Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Fraksi Gabungan Minta Pemekaran Kabupaten Belu


Spirit NTT, 1-7 Juni 2009

KUPANG, SPIRIT
-- Fraksi Gabungan Rakyat DPRD NTT meminta pemerintah propinsi (pemprop) untuk memekarkan Kabupaten Belu. Kini telah ada aspirasi tentang rencana Kabupaten Malaka.

Hal ini dikemukakan juru bicara fraksi itu, Pius Rengka, S.H, M.Sc, dalam pengantar nota laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) pemerintah tahun anggaran 2008 di ruang sidang DPRD NTT, tanggal 23 April 2009.



Sebelumnya dalam kunjungan ke Belu, anggota DPRD NTT banyak mendapat pertanyaan dari warga Belu Selatan tentang realisasi pemekaran. Menurut warga setempat, pemekaran itu mau tak mau harus dilakukan sebagai upaya memperpendek birokrasi pelayanan.

Fraksi Gabungan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemprop NTT yang telah memfasilitasi proses pemekaran beberapa kabupaten di NTT. Hal ini sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Menurut fraksi ini, semangat yang telah ditunjukkan agar terus dilakukan. Selain pemekaran Kabupaten Malaka, Pius juga mengatakan, Kabupaten Sumba Timur yang terbilang luas itu perlu dimekarkan lagi. "Perlu pemekaran Sumba Timur paling timur dengan ibukotanya Melolo," kata mantan Dosen Unwira Kupang ini.
Seiring dengan semangat pemekaran kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan, fraksi ini mengharapkan perlunya survai tentang status jalan yang ada di seluruh wilayah NTT agar menemukan peluang perubahan statusnya. Jika tidak dilakukan maka pemekaran wilayah akan banyak mengalami kendala transportasi yang belum terbuka.

Fraksi ini juga mempersoalkan pemadaman listrik yang seringkali dialami masyarakat. Pemerintah pun mengalami hal yang sama sehingga mengganggu bobot kerja bahkan mengganggu proses politik di daerah ini. Gangguan itu tampak dalam keterlambatan pleno penghitungan suara hasil Pemilu 2009.

Minyak Tanah Langka
Selain itu kelangkaan minyak tanah kini semakin meresahkan masyarakat. Bila keresahan ini tidak segera diatasi maka masyarakat akan segera menilai pemerintah lemah atau gagal dalam melihat persoalan-persoalan yang urgen dan mendesak.

Fraksi ini juga meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan krisis yang terhaji di PT Semen Kupang yang sampai kini belum menemui titik terang.
Fraksi Gabungan menilai kasus ini telah meresahkan ribuan anggota masyarakat, terutama warga yang menggantungkan hidupnya di perusahaan itu. Selesai tidaknya masalah PT Semen Kupang pada hakekatnya menjadi gambaran dari masalah pemerintahan di NTT.

Selain PT Semen Kupang, fraksi ini menyoroti kinerja Perusahaan Daerah (PD) Flobamor. Kinerja perusahaan ini agar segera dibenahi terutama ekspansi usaha. (humas dprd ntt)



Tidak ada komentar: