RSS Feed (xml)
Edisi: 28 Maret - 03 April 2011
No.261 Tahun V, Hal: 3
KUPANG, SPIRIT--Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe, meminta Tim Penggerak PKK Kota Kupang menyukseskan program keluarga berencana (KB), selain peduli pada masalah kemiskinan, kekerasan anak dan perempuan dan peduli lingkungan.
Permintaan Adoe ini disampaikan ketika membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tim Penggerak PKK Kota Kupang Tahun 2011 di Aula Rujab Walikota Kupang, Kamis (24/3/2011). Hadir dalam acara ini pimpinan DPRD Kota Kupang, para pimpinan SKPD Kota Kupang, Ketua dan Wakil Ketua TP PKK Kota Kupang.
Pada bagian lain arahannya, Walikota Daniel Adoe mengatakan bahwa TP PKK Kota Kupang dalam penyusunan program harus mendukung pemerintah. Salah satunya harus memiliki perhatian terhadap pendidikan baik formal maupun informal.
Selain itu, Walikota Daniel Adoe juga meminta untuk mengembangkan koperasi. Pada intinya Walikota ingin agar perempuan harus mampu memainkan peran di semua bidang.
Rakerda ini, menurut panitia pelaksana, untuk merumuskan kebijakan sebagai dasar pijak pelaksanaan tugas dan fungsinya melalui penjabaran program yang ada dan sesuai perkembangan zaman. Maksud rakerda untuk memberikan masukan tentang program-program yang akan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun oleh TP PKK Kota Kupang dan narasumber dari SKPD Lingkup Pemkot Kupang kepada para peserta.
Tujuannya, mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2010 dan merumuskan kebijakan-kebijakan sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsinya.
Rakerda dijadwalkan selama tiga hari, mulai tanggal 24 sampai 26 Maret 2011.
Sebagai peserta dalam rakerda ini adalah Ketua TP PKK Kecamatan se-Kota Kupang sebanyak 6 orang dan Ketua TP PKK Kelurahan se-Kota Kupang sebanyak 51 orang. Dan, narasumber adalah ketua TP PKK Kota Kupang, Kepala SMKN 3 Kupang dan sejumlah pimpinan SKPD terkait. (kotakupang.com)
Read More...
TP PKK Kota Diminta Sukseskan Program KB
Lurah, Ketua RT/RW, LPM Dapat Insentif
Edisi: 28 Maret - 03 April 2011
No. 261 Tahun V, Hal: 3
KUPANG, SPIRIT--Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe berjanji memberi tunjangan kesejahteraan (kesra) kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu, memberi insentif kepada lurah, ketua RT/RW dan juga kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
Adoe mengatakan hal ini ketika membuka kegiatan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Lantai III Kantor Walikota Kupang, Jumat (25/3/2011).
Menurut Adoe, tunjangan kesra bagi PNS serta insentif kepada lurah, ketua RT/RW dan kepada LPM terealisasi pada tahun 2012. Besarnya tunjangan kesra akan dibahas. Sedangkan insentif untuk ketua RT/RW dan ketua LPM mengalami kenaikan sebesar Rp 250.000.
Lebih lanjut Adoe mengatakan, memasuki tahun keempat RPJMD Kota Kupang 2007-2012, banyak tantangan dan masalah yang dihadapi dalam mewujudkan visi dan misi, antaralain masalah mutu pendidikan relatif masih rendah, angka kematian bayi dan ibu melahirkan juga masih tinggi. Masalah sosial ekonomi lainnya seperti kekurangan modal usaha, rendahnya kualitas produksi industri kecil dan menengah, masalah infrastruktur dan lainnya.
Menghadapi kondisi tersebut, demikian Adoe, pemerintah terus berusaha memperbaiki dan meningkatkan kinerja pelayanan kemasyarakatan, pembangunan dan pemerintahan melalui pengalokasian anggaran setiap tahunnya.
Adoe menyebut ada empat prioritas utama pembangunan tahun 2012, yakni peningkatan SDM yang berkualitas, memajukan perekonomian rakyat, meningkatkan kinerja birokrasi dan membangun infrastruktur yang memadai.
Kepala Bappeda Propinsi NTT, Ir. Wayan Darmawa mengatakan, Kota Kupang sebagai kota jasa. Pertambahan penduduk yang berkembang cukup pesat, menjadi salah satu kendala.
"Apakah pembangunan yang dilaksanakan ini sudah bisa mengakomodir perkembangan ini dan apakah SDM yang ada mampu dan siap untuk menghadapinya? Dari segi kualitas, SDM di Kota Kupang lebih baik dari daerah lainnya di NTT namun apakah SDM yang ada ini bisa bersaing dan terserap dalam peluang yang ada?," tanya Darmawa.
Menurutnya, pertambahan penduduk di Kota Kupang ini lebih dipengaruhi dari aspek migrasi karena itu Kota Kupang harus mewaspadai adanya urbanisasi akibatnya rendahnya produktivitas di pedesaan. "Tantangan Kota Kupang terberat adalah pertumbuhan penduduk yang bersumber dari urbanisasi," kata Darmawa. (ira)
Read More...
Kupang Replikasi Pengelolaan Sampah Daur Ulang
Edisi: 28 Maret - 03 April 2011
No. 261 Tahun V, Hal: 3
KUPANG, SPIRIT--Tim Delgosea (Partnership for Democratis Local Governance in South-East Asia) UCLG - ASPAC Jakarta menggelar workshop sosialisasi Delgosea dan Replika Best Practice dari Kota Marikina-Philippina di Aula Garuda Lantai II Kantor Walikota Kupang, belum lama ini. Sosialisasi untuk mereplikasi satu program mengenai pengelolaan sampah daur ulang dari Kota Marikina Filipina, yang bernama Eco-Saver Project.
Delgosea memiliki empat bidang praktik terbaik yaitu peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan; tata kelola kelembagaan; lingkungan perkotaan; dan manajemen fiskal dan peningkatan investasi.
Di Indonesia selain Kota Kupang ada beberapa kota pilot yang terpilih untuk proyek ini termasuk Pangkalpinang, Tarakan dan Wakatobi, sedangkan untuk lintas negara ada di beberapa kota di negara Kamboja, Filipina, Thailand, dan Vietnam.
Tujuan workshop ini, (1) Merumuskan transfer konsep (praktek-praktek terbaik pemerintah daerah) Best Practices (BP), (2) Merumuskan assessment di Kota Pilot, dan (3) Merumuskan pembagian peran antara Kota Pilot dan Tim Nasional DELGOSEA (coach, focal poin).
Sedangkan hasil yang ingin dicapai pada workshop ini agar peserta memahami tujuan dan output DELGOSEA mencakup network asosiasi di negara peserta dan capacity buiding pemerintah daerah; peserta memahami tugas yang harus dilakukan dalam replikasi BP; peserta memahami BP original. Sebagai fasilitator utama adalah Eri Trianurini-Adhi dan Tri Utari sebagai Fasilitator APEKSI, sedangkan peserta dari Tim Working Group Pemkot Kupang yang sudah dibentuk sebelumnya.
Sekretaris Daerah Kota Kupang, Ir. Habde A Dami, M.Si dalam sambutan pada pembukaan workshop mengungkapkan gambaran umum mengenai Kota Kupang. Selain itu, memaparkan program prioritas yang ingin dicapai yaitu pendidikan murah yang berkualitas; pelayanan kesehatan gratis; penigkatan pelayanan air bersih; pembangunan perumahan murah layak huni; upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup lewat program Kupang Green and Clean; penciptaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam rangka otda.
Diharapkan melalui kegiatan workshop ini menjadi media efektif untuk sharing pendapat, tukar pengalaman dalam praktek berpemerintahan antar kedua negara termasuk hambatan-hambatan yang dihadapi sehingga dapat dijadikan bahan input yang berharga untuk semua pihak. (kotakupang.com)
Read More...
PNPM Biayai Remaja Kursus Komputer
Edisi: 28 Maret - 3 April 2011
No. 261 Tahun V, Hal: 3
KUPANG, SPIRIT--Sebanyak 27 remaja Kelurahan Kayu Putih, Kota Kupang, berasal dari keluarga kurang mampu, mengikuti kursus komputer. Program pelatihan ini dibiayai dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP).
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Lurah Kayu Putih. Pada acara penutupan, Kamis (24/3/2011), diserahkan sertifikat kursus, disaksikan Robby Kande (Sekretaris Lurah Kayu Putih), Krispinus Drijomite (Ketua LKM), Irenius Leta (Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Sentrino), dan Pimpinan Kupang Komputer, Ori Nalle.
Irenius Leta mengatakan, PNPM memiliki misi untuk meningkatkan sumber daya masyarakat khususnya keluarga miskin. "Salah satu programnya ialah pendidikan. PNPM telah menganggarkan dana sebesar Rp 100 juta pada tahun 2010 lalu untuk membiayai 27 remaja dari keluarga kurang mampu untuk dilatih komputer. Antusias masyarakat cukup tinggi saat itu, bahkan yang mendaftar ada 35 orang," ujarnya.
Ia menjelaskan, KSM Sentrino sebagai pelaksana telah membuat kontrak kerja sama dengan Kupang Komputer. Peserta dilatih menggunakan tiga program, yakni program Excel, Microsoft Word dan Windows 7. Waktu pelatihan selama satu setengah bulan (November - 30 Desember 2010).
Robby Kande mengatakan, Kelurahan Kayu Putih tercatat ada 172 KK miskin. "Saya berharap, dengan telah mengikuti kursus tersebut, para peserta dapat meningkatkan taraf hidupnya. Karena keahlian komputer sangat dibutuhkan dalam mencari pekerjaan dewasa ini," ujar Robby Kande. (ii)
Read More...
TP PKK Kota Diminta Sukseskan Program KB
Edisi: 28 Maret - 3 April 2011
No. 261 Tahun V, Hal: 3
KUPANG, SPIRIT--Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe, meminta Tim Penggerak PKK Kota Kupang menyukseskan program keluarga berencana (KB), selain peduli pada masalah kemiskinan, kekerasan anak dan perempuan dan peduli lingkungan.
Permintaan Adoe ini disampaikan ketika membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tim Penggerak PKK Kota Kupang Tahun 2011 di Aula Rujab Walikota Kupang, Kamis (24/3/2011). Hadir dalam acara ini pimpinan DPRD Kota Kupang, para pimpinan SKPD Kota Kupang, Ketua dan Wakil Ketua TP PKK Kota Kupang.
Pada bagian lain arahannya, Walikota Daniel Adoe mengatakan bahwa TP PKK Kota Kupang dalam penyusunan program harus mendukung pemerintah. Salah satunya harus memiliki perhatian terhadap pendidikan baik formal maupun informal.
Selain itu, Walikota Daniel Adoe juga meminta untuk mengembangkan koperasi. Pada intinya Walikota ingin agar perempuan harus mampu memainkan peran di semua bidang.
Rakerda ini, menurut panitia pelaksana, untuk merumuskan kebijakan sebagai dasar pijak pelaksanaan tugas dan fungsinya melalui penjabaran program yang ada dan sesuai perkembangan zaman. Maksud rakerda untuk memberikan masukan tentang program-program yang akan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun oleh TP PKK Kota Kupang dan narasumber dari SKPD Lingkup Pemkot Kupang kepada para peserta.
Tujuannya, mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2010 dan merumuskan kebijakan-kebijakan sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsinya.
Rakerda dijadwalkan selama tiga hari, mulai tanggal 24 sampai 26 Maret 2011.
Sebagai peserta dalam rakerda ini adalah Ketua TP PKK Kecamatan se-Kota Kupang sebanyak 6 orang dan Ketua TP PKK Kelurahan se-Kota Kupang sebanyak 51 orang. Dan, narasumber adalah ketua TP PKK Kota Kupang, Kepala SMKN 3 Kupang dan sejumlah pimpinan SKPD terkait. (kotakupang.com)
Read More...
Hurek: Pelayanan Publik Beberapa Unit Kerja Lambat
Edisi: 28 Maret - 03 April 2011
No. 261 Tahun V, Hal: 2
KUPANG, SPIRIT--Lambat, itulah kesan atau persepsi sebagian besar masyarakat Kota Kupang tentang beberapa unit pelayanan publik yang ada di lingkup Pemkot Kupang.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Walikota Kupang, Drs. Daniel Hurek, ketika menggelar konferensi pers menyikapi kesan masyarakat tentang lambatnya pelayanan publik oleh Pemkot Kupang. Konferensi pers digelar Selasa (22/3/2011) di ruang kerja wakil walikota.
Menurut Wawali, lambatnya pelayanan publik dari Pemkot Kupang disebabkan oleh beberapa faktor penghambat pada setiap unit pelayanan publik. Faktor penghambat ini berbeda-beda untuk setiap unit kerja dengan demikian solusinya pun berbeda-beda.
Seperti pada pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), kendala yang sering dihadapi oleh petugas dalam memroses izin adalah sertifikat tanah, yang mana sering ditemui pemilik tanah sesuai sertifikat dan yang mengajukan IMB adalah orang yang berbeda.
Selain itu, kelengkapan untuk menerbitkan izin yaitu data teknis bangunan seperti gambar dan nilai bangunan tidak lengkap, bahkan tidak ada. Biasanya untuk mempercepat proses, warga sering meminta bantuan petugas untuk membuat gambar dan menghitung nilai bangunan.
Hal inilah yang sering menjadi pemicu lambatnya penerbitan izin karena membuat gambar dan menghitung nilai bangunan memerlukan proses yang agak lama. Dalam hal ini, Daniel Hurek memberikan solusi agar warga yang ingin membuat gambar dan nilai bangunan agar langsung kepada profesional yang memberikan pelayanan jasa untuk itu.
Untuk pelayanan dokumen kependudukan, yang menjadi kendala di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang saat ini adalah ada satu unit mesin pencetak yang terganggu (rusak). Hal ini menyebabkan menumpuknya permohonan sekitar 20.000 lebih dokumen kependudukan.
Sedangkan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Kupang yang Standar Operasional Prosedur (SOP)-nya secara sistematis dengan komputerisasi, kendala yang ditemui adalah bila salah satu dari persyaratan yang ditentukan tidak ada/ tidak lengkap, maka sistem tidak akan memroses. Kalaupun dulunya proses perizinan lebih cepat, itu karena masih menggunakan sistem manual di mana masih ada peluang untuk menyiasati kekurangan persyaratan.
Untuk itu solusi yang dikemukakan Daniel Adoe untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di unit-unit pelayanan publik lingkup Pemkot Kupang adalah pada BPPT agar optimalisasi peran unit pengaduan masyarakat yang ada dan masyarakat bisa juga langsung mengajukan pengaduan kepada walikota/wawali.
Untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, pelayanan agar dioptimalisasi melalui penyediaan perangkat baik sarana dan prasarana termasuk SDM. Sedangkan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang, agar perda tata ruang dipercepat. Menyangkut hal-hal teknis, Wawali mengatakan sebaiknya menggunakan jasa professional dan tidak menggunakan jasa petugas/pegawai karena akan menimbulkan kesan yang kurang baik. (kotakupang.com)
Read More...
2010, Laba Bersih Bank NTT 134 Miliar
Edisi: 28 Maret - 03 April 2011
No.261 Tahun V, Hal: 1
KEFAMENANU, SPIRIT--Direktur Utama Bank NTT, Daniel Tagu Dedo, SE, menyebut total aset Bank NTT sampai tahun 2010 sebesar Rp 5,4 triliun dengan total dana pihak ketiga yang dikumpulkan Rp 3,5 triliun dan kredit Rp 2,9 triliun. Dari total aset yang ada, laba bersih yang dicapai pada 2010 sebesar Rp 134 miliar. Dari laba tersebut, Rp 110 miliar dikembalikan kepada pemerintah daerah di seluruh NTT dalam bentuk deviden.
Ketika menghadiri seremoni peresmian Kantor Bank NTT Cabang Pembantu Mena, Kecamatan Biboki Moenleu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Selasa (22/3/2011), Daniel mengatakan, pada tahun 2014, Bank Pembangunan Daerah menargetkan hadir di seluruh kecamatan di Indonesia. Bank NTT, kata Tagu Dedo, telah membuktikan itu.
"Beberapa bulan ke depan akan dibuka 50-60 kantor bank unit desa di seluruh NTT. Dengan demikian tidak ada lagi anggapan bahwa Bank NTT hanya melayani pemerintah daerah dan PNS. Sudah ada stempel seperti itu di seluruh Indonesia, bank daerah besar karena pemerintah daerah dan PNS. Kita akui itu tetapi tidak hanya melayani PNS dan Pemda," kata Tagu Dedo.
Jika dalam tahun ini ada tambahan 50 kantor, diakuinya, maka total kantor Bank NTT di seluruh wilayah NTT 100 lebih unit. Dengan demikian, jelas Tagu Dedo, pelayanan kepada masyarakat lebih cepat.
Kini Bank NTT terus memperluas jaringan pelayanan dengan menambah satu kantor cabang pembantu (Capem) di Mena, Kecamatan Biboki Moenleu, Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU). Kantor Cabang Pembantu Mena akan melayani masyarakat yang membutuhkan transaksi perbankan di empat kecamatan meliputi Kecamatan Biboki Moenleu, Kecamatan Biboki Anleu, Kecamatan Insana Utara dan Kecamatan Naibenu. Dengan diresmikannya Kantor Cabang Pembantu Mena, total kantor bank NTT di seluruh NTT menjadi 71 kantor.
Khusus Kabupaten TTU, kata Tagu Dedo, sampai 2010 lalu telah menyetor modal ke Bank NTT senilai Rp 11,6 miliar. Dari modal yang disetorkan tersebut, pemerintah dan masyarakat Kabupaten TTU berhak mendapatkan Rp 2,7 miliar dari total laba yang diperoleh Bank NTT.
"Kalau dihitung semua, total laba yang kita berikan ke kas daerah Pemerintah Daerah TTU, 23,28 persen melebihi deposito yang diberikan lembaga keuangan mana pun. Karena itu investasi di Bank NTT sangat menguntungkan daerah. Selain laba, juga investasi di Bank NTT membawa multi player effect kerena uang tidak dibawa dulu ke Jakarta," demikian Tagu Dedo.
Sebagai bentuk komitmennya untuk hadir di setiap kecamatan, pada tahun ini, Tagu Dedo mengatakan, Bank NTT akan menambah tiga kantor unit simpan pinjam di desa di Kabupaten TTU. (dea)
Read More...
