Penanggulangan bencana lebih komprehensif

Spirit NTT, 25-31 Agustus 2008

ATAMBUA, SPIRIT--Sering kali tim penanggulangan bencana berebut bantuan jatah korban bencana. Namun dengan adanya sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Propinsi NTT tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana seperti ini dapat memberi masukkan untuk menyempurnakan sekaligus penanganan dan penanggulangan semakin komprehensif, struktur kelembagaan jelas, demikian pun tugas dan fungsinya harus pasti.

Hal ini disampaikan Bupati Belu, Drs. Joachim Lopez, dalam arahannya ketika memimpin acara sosialisasi Ranperda Propinsi NTT tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang diprakarsai DPRD NTT di Lantai Satu Kantor Bupati Belu, Rabu (13/8/2008).

Dengan adanya perda, kata Lopez, satuan tugas bencana tahu persis tugasnya, garis koordinasi semakin jelas untuk menghindari tumpang tindih dan tolak menolak tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten.
Anggota DPRD NTT, Maternus Bili, Bsc, mengatakan, acara hearing ini sengaja menghadirkan para camat karena merekalah petugas dan aparat paling depan yang mengalami dan menangani bencana di lapangan.

"Acara hearing ini juga menindaklanjuti amanat UUD 1945 yaitu negara berkewajiban melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk di dalamnya bencana," tandasnya.

Maternus mengakui masih banyak masalah yang dihadapi dalam penanganan bencana, antara lain penataan lembaga dalam penanganan bencana belum rapi, banyak orang menarik keuntungan dari korban bencana alam dan koordinasi yang amburadul.

Menyinggung DAS Benenain dibuat Perda DAS terpadu yang ada di hulu di Kabupaten TTS, di tengah TTU, di hilir Kabupaten Belu, katanya, penanganannya dikoordinasikan terpadu guna mengurangi risiko lebih besar. Terkait ranperda tersebut diedarkan formulir kepada peserta rapat untuk mendapat masukan, saran, usul demi penyempurnaannya. "Simulasi juga dilakukan sebagai salah satu keterampilan dan kecekatan untuk menanggulangi bencana demi keselamatan korban bencana," tandasnya.

Soal kasus Lotas, Bupati Lopez melalui anggota DPRD NTT mengharapkan agar masalah tersebut segara diselesaikan, tidak hanya dalam tataran pemerintah tetapi juga perlu melibatkan tokoh adat dua kabupaten karena masyarakat setempat sudah tidak sabar lagi akan tindakan warga TTS terhadap warga Belu yang mengganggu kamtibmas. Hadir dalam pertemuan tersebut, Bupati Belu, Wakil Bupati Belu, sejumlah kadis, camat dan undangan lainnya. (humas setda belu)