Perempuan bahas anggaran responsif gender

SPIRIT NTT/OKTO MANEHAT
PENINGKATAN KUALITAS--Peningkatan kualitas perempuan NTT saat ini sangat penting dan mendesak dilakukan agar tidak saja menjalankan tugas-tugas domestik seperti menenun, tetapi juga berkiprah disemua arena pembangunan. Gambar diabadikan belum lama ini.

Spirit NTT, 20-26 Oktober 2008, Laporan Okto Manehat

KALABAHI, SPIRIT -- Perempuan dari berbagai organisasi di NTT mengikuti workshop penyusunan anggaran beresponsif gender di Aula Hotel Kenari Indah-Kalabahi, Rabu (15/10/2008). Juga dilakukan temu koordinasi tim pengelola program pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan perlindungan anak.

Kegiatan ini dibuka Bupati Alor, Ir. Ans Takalapeta, dan pada saat itu Bupati Ans membacakan sambutan tertulis Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Ir. Esthon Foenay.

Menurut Wagub Foenay, kekerasan terhadap perempuan di NTT cenderung meningkat, baik jumlah maupun corak dan kualitasnya, termasuk masalah perdagangan orang (perempuan dan anak). Kondisi ini perlu diwaspadai dan diberi perhatian yang sungguh-sungguh oleh pemerintah daerah.

Menurut Wagub Foenay, mengacu pada UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka upaya dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) perlu mendapat perhatian yang lebih besar. UU 32/2004 relevan dengan upaya pemberdayaan perempuan dan PUG, yakni peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, perwujudan keadilan dan pemerataan, peningkatan pelayanan dasar pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan sistem jaminan sosial, pengembangan sumber daya produktif di daerah dan pelestarian nilai sosial budaya.

"Efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program memerlukan kemampuan dari aparatur pengelola dalam menganalisis aspek-aspek yang berkaitan dengan ketimpangan gender dalam pembangunan daerah serta merencanakan dan melaksanakan secara efektif program-program pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan perlindungan anak," ujarnya.

Dengan demikian, lanjunya, perlu dicermati kembali kebijakan dan program pemberdayaan perempuan. Hal ini perlu didiskusikan dalam kegiatan workshop tersebut dan menjadi perhatian serius dalam kegiatan tersebut.

"Kita perlu memberikan perhatian yang serius dan sungguh-sungguh pada upaya pembangunan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak. Hendaknya di setiap kabupaten dan kota perlu mencermati kembali prioritas yang telah ditetapkan dan mengembangkan lagi strategi yang lebih progresif walaupun dengan banyaknya keterbatasan dimiliki," katanya.*