Kades Mulut Besar, Dana PNPM Besar

Edisi: 07 - 13 Maret 2011
No. 259 Tahun V, Hal: 1

WAINGAPU, SPIRIT-- Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, M.Si menyoroti `ketidakadilan' pengalokasian dana PNPM Mandiri ke desa-desa yang ada di daerah itu. Jangan karena kepala desanya mulut besar, dapat dana PNPM juga besar.

"Ada desa yang tidak dapat PNPM. Ada juga yang dapat PNPM tapi jumlahnya sangat kecil. Ada desa yang hanya dapat Rp 20 juta atau Rp 50 juta hanya karena kalah suara dalam rapat pengambil keputusan di kecamatan. Sementara ada desa yang mendapat dana besar karena kepala desanya berbicara banyak. Saya minta diatur kembali. Fasilitator dan para camat harus turun ke desa-desa, dan cermati kondisi yang ada di desa. Jangan hanya mendengar laporan kepala desa," kata Gidion dalam Rapat Kerja (raker) Pamong Praja Kabupaten Sumba Timur, belum lama ini.

Gidion mengatakan, PNPM memiliki aturan sendiri namun disesuaikan juga dengan kondisi yang ada di desa karena masing-masing desa memiliki kebutuhan prioritas.

Menurutnya, penentuan besaran dana untuk setiap desa hanya berdasarkan laporan kepala desa (kades), tanpa ada survai lokasi atau desa sasaran. Akibatnya, desa yang kepala desanya banyak bicara mendapat dana lebih besar daripada desa yang kepala desanya cuma diam atau tidak hadir dalam pertemuan penentuan alokasi.

Gidion mengatakan, tahun ini total dana PNPM untuk Kabupaten Sumba Timur termasuk dana pendampingan dari APBD II Sumba Timur total sebesar Rp 60 miliar. Namun dalam pembagian ke desa-desa sasaran, kata Gidion terjadi ketimpangan yang cukup tajam antara desa-desa sasaran.

Gidion juga minta agar pelaksanaan program terutama yang berkaitan dengan pekerjaan fisik melibatkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) sehingga bisa menjamin kualitas pekerjaan. "Saya minta PU dilibatkan khususnya untuk pekerjaan fisik sehingga tidak asal bangun lalu dalam satu dua bulan sarana prasarana tersebut sudah hancur," tegas Gidion.

Hentikan Lobi-lobi
Menanggapi permintaan Bupati Sumtim, Gidion Mbilijora, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Sumtim, Yakobus Yiwa, mengatakan, penentuan alokasi dana PNPM untuk masing-masing desa sasaran diputuskan dalam rapat bersama di tingkat kecamatan.

Pengambilan keputusan, katanya, tidak harus dihadiri oleh semua kepala desa. Keputusan sudah bisa diambil jika peserta rapat yang hadir mencapai 3/2 dari jumlah kepala desa di satu kecamatan. Akibatnya, kata Yiwa, di desa-desa yang kepala desanya tidak hadir, maka dapat alokasi dana kecil.

Untuk menghindari ketimpangan alokasi ke desa-desa sasaran, kata Yiwa, ke depan rapat pengambilan keputusan di kecamatan harus dihadiri semua kepala desa dari desa-desa sasaran. "Kalau masih ada kepala desa yang belum hadir sebaiknya rapat ditunda. Jangan langsung ambil keputusan," saran Yiwa.

Dia juga menyoroti perilaku para kepala desa yang terlibat terlalu jauh dalam penentuan supplier bahan bangunan untuk pekerjaan fisik Program PNPM di desa.
"Tarik menarik kepentingan kepala desa dalam penentuan supplier berdampak pada kualitas pekerjaan. Sebenarnya sudah sering terjadi masalah di desa. Hanya belum diangkat ke permukaan. Karena itu, ke depan praktik lobi-lobi mencari supplier segera dihentikan," katanya. (dea)