Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

PAUD dorong kemajuan bahasa anak

Laporan Muchlis Al Alawi, Spirit NTT, 23 - 30 Juni 2008

SOE, SPIRIT-- Berbagai pelajaran yang diterima anak peserta pendidikan anak usia dini (PAUD) dapat menanamkan sikap moral sejak dini. Lewat PAUD anak akan mengalami kemajuan berbahasa dan berhitung.

Kepala Sub Dinas (Kasubdin) Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbus) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Yes Boymau, A.Md, S.Th, menyampaikan hal itu saat menghadiri wisuda angkatan I dan II tahun ajaran 2007/2008 PAUD An Nisa SoE, di Aula Dinas Infokom TTS, Senin (16/6/2008).

Menurutnya, kemampuan anak berbahasa, berhitung dan tata krama akan berbeda saat anak sudah mengenyam pendidikan di PAUD. "Berbagai rangkaian acara yang digelar Paud An Nisa SoE seperti anak-anak melafalkan ayat suci Al-Qur'an, berhitung dalam bahasa Arab dan Inggris menunjukkan kemajuan pesat seorang anak yang didik atau sebaliknya. Tanpa adanya pendidikan anak usia dini, tak mungkin anak berusia empat tahun dapat menghitung dalam bahasa arab dan Inggris," jelas Boymau.

Ia mengatakan, sudah saatnya warga yang memiliki anak umur dua hingga enam tahun masuk PAUD. Pasalnya, saat ini untuk sudah puluhan PAUD berdiri di wilayah TTS.
Boymau menjelaskan, anak yang dididik sejak dini akan berbeda kualitasnya dengan anak yang langsung mengenyam pendidikan dasar. Sebab, dalam usia empat tahun, seorang anak sudah membentuk 50 persen intelegensi yang akan dimilikinya setelah dewasa. Sedangkan 30 persen menjelang usia delapan tahun sangat sulit mengembangkan intelektualitas otak.

Untuk itu, lanjut Boymau, dapat dipahami bila usia empat tahun pertama dalam perkembangan anak disebut sebagai usia emas (golden age). Artinya, pada usia tersebut selain gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang baik, rangsangan intelektual dan spiritual sangat diperlukan bagi perkembangan anak di masa mendatang.

Kepada PAUD An Nisa, Boymau menyampaikan apresiasinya karena telah berbuat banyak bagi anak-anak di wilayah Kota SoE dan sekitarnya. Apa yang dilakukan PAUD An Nisa patut ditiru PAUD lainnya karena tanpa bantuan pemerintah PAUD ini dapat mandiri menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak.*


Read More...

Daniel Pobas pimpin Dikbud TTS

Laporan Muchlis Al Alawi, Spirit NTT, 23 - 30 Juni 2008

SOE, SPIRIT -- Bupati Timor Tengah Selatan (TTS), Drs. Daniel A Banunaek, MA, menunjuk Drs. Danial A Pobas menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten TTS menggantikan Drs. Marthen Nenabu, M.Pd, yang ditahan karena tersangkut kasus dugaan korupsi dana di instansi tersebut.

Pobas dilantik Bupati Banunaek bersama dua pejabat eselon II B lainnya di ruang kerja Bupati TTS, Senin (16/6/2008). Kedua pejabat eselon II B yang dilantik selain Pobas, yakni Drs. Thomas Lakapu menjabat staf ahli bidang ekonomi dan keuangan serta Drs. Bernadus Sae, M.Si menjadi Asisten Administrasi Setkab TTS.

Sebelum menjabat Kadis Dikbud TTS, Pobas menjabat Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bernadus Sae sebelumnya menjabat Kadis Penduduk dan Catatan Sipil. Sementara Drs. Thomas Lakapu sebelum masuk staf ahli menjabat Asisten Administrasi Setkab TTS.

Bupati Banunaek mengatakan, pengangkatan Lakapu sebagai staf ahli lantaran ia dibutuhkan menjelang masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati TTS berakhir. Staf ahli diperlukan untuk memberikan pertimbangan berbagai persoalan menyangkut masalah keuangan. "Apalagi saat ini Pemkab TTS akan disibukkan dengan berbagai kegiatan seperti pilkada, LKPJ lima tahunan, perhitungan anggaran dan perubahan anggaran," jelas Banunaek.

Untuk bidang pendidikan, kata Banunaek, seperti diketahui jabatan Kadis Dikbud TTS lowong lantaran yang bersangkutan ditahan Kejari SoE dalam kasus dugaan korupsi. Untuk mengisi kelowongan itu maka ia menunjuk pejabat baru pengganti Nenabu.
"Selain pembenahan pengangkatan pejabat baru agar pelayanan di bidang pendidikan juga tidak terhambat," ujarnya.

Ketua DPRD TTS, Chris Tallo memberikan apresiasi terhadap sikap Bupati Banunaek yang bertindak cepat mengisi jabatan eselon II yang lowong. Kepada pejabat baru yang dilantik, Tallo meminta untuk bekerja jujur dan ikhlas.*

Read More...

54.224 Warga Belu dapat dana BLT

Laporan Fredy Hayong, Spirit NTT, 23 - 30 Juni 2008

ATAMBUA, SPIRIT -- Manajemen PT Pos Indonesia (Posindo) Atambua baru akan membagikan dana bantuan langsung tunai (BLT) kepada 54.224 warga di 24 kecamatan yang ada di Belu pasca pemilihan Gubernur (Pilgub) NTT. Saat ini PT Posindo masih menunggu hasil verifikasi dari petugas kecamatan tentang data penerima BLT dan calon pengganti warga yang berhak menerima.

Kepala Kantor PT Posindo Atambua, Gede Wiratmaja mengatakan hal ini di Atambua, Kamis (12/6/2008). Gede menjelaskan, BLT merupakan program nasional yang diberikan pemerintah pusat kepada masyarakat miskin. Pertimbangan pemerintah bahwa daya beli masyarakat sekarang sangat terbatas sebagai dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Di Kabupaten Belu, jelasnya, total warga yang berhak menerima dana BLT sebanyak 54.224 orang yang tersebar di 24 kecamatan. Hingga kini dana ini belum bisa disalurkan kepada yang berhak menerimanya karena perlu ada verifikasi ulang data penerima BLT agar realisasi bantuan itu tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

"Kita belum bisa berikan kepada warga yang berhak menerima. Memang jatah untuk Belu 54.224 orang tapi kita harus cari tahu apakah warga yang terdata itu masih hidup ataukah sudah meninggal. Ataukah sudah pindah alamat atau sudah jadi PNS. Kita tidak bisa berikan kepada orang lain karena sesuai nama yang tertera pada daftar itu. Makanya kita sudah minta kepada camat, kepala desa, supaya verifikasi lagi nama-nama warga yang berhak menerima BLT. Dan kalau ada yang sudah meninggal diganti saja orang lain. Selanjutnya nama itu diserahkan ke PT Posindo untuk selanjutnya dikirim ke Jakarta dan akan dikeluarkan kupon," jelasnya.

Menurutnya, sebelum pembagian BLT ini, pihaknya sudah mengundang pimpinan daerah termasuk camat, kepala desa dan lurah untuk mendengar penjelasan mengenai mekanisme penyaluran dana BLT. Dari sosialisasi ini diharapkan ada pemahaman yang sama sehingga saat pembagian BLT tidak timbul persoalan.
Tentang nilai uang yang akan diberikan, Gede menuturkan, sesuai aturan setiap penerima BLT mendapat Rp 100.000/bulan. Untuk tahap I diberikan jatah tiga bulan (Juni-Agustus) sehingga masing-masingnya menerima Rp 300.000. Selanjutnya, diberikan untuk empat bulan (September-Desember) sebesar Rp 400.000. *

Read More...

SEKILAS SIKKA

Spirit NTT, 23 - 30 Juni 2008

- Nama: Drs. Sosimus Mitang
- Tempat/Tgl: Maumere, 22 November 1950
- Alamat: Jalan Nairoa, Lokaria-Maumere
- Agama: Katolik
- Nama istri: Firmina Sedo
- Anak: Satu orang
- Pendidikan: FIA Undana Kupang, 1983

* Pengalaman kerja
- Kepala Sub Bagian Bina Perangkat Desa dan Kelurahan pada Biro Pemerintahan Desa Setwilda NTT di Kupang, 1 Oktober 1982-23 Oktober 1986.
- Kepala Cabang Dinas Pariwisata NTT Wilayah III meliputi Kabupaten Alor, Flores Timur, Ende dan Sikka di Maumere dari 23 Oktober 1986-25 Juni 1991.
- Kepala Dinas Perhubungan dan Promosi Daerah di Jakarta, 25 Juni- 16 Maret 1994.
- Kepala Dinas LLAJR Sikka, 16 Maret 1994- 21 April 1998.
- Kepala Dinas Pariwisata Sikka, 21 April 1998- 8 Desember 1998.
- Ketua Bappeda Sikka, 8 Desember 1998-22 Februari 2001.
- Pj. Asisten Administrasi Kabupaten Sikka, 22 Februari 2001-20 November 2002.
- Kepala BKD Kabupaten Sikka, 20 November 2002-13 Desember 2003.
- Kepala Badan Kesbanglinmas Sikka, 13 Desember 2003-27 Agustus 2005.
- Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka, 27 Agustus 2005-31 Desember 2006.


* Tanda penghargaan
1.Tanda Penghargaan Kader Pelopor Pembangunan Daerah NTT, tahun 1976 oleh Gubernur NTT.
2.Piagam Penataran P4 Tipe B Angkatan IV di Kupang, tahun 1980.
3.Piagam Penghargaan Kader Penggerak Tutorial Tingkat Desa (Karakterdesa) Golkar Kader Fungsional, tahun 1985 oleh DPP Golkar.
4.Piagam Orientasi Kewaspadaan Nasional Angkatan I, tahun 1991 oleh Gubernur NTT.
5.Piagam Penghargaan Pameran Hari Koperasi ke-45 /Pertasi Kencana, tahun 1992 oleh Menteri Koperasi RI.
6.Piagam Penghargaan Simposium Bencana Alam Flores, tahun 1993.
7.Piagam Penghargaan Gelar Budaya Daerah NTT di Istana Negara RI, tahun 1993 oleh Dharma Wanita dan Tim Penggerak PKK Propinsi NTT.
8.Piagam Penghargaan Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan, tahun 1995 oleh Bupati Sikka.
9.Piagam Tanda Kehormatan SATYA LANCANA KARYA SATYA XX, Tahun 2002 oleh Presiden RI.
* WAKIL BUPATI SIKKA
- Nama : dr. Wera Damianus, MM (pasang foto: 2306--wera damianus.jpg)
- Tempat/ Tgl lahir: Palue, Maumere, 26 September 1956
- Alamat: Jalan Don Juang I/ 2A, Maumere
- Agama: Katolik
- Status perkawinan: Dra. Reyneldis Paji
- Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil
- Pendidikan:
a. Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, 1987.
b.Program Magister Management Univiversitas Dr. Soetomo Surabaya tahun 2003.

* Pengalaman kerja
- Kepala Puskesmas Uwa-Palue, 1 November 1987-1 Juni 1988.
- Kepala Puskesmas Nelle, 1 Juni 1988-08 April 1994.
- Dokter RSUD Maumere, 8 April 1994-19 September 1995.
- Direktur RSUD Ruteng (Tipe D), 19 September 1995-14 September 2000.
- Direktur RSUD Ruteng (Tipe C), 14 September 1995-22 November 2000
- Kepala Dinas Kesehatan Manggarai Barat, 22 November 2003-17 Mei 2005.
- Kepala Dinas Kesehatan Sikka, 17 Mei 2005- 1 Desember 2007.
- Asisten Ekonomi Pembangunan Sikka, 3 Desember 2007-sekarang.

* Tanda jasa/penghargaan
1. Dokter teladan tingkat Nasional, Tahun 1990, DEPKES RI.


Read More...

Telkom serahkan bantuan untuk korban Egon

Laporan John Oriwis, Spirit NTT, 23 - 30 Juni 2008

MAUMERE, SPIRIT--PT Telkom Indonesia melalui General Manager Kandatel Kupang, Jeky James Ndun, menyerahkan bantuan untuk korban bencana Gunung Egon di Desa Egon, Rabu (4/5/2008) lalu.

Saat menyerahkan bantuan itu, Jeky James Ndun, didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Sikka, Drs. Cypri da Costa; Kepala Kantor Cabang Telkom Maumere, Oktavianus DJ Awang; Manager Area Network Maumere, Wahyu Ari Bhinuko; Kepala Bagian Sosial, Drs. Servasius Kabu.

Dalam sambutannya, Jeky James Ndun mengatakan penyerahan bantuan itu menindaklanjuti apa yang diamanatkan pemerintah agar setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia menyumbangkan laba keuntungan usahanya untuk masyarakat.

Jeky menjelaskan, PT Telkom mengusung tiga program kemasyarakatan, yaitu Program Bina Lingkungan dan Kemanusiaan, Program Cerdas Bersama Telkom dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

"Penyerahan bantuan dari telkom ini merupakan wujud nyata dari Program Peningkatan Ketahanan Pangan melalui kegiatan Telkom Peduli," ujarnya.
Sementara itu, Plt Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Sikka, Drs. Cypri da Costa, dalam sambutan singkatnya mengatakan bahwa sumbangsih dan kepedulian PT Telkom patut mendapat ucapan terima kasih dari pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sikka.

Namun di tengah kondisi perekonomian yang tak menentu saat ini, katanya, sangat diharapkan agar PT Telkom juga dapat menyalurkan bantuan kepada masyarakat Sikka, antara lain bantuan beasiswa dan modal usaha kecil menengah.*



Read More...

39 Lulusan SUPM bekerja di kapal ikan AS

Laporan Novemy Leo, Spirit NTT, 23 - 30 Juni 2008

MAUMERE, SPIRIT-- Sebanyak 39 dari 45 siswa-siswi lulusan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Daerah Maumere, Kabupaten Sikka akan diberangkatkan ke Trinider-Amerika Serikat (AS). Di sana para siswa jurusan Penangakapan Ikan (PI) dan Budidaya Perikanan (BP) akan bekerja pada kapal penangkapan ikan dengan gaji di atas Rp 5 juta/bulan. Diharapkan para alumni SUPM Maumere bisa bekerja dengan baik dan menjaga kredibilitas sekolah dan bangsa sehingga ke depan perusahaan tempat bekerja bisa terus mempekerjakan out put SUPM Maumere.

Kepala Sekolah SUPM Maumere, Heribertus Krispinus, B.Sc.SP ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (17/6/2008), mengungkapkan kebanggaannya atas prestasi yang diraih alumni SUPM angkatan V tahuan ajaran 2007/2008.

Heribertus menjelaskan, hingga tahun keempat lulusan SUPM sudah 100 orang lebih. Sampai saat ini para alumni sudah bekerja di instansi pemerintah, swasta/perusahaan di dalam dan luar negeri negeri serta berbagai profesi.

Sejak angkatan kedua tahun 2006/2007, manajemen sekolah bekerjasama dengan sejumlah perusahaan di AS untuk mempekerjakan lulusannya di kapal asing yang beroperasi di AS dan Jepang. "Tidak sia-sia anak-anak disekolahkan di SUPM Maumere. Uang sekolah hanya Rp 1 juta per tahun. Karena sekolah ini dapat menghasilkan siswa dengan SDM perikanan tingkat menengah yang profesional, berjiwa bahari, bermoral dan wira usaha serta menghasillan tenaga yang trampil siap pakai," jelasnya.

Pada tahun 2008, kata Heribertus, perusahaan AS telah meminta seluruh lulusan SUPM Maumere khususnya laki-laki untuk bekerja di perusahaan asing tersebut dengan gaji di atas Rp 5 juta/bulan. "Tahun 2008 sebanyak 39 dari 45 siswa laki-laki sudah diminta bekerja pada kapal ikan milik perusahaan AS yang beroperasi di AS dan Jepang. Kini tergantung kesiapan orangtua masing-masing merelakan anaknya bekerja di luar negeri," ujarnya.

Biaya kebarangkatan ke AS berkisar Rp 3,5 juta/siswa dan ditanggung orangtua masing-masing. Diharapkan orangtua bisa merelakan anaknya untuk bekerja di kapal penangkapan ikan yang akan beroperasi di perairan AS dan Jepang.*


Read More...

IQ dan ukuran kecerdasan anak

Oleh Johanes Hani *, Spirit NTTm 23 - 30 Juni 2008

BANYAK yang percaya bahwa bila seseorang mempunyai IQ tinggi, ia tergolong anak yang cerdas. Dengan kecerdasannya ia diyakini akan sukses dalam hidup. Karena itu, pengukuran IQ sejak lama menjadi salah satu ukuran terpenting dalam menentukan kemungkinan sukses seseorang. Bahkan untuk menentukan kelas unggul dalam sekolah formal pengukuran IQ menjadi satu-satunya jalan. Hasilnya, jika IQ seseorang di atas rata-rata dikelompokkan dalam satu kelas yang selanjutnya dijadikan sebagai pilot project kelas unggulan (kelas akselerasi).

Pertanyaan yang muncul adalah seberapa sukses anak-anak yang tergolong dalam kelas unggulan di masyarakat? Dalam kenyataannya, banyak orang ber-IQ tinggi belum tentu sukses dan belum tentu hidup bahagia. Hasil analisis May Lwin, dkk (2003) misalnya mengemukakan contoh orang-orang yang tidak unggul secara akademis, tetapi akhirnya sangat berhasil dalam bisnis yang mereka lakukan. Sebut saja nama-nama seperti : Bill Gates, Si Wong Hoo, Sylvester Stallone, Tiger Woods, dan Richard Branson. Lalu apa yang mendasari seseorang disebut cerdas?
Howard Gardner mengusulkan dalam bukunya Frames of Mind: The Theory of Multiple Intellegences (1983), bahwa banyak sekali kemampuan manusia yang kiranya dapat memasukkan dalam pengertiannya tentang intelegensi.

Hasil penelitian Gardner dan kemudian dikenal tujuh macam kecerdasan yang dimiliki manusia. Namun dalam bukunya Intellgence Reframed (2000), Gardner menambah dua lagi menjadi sembilan kecerdasan. Kecerdasan-kecerdasan tersebut adalah sebagai berikut : 1) Inteligensi linguistic (linguistic intelligence), 2) inteligensi matematis-logis (logical-mathematical intelligence), 3) inteligensi ruang (spatial intelligence), 4) inteligensi kinestetis-badani (bodily-kinesthetice), 5) inteligensi musical (musical intelligence), 6) inteligensi interpersonal (interpersonal intelligence), 7) inteligensi intrapersonal (intrapersonal intelligence), 8) inteligensi lingkungan/naturalis (naturalist intelligence), dan 9) inteligensi eksistensial (existential intelligence).

Seseorang dikatakan cerdas setidak-tidaknya mendapat nilai yang tinggi dalam sebagian besar dari berbagai kecerdasan ganda tersebut. Menurut analisis May Lwin dkk (2003) meskipun sangat jarang seseorang untuk unggul dalam berbagai kecerdasan yang ada, dapat dilihat bahwa untuk menuju ke suatu kehidupan yang berhasil, kita harus mencapai nilai yang tinggi paling sedikit untuk empat sampai lima di antara kecerdasan yang dikemukakan tersebut. Hasil akademis dan tes IQ merupakan prediktor yang lemah terhadap kecerdasan yang sebenarnya, karena keduanya hanya mengukur kemampuan linguistic-verbal dan logis-matematis seseorang. Jadi ukuran dari individu yang berhasil adalah bahwa mereka memiliki perpaduan yang kuat dan paling sedikit empat sampai lima kecerdasan yang dapat kita miliki.

Gardner mendefinisikan inteligensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu seting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Rumusan ini sangat jelas bahwa inteligensi tidak identik dengan tes IQ. Inteligensi memuat kemampuan untuk memecahkan persoalan yang nyata dalam situasi yang bermacam-macam. Tekanan pada "persoalan nyata" sangat penting bagi Gardner, karena seseorang baru sungguh berinteligensi tinggi apabila dapat menyelesaikan persoalan dalam hidup yang nyata, bukan hanya dalam teori. Semakin tinggi inteligensi seseorang bila ia dapat memecahkan persoalan dalam hidup nyata dan situasi yang bermacam-macam, situasi hidup yang sungguh kompleks.

Bagaimana mengembangkan kecerdasan?
Banyak di antara kita yang telah dikondisikan untuk meyakini bahwa kecerdasan adalah sesuatu yang dikaruniakan kepada kita atau yang tidak kita miliki dan bahwa beberapa orang yang dilahirkan berbakat musik sedangkan yang tidak peka terhadap musik namun memperhatikan bakat yang luar biasa dalam bidang matematika. Tapi hasil penilitian di tahun 1954, membuktikan suatu bagian besar dari kecerdasan seseorang dibina melalui latihan.

Dengan kata lain jika kita tidak dilahirkan dengan bakat matematika, melalui latihan dan belajar kita dapat mengembangkan kemampuan untuk mengerjakan matematika pada tingkat kecerdasan yang tinggi. Sebagai contoh kasus, Aaron Stem, orang New York memutuskan untuk memberikan lingkungan yang paling memberikan dorongan bagi anak perempuannya bernama Edith. Dilahirkan Aaron biasa memainkan musik klasik baginya, berbicara kepadanya hanya dalam bahasa orang dewasa dan mengajarkannya banyak kata baru. Setiap hari menggunakan kartu bergambar. Sebagai hasil dari semua stimulasi Aaron, Edith dapat berbicara dalam kalimat lengkap sebelum berumur satu tahun. Pada umur lima tahun, Edith telah membaca sumua jilid Encyclopedia Britanica. Pada umur 12 tahun Edith diterima di sebuah perguruan tinggi dan pada umur 15 tahun mengajarkan metemtika di Michigan State University.

Ini membuktikan bahwa kecerdasan bukan karunia/bawaan semata, melainkan berkat latihan dan stimulasi yang dialaminya. Dengan pemberian stimulasi yang terus menerus, niscaya kecerdasan akan makin terasa, sehingga pada saatnya benar-benar menguasai bidang yang dilatihkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada usia 0 - 4 tahun perkembangan kecerdasan anak mencapai 50 persen, pada usia hingg 8 tahun mencapai 80 persen, dan pada usia hingga 18 tahun mencapai 100 persen. Jadi stimulasi pada usia dini sangatlah penting.

Secara umum inteligensi ganda yang belum berkembang dapat dibantu menjadi lebih baik lewat pendidikan. Dengan memberikan pendidikan kepada anak sejak dini, segala harapan serta potensi anak akan berkembang secara optimal. Dalam konvensi hak anak dinyatakan bahwa : "all children and young people of the world, with their individual strengths anda weaknesses, with their hopes and expectations, have the right to an education. It is not our education system that has the right to certain type of children. Therefore, it is the school system of a country that must be adjusted to meet tha needs of all its children." (artinya: semua anak dan remaja di dunia ini, dengan berbagai kekuatan dan kelemahannya, serta dengan berbagai tujuan dan harapannya berhak atas pendidikan. Dalam system pendidikan kita belum memberikan perhatian khusus kepada anak. Karena itu, system pendidikan suatu Negara harus mengakomodir seluruh kebutuhan belajar anak).

Haggerty (dalam Suparno, 2004) menggungkapkan beberapa prinsip untuk membantu mengembangkan inteligensi ganda pada seseorang, sebagai berikut:
1. Pendidikan harus memperhatikan semua kemampuan intelektual
2. Pendidikan harusnya individual. Pendidikan harusnya lebih personal, dengan memperhatikan kelebihan setiap orang (baca: siswa).
3. Pendidikan harus menyemangati seseorang (siswa) untuk dapat menentukan tujuan program belajar. Pembelajaran perlu diberi kebebasan untuk menggunakan cara untuk kerja berdasarkan minat mereka.
4. Sekolah harus menyediakan fasilitas dan sarana yang dapat dipergunakan oleh pembelajar untuk melatih kemampuan intelektul mereka berdasarkan intelegensi ganda.
5. Evaluasi belajar harus lebih kontekstual dan bukan tes tertulis . Evaluasi harus berupa pengalaman lapangan langsung dan dapat diamati bagaimana performan pembelajaran.
6. Pendidikan sebaiknya tidak dibatasi dalam gedung sekolah. Pendidikan juga dilaksanakan di luar sekolah, lewat masyarakat, kegiatan ekstra, kontak dengan orang luar.

Teori inteligensi ganda yang dikemukakan oleh Gardner sangat jelas memberikan alternative kepada pendidik atau pemerhati pendidikan anak, agar dalam mengajarkan suatu materi lebih bervariasi, bukan hanya berdasarkan kecerdasan matematis-logis atau bahasa saja. Penting untuk dipahami, karena kita berhadapan dengan anak yang memiliki perbedaan kecerdasan. Sadar bahwa setiap anak memiliki kemampuan dengan kecepatan yang berbeda. Setiap anak adalah individu yang unik dengan ciri-ciri yang tidak sama, tetapi memiliki potensi yang tidak terbatas untuk belajar. Mulailah dengan belajar memahami kecerdasan anak, pahami apa yang diinginkan oleh anak. Benar kata Khahlil Gibran, "Anak-anakmu bukan kepunyaanmu. Ia lahir melaluimu, tapi bukan daripadamu. Berikanlah apa yang mereka inginkan, dan bukan apa yang engkau inginkan."


* Penulis, Pamong Belajar UPTD PKB NTT.
Alumnus Program Pascasarjana UNY.



Read More...

Jangan cederai martabat penjabat bupati

Oleh Alex Dungkal *, Spirit NTT, 23 - 30 Juni 2008

KURSI kekuasan itu memang selalu menggoda siapa pun. Tidak terkecuali para penjabat bupati (caretaker) di daerah-daerah pemekaran. Meski Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2007 secara jelas melarang seorang penjabat bupati di daerah pemekaran mencalonkan diri dalam pilkada, tetap saja ada yang berupaya menabrak peraturan tersebut.

Itulah yang membuat Mendagri Mardiyanto kembali harus mengingatkan dengan keras para penjabat bupati di daerah pemekaran untuk tidak bermain api dengan peraturan yang ada. Kalau mereka memaksakan diri maju sebagai calon dan ikut pilkada, berarti penjabat yang bersangkutan sudah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam PP tersebut.

Penegasan Mardiyanto itu disampaikan menyusul munculnya fenomena di sejumlah kabupaten di mana para penjabat bupati yang ditunjuk melaksanakan berbagai persiapan untuk pilkada justru berkeinginan maju dalam pilkada lewat pintu partai politik. Empat penjabat bupati di empat kabupaten hasil pemekaran di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yaitu Kabupaten Nagekeo, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, dan Manggarai Timur, adalah contoh betapa aturan main bisa begitu mudah dikangkangi.

Aneh, tapi itulah yang terjadi. Disebut aneh, karena yang diangkat adalah pejabat daerah terpilih, tentunya dengan jenjang jabatan tertinggi. Tapi, mengapa dalam hal ini mereka menjadi 'buta huruf'? Jawabannya sederhana bahwa ini memang bukan lagi sekadar soal ketaatan pada aturan main melainkan soal mental. Tepatnya soal nafsu atau syahwat mengejar kekuasaan.

Sebagai penjabat yang diberi tanggung jawab untuk menata sebuah daerah baru, mereka mestinya fokus pada upaya merawat dengan sebaik-baiknya sang 'bayi' yang baru lahir ini. Tugas dan konsentrasi mereka haruslah diberikan kepada pembentukan struktur pemerintahan, menjalankan roda pemerintahan, membentuk DPRD, memfasilitasi dan menyiapkan terlaksanya pilkada.

Tugas terakhir inilah yang sangat penting dan strategis. Lalu bagaimana jadinya jika seorang penjabat bupati yang mestinya memfasilitasi dan menyiapkan panggung pilkada malah ikut bermain di panggung pilkada?

Selain mencederai tugas-tugas yang dipercayakan negara kepadanya, seorang penjabat bupati juga sangat berpotensi merusak tatanan pilkada yang demokratis, bebas, jujur, dan adil. Adalah sangat tidak adil jika seorang penjabat bupati ikut bermain di saat dia masih mengenakan tanda-tanda jabatannya. Penyalahgunaan jabatan, pemanfaatan jaringan birokrasi, serta godaan penggunaan uang negara/daerah, merupakan bentuk kriminalisasi jabatan.

Itulah yang harus dihindari. Karena itu, PP No. 25/2007 adalah benteng ampuh yang bisa mengeliminasi penjabat dari godaan setan yang memang masih bergentayangan di lingkungan birokrasi pemerintahan. PP tersebut dibuat untuk tujuan yang mulia dan luhur. Jangan merusak aturan yang berlaku.
Kita harapkan para penjabat bupati menyadari posisinya dengan mengikuti aturan-aturan atau ketentuan yang berlaku, tanpa tedeng aling-aling. Berkonsentrasilah pada tugas dan tanggung jawab sebagai penjabat kepala daerah.

Jauh lebih penting menyiapkan secara sungguh-sungguh jalan bagi terpilihnya bupati definitif daripada ikut bermain di panggung pilkada. Menyiapkan jalan bagi datangnya pimpinan daerah yang baru adalah pekerjaan mulia, meski tentu tidak ringan.

Para penjabat sama sekali tidak dibenarkan oleh peraturan untuk mempersiapkan diri sendiri menjadi bupati dan wakil bupati atau gubernur dan wakil gubernur. Mempersiapkan diri sendiri menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah adalah tindakan tidak sportif dan bertentangan dengan hukum positif dan etika. *

* Penulis, wartawan tinggal di Jakarta (ntt online)



Read More...

Memaknai manfaat dana BOS

Spirit NTT, 23 - 30 Juni 2008

DAMPAK nyata kebijakan pemerintah mengurangi subsidi BBM semakin berat beban hidup masyarakat. Apa pun argumen dan dalih pemerintah, keputusan yang tidak populer tersebut dapat menjadi pemicu bertambahnya jumlah penduduk miskin.
Semakin beratnya beban hidup masyarakat bukan saja karena momen pengurangan subsidi yang tidak tepat, melainkan juga karena besarnya pengurangan subsidi yang di luar perkiraan dan kemampuan masyarakat.

Kenaikan harga BBM berakibat merambat naiknya berbagai komoditas pokok masyarakat, termasuk di dalamnya biaya pendidikan. Masyarakat miskin semakin menjerit dan terjepit, sedangkan masyarakat menengah dan pas-pasan semakin miskin.

Pernyataan berulang-ulang para pejabat, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa pemerintah tidak antirakyat dan tidak mungkin menyengsarakan rakyat tidak serta-merta menjadikan rakyat percaya. Faktanya (kecuali para pejabat yang terhormat) masyarakat tidak bertambah penghasilan, tapi pengeluaran bertambah hingga dua-tiga kali lipat.

Kebijakan yang konon berat tetapi harus diambil tersebut memang disertai pemberian kompensasi kepada masyarakat miskin. Dari pengurangan subsidi BBM masyarakat miskin mendapat kompensasi dalam bentuk dana pembangunan infrastruktur desa sebesar 250 juta per desa, kartu berobat gratis, bantuan operasional sekolah (BOS). Pertanyaan adalah seberapa besar dana kompensasi tersebut dapat mengurangi beban masyarakat terhadap laju kenaikan berbagai kebutuhan pokok yang nyaris tak terkendali?

Salah satu dana kompensasi, yakni bantuan operasional sekolah, sekilas tampaknya dapat menjadi obat bagi penyakit melambungnya biaya pendidikan akhir-akhir ini. Masyarakat dengan berbagai ragam menyikapi pemberian bantuan dalam bentuk BOS itu. Di satu sisi masyarakat optimis BOS dapat mengurangi atau memperingan beban biaya pendidikan, di sisi lain masyarakat pesimis dan skeptis akan pemanfaatan dana kompensasi BBM tersebut, bahkan dapat menjadi ladang baru tindak korupsi.

Masyarakat memberikan perhatian demikian besar terhadap dana BOS. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba mengupas manfaat dan implikasi bantuan tersebut bagi dunia pendidikan dan masyarakat pada umumnya.

Buah simalakama
Bantuan operasional sekolah merupakan bantuan pemerintah pusat kepada seluruh siswa SD/MI dan SMP/MTs se-Indonesia baik negeri maupun swasta atas pengurangan subsidi BBM. Bantuan ini diberikan kepada siswa melalui sekolah yang langsung ditransfer ke rekening sekolah masing-masing.
Bantuan dana BOS diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghapus biaya pendidikan yang selama ini dibebankan kepada masyarakat.

Harapan dan keinginan pemerintah meringankan atau bahkan menghilangkan beban masyarakat atas biaya pendidikan sangatlah mulia dan ideal. Namun, realistiskah dengan Rp 27.000-an per siswa per bulan lantas biaya pendidikan tertutupi, sementara masyarakat menuntut adanya peningkatan mutu pendidikan? Jumlah tersebut tentu jauh dari memadai untuk menutup unit cost per siswa yang rata-rata mencapai Rp 80.000-Rp 90.000-an.

Pemerintah pun dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa bantuan operasional sekolah hanya meng-cover 30 persen dari unit cost siswa.

Keadaan demikian bagi sekolah bagaikan buah simalakama. Sekolah ingin mengajak masyarakat berpartisipasi membiayai pendidikan, tetapi masyarakat menyandarkan pada BOS secara berlebihan. Sementara jika sekolah membebaskan seluruh biaya pendidikan kepada masyarakat, Bos ternyata jauh dari dapat untuk menutup kebutuhan sekolah. Realita ini diperparah dengan kakunya juknis dari pemerintah yang mengatur pemanfaatan dana BOS. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan secara jelas bahwa pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Petunjuk teknis BOS secara eksplisit memang mengungkapkan jika sumbangan rutin bulanan masyarakat lebih kecil daripada BOS, sekolah tidak diperbolehkan memungut dari masyarakat. Sebaliknya, jika sumbangan rutin lebih besar daripada BOS, sekolah dapat meminta sumbangan kepada masyarakat dengan ketentuan besaran sumbangan masyarakat dikurangi besaran BOS. Ini artinya sekolah yang tetap melakukan pungutan tidak melanggar hukum sepanjang akuntabilitas dana sumbangan dapat dipertanggungjawabkan.

Persoalannya adalah media massa demikian mem-blow up dana BOS sehingga secara psikologis menyulitkan gerak dan langkah sekolah mendorong partisipasi masyarakat mampu turut membiayai pendidikan. Kenyataannya, melihat tuntutan kurikulum dan intensitas kegiatan siswa, sumbangan masyarakat guna kelangsungan dan kemajuan pendidikan menjadi mutlak dan penting. Dengan demikian pendidikan (baca: sekolah) gratis yang selama ini diidam-idamkan masyarakat masih sebatas wacana.

Agar terjadi kesepahaman dan kesamaan persepsi antara masyarakat, sekolah, dan pemerintah, komunikasi dan sosialisasi secara intens dan kontinu perlu dilakukan. Selain itu, secara sungguh-sungguh semua pihak perlu berupaya menciptakan atmosfer agar disharmoni dapat dihindarkan.
Berikut ini beberapa hal yang layak menjadi perhatian oleh pengambil maupun pelaksana kebijakan pendidikan.

Pertama, sebagai wujud nyata keberpihakan kepada rakyat, pemerintah secara sungguh-sungguh mengupayakan agar anggaran pendidikan segera mencapai 20 persen dari total APBN/ APBD seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945. Dengan demikian pemerintah sekaligus telah menempatkan bidang pendidikan sebagai pilar penting bukan sebatas retorika dan sekadar lips service. Di samping itu, upaya ini menjadi bagian nyata pemerintah menekan siswa putus sekolah akibat ketiadaan biaya.

Kedua, perlunya komitmen kuat pemerintah daerah (baca: dinas pendidikan) terhadap sektor pendidikan. Persepsi bahwa pendidikan sebagai sebuah proyek sudah saatnya ditanggalkan dan dibuang jauh-jauh. Sikap oportunis seperti mengharapkan setoran, upeti, dan memangkas bantuan baik dari pemerintah pusat maupun pihak lain segera disingkirkan. Pemda hendaknya berperan sebagai pemantau, pengontrol, dan fasilitator sekaligus memberikan kelulusan sekolah mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sekolah masing-masing. Sikap pemda ini perlu dibarengi dengan sikap tegas terhadap oknum kepala sekolah yang sengaja atau tidak sengaja menyeleweng.

Ketiga, perlunya transparansi dan keterbukaan kepala sekolah. Meskipun secara prinsip kepala sekolah adalah seorang guru, seorang kepala sekolah memiliki peran sentral di sekolah yang dipimpinnya.

Kepala sekolah hendaknya secara ikhlas menempatkan dirinya bukan sebagai birokrat, melainkan lebih sebagai seorang guru. Sikap demikian menjadikan setiap pengambilan keputusan penting sekolah senantiasa melibatkan seluruh komponen sekolah atau stakeholders.

Inilah bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban terhadap publik yang lambat laun dapat menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat.* (budiyana.kcm)


Read More...

Waspadai penyelewengan

Spirit NTT, 23 - 30 Juni 2008

TIDAK jauh berbeda dari pola penyelewengan penyaluran dana bantuan pendidikan sebelumnya, penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) juga diduga memiliki sejumlah titik rawan penyelewengan dana.
Titik rawan itu adalah manipulasi data jumlah siswa miskin oleh sekolah, manipulasi data jumlah sekolah oleh pemda, dan penyimpangan pemanfaatan dana BOS.

Untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya penyelewengan dana BOS, pemerintah perlu memetakan sasaran penerima dana bantuan tersebut. Selain itu, pemerintah perlu menyosialisasikan program BOS pada masyarakat, dan mendorong masyarakat ikut mengawasi pemanfaatan dana BOS.

Demikian disampaikan Ade Irawan, Sekretaris Koalisi Pendidikan di Jakarta, belum lama ini. "Kalau tidak transparan, dan masyarakat juga tidak tahu dengan jelas komponen apa saja yang dibiayai BOS, bukan tidak mungkin sekolah akan menarik pungutan dari orang tua siswa untuk membiayai komponen tertentu yang sebenarnya sudah dibiayai BOS. Itu sering terjadi sebelumnya," tambahnya.

Menurut Ade, mekanisme penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) sebenarnya sudah lebih baik dibandingkan program-program bantuan pendidikan yang dijalankan pemerintah sebelumnya. Selain sekolah penerima BOS harus bersedia diaudit oleh auditor yang ditunjuk pemerintah, komponen biaya yang dibiayai dana BOS juga sudah dicantumkan.

"Dibandingkan program-program yang dulu, BOS ini memang sedikit lebih baik, karena komponen yang dibiayai sudah dicantumkan. Unit sekolah juga harus bersedia diaudit. Tetapi, tetap saja itu harus dibarengi sosialisasi," ujarnya.
Idealnya, lanjutnya, untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyelewengan dana BOS sebenarnya diperlukan ketegasan pemerintah bahwa sekolah tidak diizinkan lagi menarik dana dari peserta didik.

Dengan demikian, jika ada sekolah yang masih memungut dana, dengan mudah akan diketahui. Tetapi, karena dana yang dikucurkan lewat program BOS masih belum memenuhi kebutuhan riil sekolah, sekolah tetap diizinkan memungut biaya dari murid.

Hal tersebut, lanjut Ade, sebenarnya justru membuka peluang terjadinya penyelewengan dana oleh sekolah.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dana BOS sudah diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi tanggal 2 Agustus 2005. Kini, dana itu tengah didistribusikan pemerintah propinsi ke rekening-rekening sekolah melalui bank atau kantor pos setempat.

Terhambat faktor geografis
Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bangka Belitung Sunardi, mengatakan, bahwa pihaknya sudah menerima dana tersebut. Kini, dana itu sedang disalurkan KPKN Propinsi Babel ke rekening sekolah, baik lewat kantor pos atau bank.
Kesulitan penyaluran dana BOS di Propinsi Babel, lanjut Sunardi, terjadi di pulau-pulau kecil, yang secara geografis sulit dijangkau. Untuk mencapai kantor pos atau bank terdekat, sekolah-sekolah di kepulauan itu biasanya harus ke kota kecamatan terdekat. Biaya dan waktu yang diperlukan untuk menempuh waktu itu cukup besar. Sementara, dari pemerintah pihak sekolah tidak menerima dana untuk transportasi pencairan dana BOS. Pihak sekolah juga tidak diizinkan menggunakan dana BOS untuk keperluan tersebut.

"Misalnya, sekolah di Pulau Long, di Kabupaten Balitung Timur, untuk mencapai kantor pos terdekat harus pergi ke Kecamatan Manggar. Lama perjalanan menggunakan kapal kira-kira 5 jam, dan harus menginap karena kapal hanya tersedia satu kali sehari. Biaya yang dikeluarkan paling tidak sekitar Rp 100.000. Itu buat sekolah di daerah cukup memberatkan. Karena itu saya harap, pemerintah juga memikirkan uang transpor untuk sekolah-sekolah yang terletak di kepulauan terpencil seperti itu," ujarnya. (ruth hesti utami)


Read More...

Mel Adoe terima kunjungan DPD-RI

Spirit NTT, 23 - 30 Juni 2008

KUPANG, SPIRIT--Ketua DPRD NTT, Drs. Melkianus Adoe, didampingi Wakil Ketua, Markus Hendrik, menerima kunjungan tim Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di ruang kerjanya, belum lama ini.

Turut mendampingi Ketua Dewan adalah anggota DPRD NTT, yakni Armindo Soares Mariano; Markus Malar Taku, B.A; Hendrik H Bire, S.Th; Drs. Marthen Asbanu; HM Nur Yamin; Staf Sekretariat Panitia Athoh (PAH) IV, Somekto Ambino Nuso dan Sony Hartawan PWR.

Sementara tim DPD RI berangotakan lima orang, terdiri dari Subardi (daerah pemilihan Yogyakarta); Benyamin Bura (daerah pemilihan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat); Sofyan Yahya (daerah pemilihan Jawa Barat); Yoseph Bona Manggo (daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur); dan Ny. Maria Goreti (daerah pemilihan Kalimantan Barat).

Kepada pimpinan dan anggota DPRD NTT, Joseph Bona Manggo, anggota DPD RI asal NTT dalam pengantarnya, mengatakan bahwa sebagai lembaga yang mewakili daerah, dirinya bersama rekan-rekannya melakukan pemantauan di setiap daerah untuk mendapat masukan informasi untuk disuarakan pada forum-forum DPD yang akan datang. Dan, kali ini, katanya, mereka mengunjungi NTT guna mendapat informasi mengenai masalah kemiskinan.

Ketua Tim DPD RI, Subardi, kepada Dewan mengatakan, mereka yang mengunjungi Propinsi NTT bertugas di PAH IV. Pah IV adalah alat kelengkapan DPD, ingin mendapatkan masukan di daerah bagaimana implementasi kebijakan yang diaplikasikan oleh para pemimpin sektoral sebagai pimpinan departemen di daerah seperti apa.

Propinsi kepulauan
Ketua DPRD NTT, Drs. Melkianus Adoe, kepada tim DPD, mengatakan, Propinsi NTT sedang diperjuangkan di pusat untuk mendapatkan status Propinsi Kepulauan. Karena Propinsi NTT secara realita memang terdiri dari pulau-pulau, sehingga sangat membutuhkan anggaran yang memadai untuk membiayai pembangun di wilayah NTT.

"NTT sangat spesifik dibanding dengan propinsi lain di Indonesia. Wilayah NTT terdiri dari pulau-pulau karena itu sangat membutuhkan anggaran yang harus diberikan porsi lebih dengan daerah lainnya. Propinsi NTT, meskipun kenyataannya propinsi yang terdiri dari pulau-pulau, namun belum mendapat pengakuan dari pemerintah mengenai Propinsi Kepulauan, sehingga dana Dana Alokasi Umum (DAU) yang dikucurkan ke NTT sangat sedikit dibanding daerah lain ditambah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni minim dengan total anggaran untuk satu tahun anggaran di bawah satu triliun, maka sulit bagi daerah ini untuk membiayai seluruh infrastruktur yang tersebar di lima ratusan pulau di NTT," ujarnya.

Mel Adoe mengharapkan agar DPD mengangkat masalah ini di tingkat pusat sebagai perwakilan dari Propinsi NTT. Kepada anggota DPD RI, Armindo Soares Mariano, asal Fraksi Partai Golkar mengharapkan, agar anggota DPD mengangkat status eks milisi Timtim di forum rapat-rapat, karena pemerintah sudah menggunakan tenaga mereka setelah itu dibiarkan begitu saja hingga saat ini. Padahal, katanya, kehadiran milisi pada waktu jajak pendapat di Timor-Timur atas kebutuhan pemerintah RI kala itu, dengan surat keputusan untuk mendukung komponen utama di bidang pertahanan keamanan. "Eks milisi ini harus diberikan status veteran RI," katanya.

Anggota Komisi A, HM Nur Yamin, asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD NTT, kepada Anggota DPD RI mengharapkan agar mampu perjuangkan tunjangan kemahalan bagi PNS, anggota Polri dan Anggota TNI yang bertugas di NTT. Sebab, secara nasional standar gaji itu sama, akan tetapi harga kebutuhan pokok di setiap propinsi tidak sama.

"Bagi PNS, anggota Polri maupun TNI yang bertugas di NTT menggunakan gajinya kira-kira sampai dengan hari ke-20 sudah habis terpakai. Sedangkan di daerah lain, habis bulan uang masih ada. Ini yang dirasakan tidak adil bagi mereka yang bertugas di daerah kemahalan," ujarnya.

Ketua Tim DPD, Subardi, berjanji akan bersama-sama dengan anggota DPD lainnya memperjuangkan aspirasi yang diperoleh di NTT untuk mendapatkan perhatian pemerintah pusat.

Subardi mengatakan seharusnya tunjangan kemahalan yang diberlakukan di Timtim dahulu dialihkan ke NTT. Namun kenyataannya, kata dia, sampai sekarang tidak ada perhatian terhadap masalah kemahalan di NTT," tegasnya. (baky/humas dprd ntt)



Read More...

Aspirasi nelayan disampaikan ke pusat

Spirit NTT, 23 - 30 Juni 2008

KUPANG, SPIRIT--Lebih dari 100 nelayan Kupang, Kamis (18/6/2008), menggelar aksi demonstrasi dan membakar bendera Australia di halaman gedung DPRD NTT sebagai bentuk protes atas tindakan pemerintah negara kanguru itu terhadap para nelayan NTT yang tidak manusiawi. DPRD NTT menyatakan apsirasi para nelayan ini diteruskan kepada pemerintah pusat.

Para nelayan yang datang bersama istri dan anak-anak mereka itu mengaku, petugas patroli laut Australia telah melakukan rekayasa dengan menggiring nelayan Indonesia ke perairan Australia sebelum ditangkap dan disiksa.
"Kami memiliki bukti rekaman ketika kami digiring terlebih dahulu dari wilayah perairan Indonesia untuk masuk ke wilayah perairan Australia baru ditangkap," kata koordinator aksi, Maman.

Setelah ditangkap, kata dia, semua peralatan tangkap dimusnahkan termasuk GPS yang menjadi petunjuk bagi kami dalam melakukan pencarian ikan di wilayah perairan laut yang berbatasan dengan Australia.
Tindakan Pemerintah Australia sudah terlalu berlebihan dan karena itu, Pemerintah Indonesia harus mengambil sikap tegas untuk menghentikan perbuatan keji terhadap setiap nelayan Indonesia.

Para nelayan itu juga meminta Angkatan Laut Indonesia untuk melakukan pengamanan secara ketat terhadap wilayah perairan Indonesia untuk mencegah pencurian biota laut oleh kapal-kapal asing.

Diteruskan ke Jakarta
Wakil Ketua DPRD NTT, Markus Hendrik, mengatakan semua aspirasi yang disampaikan ke DPRD akan segera diteruskan kepada Pemerintah Pusat terutama Departemen Luar Negeri dan Panglima Angkatan Laut.

Dia berharap, Pemerintah Pusat dapat merespons tuntutan para nelayan ini dan menyelesaikan masalah ini melalui jalur diplomasi antara Pemerintah RI dan Australia. "Kami tentu tidak sependapat dengan tindakan Pemerintah Australia. Kami akan segera menindaklanjuti aspirasi ini kepada Pemerintah Pusat untuk ditindaklanjuti," katanya.

Wakil Ketua Komisi B DPRD NTT, Hendrik Rawanbaku menambahkan, DPRD NTT dan Pemerintah Daerah tidak bisa mengambil tindakan apa pun, karena merupakan masalah antar negara yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
Namun dia berharap, langkah-langkah diplomasi dapat dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua negara bertetangga ini. (ant)



Read More...

Adoe: KPU harus hormati pilihan rakyat

Spirit NTT, 23 - 30 Juni 2008

KUPANG, SPIRIT--Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), Drs. Melkianus Adoe, minta jajaran KPUD untuk menghormati pilihan rakyat dengan tidak memanipulasi suara rakyat dalam rekapitulasi penghitungan suara pemilu gubernur-wakil gubernur yang telah dilaksanakan pada 14 Juni lalu.

"KPUD harus bekerja profesional dan taat pada aturan agar tidak memunculkan penafsiran negatif dari rakyat soal kinerja lembaga penyelenggara pilkada itu," kata Melkianus Adoe ketika dihubungi melalui telepon selulernya dari Kupang, Rabu (18/6/2008), soal penghitungan suara yang dilakukan oleh KPUD NTT terhadap hasil Pilgub NTT pada 14 Juni lalu.

Ketua DPRD NTT yang sedang bertugas di Propinsi Banten itu mengatakan, ia telah menerima pengeluhan dari berbagai elemen masyarakat soal lambannya kinerja KPUD NTT dalam merekapitulasi penghitungan suara Pilgub NTT yang hingga memasuki hari ke-5 masih tetap lamban.

Ketua KPUD NTT, Robinson Ratu Kore menjelaskan, pengumumam secara terbuka yang dilakukan pihaknya terhadap hasil Pilgub NTT hanya mengacu pada laporan dari 20 KPUD di tingkat kabupaten/kota se-NTT.

"Kami hanya melakukan rekapitulasi di tingkat propinsi setelah menerima laporan penghitungan suara dari 20 daerah pemilihan di NTT," katanya menjelaskan.
Melkianus Adoe mengatakan, DPRD NTT secara kelembagaan sejak awal proses pilkada sampai pelaksanaan pencoblosan, selalu meminta KPUD NTT pimpinan Robinson Ratu Kore untuk bekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menimbulkan penafsiran negatif dari masyarakat.

"Sikap politik kami sudah sangat jelas, namun KPUD NTT berjalan seolah tanpa kontrol sehingga harus menerima gugatan hukum di pengadilan oleh pasangan calon gubernur-wakil gubernur yang merasa dirugikan dengan keputusan KPUD NTT," katanya.

Ketua DPRD NTT mengatakan, KPUD NTT sudah cukup transparan dalam mengumumkan hasil rekapitulasi pemilu gubernur-wakil gubernur, namun dengan stagnanya penghitungan suara itu bisa memunculkan penafsiran yang macam-macam.

Ia juga menyatakan heran dengan lambannya pengiriman data rekapitulasi penghitungan suara dari daerah pemilihan Kota Kupang yang nota bene berkedudukan satu kota dengan KPUD NTT.

"Di sini kita harapkan cara kerja KPUD yang terbuka dan transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan dari rakyat yang telah menggunakan hak politiknya dalam memilih pemimpinnya untuk masa lima tahun ke depan," ujarnya. (ant)


Read More...

TNK, ikon pariwisata Mabar

Spirit NTT, 23 - 30 Juni 2008

KUPANG, SPIRIT--Pemerintah Propinsi (Pemprop) Nusa Tenggara Timur (NTT) lebih menonjolkan ikon-ikon daerah untuk merangsang para wisatawan berkunjung ke daerah ini. Di Manggarai Barat, ikon pariwisatanya adalah Taman Nasional Komodo (TNK).

"Untuk sektor pariwisata ke depan, kami lebih menonjolkan ikon-ikon daerah seperti selancar di Nambrela Kabupaten Rote Ndao, dan panorama dasar laut di Kabupaten Alor yang terindah di dunia setelah Karibia," kata Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata NTT, Drs. Lens Haning, MM, di Kupang, Senin (16/6/2008).

Di Pulau Flores misalnya, ada danau tiga warna Kelimutu, pesta Reba di Ngada dan juga Taman Nasional Komodo (TNK) di Labuan Bajo, ujung barat Pulau Flores.

"Semua potensi pariwisata andalan akan ditata sedemikian rupa agar mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke daerah NTT," katanya.

Dia yakin dengan potensi wisata yang dimiliki daerah ini, target kunjungan wisatawan ke NTT sebanyak 360 ribu orang dalam tahun 2008 ini bisa tercapai.

Tahun ini NTT menargetkan 360 ribu wisatawan. Jumlah ini terdiri dari 60 ribu wisatawan asing dan 300 ribu lainnya merupakan wisatawan nusantara.

"Kami yakin target ini bisa tercapai pada akhir tahun 2008 mendatang, karena selain kami menonjolkan ikon daerah, ada sejumlah 'event' pariwisata rutin di daerah ini, seperti Pasola di Sumba Barat, penangkapan ikan secara tradisional di Lembata dan juga ada Sail Indonesia Year 2008," katanya.

Pada tahun 2007, kata Lens, jumlah kunjungan wisatawan asing meningkat sebanyak 5.000 wisatawan dari target kunjungan sebanyak 280 ribu wisatawan.

Begitupun dengan wisatawan nusantara engalami kenaikan sekitar 30 ribu dari yang ditargetkan sebanyak 250 ribu orang.
Atas dasar itu, maka Pemerintah Provinsi NTT berkeyakinan bahwa target kunjungan wisatawan ke NTT sebanyak 360 ribu bisa tercapai. (ant)


Read More...

Dinkes beri pelayanan tanpa diskriminasi

Laporan Oby Lewanmeru, Spirit NTT, 23 - 30 Juni 2008

LABUAN BAJO, SPIRIT--Kepala Dinas (Kadis) Kehatan Kabupaten Mabar, Manggarai Barat, dr. I Gusti Ngurah Harijaya, mengatakan, petugas kesehatan tidak pernah diskriminasi kepada pasien dan tidak pernah membedakan status pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

"Kami melakukan pelayanan tanpa ada diskriminasi atau menunda pelayanan hanya karena status pasien baik yang pakai kartu askeskin maupun pasien umum atau yang tidak miliki kartu," kata Harijaya.

Pihaknya selaku pimpinan dinas teknis ini selalu mengontrol dan memberikan arahan kepada pimpinan puskesmas maupun pustu atau pelayanan lainnya agar tidak boleh membeda-bedakan status pasien tapi harus kedepankan pelayanan. Bahkan, Harijaya langsung cek ke seluruh puskesmas yang ada di wilayah dengan mengkonfirmasi pimpinan puskesmas.

"Pelayan kesehatan tidak boleh berlaku seperti itu karena yang kami layani adalah manusia, bukan status sosialnya," tegasnya.
Pernyataan Harijaya ini menanggapi temuan anggota DPRD Mabar, Carolus Kapu, bahwa pelayanan asuransi kesehatan masyarakat miskin (Askeskin) di Lembor diduga bersifat diskriminatif. Sebab, pelayanan memrioritaskan warga yang tidak memiliki kartu askeskin.

"Banyak warga kurang mampu yang memiliki kartu askeskin mengeluhkan pelayanan ini setelah mereka pulang berobat di Puskesmas Wae Nakeng-Lembor," ujar Kapu di Labuan Bajo, Rabu (18/6/2008).*




Read More...

150 Kapal peserta Sail Indonesia singgahi Mabar

Spirit NTT, 23 - 30 Juni 2008

KUPANG, SPIRIT--Seratus lima puluh kapal peserta Sail Indonesia 2008 akan menyinggahi Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) pada awal Agustus mendatang.

Hal ini diungkapkan Ketua Yayasan Cinta Bahari Indonesia, Raymond T Lesmana, Selasa (17/6/2008). Tahun ini, kata Raymond, peserta Sail Indonesia dibatasi 150 kapal.

Pembatasan ini, kata dia melalui telepon genggam dari Jakarta, karena penyelenggaraan rally tahun ini akan dibagi menjadi dua bagian yakni Sail Indonesia yang biasa disebut Indonesian Passage yang menjadikan Kupang sebagai entry port dan Eastern Passage Rally dengan menjadikan Saumlaki, Maluku Tenggara sebagai entry port.

"Sekarang ini, peminat yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti Indonesian Passage sudah tercatat 300 kapal, tetapi kami batasi hanya untuk 150 kapal. Lainnya akan diikutsertakan dalam Eastern Passage Rally," katanya.

Untuk Indonesia, Sail atau Indonesian Passage 2008, akan bertolak dari Darwin, Australia pada 26 Juli. Para peserta Sail Indonesia ini akan menjadikan Kupang sebagai entry port.
Setelah berada selama sepekan di Kupang, ibukota Propinsi NTT, para peserta akan melajutkan perjalanan ke-lima kabupaten lain di NTT yakni Alor, Lembata, Sikka, Ngada dan Manggarai Barat sebelum ke Bali dan Nusa Tenggara Barat.
Sedangkan untuk Eastern Passage Rally, kata dia, para peserta akan bertolak dari Darwin menuju Saumlaki, Tual, Ambon, Ternate, Menando, Toli-Toli, Mamuja, Pare-Pare, Makasar, Kumai, Belitung dan Batam.

"Sekarang kami sedang melakukan koordinasi dengan pemerintah Saumlaki, Tual, Ambon, Ternate dan Menado yang akan disinggahi peserta," kata Raymond Lesmana.
Raymond sendiri menolak menjelaskan, alasan pengalihan sebagian peserta Rally Layar Internasional 2008 dengan menjadikan Saumlaki sebagai entry port sebelum melanjutkan perjalanan ke wilayah lain di bagian barat Indonesia.

"Tidak ada alasan prinsip. Kami hanya berkeinginan agar ada destinasi-destinasi baru dan menciptakan suasana baru bagi peserta Rally Internasional sehingga tidak membosankan," katanya.

Dia berharap, pemerintah dan rakyat NTT lebih siap lagi agar ke depan nanti, semua peserta dari seluruh dunia bisa diarahkan ke Kupang, NTT sebelum melanjutkan perjalanan ke wilayah lain di Indonesia. (ant/ntt online)



Read More...

Diproses, lima kelurahan siaga di Kota Kupang

Spirit NTT, 23 - 30 Juni 2008

KUPANG, SPIRIT--Pengembangan desa siaga merupakan salah satu sasaran yang dicapai pada akhir tahun 2008 di seluruh desa di Indonesia. Desa siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Di Kota Kupang, lima kelurahan siaga sedang dipersiapkan agar bisa mandiri.

Hal ini diungkapkan dr. Jouce Kansil, dalam lokakarya advokasi/replikasi sistem siaga tingkat Kota Kupang di Kantor Walikota Kupang, Kamis (12/6/2008).

Di NTT, katanya, pendekatan pengembangan desa siaga berbasis pustu dan untuk Kota Kupang jumlah pustu yang ada sebanyak 31 unit pada 49 kelurahan sehingga seharusnya pada akhir 2008, di Kota Kupang sudah ada 31 Kelurahan Siaga.

"Pengembangan desa siaga bantuan lembaga donor internasional (GTZ) ini berfokus pada strategi Menuju Persalinan Selamat (MPS) yang saat ini sedang dikembangkan di beberapa kabupaten di NTT termasuk Kota Kupang. Lokakarya ini dilakukan untuk mengetahui proses pembentukan desa siaga yang saat ini sedang dilaksanakan di lima kelurahan di wilayah Kota Kupang sekaligus advokasi kepada pengambil kebijakan," katanya.

Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe, dalam sambutannya mengatakan menyambut baik kegiatan tersebut karena terkait dengan upaya meretas langkah-langkah terpadu dalam rangka meningkatkan taraf kesehatan masyarakat pada setiap kelurahan di Kota Kupang.

Sektor kesehatan, lanjutnya, menjadi sangat penting karena merupakan salah satu ukuran kualitas peradaban dan tingkat kemajuan suatu bangsa dimana semakin tinggi derajat kesehatan, dapat dipastikan tingkat perkembangan dan kesejahteraan semakin tinggi pula.

Menurutnya, pemerintah Kota Kupang menyadari bahwa pada akhir pencapaian visi Kupang sehat 2010 akan sangat bertumpu pada pencapaian kelurahan sehat sebagai basisnya melalui strategi menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, meningkatkan sistem survailans monitoring dan informasi kesehatan serta meningkatkan pembiayaan kesehatan.

Adoe menggarisbawahi empat hal. Pertama, konsep dasar kelurahan siaga adalah kelurahan yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri.

Kedua, untuk mengubah kelurahan menjadi kelurahan siaga bukan merupakan hal yang mudah karena terkait dengan perubahan mindset, budaya dan tradisi yang harus tercermin dari sikap, tingkah laku dan pola hidup masyarakat yang benar- benar sigap dan tanggap terhadap penanganan persoalan kesehatan yang dihadapi secara mandiri.

Ketiga, perlu dilakukan revitalisasi terhadap berbagai sentra kesehatan bersumber daya masyarakat yang telah ada, sehingga mampu mengakselerasikan target atau sasaran yang ingin dicapai dari sebuah kelurahan siaga.

Keempat, keberhasilan atau kegagalan program kesehatan yang direncanakan sangat tergantung kepada keberhasilan atau kegagalan pengelolaan dan kelembagaan. (infokom kota kupang)



Read More...

Networking bangun nilai tambah Program KB

Spirit NTT, 23 - 30 Juni 2008

KUPANG, SPIRIT--Wakil Walikota Kupang, Drs. Daniel Hurek, meminta kepada semua lembaga, baik itu lembaga di tingkat nasional maupun internasional, untuk membangun networking dan kemitraan dalam rangka memberikan nilai tambah terhadap percepatan atau akselerasi program Keluarga Berencana (KB) di Kota Kupang.

Permintaan Hurek ini disampaikan pada acara pembukaan kegiatan advokasi Program KB Nasional dalam rangka Hari Keluarga Nasional (Harganas) XIV dan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) V tahun 2008 yang berlangsung di Aula Balai Latbang BKKBN, Kamis (12/6/2008).

Menurut Hurek, untuk mendukung secara aktif pelaksanaan program keluarga berencana di Kota Kupang melalui kompetensi dan peran masing-masing, maka perlu digalang komitmen moril di antara seluruh stakeholder, terutama para tokoh masyarakat, tokoh agama, tenaga medis dan pendidik, LSM dan selurun elemen masyarakat di segala tingkatan.

"Stigma banyak anak, banyak rejeki, yang masih dianut oleh sebagian masyarakat, juga perlu diubah dengan menggencarkan kegiatan sosialisasi dan tindakan- tindakan promotif yang bisa menggugah kesadaran masyarakat bahwa prinsip tersebut cenderung menimbulkan persoalan ekonomi yang berdampak pada tingkat kesejahteraan," katanya.

Hurek menekankan untuk memrioritaskan upaya pemberdayaan masyarakat pada sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang pada gilirannya akan memberikan nilai tambah terhadap pencapaian tujuan program KB, yakni terwujudnya keluarga kecil dan sejahtera.

Menurutnya, aspek demografi harus dapat ditempatkan dalam konsep pembangunan yang berkelanjutan karena pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kualitas SDM akan sulit terlaksana jika jumlah penduduk tidak dapat dikendalikan.

Panitia pelaksana dalam laporannya menyebut tujuan kegiatan advokasi tersebut untuk mewujudkan komitmen legislatif, Pemkot Kupang dan LSM agar melanjutkan pengembangan pembangunan keluarga berkualitas melalui implementasi program KB, meningkatkan peran keluarga dalam melaksanakan fungsi utama keluarga landasan ketahanan keluarga sebagai landasan ketahanan keluarga yang tangguh dan mandiri. Selain itu, mengidentifikasi berbagai hambatan dan masalah dalam pelaksanaan program KB. (infokom kota kupang)


Read More...

Walikota resmikan gedung baru BII Kupang

Spirit NTT, 23 - 30 Juni 2008

KUPANG, SPIRIT--Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe, meresmikan gedung baru Bank Internasional Indonesia (BII) Cabang Kupang di Jalan Siliwangi, Kelurahan LLBK. Peresmian dilakukan di Hotel Sasando Kupang, Senin (16/6/2008).

Peresmian ini dihadiri Pimpinan Bank Indonesia, Putra Nusantara Stefanus; Manajer Bisnis BII Region V Surabaya, Edy Zamhary; Dirut Bank NTT, Amos Corputty, kalangan pengusaha dan nasabah.

Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe, dalam sambutannya mengatakan keberadaan gedung baru semakin mengukuhkan eksistensi BII sebagai salah satu lembaga perekonomian yang terus berkembang dalam segmen usaha perbankan di Kota Kupang.

Adoe berharap dengan diresmikannya gedung baru BII semakin mendorong manajemen untuk lebih proaktif menjadi lokomotif dalam menggerakkan potensi- potensi perekonomian daerah yang selama ini belum tergarap secara optimal. Sebab, bisnis perbankan akan maju dalam jangka panjang apabila insan perbankan mampu memegang prinsip bank leading the development atau bank sebagai pelopor kemajuan.

Kepada manajemen BII, Adoe meminta agar mengembangkan program pembinaan pengusaha produktif yang progresif ataupun sektor tertentu yang selama ini memiliki potensi namun belum dikembangkan. Pengembangannya diarahkan pada penyaluran kredit usaha kecil dan menengah.

Pimpinan Bank Indonesia Kupang, Putra Nusantara Stefanus, mengatakan, penampilan sebuah gedung menjadi hal yang sangat penting sebagai elemen yang disebut coorporate image. "Coorporate image juga dibentuk oleh pelayanan yang diberikan. Dan, kualitas pelayanan juga membentuk image seseorang terhadap lembaga tersebut. Jadi keberadaan gedung baru harus diimbangi pelayanan dan kinerja yang baik," tegasnya.
Untuk diketahui, BII telah hadir di Kota Kupang sekitar 10 tahun 2 bulan. (infokom kota kupang)


Read More...

GSIA data ibu hamil

Laporan Thomas Duran, Spirit NTT, 23 - 30 Juni 2008

KUPANG, SPIRIT---Kelompok Kerja Tetap (Pokjatap) Gerakan Sayang Ibu dan Anak (GSIA) Kota Kupang mendata para ibu hamil se-Kota Kupang. Pendataan ini dilakukan oleh instansi terkait, antara lain dinas kesehatan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera (KBKS), dinas sosial dan lembaga swadaya masyarakat.

Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kota Kupang, Maria Fatima Hadjon, S.M, menyampaikan hal ini kepada SPIRIT NTT di ruang kerjanya, Jumat (13/6/2008). Menurut Hadjon, pendataan ibu hamil ini dilakukan pada masing-masing kelurahan, juga melalui kelompok binaan serta melalui puskesmas dan pustu di Kota Kupang.

Menurut Hadjon, Pokjatap bertugas mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pelayanan secara terpadu dan terus-menerus guna menekan angka kematian ibu di Kota Kupang. Persiapan ini, menurut Hadjon, dimulai dari pengawasan gizi ibu hamil hingga melahirkan. "Setelah ibu tersebut melahirkan Pokjatap GSIA, lepas tanggung jawab," katanya.

Hadjon juga mengatakan, semua biaya yang dikeluarkan untuk mendata para ibu hamil serta biaya pengawasan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi bersangkutan. Menurut Hadjon, fungsi pemberdayaan perempuan dalam program ini sebagai sekretaris yang melakukan tugas kesekretariatan, yakni menginformasikan semua kegiatan ke masing-masing instansi serta membuat laporan kepada walikota pada akhir tahun anggaran.

Read More...

Bentuk PD Sasando, studi banding ke Surabaya

Laporan Rosalina Langa Woso, Spirit NTT, 23 - 30 Juni 2008

KUPANG, SPIRIT--Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang dan tim legislasi DPRD Kota Kupang dalam waktu dekat melakukan studi banding ke Surabaya, Jawa Timur. Obyek studi banding adalah mendalami pembentukan dan penerapan perusahaan daerah (PD) sebagai landasan pembentukan Perusahaan Daerah Sasando Kupang.

Asisten III Bidang Kepegawaian dan Keuangan Setkot Kupang, Dra. Thruice Balina Oey, M.Si, mengatakan hal itu, Jumat (13/6/2008), terkait penundaan pembahasan Ranperda PD Sasando oleh tim legislasi DPRD Kota Kupang.

Ranperda PD Sasando, jelas Balina, telah diterima oleh tim legislasi, namun pembahasannya ditunda menyusul belum jelasnya konsep pembentukan PD Sasando Kupang. Penundaan itu, untuk memberikan kesempatan kepada pemkot untuk menyiapkan secara baik dan benar tentang pembentukan perusahaan daerah.
Studi banding yang membawa 10 tim legislasi itu, jelas Balina, diharapkan dapat menemukan satu cara pandang antara legislasi dan pemkot dalam membentuk PD Sasando.

Walikota Kupang, lanjut Balina, telah menyetujui studi banding itu. Setelah studi banding di Surabaya, pemkot akan memaparkan kembali PD Sasando yang akan segera dibentuk itu.

Menurut Balina, tim legislasi banyak memberikan usul berkaitan dengan data, seperti apa konstribusi PD Sasando kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang.
Selain melakukan studi banding, jelas Balina, tim legislasi DPRD juga meminta untuk dialog dengan tim pengkaji PD Sasando. Tim pengkaji itu berasal dari lembaga perguruan tinggi (PT) seperti Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang serta Universitas Kristen (Unkris) Kupang.

Kepala Bagian (Kabag) Organisasi dan Kepegawaian Setkot Kupang, Ejbends H D S Doeka, S.Sos, menjelaskan, pihaknya menyiapkan kelembagaan PD Sasando. Sedangkan apa saja isi PD Sasando itu menjadi tanggung jawab dari bagian ekonomi dan pembangunan (Ekbang) dengan lintas sektor lain.*

Read More...

Adoe buka gelar seni budaya SDK Rosa Mistika

Spirit NTT, 23 - 30 Juni 2008

PENFUI, SPIRIT---Sekolah Dasar Katolik (SDK) Rosa Mistika Liliba, Kupang, menyelenggarakan pagelaran seni budaya perdana dan dibuka Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe, di Aula Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) NTT, Kamis (12/6/2008) sore.

Pagelaran yang dilakukan setelah sekolah ini berdiri tiga tahun tersebut bertujuan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas dan memperkenalkan nilai-nilai budaya sejak dini pada anak.

Kedatangan Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe, disambut dengan tarian ja'i oleh para siswa dan tarian likurai. Ruangan semakin panas ketika dua presenter cilik, Angel dan Alan, mulai menyapa dengan meneriaki yel-yel SDK Rosa Mistika yes, ok. Tepukan tangan dan teriakan menggema dalam ruangan ini.

Acara ini dibuka dengan dialog dalam bahasa Inggris dari anak-anak SDK Rosa Mistika. Kemudian dirangkai dengan pertunjukan musik biola dan piano oleh siswa dari St. Marry yang membawakan tiga buah lagu, yakni Potong Bebek Angsa, St. Marry dan Ave Maria.

Tepuk tangan semakin membahana karena walau anak-anak dengan usia yang relatif belia, mereka bisa memainkan piano dan biola dengan baik. Acara kemudian dirangkai dengan puisi, pidato dalam bahasa Inggris, fashion show dan lahu-lagu daerah khas NTT. Pagelaran ditutup dengan sebuah tarian dari Belu yang menarik perhatian para penonton dan memberikan sumbangan.

Kepala sekolah SDK Rosa Mistika, Sr. Maria Fransiska Hoar, RVM, pada kesempatan ini mengatakan, kreativitas merupakan kata kunci dalam proses pelayanan pembelajaran. Eksplorasi potensi peserta didik sangat tergantung pada kreativitas itu sendiri.

Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe, mengatakan, dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi saat ini banyak budaya lokal seperti alat-alat musik, tari, bahasa dan lagu mulai perlahan-lahan hilang. "Kita lihat saja, pemain sasando saat ini di Kupang hanya bisa dihitung dengan jari, padahal dulu banyak sekali," katanya. (infokom kota kupang)

Read More...

Studi SOTK di Kota Kupang

Spirit NTT, 23 - 30 Juni 2008

KUPANG, SPIRIT--Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe, menerima kunjungan enam anggota DPRD Kabupaten Pelalawan- Propinsi Riau di Ruang Rapat Garuda Kantor Walikota Kupang, Rabu (11/6/2008). Misi DPRD Pelalawan yang dipimpin ketua rombongan, John Hendri Hasan, itu untuk melakukan studi banding tentang Ranperda Sistem Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemkot Kupang.

Mendampingi Walikota Daniel Adoe menerima anggota DPRD Pelalawan adalah Wakil Walikota Kupang, Drs. Daniel Hurek; Ketua DPRD Kota Kupang, Dominggus Bola; Ketua Komisi A DPRD Kota Kupang, Apolos Djara Bonga, S.H, serta sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Kupang.

Ketua Tim, Hendri Hasan, mengatakan, tim pembahasan Ranperda DPRD Pelalawan ingin mengetahui tentang pelaksanaan PP No. 41 Tahun 2007 berkaitan dengan perampingan stuktur pemerintahan.

Ia merincikan, peraturan itu kini menjadi dasar pembahasan DPRD Pelalawan. DPRD Pelalawan, tegas Hendri, berjumlah 30 orang dari 14 partai dan enam fraksi. Anggota DPRD merupakan utusan Partai Golkar delapan orang, PDIP lima kursi, PPP tiga kursi, PAN tiga kursi, PDK dua kursi serta yang lainnya memiliki satu kursi. Tim kunjungan terdiri dari Drs.Yusro Abbar, Drs. H. Zainudin Zam, Supriyanto, SP, Zainal Arifin serta Budi Amin Siregar.

Pelayanan satu atap
Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe menjelaskan, saat ini pemkot tengah mengajukan Ranperda tentang pembentukan organisasi dinas-dinas di DPRD Kota Kupang. Selain perampingan struktur, pemkot juga berniat melakukan pelayanan satu atap untuk semua perizinan.

Kepala Bagian Orta, Ejbens H D S Doeka, S.Sos, mengatakan, berkaitan dengan perampingan struktur, DPRD Kota Kupang telah menyetujui draf pemkot tentang 17 dinas di Kota Kupang. Sedangkan draf tentang asisten disetujui DPRD dengan tiga asisten, bukan empat asisten seperti yang diajukan Pemkot Kupang.

Alasan ketidaksetujuan DPRD terhadap IV asiten yang diajukan pemkot, kata Ejbens, asisten hanya bertugas melakukan koordinasi kepada semua pimpinan SKPD di Kota Kupang.

Acara kunjungan ini diakhiri dengan saling tukar cenderamata antara Walikota Kupang dengan ketua rombongan DPRD Pelalawan, Jhon Hendri Hasan. (infokom kota kupang)




Read More...

GAJI orang Indonesia

Spirit NTT, 23 - 30 Juni 2008

SUATU ketika terjadi perbincangan hangat antara orang Indonesia dan Amerika mengenai gaji yang mereka dapat setiap bulan.
Orang Amerika: Kalau saya sebulan dapat 10.000 dolar, 2.500 untuk makan, 1.500 untuk transpor, 2.000 untuk kebutuhan lain, 1.000 beli pakaian, 2.000 untuk liburan...

Orang Indonesia: Lalu sisanya untuk apa?
Orang Amerika : (ketus) Itu bukan urusan Anda, Anda tak perlu bertanya, kalau penghasilan Anda?

Orang Indonesia: Gaji saya Rp 950 ribu, Rp 450 ribu untuk tempat tinggal, Rp 350 ribu untuk makan, Rp 250 ribu untuk transpor, Rp 200 ribu untuk sekolah anak, Rp 200 ribu bayar cicilan pinjaman, ... Rp100 ribu untuk.....
Orang Amerika: Uang itu melebihi gaji Anda, sisanya dapat dari mana?
Orang Indonesia: Begini Mister, uang yang kurang, itu urusan saya, anda tidak berhak bertanya-tanya! *


Rahasia orang DEWASA

DI SEKOLAH, Samijan diberitahu oleh teman sekelasnya bahwa sebagian besar orang dewasa pasti menyembunyikan setidaknya satu rahasia, dan mudah sekali memeras mereka dengan mengatakan, 'Saya sudah tahu semuanya'. Walaupun belum sepenuhnya percaya, Samijan kembali ke rumah dan memutuskan untuk mencobanya.

Sesampainya di rumah, sambil memberi salam, ia mengatakan kepada ibunya, "Saya sudah tahu semuanya." Ibunya segera memberinya 20 ribu rupiah dan berkata, "Jangan bilang pada ayahmu!"
Samijan akhirnya yakin bahwa apa yang dikatakan temannya benar dan ia bermaksud mencobanya pada ayahnya.

Dengan sabar, Samijan menanti ayahnya pulang kerja. Ketika dilihatnya ayahnya pulang, dengan segera Samijan mendatangi Ayahnya sambil menyalaminya dan berkata, "Saya sudah tahu semuanya." Ayahnya cepat-cepat memberinya 50 ribu rupiah dan berkata, "Tolong jangan katakan apa-apa pada ibumu!"
Pada hari berikutnya, ketika Samijan mau berangkat ke sekolah, ia bertemu dengan sopir ayahnya di pintu depan.

Samijan bermaksud menguji kata-kata temannya sekali lagi. Ia pun lalu berkata, "Saya sudah tahu semuanya." Sopir itu segera berjongkok, mengulurkan tangannya dan berkata, "Kemari, nak! Peluklah ayahmu ini!" *


SALAH teriak

SUATU hari di sebuah tempat praktik dokter gigi ada seorang pasien yang sedang berobat. Setelah selesai diobati dan dicabut giginya, si pasien bertanya...
Pasien: Berapa Dok, biayanya..?
Dokter: Rp 200 rb saja...
Pasien: Lho, biasanya kan cuma Rp 50 ribu..!
Dokter: Memang.. tapi gara-gara teriakkan Anda, tiga pasien saya yang lainnya kabur! *


Gangguan SEKSUAL

SUATU hari Pak Samijan yang merasa memiliki gangguan seksual datang ke dokter untuk konsultasi.
"Dokter", kata Pak Samijan dengan malu-malu, "Saya punya masalah seksual. Saya tidak bisa ereksi lagi buat istri saya.
"Baik coba saya periksa dulu tekanan darah bapak," kemudian si dokter mulai memeriksa tekanan darah dan denyut jantung Pak Samijan.
"Sepertinya bapak baik-baik saja, mungkin ada masalah psikologis?" tanya si dokter.

"Wah tidak tahu ya dokter," jawab Pak Samijan polos.
"Begini saja Pak Samijan, coba besok Bapak datang lagi berdua dengan istri Bapak, nanti kita lihat apa yang bisa saya lakukan," kata si dokter.
Keesokan harinya Pak Samijan datang lagi sambil membawa sang istri.
"Tolong buka seluruh pakaiannya Bu Samijan" kata sang dokter. "Sekarang tolong putar badan. Sekarang tolong berbaring. Nah, tolong membungkuk sekarang...bagus. Sekarang coba membusungkan dada. Nah sekarang Nyonya sudah bisa berpakaian lagi.
Kemudian si dokter menarik Pak Samijan menjauh dari istrinya. "Kondisi bapak baik-baik saja, sehat 100 persen," bisiknya, "Saya juga tidak bisa ereksi melihat istri bapak" *



Alat produksi
yang tidak efisien

SEORANG mahasiswa Fakultas Ekonomi tingkat akhir baru saja putus hubungan dengan pacarnya yang seorang foto model sukses. Dalam kesedihan dan keputusasaan ia menulis dalam buku hariannya:
"Ia memang sangat menggairahkan. Tetapi adalah bodoh bila seorang ekonom seperti aku memilih dia. Biaya perawatan sehari-hari begitu tinggi, juga biaya operasingya. Sungguh-sungguh sebuah alat produksi yang tidak efisien!" *


KORBAN kecelakaan

SUATU ketika terjadi tabrakan antara sebuah mobil dan seorang pengendara motor. Pengendara motor yang tertabrak jatuh dan tak sadarkan diri. Korban lalu dilarikan ke sebuah rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.
Korban sempat tak sadarkan diri selama beberapa hari. Sementara pihak kepolisian tidak bisa memproses kasus tabrakan ini karena tidak ditemukan tanda pengenal apapun pada korban.
Pada hari ketiga korban mulai siuman. Setelah mendapat perawatan, dokter kemudian mendatangi korban kecelakaan untuk mencari tahu data si pasien.
Dokter : "Bagaimana perasaan Anda hari ini?"
Pasien : "Masih pusing dokter. Berapa hari saya di sini?"
Dokter : "Anda tidak sadar selama tiga hari sejak kecelakaan itu"
Dokter : "Kami perlu beberapa data dari Anda seperti nama dan alamat Anda"
Pasien : "Untuk Apa dokter?"
Dokter : "Agar kami bisa memberi tahu keluarga Anda tentunya"
Pasien : "Oh... Tidak perlu dokter. Keluarga saya sudah tahu nama dan alamat saya"
Dokter : ????? * (kapanlagi)



Read More...

DPRD Pelalawan studi banding di Kupang

Spirit NTT, 23 - 30 Juni 2008

KUPANG, SPIRIT--Panitia khusus (Pansus) III DPRD Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, melakukan studi banding di Kabupaten Kupang, Rabu (18/6/2008). Fokus studi banding pada beberapa peraturan daerah (Perda) yang dijalankan Kabupaten Kupang dan dinilai sangat baik.

Studi banding DPRD Pelalawan ini dipimpin Ketua Pansus III, Syofian Darman, beranggotakan Kasyadi H Agustias, Ruklan Indrawah, CH Usari, H Nasarud dan Abdul Djalil.

Ketujuh anggota DPRD Pelalawan ini diterima Wakil Bupati Kupang, Ruben Funay, dan Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Ny. Wehelmina Tabais-Kefan, di ruang rapat Bupati Kupang beserta sejumlah kepala dinas, badan dan bagian lingkup Pemkab Kupang.

Dalam pertemuan itu, Ketua Pansus III, Syofian Darman mengatakan, kunjungan kerja DPRD Pelalawan sekaligus melakukan studi banding mengenai Perda Kabupaten Kupang, di antaranya Perda Retribusi, Kesehatan, Kebersihan dan Pendapatan Daerah.

Studi banding ini dilakukan, terang Syofian Darman, karena geografi wilayah Kabupaten Kupang dan Kabupaten Pelalawan sangat mirip. Untuk itu, tegasnya, studi banding ini sebagai acuan bagi mereka dalam melakukan pembahasan rancangan Perda Kabupaten Pelalawan.

Menurut Syofian Darman, keempat Perda Kabupaten Kupang yang dipapar Wakil Bupati Kupang sangat bagus. "Studi banding keempat Perda tersebut akan menjadi acuan kami dalam rancangan Perda Kabupaten Pelalawan ke depan," ujar Syofian.

Dijelaskannya, dalam kunjungan ini, DPRD Pelalawan langsung turun ke lapangan bersama Pemkab Kupang dan DPRD Kabupaten Kupang dalam melihat secara langsung kondisi wilayah. Sementara itu, Wakil Bupati Kupang, Drs. Ruben Funay, yang menerima anggota DPRD Pelalawan mengatakan, Pemkab Kupang sangat berterima kasih kepada DPRD Pelalawan yang sudah mau berkunjung dan melakukan studi banding beberapa perda yang dilaksanakan Kabupaten Kupang dalam menjalankan roda pemerintahan. Funay memaparkan kondisi riil Kabupaten Kupang dan memaparkan beberapa Perda yang dijalankan Pemkab Kupang. (humas kabupaten kupang)




Read More...

Siswa SMA 1 Seba lulus 100 persen

Spirit NTT, 23 - 30 Juni 2008

KUPANG, SPIRIT--Tingkat kelulusan yang diraih SMA 1 Seba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Kupang, tahun 2008 sangat memuaskan. Tahun ini predikat terbaik berhasil diraih SMA tersebut dengan tingkat kelulusan 100 persen dari tahun 2007 lalu yang hanya 92,07 persen.

Namun dari predikat yang ada, terdapat seorang siswa, AF Kurnia Rangga, jurusan IPS dari hasil penilaian dari enam mata pelajaran UN, nama siswa tersebut tidak tampil dilayar monitor komputer, tetapi dalam SK BSN Pusat, siswa ini dinyatakan lulus.

"Saya telah menyampaikan hasil tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang dan Propinsi NTT untuk ditindak lanjuti ke BSN Pusat," ungkap kepala SMAN 1 Seba, Alexsander Ngguru.

Ngguru menjelaskan, jumlah peserta UN 2008, SMA 1 Sabu Barat 179 orang, terdiri dari 73 siswa jurusan IPA dan 106 siswa jurusan IPS. "Semua lulus 100 persen. Namun terkait nama seorang siswa yang namanya tidak tampil dilayar monitor komputer, pihaknya masih menunggu informasi dari Dinas P dan K Propinsi NTT," ujar Ngguru.

Sementara kelulusan UN di SMK Kelautan Negeri 1 Seba, Djami Riwu Tanu, mengatakan, sekolah yang dipimpinnya hanya mampu meraih 70 persen kelulusan dari jumlah 30 siswa. Dimana, 14 siswa jurusan budidaya rumput laut (BDRL) dan 16 siswa jurusan teknologi pengolahan hasil perikanan (TPHPi). Sedangkan, 30 persen lainnya angka ketidaklulusan siswa.

"Angka kelulusan tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang persentasenya mencapai 96,43 persen," ungkap Riwu Tanu.

Hal senada dibenarkan dua guru SMK Kelautan Negeri 1 Seba, Haslinda Nedjabawa dan Sriwati Kota. Menurut pengakuan kedua guru ini, angka yang diperoleh tahun ini dipengaruhi akibat guru calon CPNS sering berada di Kupang sehingga menyebabkan berkurangnya proses KBM. (humas setda kupang)


Read More...

Lingkungan rusak, iklim berubah

Spirit NTT, 23 - 30 Juni 2008

KUPANG, SPIRIT--Kehidupan yang sehat, baik manusia maupun mahluk lain, diperlukan perilaku sehat dan ramah lingkungan. Sebab, pencemaran lingkungan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada perubahan iklim dan krisis pangan, banjir dan longsor serta dapat merusak lahan pertanian.

Demikian dikatakan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Ir. Rahmat Witoelar,
dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Bupati Kupang, Drs. Ruben Funay, pada upacara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Halaman Kantor Bupati Kupang, 17 Juni 2008.

Dikatakan Menteri Negara Lingkungan Hidup bahwa kondisi ini harus dicegah karena akan menyebabkan tingginya harga pangan sehingga menimbulkan gejolak sosial, konflik kepentingan seperti pembukaan hutan untuk memperluas lahan pertanian, perumahan, periwisata, perkebunan dan pertambangan yang juga memberi kontribusi kerusakan lingkungan.

Dikutip Wakil Bupati, Drs. Ruben Funay, Menteri Negara Lingkungan Hidup mengungkapkan, sering kali pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan kemampuan lahan sehingga melebihi daya dukung dan daya tampung. Karena itu, upaya penyelamatan lingkungan mendesak dilakukan, dengan demikian keseimbangan kepentingan lingkungan, sosial dan ekonomi dapat tercapai.

Hal ini merupakan komitmen dunia yang disepakati di Bali, Desember 2007.
Karena itu, sesuai dengan semangat 100 tahun Kebangkitan Nasional, Menteri Negara Lingkungan Hidup mengimbau kepada semua pihak baik pemerintah pusat, daerah, pengusaha, akademisi dan masyarakat umum untuk mengedepankan kepentingan lingkungan.

Untuk itu, kata menteri, jadikan momentum Hari Lingkungan Hidup 2008 ini menjadi awal perubahan perilaku yang ramah lingkungan seperti pola hidup hemat energi, hemat air dan penggunaan sumber daya alam secara arif dan bijak.
Sementara itu, Wakil Bupati Kupang, Drs. Ruben Funay, atas nama Pemerintah Kabupaten Kupang mengucapkan terima kasih kepada semua pihak baik pegawai negeri dan masyarakat Kabupaten Kupang yang telah berpartisipasi menyukseskan Pemilihan Gubernur NTT dan kita telah melaksanakannya secara baik dan aman. (humas kabupaten kupang)



Read More...

Warga Sabu Tengah berduka

Spirit NTT, 23 - 30 Juni 2008

DISAAT Pemkab Kupang tengah berupaya agar wilayah Sabu menjadi sebuah Kabupaten Otonomi, terlepas dari wilayah Kabupaten Kupang, warga Kecamatan Sabu Tengah saat ini diselimuti kabut duka lantaran Camat Sabu Tengah, Oktofianus R Hae, S.H, telah dipanggil menghadap Sang Kuasa.

Informasi yang berhasil dihimpun dari Kasubag Pemberitaan dan Juru Bicara Daerah Setda Kabupaten Kupang, Senin (16/6/2008) menyebutkan kalau Camat Hae yang dikenal ramah dan murah senyum itu meninggal dunia akibat serangan jantung.

Camat Hae merupakan seorang pemimpin yang sangat peduli terhadap warga, terbukti pembangunan Kantor Camat bersama rumah dinas Camat dan Sekcam Sabu Tengah yang terkatung-katung beberapa waktu lalu membuat dirinya langsung bergerak mengejar ketua PKK, Alberth Logo yang tak menyelesaikan pekerjaan pembangunan itu. Akibatnya, ketua PKK, Alberth Logo saat itu dilaporkan ke aparat kepolisian dan pembangunan tersebut diteruskan.

Setiap kali turun ke Kupang, Camat Hae juga sering memberikan sejumlah informasi terkait dengan pembangunan dan sejumlah persoalan pembangunan yang terjadi di Kecamatan Sabu Tengah. Karena itu, Camat Hae merupakan salah seorang camat yang tak asing bagi wartawan media cetak maupun elektronik yang bertugas di Kabupaten Kupang.

Pemberitaan yang sempat dilansir sejumlah mass media menyangkut persoalannya bersama sekcam juga ditanggapi dengan dingin, namun dengan jawaban pasti yang telah disiapkan. Hampir setiap persoalan menyangkut Kecamatan Sabu Tengah yang dikonfirmasi wartawan kepadanya selalu dijawab dengan dingin tapi tuntas karena bagi Hae, tak ada persoalan yang tak dapat diselesaikan jika setiap orang memiliki niat baik untuk menyelesaikannya.

Masyarakat Sabu Tengah pantas berduka karena pemimpinnya yang masih energik dan bersahaja itu telah pergi. Tapi kedukaan warga Sabu Tengah sekaligus kedukaan Pemkab Kupang tersebut tak boleh dibiarkan berlarut begitu panjang karena ziarah hidup ini masih berlangsung. Tapi yang pasti Camat Hae layak dikenang semua dedikasinya selama ini buat warga Kecamatan Sabu Tengah. (humas kabupaten kupang)


Read More...

Peserta asah terampil Flotim ke Jakarta

Laporan Frans Ola Krowin, Spirit NTT, 23 - 30 Juni 2008

KUPANG, SPIRIT -- Peserta lomba asah terampil asal Kabupaten Flores Timur (Flotim) mewakili NTT untuk menjajal kemampuannya di Jakarta dalam rangka HUT Koperasi tingkat nasional.

Keikutsertaan tim asah terampil tersebut atas kesepakatan Panitia HUT Koperasi Tingkat Propinsi NTT pada 12 Juni 2008.
"Mengingat Flotim adalah juara lomba asah terampil tahun 2007, maka tim itu yang akan mewakili NTT ke Jakarta.

Tim ini akan mengikuti HUT Koperasi tingkat nasional yang nantinya dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," kata Kepala Dinas Koperasi NTT, Paulus R Tadung.

Tadung mengatakan hal tersebut pada rapat pemantapan persiapan menyambut HUT Koperasi tingkat Propinsi NTT di Kupang, baru-baru ini. Rapat itu dipimpin Ketua Panitia HUT Koperasi, Yos Jemari, dihadiri beberapa anggota, di antaranya Daud Mase dan Cyrilus Bau Engo.

HUT Koperasi Tingkat Propinsi tahun 2008 ini diselenggarakan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Untuk memeriahkan acara tersebut, panitia sudah merancang sejumlah kegiatan, di antaranya gerak jalan sehat, kunjungan wisata ke Loh Liang, anjangsana ke panti asuhan, lomba asah terampil dan beberapa kegiatan lainnya.

Tadung mengatakan, pertimbangan lain dari pengutusan tim Flotim ke Jakarta adalah kabupaten ini sudah tiga kali menjuarai lomba asah terampil. Mengingat tahun 2007 juga Flotim tampil sebagai juara, maka tidak berlebihan bila tim tersebut dipercayakan menjadi duta NTT untuk Hari Koperasi Tingkat Nasional di Jakarta pada Juli nanti.

Sementara Yos Jemari mengatakan, HUT Koperasi kali ini mendapat dukungan dari semua pihak. Dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat sudah mengalokasikan dana sekitar Rp 300 juta untuk menyukseskan acara ini. "Pemkab sangat mendukung penyelenggaraan acara ini. Dan ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus menghidupkan koperasi agar menjadi lebih baik lagi pada hari-hari mendatang," harapnya.

Dia menyebutkan, dari tahun ke tahun anggaran untuk penyelenggaraan Hari Koperasi terus meningkat. Peningkatan dana itu hendaknya diimbangi dengan pertumbuhan koperasi yang sehat dan selaras dengan harapan semua pihak. Dengan begitu, koperasi bisa menjadi soko guru, yang benar-benar bermanfaat bagi perbaikan ekonomi masyarakat.*

Read More...

149 Sekdes di Flotim diangkat jadi PNS

Laporan Martinus Lau Nahak, Spirit NTT, 23 - 30 Juni 2008

LARANTUKA, SPIRIT-- Sebanyak 47 dari 196 sekretaris desa (sekdes) di Kabupaten Flores Timur (Flotim) tidak memenuhi syarat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Sedangkan 149 sekdes lainnya akan diangkat menjadi PNS dalam tahun 2008. Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setda Flotim, Yoakim Fernandez Aikoli, B.A, melalui Kasubag Pemerintahan Desa (Pemdes), Valentinus Basa, B.A, menyampaikan hal itu ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis (19/6/2008).

Valentinus yang ditemui terkait proses pengangkatan 196 sekdes di Flotim sejak tahun 2007 sampai Juni 2008, mengatakan, 47 sekdes tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah (PP) No.45/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Sekdes Menjadi PNS.

Ia menjelaskan, syarat yang tidak dipenuhi khususnya usia/umur sekdes telah melewati 51 tahun terhitung sampai 15 Oktober 2007 atau kelahiran 15 Oktober 1956, sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) PP No.45/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Sekdes Menjadi PNS.

Sedangkan sekdes lainnya tidak memenuhi syarat karena masa kerjanya di atas tanggal 15 Oktober 2004 sesuai ketentuan PP No.45/2007, seorang meninggal dunia, sebagian merantau ke luar negeri atau menjadi TKI tanpa pamit, serta sebagian mengundurkan diri sebagai sekdes dan terpilih menjadi kepala desa.

"Khusus untuk 149 sekdes yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS prosesnya sudah sampai ke Depdagri dan telah mendapatkan persetujuan Menpan. Kini tinggal menunggu penyerahan surat keputusan persetujuan BKN yang menurut rencana akan diserahkan Presiden SBY di Banjarmasin bulan Juni 2008 ini," kata Valentinus. *


Read More...

Produksi jambu mete Flotim 7.240 ton

Laporan Beni Dasman, Spirit NTT, 23 - 30 Juni 2008

LARANTUKA, SPIRIT--Produksi jambu mete di Flores Timur (Flotim) tahun 2006 lalu mencapai 7.240 ton sehingga menjadikan komoditi ini sebagai primadona untuk meningkatkan pendapatan daerah setempat.

Selain jambu mete, pemerintah setempat serius mengembangkan rumput laut sebagai salah satu potensi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah itu. Selain rumput laut juga dibudidayakan mutiara dan anakan kerang mutiara.

Hal ini dipaparkan Bupati Flotim, Drs. Simon Hayon, ketika bertatap muka dengan Danlantamal VII Kupang, Brigjen TNI (Mar) Syaiful Anwar, dan rombongannya di Gedung Wanita Ina Mandiri-Larantuka, Selasa (27/5/2008).

Pada kesempatan itu, Bupati Simon memaparkan secara rinci tentang potensi perkebunan di Flotim. Menurutnya, pada tahun 2006 areal potensial tanaman perkebunan seluas 82.751 hektar dan sudah dimanfaatkan seluas 35.666,20 hektar atau 43,11 persen untuk berbagai tanaman perkebunan seperti jambu mete seluas 23.061 hektar dengan produksi sebesar 7.240 ton.
Sementara kakao 2.066 hektar dengan produksi 176 ton, kopi 1.804 hektar dengan produksi 240 ton, vanili 30 hektar dengan produksi 2,5 ton. Di antara komoditi perkebunan yang dihasilkan, jambu mete merupakan komoditi unggulan Flores Timur dan telah memiliki nilai ekspor.*





Read More...

Obyek wisata bersentuhan dengan adat

Laporan Beni Dasman, Spirit NTT, 23 - 30 Juni 2008

LARANTUKA, SPIRIT--Obyek wisata di Kabupaten Flores Timur (Flotim) umumnya bersentuhan dengan adat istiadat dan wisata religius seperti semana santa, prosesi Jumat Agung, dan benda-benda bersejarah warisan Portugis.
Kini, Kabupaten Flores Timur (Flotim) memiliki 59 obyek pariwisata, yang terdiri dari 36 potensi wisata alam dan 23 potensi wisata budaya.

Sementara potensi wisata alam yang memiliki daya tarik adalah Danau Waibelen, Danau Kotakaya, Pantai Kawaliwu, Pantai Oa, Pantai Rako dan Pantai Deri. Namun semua ini belum dikelola secara maksimal.

Potensi wisata ini dipaparkan Bupati Flotim, Drs. Simon Hayon, ketika bertatap muka dengan Danlantamal VII Kupang, Brigjen TNI (Mar) Syaiful Anwar dan jajarannya di Gedung Wanita Ina Mandiri-Larantuka, Selasa (27/5/2008) lalu.
Selain memaparkan potensi pariwisata, Bupati Hayon juga memaparkan potensi ikan lestari di wilayah perairan setempat mencapai 21.175 ton/tahun, terdiri dari ikan pelagis 13.764 ton/tahun dan ikan damersal 7.411 ton/tahun. Sedangkan potensi budidaya seluas 3.600 hektar (ha).

Menyoal produksi ikan segar, Bupati Hayon menyebut berdasarkan data tahun 2004 produksi tuna cakalang/tongkol 2.273,355 kg, ikan pelagis/permukaan 3.870 kg, ikan demersal/dasar 4.000 kg, udang/lobster 400 kg, biji mutiara 27.662 kg, rumput laut 6.000 kg. "Soal rumput laut ini, Pemkab Flotim mengembangkannya secara serius," tandasnya.

Keseriusan mengembangkan rumput laut, diakui Bupati Simon Hayon, karena luas perairan Flotim 5.633,56 km2 dan sangat berpotensi untuk membudidayakan rumput laut. Selain itu, panjang garis pantai 652,40 km, luas wilayah laut 3.818,32 km2 atau 67,43 persen dari luas wilayah. Saat ini, Kabupaten Flotim memiliki 119 desa pesisir dengan jumlah nelayan sebanyak 6.816 orang.*



Read More...

Semua komponen harus laksanakan PUG

Spirit NTT, 23 - 30 Juni 2008

ATAMBUA, SPIRIT--Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 mengamanatkan salah satu dari lima sasaran utama yang berkaitan dengan agenda mewujudkan Indonesia adil demokratis adalah terjaminnya kesetaraaan dan keadilan gender dalam berbagai bidang pembangunan.
Salah satu strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan nasional sebagaimana telah diamanatkan dalam Keppres Nomor 9 Tahun 2000. Oleh karenannya semua lembaga dan komponen di Kabupaten Belu harus dapat melaksanakan PUG dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan.

Penegasan ini disampaikan Sekab Belu, Drs. JT Ose Luan, dalam sambutannya ketika membuka kegiatan advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan di Hotel Permata, Selasa (17/6/2008).

Dijelaskannya, berdasarkan hasil sensus tahun 2000, kualitas hidup perempuan di berbagai bidang sangat tertinggal bila dibandingkan dengan laki-laki, padahal jumlah perempuan menjadi setengah dari jumlah penduduk Indonesia.
Peran perempuan dalam proses pembangunan, diakuinya, masih relatif rendah bila dibandingkan dengan laki-laki yang nampak terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang baik, pendidikan yang tinggi, keterlibatan dalam aktivitas publik yang lebih luas, tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Diingatkannya, isu gender banyak terjadi akibat perbedaan peran, sifat, biologis, penguasaan dan akses terhadap sumber daya alam, hak dan posisi serta kuatnya pengaruh nilai budaya patriarki yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara.

"Saya berharap kegiatan ini dapat memberi kontribusi yang berharga bagi upaya pemasyarakatan dan pembangunan yang responsif gender dan tanggap gender sehingga dapat menjadi informan yang baik dan benar di masyarakat," ujar Ose Luan.

Ketua Panitia, Maria Goreti Kiik, S.H, dalam laporannya menggambarkan peserta direncanakan 40 orang namun yang hadir 35 orang, terdiri dari utusan Kecamatan Kota Atambua 12 orang, Atambua Selatan 11 orang, Atambua Barat 11 orang dan pemuda agama dua orang.

Para narasumber adalah Sekab Belu, Forum Peerempuan dan Anak, Diknas dan Pemberdayaan Perempuan Setda Belu. Kegiatan dilakukan selama dua hari. Biaya dibebankan kepada DPA Bagian Pemberdayaan Perempuan Setda Belu. (humas belu)

Read More...

Pemkab serahkan 3.981 anggota linmas

Spirit NTT, 23 - 30 Juni 2008

ATAMBUA, SPIRIT--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu menyerahkan 3.981 anggota linmas kepada Kepolisian Resort Belu guna membantu mengamankan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT di Kabupaten Belu, Sabtu (14/6/2008).

Penyerahan anggota linmas ini didahului pembacaan Surat Keputusan (SK) Bupati Belu tentang penyerahan anggota linmas Belu kepada Polres Belu pada apel siaga Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT 2008-2012 tingkat Kabupaten Belu di halaman Kantor Bupati Belu, Kamis (12/6/2008).

Bupati Belu, Drs. Joachim Lopez, dalam sambutannya menjelaskan, situasi dan kondisi Kabupaten Belu menjelang pemilihan langsung Gubernur dan Wakil Gubernur NTT sangat kondusif. Bupati Lopez atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Belu menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak TNI, Polri dan seluruh komponen masyarakat yang selama ini sudah menjaga situasi menjadi aman.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Lopez berpesan agar anggota linmas tetap meningkatkan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan dalam menjalankan tugas. "Tingkatkan motivasi dan pengabdian kepada masyarakat, tunjukkan teladan bagi masyarakat di lingkungan di mana Anda bertugas serta aktualisasikan linmas secara baik agar tetap dicintai masyarakat," katanya seraya berharap agar anggota linmas dapat membantu Polres Belu secara proporsional.

Usai upacara penyerahan, Kapolres Belu, AKBP Drs. Mulyani Kaharani, M.Si dalam arahannya meminta agar anggota linmas melayani masyarakat, tidak arogan terhadap masyarakat pemilih.

"Mulai hari Jumat (13/6) para anggota linmas sudah bergeser dan bertugas di setiap TPS yang telah ditentukan. Setelah perhitungan suara selalu mengawal dan mengirimkan surat suara ke kantor desa/lurah," katanya.

Anggota linmas yang hadir saat itu, 412 orang dari Kecamatan Kota Atambua, Atambua Barat, Atambua Selatan. TPS yang diamankan sebanyak 518 TPS yang tersebar di Belu dengan petugas per TPS satu orang polisi dan dua linmas. (humas belu)


Read More...

Pelestarian hutan butuh masyarakat adat

Spirit NTT, 23 - 30 Juni 2008

ATAMBUA, SPIRIT--Keselamatan dan pelestarian hutan lindung membutuhkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, baik masyarakat adat, pemerintah dan agama, sehingga tetap terpelihara.

Demikian dikemukakan Bupati Belu, Drs. Joachim Lopez, saat memberikan sambutan pada acara sumpah adat perlindungan hutan adat Siata Mau Halek di Desa Dualasi Raiulun, Kecamatan Lasiolat, Selasa (17/6/2008).

Tanpa keterlibatan semua komponen masyarakat dalam pemeliharaan keselamatan hutan, kata Bupati Lopez, kondisi hutan tidak akan terpelihara walaupun hingga saat ini sudah banyak aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka pemeliharaan hutan. Namun hingga saat ini pula masih ada kegiatan-kegiatan yang merusak hutan karena keterbatasan jumlah aparatur pemerintah maupun kepolisian dalam mengawasi hutan lindung.

Bupati Lopez mengingatkan kepada masyarakat Lasiolat umumnya dan Desa Dualasi khususnya bahwa hingga saat ini di Kabupaten Belu sudah terjadi sumpat adat yang ketujuh kalinya dalam rangka perlindungan hutan adat, termasuk hari ini yang terjadi di hutan lindung Siata Mau Halek dan hasilnya cukup baik dan cukup menggembirakan.

Tindakan nyata
Wakil Ketua DPRD Belu, Lodovikus Taolin, B.A, dalam sambutannya berharap kepada seluruh masyarakat yang pada hari itu telah menyaksikan sumpat adat agar perlu mengikutinya dengan tindakan nyata dalam bentuk pemeliharaan hutan lindung.

"Kita harus tahu mana yang dilarang dan mana yang tidak dilarang. Melanggar sumpah berarti ada denda atau sanksi adat yang cukup berat," katanya.
Taolin berpesan kepada mayarakat adat yang hadir agar apa yang sudah dilakukan dengan sumpah adat itu harus disebarluaskan kepada masyarakat yang tidak hadir bahwa hutan lindung Siata Mau Halek sudah dilindungi dengan sumpah adat karena perlu dijaga secara bersama oleh masyarakat Lasiolat.

Hadir dalam acara tersebut, Wakil ketua DPRD Belu, Kepala Dinas Pertanian, Kadis Pertambangan, Kadis Kelautan, Kadis Peternakan, Camat Lasiolat, para kades seKecamatan Lasiolat, para ketua suku, tokoh masyarakat dan tokoh agama. (humas belu)


Read More...

Dikbud dapat 72 Paket DAK

Laporan Fredy Hayong, Spirit NTT, 23 - 30 Juni 2008

ATAMBUA, SPIRIT--Dinas Pendidikan Kabupaten Belu pada tahun anggaran 2008 mendapat 72 paket proyek pembangunan gedung sekolah dasar (SD) menggunakan dana alokasi khusus (DAK). Fokus perhatian lebih tertuju pada sekolah yang tingkat kerusakan gedungnya sangat berat.

Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Belu, Drs. Patrisius Asa, mengatakan hal ini di ruang kerjanya, Selasa (17/6/2008).

Patrisius menjelaskan, proyek pembangunan gedung SD yang menggunakan dana DAK hampir setiap tahun diluncurkan dari pusat. Dana itu akan diarahkan pada perbaikan gedung sekolah yang rusak berat.

Untuk itu, kata Patrisius, dalam tahun 2008, Kabupaten Belu melalui Dinas Pendidikan Belu mendapat 72 paket proyek pembangunan gedung SD. "Kita akan lihat gedung mana yang sudah rusak berat. Memang pemerintah pusat melihat dengan pendekatan sekolah, sementara kita melihatnya melalui pendekatan ruang kelas. Makanya kita akan lihat kembali apakah ada ruang kelas yang rusak berat butuh perbaikan maka dana kita arahkan ke sana," jelasnya.

Tentang pelaksanaan paket proyek ini, Patris belum memastikan namun dipastikan tahun 2008 ada 72 paket harus bisa dikerjakan di lapangan. Dengan begitu, secara bertahap gedung sekolah yang sudah rusak dapat tertangani. "Di Belu masih cukup banyak SD yang terkategori rusak berat. Makanya secara bertahap kita perhatikan menggunakan dana DAK ini," tambahnya.*


Read More...

Weluli-Dirun jadi jalan kabupaten

Laporan Fredy Hayong, Spirit NTT, 23 - 30 Juni 2008

ATAMBUA, SPIRIT--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Belu telah memprogramkan pembangunan ruas jalan jurusan Weluli-Dirun, Kecamatan Lamaknen. Jalan tersebut telah ditingkatkan menjadi jalan kabupaten yang akan dikerjakan hingga ke pusat Ibukota Kecamatan Lamaknen Selatan pada tahun 2008 ini.

Kepala Dinas (Kadis) PU Kabupaten Belu, Ir. Nahak Blasius, mengatakan hal ini kepada SPIRIT NTT di ruang kerjanya, Senin (16/6/2008). Ia ditanyai tentang keluhan warga Dirun terkait jalan masuk ke wilayah itu sudah rusak berat.

Blasius menjelaskan, pada kegiatan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat desa dan kecamatan, permasalahan yang sering diangkat adalah masalah jalan dan air minum. Kedua persoalan ini merupakan hal yang paling penting sehingga pemerintah secara bertahap akan memperhatikannya. Khusus jalan Weluli-Dirun yang diangkat Kepala Desa Dirun, jelas Blasius, akan diperhatikan Dinas PU tahun 2008 karena masuk dalam skala prioritas.

"Saya ikuti di koran soal jalan Weluli-Dirun. Itu sudah kita programkan tahun 2008 karena di Kecamatan Lamaknen sudah ada kecamatan pemekaran, yakni Lamaknen Selatan. Makanya kita akan buka jalan dari Weluli ke ibukota Kecamatan Lamaknen Selatan sehingga urusan pemerintahan berjalan lancar," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, ruas jalan kabupaten jurusan Weluli menuju Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Belu sepanjang tujuh kilometer saat ini rusak berat. Persoalan jalan ini sudah diusulkan masyarakat dari tingkat dusun, desa, lalu disampaikan ke kecamatan dalam musrenbang namun hingga kini tidak ada tindakan nyata di lapangan. Kades Dirun, Ernest Koly, mengatakan hal ini ketika ditemui di Desa Dirun (sekitar 70 kilometer dari Atambua), Sabtu (7/6/2008).*

Read More...