga dimaksudkan untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI dari bahaya ancaman dan kerawanan sosial, politik dan ekonomi serta mempertahankan harkat dan martabat bangsa di mata dunia internasional.
"Manfaat lainnya yakni mencegah fenomena disintegrasi bangsa yang dapat merongrong semangat persatuan dan kesatuan NKRI, sekaligus memotivasi kelancaran tugas petugas di kawasan perbatasan negara," ujarnya. *
Wakil Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes, S.Pt, mengemukakan hal itu, saat Rapat Koordinasi Pengelolaan Batas Negara, yang diselenggerakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTT, di Kupang, Selasa (11/12/2007).
Ia mengatakan, pelabuhan laut Wini berstatus pelabuhan nasional sejak 1980 untuk mengakses perhubungan laut dari dan ke Kabupaten Ambenu, Timtim (saat ini disebut Distrik Oecusse). Wini berbatasan darat dengan Sakato, Distrik Oecusse, daerah kantong (enklave) yang kini menjadi bagian dari negara Timor Leste.
"Di waktu lalu Pelabuhan Laut Wini diandalkan untuk kelancaran perhubungan laut dari dan ke Ambenu, namun terabaikan sejak pemisahan Timtim dari wilayah NKRI," ujarnya.
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, untuk mengoptimalkan Pelabuhan Laut Wini dibutuhkan dukungan pusat karena berkaitan dengan operasionalisasi di kawasan perbatasan negara.
Infrastruktur pelabuhan perlu ditata agar dapat dijadikan pelabuhan lintas negara karena letaknya cukup strategis. Dukungan sarana transportasi laut disertai kapal patroli juga sangat diperlukan.
"Sejauh ini, selain infrastruktur Pelabuhan Nasional Wini yang sangat terbatas, juga dukungan anggaran untuk penataan 'beranda' depan Indonesia itu masih sangat kurang," ujar Fernandes.
Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan sangat penting dalam mendukung kelancaran pelayanan yang efisien dan efektif demi terciptanya kenyamanan dan keamanan bagi para pelintas batas antarnegara.
Juga dimaksudkan untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI dari bahaya ancaman dan kerawanan sosial, politik dan ekonomi serta mempertahankan harkat dan martabat bangsa di mata dunia internasional.
"Manfaat lainnya yakni mencegah fenomena disintegrasi bangsa yang dapat merongrong semangat persatuan dan kesatuan NKRI, sekaligus memotivasi kelancaran tugas petugas di kawasan perbatasan negara," ujarnya. *
Tidak ada komentar:
Posting Komentar