RSS Feed (xml)
Laporan Humas Belu, Spirit NTT, 3-9 Maret 2008
ATAMBUA, SPIRIT--Bupati Belu, Drs. Joachim Lopez, berpendapat, untuk menangani pemasalahan warga baru kelahiran Timor Timur maupun warga lokal Belu perlu tindakan nyata dan menyamakan persepsi. Sebab, masalah tersebut bukan monopoli pemerintah tetapi masalah bersama, LSM maupun masyarakat sipil lainnya. Melalui tekad bersama upaya penanggulangan kemiskinan bisa diatasi.
Bupati Lopez mengatakan hal ini ketika bertindak sebagai narasumber pada dialog interaktif melalui RSPK Belu, Kamis (14/2/2008).
Penanganan masalah warga baru, diakui Bupati Lopez, merupakan program lanjutan tahun sebelumnya dan pada tahun 2008 ini titik berat pada pembangunan permukiman dan pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukan akan terus dikembangkan.
Menyoal pembiayaan, kata Lopez, akan diberikan dana bantuan langsung, namun masyarakat harus membentuk kelompok usaha produktif seperti kios, paronisasi, ternak ayam dan lain-lain.
Narasumber lainnya yang tampil pada dialog tersebut adalah Koordinator Umum Perkumpulan Relawan CIS Timor, Winston Nael Rondo. Dia menyampaikan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Belu yang serius menangani masalah warga baru. Sejak 31 Desember 2001, katanya, urusan ini diserahkan kepada pemerintah pusat, sedangkan pada tahun 2005 diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah propinsi dan kabupaten.
Dialog yang diselenggarakan atas kesepakatan CIS Timor dan Oxfam ini dihadiri 50 peserta sebagai warga baru dari Kecamatan Kota, Kakuluk Mesak, Tasifeto Barat, dan Tasifeto Timur. Wiston juga mengharapkan agar usaha integrasi masyarakat baik ekonomi, sosial, dan kesehatan menjadi tanggung jawab bersama.
Sementara Dr. Januarius Koli Bau, pengamat sosial dari Undana Kupang, menjelaskan, peristiwa perpindahan warga dari timur ke barat karena kemauan memisahkan diri, bukan karena mau merdeka. Berpindah rumah/tempat tinggal karena pilihan sendiri.
"Jadi, masalahnya belum selesai karena kondisi di bagian barat cukup parah dan miskin. PAD Belu hanya Rp 11 miliar. Bagaimana orang susah mengurus orang susah, sementara kepadatan penduduk cukup tinggi. Pemerintah pusat harus bertanggung jawab penuh karena kewenangan ada di pusat. Pikiran sederhana dan praktis, jangan saling mempersalahkan dan curigai," tambahnya.
Pada bagian lain dialog tersebut, seorang warga yang bernama Maria, bermukim di Lafaekfera mengaku sudah menikmati perumahan yang layak, namun kesulitan penerangan karena listrik belum ada. Menanggapi permasalahan ini, Bupati Lopez berjanji akan mengusahakan PLTS secara bertahap daripada mengusahakan generator karena biayanya cukup besar.
Selain Maria, Viktor dos Reis mengharapkan perhatian serius dan terus menerus dari pemerintah terhadap warga yang mendiami permukiman baru, khususnya ketersediaan air bersih dan listrik.
Dialog interaktif ini juga dihadiri Kadis Kesejahteraan Sosial Belu, Drs. Arnold Bria Seo, MM, anggota Komisi A DPRD Belu, Drs. Kornelis Talok, pejabat yang mewakili Kapolres Belu dan sejumlah undangan lainnya. (humas belu)
ATAMBUA, SPIRIT--Bupati Belu, Drs. Joachim Lopez, berpendapat, untuk menangani pemasalahan warga baru kelahiran Timor Timur maupun warga lokal Belu perlu tindakan nyata dan menyamakan persepsi. Sebab, masalah tersebut bukan monopoli pemerintah tetapi masalah bersama, LSM maupun masyarakat sipil lainnya. Melalui tekad bersama upaya penanggulangan kemiskinan bisa diatasi.
Bupati Lopez mengatakan hal ini ketika bertindak sebagai narasumber pada dialog interaktif melalui RSPK Belu, Kamis (14/2/2008).
Penanganan masalah warga baru, diakui Bupati Lopez, merupakan program lanjutan tahun sebelumnya dan pada tahun 2008 ini titik berat pada pembangunan permukiman dan pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukan akan terus dikembangkan.
Menyoal pembiayaan, kata Lopez, akan diberikan dana bantuan langsung, namun masyarakat harus membentuk kelompok usaha produktif seperti kios, paronisasi, ternak ayam dan lain-lain.
Narasumber lainnya yang tampil pada dialog tersebut adalah Koordinator Umum Perkumpulan Relawan CIS Timor, Winston Nael Rondo. Dia menyampaikan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Belu yang serius menangani masalah warga baru. Sejak 31 Desember 2001, katanya, urusan ini diserahkan kepada pemerintah pusat, sedangkan pada tahun 2005 diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah propinsi dan kabupaten.
Dialog yang diselenggarakan atas kesepakatan CIS Timor dan Oxfam ini dihadiri 50 peserta sebagai warga baru dari Kecamatan Kota, Kakuluk Mesak, Tasifeto Barat, dan Tasifeto Timur. Wiston juga mengharapkan agar usaha integrasi masyarakat baik ekonomi, sosial, dan kesehatan menjadi tanggung jawab bersama.
Sementara Dr. Januarius Koli Bau, pengamat sosial dari Undana Kupang, menjelaskan, peristiwa perpindahan warga dari timur ke barat karena kemauan memisahkan diri, bukan karena mau merdeka. Berpindah rumah/tempat tinggal karena pilihan sendiri.
"Jadi, masalahnya belum selesai karena kondisi di bagian barat cukup parah dan miskin. PAD Belu hanya Rp 11 miliar. Bagaimana orang susah mengurus orang susah, sementara kepadatan penduduk cukup tinggi. Pemerintah pusat harus bertanggung jawab penuh karena kewenangan ada di pusat. Pikiran sederhana dan praktis, jangan saling mempersalahkan dan curigai," tambahnya.
Pada bagian lain dialog tersebut, seorang warga yang bernama Maria, bermukim di Lafaekfera mengaku sudah menikmati perumahan yang layak, namun kesulitan penerangan karena listrik belum ada. Menanggapi permasalahan ini, Bupati Lopez berjanji akan mengusahakan PLTS secara bertahap daripada mengusahakan generator karena biayanya cukup besar.
Selain Maria, Viktor dos Reis mengharapkan perhatian serius dan terus menerus dari pemerintah terhadap warga yang mendiami permukiman baru, khususnya ketersediaan air bersih dan listrik.
Dialog interaktif ini juga dihadiri Kadis Kesejahteraan Sosial Belu, Drs. Arnold Bria Seo, MM, anggota Komisi A DPRD Belu, Drs. Kornelis Talok, pejabat yang mewakili Kapolres Belu dan sejumlah undangan lainnya. (humas belu)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar