Lokakarya DHA Presentasikan Sistem Pembiayaan Kesehatan

Spirit NTT, 1-7 Juni 2009

KUPANG, SPIRIT--Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Kupang, Drs. Maxwell Halundaka, atas nama Walikota Kupang membuka dengan resmi Lokakarya DHA (District Health Account) di Ruang Garuda Lantai II Kantor Walikota Kupang, Rabu (20/5/2009).

Lokakarya DHA ini dalam rangka mempresentasikan hasil survai sistem pembiayaan kesehatan daerah yang telah dilakukan oleh tim dari Univeristas Indonesia Jakarta dan instansi terkait di Kota Kupang.



Halundaka menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan taraf kesehatan masyarakat perlu menyelaraskan aspek pembiayaan sebagai salah satu sub sistem dalam sistem kesehatan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922 Tahun 2008 tentang Perlunya Pelaksanaan DHA Secara Reguler sebagai landasan bagi perbaikan sistem pembiayaan kesehatan.
Menurutnya, pembangunan kesehatan merupakan hal yang kompleks karena kualitas kesehatan masyarakat merupakan masukan atau output yang bersifat akumulatif dari sejumlah sektor pembangunan seperti ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.

Dengan demikian, katanya, dalam proses manajemen pembangunan daerah terdapat hubungan independensi antar sektor yang secara bersama-sama menciptakan derajat kesehatan masyarakat.

Sejalan dengan itu, katanya, perencanaan program bidang kesehatan harus sinkron dengan program pembangunan lainnya. Perencanaan pembangunan bidang kesehatan termasuk kebijakan anggaran harus dilakukan melalui pendekatan multi disiplin dengan membangun sinergitas lintas sektoral.

"Kita semua menyadari sepenuhnya bahwa beban hidup masyarakat yang semakin berat, di samping kemampuan daerah untuk memecahkan berbagai persoalan kesehatan dirasa belum optimal. Namun demikian kita dapat menyiasatinya dengan memaksimalkan semua pembiayaan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah. Saya yakin bahwa benang kusut penanganan masalah kesehatan di daerah ini, bukan hanya terkait dengan persoalan kekurangan anggaran, tetapi juga akibat kesemrawutan, tumpang tindih, dan tidak akuratnya sasaran bidik dari program sektor kesehatan baik yang dibiayai oleh APBD, APBN, maupun dana-dana bantuan pihak ketiga," tegasnya.

Halundaka mengaku sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan tim DHA untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembiayaan kesehatan, terutama melalui rencana perumusan kelembagaan DHA sebagai sub sistem yang melekat pada sistem kelembagaan pemerintah daerah.

Halundaka mengharapkan melalui lokakarya yang dihadiri oleh kurang lebih 40 orang, ini mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasi pembiayaan kesehatan secara menyeluruh di Kota Kupang, sekaligus memetakan berbagai permasalahan yang selama ini ditemui dalam proses pembiayaan kesehatan, yang diharapkan akan memunculkan berbagai ide dan gagasan strategis untuk memecahkan masalah-masalah tersebut, termasuk perumusan langkah-langkah untuk melembagakan DHA di Kota Kupang.

Halundaka menggarisbawahi bahwa keberhasilan atau kegagalan program kesehatan yang kita rencanakan sangat bergantung kepada keberhasilan atau kegagalan pengelolaan anggaran dan kelembagaan. "Mari kita pertimbangkan secara proporsional setiap rancangan program yang berbasis anggaran agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terprioritas sesuai urgensitas penanganan, dan terkoordinasi secara baik dengan semua pihak atau instansi terkait," ajaknya. (humas dan protokol)