RSS Feed (xml)
Spirit NTT, 20-26 Oktober 2008
KUPANG, SPIRIT--Hasil diagnosa data Milenium Development Goals (MDGs), dokumen perencanaan dan APBD disosialisasikan kepada Pemkab Kupang, anggota DPRD serta CSO Kupang di Hotel Kristal Kupang, 14 Oktober 2008.
Bupati Kupang, Drs. IA Medah, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kupang, Drs. Thomas Bangke, M.Si, mengatakan, MDGs merupakan hasil deklarasi 188 negara anggota PBB yang ditandatangani tahun 2000 dan Indonesia sebagai salah satu negara yang berpartisipasi. Karena itu, katanya, Bappenas yang difasilitasi Bappeda Kabupaten Kupang bekerja sama dengan Program Target MDGs melakukan sosialisasi diagnosa data MDGs untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesehatan dan pendidikan, mewujudkan perdamaian dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan berkelajutan lingkungan hidup.
"Merupakan kewajiban pemerintah untuk melaksanakan komitmen tersebut, karena MDGs memiliki komitmen yang luhur bagi perubahan hidup dan kehidupan manusia yang memiliki target indikator yang terukur. Dengan demikian dapat dijadikan sebagai prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah," jelas Bupati Medah.
Bupati Medah mengatakan, harus diakui bahwa kebijakan pembangunan Kabupaten Kupang dalam rencana pembangunan jangka menengah periode 2004-2009, sudah mengarah pada pencapaian MDGs yang penjabarannya dalam RKPD dan APBD, dimana perencanaan dan penganggaran pembangunan ditetapkan berdasarkan enam prioritas pembangunan daerah, di antaranya bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Bappenas, Dr. Hedi Idris, dalam sambutannya menekankan beberapa hal, pertama, perlunya penataan dan penyediaan data dasar kemiskinan dan pencapaian MDGs secara komprehensif sebagai baseline analisis bagi proses perencanaan dan penganggaran. Kedua, harus ada prioritas dan fokus terhadap indicator MDGs. Ketiga, perlu penajaman perencanaan dan penganggaran berdasarkan persoalan dan kebutuhan. Keempat, harus konsisten dan perlu perumusan strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang komprehensif dan sesuai dengan karakteristik lokal.
Direktur Program Target MDGs, Dr. La Ega mengatakan, program MDGs bertujuan meningkatkan kapasitas pemerintah dalam melakukan pengumpulan dan menganalisa data yang dibutuhkan untuk menentukan target pencapaian MDGs. Selain itu, meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memantau dan menyusun laporan pencapaian MDGs, mendorong kerja sama dengan para stakeholder dan memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam menyusun inisiatif lokal untuk mendukung pencapaian MDGs serta kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan untuk mencapai Milenium Development Goals (MDGs).
Ketua Panitia, Sekretaris Bappeda Kabupaten Kupang, Ir. Thimotius Bulu, M.Si melaporkan tujuan kegiatan tersebut adalah mendeklarasikan MDGs sebagai instrumen untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesehatan dan pendidikan, mewujudkan perdamaian dan HAM, persamaan hak. "Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan target maupun indikator yang terukur dan spesifik serta memiliki batas waktu hingga tahun 2015," ujarnya. (humas kabupaten kupang)
KUPANG, SPIRIT--Hasil diagnosa data Milenium Development Goals (MDGs), dokumen perencanaan dan APBD disosialisasikan kepada Pemkab Kupang, anggota DPRD serta CSO Kupang di Hotel Kristal Kupang, 14 Oktober 2008.
Bupati Kupang, Drs. IA Medah, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kupang, Drs. Thomas Bangke, M.Si, mengatakan, MDGs merupakan hasil deklarasi 188 negara anggota PBB yang ditandatangani tahun 2000 dan Indonesia sebagai salah satu negara yang berpartisipasi. Karena itu, katanya, Bappenas yang difasilitasi Bappeda Kabupaten Kupang bekerja sama dengan Program Target MDGs melakukan sosialisasi diagnosa data MDGs untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesehatan dan pendidikan, mewujudkan perdamaian dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan berkelajutan lingkungan hidup.
"Merupakan kewajiban pemerintah untuk melaksanakan komitmen tersebut, karena MDGs memiliki komitmen yang luhur bagi perubahan hidup dan kehidupan manusia yang memiliki target indikator yang terukur. Dengan demikian dapat dijadikan sebagai prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah," jelas Bupati Medah.
Bupati Medah mengatakan, harus diakui bahwa kebijakan pembangunan Kabupaten Kupang dalam rencana pembangunan jangka menengah periode 2004-2009, sudah mengarah pada pencapaian MDGs yang penjabarannya dalam RKPD dan APBD, dimana perencanaan dan penganggaran pembangunan ditetapkan berdasarkan enam prioritas pembangunan daerah, di antaranya bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Bappenas, Dr. Hedi Idris, dalam sambutannya menekankan beberapa hal, pertama, perlunya penataan dan penyediaan data dasar kemiskinan dan pencapaian MDGs secara komprehensif sebagai baseline analisis bagi proses perencanaan dan penganggaran. Kedua, harus ada prioritas dan fokus terhadap indicator MDGs. Ketiga, perlu penajaman perencanaan dan penganggaran berdasarkan persoalan dan kebutuhan. Keempat, harus konsisten dan perlu perumusan strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang komprehensif dan sesuai dengan karakteristik lokal.
Direktur Program Target MDGs, Dr. La Ega mengatakan, program MDGs bertujuan meningkatkan kapasitas pemerintah dalam melakukan pengumpulan dan menganalisa data yang dibutuhkan untuk menentukan target pencapaian MDGs. Selain itu, meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memantau dan menyusun laporan pencapaian MDGs, mendorong kerja sama dengan para stakeholder dan memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam menyusun inisiatif lokal untuk mendukung pencapaian MDGs serta kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan untuk mencapai Milenium Development Goals (MDGs).
Ketua Panitia, Sekretaris Bappeda Kabupaten Kupang, Ir. Thimotius Bulu, M.Si melaporkan tujuan kegiatan tersebut adalah mendeklarasikan MDGs sebagai instrumen untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesehatan dan pendidikan, mewujudkan perdamaian dan HAM, persamaan hak. "Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan target maupun indikator yang terukur dan spesifik serta memiliki batas waktu hingga tahun 2015," ujarnya. (humas kabupaten kupang)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar