Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Sopir di SoE tuntut kenaikan tarif

Laporan Muhlis al Alawi, Spirit NTT, 26 Mei-1 Juni 2008

SOE, SPIRIT--Puluhan sopir angkutan kota (angkot) mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Senin (26/5/2008). Kedatangan para sopir itu hendak menuntut kenaikan tarif angkutan menyusul kebijakan pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak.

Para sopir menuntut pemerintah segera mengambil kebijakan dengan menaikkan tarif angkutan kota yang berpihak kepada sopir dan masyarakat. Pasalnya, naiknya harga BBM berpengaruh pada beban biaya operasioanl angkota setiap harinya.

"Kalau pemerintah hanya menaikkan tarif angkutan sebesar Rp 100 dari tarif lama sebesar Rp 2.400 menjadi Rp 2.500, kami para sopir dan kondektur mau dapat untung apa. Sangat tidak adil bila pemerintah menaikkan harga bensin Rp 1.500 per liternya. Sementara jasa angkota hanya naik Rp 100," jelas Paulus Bien di Kantor Pemkab TTS, Senin (26/5/2008).

Paulus yang berkeluarga merasa keberatan dengan kebijakan pemerintah menaikkan tarif angkutan kota hanya sebesar Rp 100. Ia meminta pemerintah mengkaji kembali tarif angkutan kota. "Waktu kenaikkan BBM sebelumnya, pemerintah memberikan kebijakan tarif angkota sebesar Rp 2.400. Namun pada kenyataannya penumpang hanya membayar Rp 2.000 sekali jalan," ujar Paulus.

Paulus mengharapkan pemerintah menaikkan tarif angkota hingga Rp 3.000 per penumpangnya. Setidaknya pada pelaksanaannya nanti penumpang bisa membayar Rp 2.500 untuk sekali jalan.

Kebijakan gubernur
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten TTS, Agus Buntu Payuk, S.H saat menemui para sopir angkota mengatakan kenaikkan tarif angkota merupakan kebijakan Gubernur NTT. Dishub TTS tidak akan melangkahi kebijakan yang sudah ditentukan Gubernur NTT.

"Surat keputusan kenaikkan tarif saat tinggal ditandatangani Bapak Bupati TTS. Kebetulan saat ini beliau masih bertugas di Jakarta. Jadi SK kenaikkan tarif tinggal menunggu beberapa hari saja," jelas Agus sambil menyatakan ia akan menyampaikan aspirasi sopir angkota kepada Bupati TTS.


Jawaban Kadishub TTS tersebut membuat sopir angkota tidak puas. Mereka memilih berada duduk di halaman Kantor Pemkab TTS hingga siang. Tidak hanya itu, kendaraan angkota diparkirkan disamping halaman Pemkab TTS.

Bensin eceran Rp 7.000
Tidak adanya penetapan batas maksimal penjualan bensin eceran dari pemerintah menjadikan pedagang BBM eceran membuat kesepakatan tersendiri. Para pengecer BBM di wilayah Kota SoE mematok harga bensin perliternya sebesar Rp 7.000.

"Harga itu saya kira sudah pas lantaran saya menjualnya lebih dari satu liter perbotolnya. Aturannya untuk satu liter bensin ukurannya sampai pada leher botol. Sedangkan saya menjualnya hingga sampai kepala botol," ujar Roby Fanggidae, salah satu penjual bensi eceran di bilangan Oebesa, SoE-TTS, Senin (26/5/2008).

Menurut Roby, sampai saat ini Pemkab TTS belum memberikan keputusan ataupun himbuan tentang harga eceran tertinggi penjualan bahan bakar minyak. Kendati demikian, Roby mengatakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan TTS beberapa waktu lalu telah mengambil nama-nama pengecer BBM. "Bila Pemkab TTS menetapkan harga eceran BBM perliternya maka tentunya saya juga akan menjual sesuai ukurannya," tandas Roby. *
Read More...

Instalasi listrik hibrida di Ponu

Laporan Julianus Akoit, Spirit NTT, 26 Mei-1 Juni 2008

KEFAMENANU, SPIRIT--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Timor Tengah Utara (TTU) merencanakan membangun instalasi listrik menggunakan teknologi hibrida dalam bulan Juni tahun ini, di Wini, Kaubele, Ponu dan seluruh kawasan pantai utara (Pantura) TTU. Listrik teknologi hibrida menggunakan sumber energi angin dan panas matahari serta solar.

Rencana ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan kerjasama antara Pemkab TTU, Kementerian Riset dan Teknologi serta Perusahaan Listrik Negara (PLN), di Kantor Wilayah PLN di Bundaran PU- Kupang, Rabu (14/5/2008) malam. "Benar kami akan membangun dan mengembangkan listrik menggunakan teknologi hibrida," jelas Bupati TTU, Drs. Gabriel Manek di kantornya, Rabu (21/5/2008) siang.

Dikatakannya, untuk tahap awal pihaknya akan memasang satu unit mesin di Wini. Jika berhasil, akan dikembangkan pula di Kaubele, Ponu dan seluruh kawasan Pantura. "Tim dari Jakarta dan Kupang akan turun riset untuk mengambil keputusan realisasi secara lebih mantap," tukasnya.

Dia mengatakan, biaya dengan menggunakan listrik tenaga hibrida lebih murah, ramah lingkungan dan sangat simpel. "Sudah pasti rekening listrik lebih murah dari yang ada sekarang. Selain itu produksi daya listriknya sangat potensial karena energi angin dan sinar matahari di Pantura cukup," tandasnya.

Tentang biaya pemasangan instalasi serta bagaimana aturan pembayaran rekening listrik, Bupati Manek mengatakan soal ini akan dibicarakan lebih rinci dengan pihak PLN. *
Read More...

Murid TK diajak mencintai lingkungan

Laporan Julianus Akoit, Spirit NTT, 26 Mei-1 Juni 2008

KEFAMENANU, SPIRIT-- Para guru Taman Kanak-Kanak (TKK) diminta mengajak anak didiknya peduli terhadap masalah lingkungan hidup. Misalnya, mengajak anak menanam pohon, bunga atau pagar hidup di sekolah.

Permintaan ini disampaikan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI), Ny. Dra. Hj. Opih R. Zainal, dalam sambutan tertulisnya, yang dibacakan Ketua IGTKI Kabupaten TTU, Ny. Agnes D, saat upacara HUT IGTKI ke-58 di Gedung Dharma Wanita Kefamenanu, Jumat (23/5/2008). Hadir dalam kesempatan itu, Asisten II Setkab TTU, Drs. Asterius da Cunha, ratusan anak TKK dari beberapa sekolah TKK di Kota Kefamenanu, para guru TKK dan orang tua murid.

"Tema HUT IGTKI tahun ini adalah memacukan diri untuk meningkatkan kualitas serta inovasi pendidikan anak Indonesia. Tema ini bukan sekedar slogan tapi harus diimplementasikan dan direalisasikan dalam kegiatan yang berdampak sosial sesuai isu yang sedang aktual. Misalnya isu tentang lingkungan hidup, isu pemanasan global. Tugas guru TK sebagai anggota IGTKI, adalah mengajak anak mencintai lingkungan hidup misalnya menanam pohon, bunga dan pagar hidup di halaman sekolah," pinta Ny. Opih Zainal.

Ia meminta agar HUT IGTKI dijadikan momentum untuk mengintrospeksi diri apakah yang sudah dibuat oleh para anggota untuk membesarkan nama organisasi dengan segala keiklasan, ketulusan dan perjuangan sebagai ibadah serta pengabdian untuk mensukseskan program demi peningkatan kualitas dan inovasi pendidikan yang bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat.

Ia juga meminta agar para pengurus pusat dan di daerah berkewajiban memperjuangkan kepada pemerintah setempat untuk peningkatan kualitas pendidikan maupun kesejahteraan guru sesuai rekomendasi Kongres VIII IGTKI.

"Saya juga minta anggota IGTKI harus mampu menjaga persatuan dan kesatuan baik di kalangan guru maupun di masyarakat umumnya, terutama menghadapi persaingan di dunia pendidikan yang semakin ketat," pintanya.

HUT ke-58 IGTKI di Kefamenanu dimeriahkan berbagai perlombaan, seperti lomba tari dan pawai keliling kota. *
Read More...

Hutan bakau Teluk Gurita ludes dibabat

Laporan Julianus Akoit, Spirit NTT, 26 Mei-1 Juni 2008

KEFAMENANU, SPIRIT-- Hasil tangkapan nener para nelayan di Teluk Gurita, Desa Motadik, Pantai Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), akhir-akhir ini mulai menurun karena 23 hektar hutan bakau di pantai setempat ludes dibabat oknum pengusaha untuk membuka tambak ikan.

Sementara 14 kepala keluarga (KK) nelayan di desa setempat sejak tahun 1972 tidak pernah mendapat bantuan alat tangkap ikan dari Pemkab TTU. Mereka tidak punya perahu dan jaring sehingga mereka beralih menjadi penangkap nener di sekitar rawa-rawa pohon bakau untuk dijual kepada pengusaha tambak ikan. Hal ini diungkapkan Nikodemus Ba'i, salah satu nelayan saat ditemui di rawa-rawa bakau ketika sedang menangkap nener bersama istrinya.

"Beginilah nasib kami. Kami ini nelayan, tapi tidak punya perahu dan alat tangkap ikan lainnya. Kondisi ini sudah berlangsung sejak tahun 1972," jelas Ba'i, di Teluk Gurita, Sabtu (24/5/2008) siang.

Ia mengatakan, para nelayan yang beroperasi di perkampungan nelayan Kakehibot, Teluk Gurita berjumlah 14 KK. "Kami sudah pernah mengajukan proposal ke pemerintah untuk mendapat bantuan perahu dan alat tangkap ikan lainnya. Sudah dua kali proposal kami kirim tapi tidak pernah mendapat tanggapan," keluhnya.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, lanjutnya, para nelayan di Teluk Gurita terpaksa bekerja sebagai penangkap nener ikan bandeng di lokasi rawa-rawa di hutan bakau di muara Teluk Gurita. "Kami menangkap nener menggunakan serok dari potongan kain kelambu," tukasnya seraya memperlihatkan alat serok penangkap nener kepada wartawan.

Satu ekor nener ikan bandeng, kata Ba'i, dihargai Rp 50. Sehari ia dan istrinya bisa mendapat 500 sampai 1.000 ekor nener. "Kami jual kepada pengusaha tambak ikan di Teluk Gurita," ujarnya.

Akhir-akhir ini, pendapatan semakin berkurang karena hasil tangkapan menurun drastis. Pasalnya, pengusaha tambak ikan membabat hutan mangrove (bakau) di Teluk Gurita untuk dijadikan (membuka) lahan tambak baru. "Pak lihat sendiri hutan bakau itu. Ada 23 hektar hutan bakau yang sudah habis dibabat pengusaha tambak ikan dari Atambua," jelasnya.


Di sebelah timur, perkampungan nelayan Kakehibot sekitar 23 hektar lahan hancur dibabat. Tinggal batang bakau yang berserakan di muara tersebut. *
Read More...

Solusi ketergantungan bahan bakar fosil

Spirit NTT, 26 Mei-1 Juni 2008

ENERGI surya dan angin merupakan sumber energi baru terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan, dengan kontribusinya diharapkan mencapai lebih dari 17 persen dari bauran energi nasional pada tahun 2025 sesuai Peraturan Presiden No. 5 tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional.

Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Pulau Rote secara umum memiliki potensi sumber daya energi terbarukan yang meliputi insolasi matahari rata-rata 5 kwh/m2/hari dan kecepatan angin rata-rata 3,1 -5,6 m/detik, sehingga pemanfaatannya dapat diterapkan untuk sistem listrik di daerah itu dan mengurangi konsumsi bahan bakar solar pembangkit diesel.

Sebagai salah satu program pengembangan di bidang energi yang diarahkan kepada konsep pengurangan pemakaian bahan bakar minyak dan konsep kawasan energi mandiri, maka Kementerian Negara Riset dan Teknologi melalui lembaga litbangnya (BPPT, dan LAPAN) bekerja sama dengan PT LEN Industri (Persero) serta PT PLN telah mengkaji, mengembangkan, dan melakukan pembangunan pembangkit listrik tenaga hibrida surya-bayu-diesel untuk daerah perbatasan dan daerah terpencil serta daerah pesisir, yaitu dengan dibangunnya PLT Hibrida dengan kapasitas 50 kwp Fotovoltaik, 4 kali 10 kw turbin angin dan 135 kVA.
Selain itu juga direncanakan akan dibangun instalasi pengolah biji jarak pagar dan kosambi yang menghasilkan minyak jarak pagar dan kosambi untuk memasok minyak nabati pengganti solar sebesar 30 persen.

Deputi Bidang Perkembangan Riset Iptek Bambang Sapto Pratomosunu mewakili Menteri Negara Riset dan Teknologi, Kusmayanto Kadiman, belum lama ini, berkesempatan menyerahkan pengelolaan PLTH di Desa Nemberala, Rote Ndao kepada PT PLN dan menandatangani kerjasama pengembangan teknik pengolahan biji jarak dan biji kosambi dengan Kabupaten Rote Ndao dan PT PLN pada tanggal 14 Mei 2008.

Tujuan pemanfaatan teknologi Hibrida PV-SKEA Diesel adalah membantu program listrik pedesaan mandiri, penghematan bahan bkar pada unit pembangkit PLTD, PT PLN, meningkatkan peran dan kontribusi energi surya dan angin, meningkatkan kemampuan institusional bersama sektor swasta dan industri untuk mengembangkan produk lokal turbin angin, fotovoltaik dan sistem kendalinya. Teknologi Hibrida PV-SKEA Diesel ini merupakan bukti nyata dari sinergi ABG (Academic, Business, and Government) dimana Kementerian Negara Riset dan Teknologi mendapatkan suatu model percontohan penerapan pembangkit listrik yang bersumber dari Sumber Energi Terbarukan dan Model Pengelolaan sistem teknologi. Bagi PT PLN dipakai sebagai percontohan melaksanakan penghematan BBM dan pembangkitan energi bersih, guna mengganti pembangkit diesel yang banyak dan tersebar di daerah terpencil. Sedangkan bagi pemerintah daerah, program ini dapat digunakan sebagai wahana dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia setempat, penyebar luasan informasi dan percepatan pembangunan pedesaan yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Pada hari yang sama di lakukan juga penandata tanganan kerjasama antara Kementerian Negara Riset dan Teknologi dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) untuk pengembangan dan pemanfaatan teknologi energi alternatif. Acara penanda tanganan kesepahaman dan perjanjian kerja sama pembangunan pembangkit listrik tenaga Hibrida Surya Bayu-diesel yang direncanakan akan dibangun di Wini, Kecamatan Insana Utara.

Untuk mewujudkan peningkatan efisiensi dan pengurangan pemakaian bahan bakar solar pada pembangkit listrik PT PLN dirancang PLT Hibrida dengan kapasitas 50 kWp Fotovoltaik, 10 kW Turbin Angin dan 150 kVA diesel yang akan melayani masyarakat yang berjumlah kurang lebih 350 rumah.

Keberadaan PLTH di Kecamatan Rote dengan potensi wisata bahari akan menghidupkan industri tumahan seperti kerajinan tangan, tenun ikat, dan anyaman. Saat ini ari 113.713 penduduk atau 29115 keluarga yang belum mendapat listrik 21108 sekitar 7277 keluarga tidak bekerja. Jumlah keluarga miskin dan sangat miskin mencapai 26643 keluarga. (humasristek)
Read More...

Harkitnas wariskan nilai-nilai kebangsaan

Spirit NTT, 26 Mei-1 Juni 2008

KALABAHI, SPIRIT--Peringatan satu abad (100 tahun) Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) tingkat Kabupaten Alor sebagai ajang untuk mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dalam menata pembangunan di daerah itu.

Peringatan Harkitnas ini dimeriahkan dengan parade pembangunan oleh aparat TNI/ Polri. Parade pembangunan ini selain menggambarkan keberhasilan pembangunan, juga menunjukkan kemajemukan kehidupan bangsa Indonesia.
Dalam peringatan ini Komandan Distrik Militer (Dandim) 1622 Alor, Letkol (Kav) Syachrial Siregar, SE sebagai inspektur upacara (Irup), di Stadion Mini Kalabahi, Rabu (21/5/2008).

Upacara dihadiri para pejabat sipil dan militer, wakil ketua TP-PKK, Ketua Persit, Ketua Bhayangkari, Pimpinan BUMN/ BUMD, Pimpinan Parpol, Ketua Kwarcab Pramuka, Pimpinan Lembaga Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dan Perempuan serta insan pers. Bupati dan Wabup Alor serta pimpinan DPRD sedang bertugas di luar daerah.

Energi pembangunan
Bupati Alor, Ir. Ans Takalapeta, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Dandim Syachrial, mengatakan, peringatan Harkitnas ke-100 tahun memiliki makna yang penting apabila nilai-nilai kebangsaan, persatuan dan kesatuan yang telah dirintis oleh Budi Oetomo terus dijadikan sebagai energi bagi langkah-langkah ke depan dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Peringatan Harkitnas juga memiliki makna betapa semangat nasionalisme bangsa Indonesia telah teruji dalam lintasan sejarah, baik berupa rongrongan dalam negeri maupun internasional.

Usai upacara dilanjutkan dengan parade refleksi 100 tahun kebangkitan nasional yang dikoordinir Kodim 1622 bekerja sama dengan Polres Alor dan Satuan Pol PP Kabupaten Alor. Masing-masing instansi menggelar aksi bersama berupa parade pembangunan yang diiringi dengan lagu gebyar-gebyar ciptaan Gombloh. (humas alor)
Read More...

Pemkab Alor perangi penyakit malaria

Laporan Okto Manehat, Spirit NTT, 26 Mei-1 Juni 2008

KALABAHI, SPIRIT--Pemerintah Kabupaten Alor bekerja sama dengan Yayasan Global Fund memerangi penyalit malaria di daerah itu. Kini, pemerintah menetapkan enam kecamatan menjadi daerah sasaran pembasmian malaria, yaitu Teluk Mutiara, Alor Tengah Utara, Alor Selatan, Alor Timur, Alor Timur Laut dan Kabola.

Demikian Plt. Kadis Kesehatan Alor, Drs. Nikodemus St. Turwewi saat ditemui di Kalabahi, Rabu (21/5/2008). Turwewi menjelaskan, selama ini Kabupaten Alor dikenal sebagai daerah endemis malaria. Penyakit malaria, katanya, selalu di urutan pertama dalam evaluasi tahunan.

Pemerintah, kata Turwewi, telah melakukan berbagai upaya untuk membasmi penyakit itu, termasuk menjalin kerja sama dengan Yayasan Global Fund. Kerja sama ini, katanya, untuk mengintervensi pembasmian malaria.

Untuk langkah awal sebanyak 18.200 jiwa atau 9.206 kepala keluarga yang tersebar di 23 desa dari enam kecamatan menjadi sasaran pembasmian. Petugas kesehatan sudah menyebar untuk mengambil sampel darah. Jika dalam pemeriksaan ternyata positif malaria, katanya, maka langsung dilakukan pengobatan dengan ACT (antermein combrator therapy). Selain itu setiap rumah diberikan dua kelambu.

Menurut Turwewi, Global Fund membantu 9.200 buah kelambu dan Pemkab Alor 1.200 buah. Semua kelambu itu dibagikan kepada warga. *
Read More...

SMAK St Yoseph rayakan pesta perak

Laporan Okto Manehat, Spirit NTT, 26 Mei-1 Juni 2008

KALABAHI, SPIRIT -- Para pelajar, guru dan alumni SMAK St. Yoseph Kalabahi merayakan pesta perak (HUT ke- 25), Selasa (20/5/2008), bertepatan dengan 100 tahun Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas).

Perayaan ini dihadiri Ketua Yaswari Perwakilan Alor, RD. Rudi Tjung Lake, Pr, anggota DPRD Alor, Fidelis Tua Tolang dan Senior Pandual, Komite Sekolah dan umat Katolik di Alor.

Kepala SMAK St. Yoseph, Gabriel Boro Miten dalam sambutannya, mengatakan, 25 tahun lalu sekolah ini didirikan dengan tiga orang sebagai pencetusnya, yakni Romo Frans Ama Nuen, Pr, Samuel Tapaha Duka, SM dan Gabriel Ishak Duka.
Beragam tantangan dan hambatan berhasil dilalui dan sekolah itu tetap eksis sampai di usianya yang ke 25 tahun.

Menurut Boro Miten, sekolah itu telah berbuat banyak untuk
mencerdaskan masyarakat dengan menciptakan sumber daya manusia bagi daerah dan bangsa. Untuk itu, katanya, para pelajar, guru-guru, pegawai dan masyarakat patut berbangga.
Ketua Yaswari Perwakilan Alor, RD. Rudi Tjung Lake, Pr
mengatakan, nama St. Yoseph sebagai pelindung sekolah itu hendaknya menjadi motivasi bagi semua komponen untuk mencapai visi dan misi sekolah. Santu Yosep sebagai pekerja hendaknya menjadi spirit bagi kemajuan sekolah.

Dalam konteks pesta perak SMAK St. Yoseph ini, kata Lake, ada tiga hal yang menjadi spirit, yakni harapan, tanggung jawab dan solidaritas. *
Read More...

Jangan lupa hutan nostalgia

Spirit NTT, 26 Mei-1 Juni 2008

KEINDAHAN dan keunikan alam bawah laut Selat Pantar sangat menakjubkan. Bahkan jika dibandingkan dengan Taman Laut Komodo di NTT, Berau di Kalimantan Timur, Bunaken di Sulawesi Utara dan Raja Ampat di Papua, Selat Pantar masih tetap yang terbaik, meski selama ini untuk diving, taman laut Komodo, Bunaken, Berau, dan Raja Ampat lebih populer, tapi di mata para diver kelas dunia taman laut Selat Pantar yang terletak di Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur, lebih unggul karena keindahannya yang menakjubkan. Konon terindah setelah taman laut Kepulauan Karibia. Banyak wisatawan asing yang pernah ke Alor terkagum-kagum.


Sebab, selain dimanjakan keindahan taman lautnya, mereka juga menemukan fenomena taman laut tersebut langka dan sangat menarik. Makanya, wajar jika wisata bahari Alor dengan panorama bawah laut yang spefisik di Selat Pantar menjadi primadona dan pemikat bagi para diver kelas dunia dari Amerika, Australia, Austria, Inggris, Belgia, Belanda, Jerman, Kanada, Selandia Baru, dan beberapa negara di Asia.

Tercatat ada 26 titik diving yang memesona wisatawan di sana. Ke-26 titik diving itu yaitu, Half Moon Bay, Peter's Prize, Crocodile Rook, Cave Point, The Edge, Coral Clitts, Baeylon, The Arch, Fallt Line, The Pacth, Nite Delht, Kal's Dream, The Ball, Trip Top, The Mlai Hall, No Man's Land, The Chatedral, School's Ut, dan Shark Close.

Titik diving yang terakhir ini sangat menarik karena merupakan kumpulan ikan hiu dasar laut yang sangat bersahabat dengan para diver. Keindahan bawah laut yang terdapat di Alor Besar, Alor Kecil, Dulolong, Pulau Buaya, Pulau Kepa, Pulau Ternate, Pulau Pantar, dan Pulau Pura, juga mengundang decak kagum para diver profesional dari Jakarta dan Bali untuk datang ke sana.

Bahkan, para diver kelas dunia mengakui, bahwa kawasan taman laut Alor merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Tengok saja pengakuan Ken Parker dari Amerika Serikat, More big fish, prolific swarming masses of schools than anywhere I've seen in 20 years of diving.

Atau dengarkan penuturan Adrienne May dari Australia, 'Enjoyed seeing the Manta Rays, Sharks, Turtles, Dolphins, Whales and that huge Napoleon Wrasse.' Bahkan, Michael AW fotografer asal Singapura berkata, 'A World class diving!... Kal's Dream is to be dived again and again and again.... of all my underwater sojourns, Alor is among the best!.

Begitu juga pernyataan Helen Roberts dari Inggris, 'We saw hue Sunfish, Reef Sharks, Turtles, Moray Eels, Rays, Naopoleon Wrase, Dog-tooth Tuna, Barracuda and loads of beautiful Reef Fish all in just three dives.'

Selain potensi wisata bahari, Alor juga menyimpan sejumlah obyek wisata yang memiliki daya tarik secara kultural dan historis yang jarang dijamah dan dikunjungi baik oleh penduduk setempat maupun oleh wisatawan. Meski memiliki aksebilitas amat terbatas, tapi bagi para pencinta petualangan alam justru menjadi tantangan dan keunikan.

Salah satunya, alquran tua dari kulit kayu yang ditulis dengan tinta ramuan tradisional yang diperkirakan berusia lebih dari 800 tahun, sebuah bukti sejarah tentang keberadaan Islam di Alor. Daya pemikat lainnya yaitu kampung Takpala, sebuah desa tradisional yang dihuni oleh suku Abui dengan pola perkampungan linear dengan deretan rumah adat.

Masyarakatnya yang masih memegang teguh adat dan tradisi akan mempertontonkan atraksi budayanya yang khas dalam menyambut para pelancong, membuat nama desa ini melambung sampai ke mancanegara.

Bagi pendaki gunung yang menggilai tantangan di tempat yang masih perawan, Gunung Delaki Sirung di Pulau Pantar dan Gunung Koya-Koya di Pulau Alor, adalah tempatnya. Kepenatan yang melelahkan itu segera sirna membawa kesejukan dan kesegaran jiwa setelah menyaksikan fenomena geologi vulkanik di Desa Air Panas dan Air Terjun di Pulau Pantar, taman wisata alam Tuti Adagae di Pulau Alor.
Sementara ranch mini peternakan rusa (terbaik di kawasan timur Indonesia) jangan dilewatkan untuk dikunjungi. Kesejukan dan kesegaran di alam Hutan Nostalgia juga akan menyapa setiap pengunjung yang ingin melepas kepenatan.

Sebelum beranjak kembali pulang, jangan lupa menanam pohon di Hutan Nostalgia sebagai tanda Anda pernah mengunjungi Pulau Alor. Nama dan alamat Anda akan diabadikan pada pohon yang ditanam dan dikenang sepanjang masa. (alordive)
Read More...

Petani Waisika minta bantuan alat berat

Laporan Okto Manehat, Spirit NTT, 26 Mei-1 Juni 2008

KALABAHI, SPIRIT--Lahan persawahan di Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut (ATL), Kabupaten Alor, belum digarap secara optimal oleh petani setempat pascagempa bumi 2004. Hal ini terjadi karena gempa saat itu merusakkan petak sawah tersebut. Petani setempat mengharapkan bantuan alat berat dari pemerintah untuk mengerjakan lahan itu.

Hal ini disampaikan Kepala Desa Waisika, Daniel Terlaupai, saat ditemui di desa itu, belum lama ini. Daniel mengatakan, hamparan lahan sawah di wilayah itu hampir mencapai 100 hektar. Saat terjadi gempa 2004 lalu, terjadi pergeseran tanah sehingga petak dan jaringan irigasi rusak. Kerusakan itu, kata Daniel, sebagian besarnya telah ditangani pemerintah, termasuk saluran irigasi. Dan, lahan yang telah diperbaiki sudah digarap petani. Pada areal yang belum ada perbaikan, katanya, di bagian timur dari kawasan itu sekitar 40 ha.

Daniel sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah kabupaten untuk menurunkan alat berat ke lokasi persawahan dan merelokasi lahan dan saluran irigasi yang ada. "Jika sudah diperbaiki, petani langsung memanfaatkannya," katanya.

Plt. Kadis PU Kabupaten Alor, Ir. Sumardin Sutiyo, saat ditemui, menjelaskan kondisi persawahan di wilayah itu memang mengalami kekurangan debit air akibat pergeseran tanah pascagempa bumi. Namun pemerintah telah melakukan upaya penangganan, khususnya pembangunan kembali irigasi dan sebagian petani sudah mengelola lahan sawah mereka.

Menurut Sutityo, untuk percetakan sawah, saat ini tidak bisa dilaksakankan lagi oleh PU. Secara teknis itu menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian. *
Read More...

Palulu luncurkan buku Tenun Ikat Sumba

Spirit NTT, 19-25 Mei 2008

WAINGAPU, SPIRIT--Drh. Palulu Pabundu Ndima, M.Si, meluncurkan buku berjudul, "Kajian Budaya Kain Tenun Ikat Sumba Timur," di Kampus Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Senin (3/3/2008) lalu.

Buku ini merupakan pengembangan dari tesis Palulu dalam bidang studi pembangunan. Drh. Palulu Pabundu Ndima, M.Si lahir di Waingapu, 1 Desember 1943, menyelesaikan pendidikan SR 6 tahun di Payeti-Waingapu pada Tahun 1957, SMP Bagian B di SMP Kristen Payeti pada tahun 1960, SMA Bagian B di SMA Kristen Salatiga-Jawa Tengah tahun 1963, Sarjana Medicine Veteriner tahun 1969, Dokter Hewan (Drh) tahun 1972 pada Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor di Bogor, dan Magister Sains (M.Si) Studi Pembangunan pada Program Pascasarjana UKSW Salatiga Tahun 2004 dengan predikat Terpuji. Saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Sumba Timur Masa Bakti 2004-2009.

Buku yang ditulis merupakan ulasan bagaimana memahami proses pembuatan tenun ikat Sumba Timur.
Proses yang semula sarat dengan muatan religiusitas Marapu, tidak bisa dilepaskan dari peran para aktor kelas menengah komunitas suku bangsa Sumba.

Dinamika pembuatan tenun ikat Sumba Timur yang menggunakan teknik lusi, jika semula lebih sebagai aktifitas kultural yang berorientasi seni, terbatas, sarat dengan nilai-nilai religi Marapu kini harus berhadapan dengan arena modernitas bahkan era post modern.

Sosok orientasi penggunaan tenun ikat Sumba Timur kini sudah mulai mengalami perluasan artikulasi yang bukan terbatas tetapi semakin meluas. Risiko perluasan pemaknaan ini dapat ditarik dengan berbagai orientasi, misalnya: untuk kepentingan komodifikasi yang sifatnya massal, digunakan untuk kepentingan kultural keseharian.

Pemaknaan ini juga berarti bahwa jika semula tenun ikat Sumba Timur hanya berlaku bagi kalangan elite, kini komunitas umum bisa mengakses kain tenun ikat ini. Tenun ikat Sumba Timur telah lolos dari perangkap sejarah masa lalu dan kini telah mampu mendialogkan dengan realitas plural religiusitas bahkan ke wilayah profan.

Kajian Tenun Ikat Sumba Timur merupakan salah satu karya seni, yang pada era ini mengalami terpaan 'badai globalisasi' yang kalau tidak dipertahakankan dengan sungguh-sungguh akan punah. Usaha untuk melestarikan karya seni ini nampaknya terkait dengan aspek sosial pembangunan dari karya seni tersebut.

Bagaimana corak, fungsi dan makna dari Kain Tenun Ikat Sumba Timur, yang dibahas secara mendalam di dalam buku ini, merupakan salah satu dasar untuk menyusun rencana dasar pelestarian dan pengembangan salah satu karya seni di tanah air tercinta. Oleh sebab itu, buku ini baik dibaca oleh para pembuat keputusan maupun oleh para pelaku pengembangan budaya. (w therik)
Read More...

Realisasi PBB 2007 lampaui target

Laporan Adiana Ahmad, Spirit NTT, 19-25 Mei 2008

WAINGAPU, SPIRIT -- Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Timur (Sumtim) untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB) antara lain melalui pemberian apresiasi bagi kepala desa yang mampu merealisasikan target PBB di desanya, membuahkan hasil. Terbukti, tahun 2007 realisasi PBB di kabupaten itu mencapai 101,26 persen dari target Rp 1.414.000.000,00. Tahun ini penerimaan PBB ditargetkan Rp 1.557.618.000,00.

Kepala KP PBB Waingapu, Ignatius Thadeus, S.E mengatakan itu ketika ditemui SPIRIT NTT, Senin (12/5/2008). Dia menjelaskan, realisasi PBB tahun 2007 terdiri dari sektor pedesaan Rp 771.359.000,00 dan sektor perkotaan Rp 660.483,00.

"Ini pendapatan murni daerah. Sedangkan dari pertambangan sebesar Rp 21.457.239.000,00 dari target Rp 18.108.000.000,00 atau mengalami peningkatan 118,50 persen. Pendapatan dari sektor pertambangan ini diperoleh dari pembagian penerimaan negara di bidang pertambangan yang dialokasikankembali ke daerah. Di sinilah pentingnya negara kesatuan. Kita yang berada di daerah yang pendapatan asli daerahnya minus, bisa menikmati pendapatan dari daerah lain melalui pemerintah pusat," jelas Ignatius.

Ia mengatakan, penurunan penerimaan PBB justeru terjadi di Sumba Barat. Sumba Barat yang pada tahun-tahun sebelumnya selalu 100 persen pada tahun 2007 hanya mencapai 66,32 persen dari target Rp 1. 291.000.000,00, atau Rp 856.183.000,00.

"Di Sumba Barat PBB tidak mencapai target karena konsentrasi kerja lembaga itu terbag. Tidak hanya itu, pegawai yang bertugas di bidang
penagihan PBB juga sudah terbag-bagi. Jadi, terjadi kevakuman," kata Ignatius.

Meski demikian, lanjut Ignatius, secara keseluruhan penerimaan dari lima sektor(pedesaan, perkotaan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan) tetap melampaui target. Dari target Rp 19.640.000.000,00 berhasil dicapai Rp 22.180.515.000,00 atau 112,94 persen. Sumbangan terbesar berasal dari sektor pertambangan yakni Rp 21.206.735.000,00.

Sementara pencapaian penerimaan untuk KP PBB Waingapu (Sumba Timur dan Sumba Barat), demikian Ignatius, mencapai 115,01 persen atau Rp 45.069.596.000,00 dari target Rp 39.186.000.000,00. Tahun 2008, target penerimaan KP PBB meningkat menjadi Rp 43.594.060.000,00. Untuk penerimaan dari sektor pedesaan dan perkotaan khusus Kabupaten Sumba Barat sudah terbagi menjadi tiga setelah ada pemekaran wilayah. Khusus untuk kabupaten Sumba Barat ditargetkan Rp 487.271.000,00, Sumba Tengah Rp 255.118.000,00 dan Sumba Barat Daya Rp 754.571.000,00. *
Read More...

Nganggur pimpin operasi penjualan BBM

Laporan Adiana Ahmad, Spirit NTT, 19-25 Mei 2008

WAINGAPU, SPIRIT--Kepala Bagian Ekonomi Setda Sumba Timur (Sumtim), Drs. Longginus Nganggur, Selasa (13/5/2008), memimpin penertibkan penjualan bahan bakar minyak (BBM) di tingkat pengecer. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi penimbunan, terutama minyak tanah menjelang kenaikan harga.

Disaksikan SPIRIT NTT, tim bagian ekonomi bergerak dari Pasar Inpres Matawai. Di tempat ini tim mendatangi para pengecer minyak tanah yang menjual di jerigen dengan harga hampir dua kali lipat dari HET (Harga Eceran Tertinggi) yang ditetapkan Pemkab Sumtim.

Dari pengecer, tim kemudian mendatangi pangkalan-pangkalan, SPBU dan juga pemilik SPBU. Pada hari pertama kemarin, tim hanya memberikan peringatan agar para pengecer berhenti menjual minyak tanah dengan harga melampau HET.
Longginus yang ditemui di lokasi pemantauan mengatakan, jika peringatan itu tidak digubris, para pedagang, pangkalan yang melawan akan ditindakan tegas.

Sementara di SPBU, tim memberikan peringatan agar petugas dan pengelola SPBU tidak melayani pengisian bahan bakar untuk alat berat, termasuk tronton, serta pengisian ke drum dan jerigen. Pengisian ke jerigen bisa dilakukan jika ada rekomendasi dari Bupati Sumba Timur.

Menurut Longginus, operasi penertiban terus dilakukan selama belum ada kepastian dari pemerintah kapan harga BBM naik. Tidak hanya di pangkalan dan SPBU, tim ini juga akan menertibkan pengiriman BBM ke daerah lain melalui kapal feri dan bus.

Dalam operasi tersebut, tim juga menjumpai mobil-mobil tronton yang mengisi BBM di SPBU. Tim langsung menegur pengelola SPBU. Di SPBU Matawai, misalnya, tim menegur pengelola SPBU agar tidak melayani pengisian BBM ke tronton setelah SPBU itu kedapatan mengisi BBM ke sebuah mobil tronton.
Pengelola SPBU mengatakan, pihaknya terpaksa melayani pengisian BBM ke tronton setelah sopir tronton meminta izin langsung ke pemilik SPBU.

Pemilik SPBU Matawai, Yudi, yang ditemui di rumahnya mengatakan, pihaknya mengizinkan pengisian BBM ke tronton karena sejauh ini belum ada aturan jelas tentang larangan pengisian BBM ke tronton. *
Read More...

Genangan air Kapuaratu belum diatasi

Laporan Adiana Ahmad, Spirit NTT, 19-25 Mei 2008

WAINGAPU, SPIRIT--Kepala Dinas Kimpraswil Sumba Timur, Ir. Komang Adyana, mengaku instansinya belum menuntaskan genangan air di Kapuaratu, Kelurahan Lambanapu karena keterbatasan dana.

Komang mengatakan itu saat ditemui di Waingapu, Senin (12/5/2008). Menurut Komang, untuk menangani genangan air di Kapuaratu hingga tuntas membutuhkan biaya yang cukup besar. "Kalau ditimbun secara keseluruhan lahan yang mencapai 30-an hektar cukup mahal, karena timbunan pasti dari tanah karena untuk lahan. Kalau kita turunkan elevasi pembuangan, maka bangunan di atasnya termasuk deker dan saluran irigasi harus dibongkar kembali," kata Komang.

Menurut Komang, tahun 2006 pihaknya mencoba mengeluarkan genangan dengan cara membuat saluran pembuangan. Namun karena elevasi genangan dengan ujung pembuangan terjadi perbedaan 10 cm (lebih tinggi ujung pembuangan), maka genangan tidak bisa keluar.

"Awalnya kita pikir aliran air dari lokasi genangan deras sehingga bisa melewati permukaan saluran pembuangan, ternyata tidak. Jika kita turunkan lagi elevasi pembuangan berarti deker yang ada harus dibongkar. Kita khawatir ketika saluran kita bongkar dan kita turunkan lagi elevasinya ternyata tidak sesuai dengan kedalaman genangan. Cara ini juga tidak akan bisa menyelesaikan masalah genangan tersebut. Kalau kita turunkan lagi elevasi, dikhawatirkan lebih rendah dari sungai. Ini juga tidak bisa menyelesaikan masalah," katanya.

Dia mengatakan, genangan tersebut bisa dikeringkan jika ada perencanaan penanganan secara tuntas. "Kita ukur dulu kedalaman genangan dan luas lahan, baru buat perencanaan," terang Komang.

Untuk melakukan tiga hal tersebut, katanya, diperlukan SID (survai investigasi desain). "Itu yang belum pernah kita lakukan selama ini. Penanganan genangan tersebut baik dari pemerintah pusat maupun daerah belum tuntas. Mungkin kita akan turunkan staf untuk melakukan SID mengenai kedalaman genangan, luas lahan dan juga besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan genangan tersebut sampai tuntas," katanya.

Sebelumnya, warga RT 13, Kelurahan Lambanapu dan sebagian warga Kelurahan Kalembi mengeluhkan lambannya penanganan masalah genangan pada lahan mereka selama belasan tahun. Akibat genangan tersebut, sekitar 45 ha lahan sawah petani di daerah itu terendam dan sekitar 30 KK kehilangan mata pencaharian. *
Read More...

SODA milik rakyat Sikka

Spirit NTT, 19-25 Mei 2008

MAUMERE, SPIRIT--Pasangan Drs. Sosimus Mitang dan dr. Wera Damianus (SODA), Bupati dan Wakil Bupati Sikka terpilih pada pilkada Rabu (16/4/2008), adalah milik rakyat Sikka.

Pendapat ini disampaikan Yoseph Sendiri, S.M, saat ditemui SPIRIT NTT di ruang kerjanya SD Inpres Contoh, Jalan A Yani Maumere, Senin (12/5/2008).
"Tak sepantasnya ada dendam politik. Hilangkan semua ini. Pasangan SODA terpilih langsung oleh masyarakat Sikka untuk memimpin lima tahun ke depan, 2008-2013. SODA saat ini telah menjadi pemimpin seluruh masyarakat Sikka, termasuk lawan politik dan paket yang kalah," tegas Sendiri.

Pilkada, diakui Sendiri, adalah media kompetisi untuk menempati jabatan bupati dan wakil bupati. Dalam ranah itu, katanya, sudah sepantasnya ada upaya-upaya untuk mempertahankan dan memperjuangkan paket yang diusung.
Dia mengatakan, kemenangan paket SODA adalah kemenangan rakyat Sikka. Dengan demikian, sikap diskriminatif dan sentimen politik supaya dihilangkan. "SODA memimpin untuk semua orang, bukan untuk orang perorangan atau organisasi tertentu," tandasnya.

Sendiri meminta semua komponen di Sikka, termasuk lawan politik, untuk mendukung SODA, membangun kerja sama dan kemitraan yang harmonis. "Kerja sama itu guna memperoleh pikiran, ide maupun gagasan untuk membangun Sikka ke depan ke arah yang lebih baik, sesuai harapan masyarakat Sikka," ujarnya.

Perhatikan pendidikan
Menyinggung masalah pendidikan, Yoseph Sendiri yang juga pengurus PGRI Sikka, menjelaskan bahwa untuk bisa mencapai hasil pendidikan yang berkualitas, perlu adanya kolaborasi antara kompenen-komponen pendidikan. Komponen- komponen pendidikan itu, yakni guru, murid, fasilitas/sarana/prasarana, orang tua, pemerintah dan lingkungan.

Tentang jumlah guru di Sikka, Yoseph Sendiri mengakui belum memadai (kurang), SDM guru pun perlu ditingkatkan melalui sertifikasi guru. Dan, yang tidak bisa ditinggalkan adalah mutu, fasilitas/sarana prasarana pendidikan. "Nasib guru juga supaya lebih diperhatikan," tegasnya.

Sendiri juga menyoalkan mutasi guru dan penyusunan formasi tenaga kerja kependidikan, baik di dinas pendidikan kabupaten maupun cabang dinas pendidikan di kecamatan supaya menempatkan orang-orang yang memahami arah dan konsep pendidikan ke depan.

"Mutasi juga supaya mempertimbangan waktu dan berdasarkan kebutuhan sekolah. Bagaimana dunia pendidikan bisa maju jika guru matematika dipindahkan dari sekolah, kemudian yang menggantikannya adalah guru Bahasa Indonesia. Ini perlu dihindari sehingga mutasi tidak terkesan asal-asalan. Pendidikan di Kabupaten Sikka harus didukung semua pihak agar bisa maju dan lebih baik, terutama dukungan yang dari komponen-komponen dalam dunia pendidikan," ujarnya.

Dia berharap kepemimpinan Bupati Drs. Sosimus Mitang dan Wakil Bupati, dr. Wera Damianus, dapat membawa perubahan di dunia pendidikan Sikka, khususnya peningkatan mutu. (djo/elso/humas sikka)
Read More...

KPAI temui pimpinan DPRD NTT

Spirit NTT, 19-25 Mei 2008

KUPANG, SPIRIT--Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dipimpin Ketua, Masnah Sari, didampingi Hadi Supeno (sekretaris) dan anggota Satriyandaningrum, Fony Yohanes dan Sandes D Sulkarnaen, menemui pimpinan DPRD NTT, pekan lalu.

Saat itu, KPAI diterima Ketua DPRD NTT, Drs. Melkianus Adoe, didampingi Wakil Ketua, Markus Hendrik, ketua dan anggota Komisi D DPRD NTT, Victor Mado Watun, Petrus Djeer, B.A, Armindo Soares Mariano dan Pdt. Habel Pekaata.
Turut hadir dalam pertemuan itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Propinsi NTT, Prof. DR. Mia Noach, serta Staf Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Propinsi NTT sebanyak tiga orang, yakni Amelia Manafe, Veronika Seq dan Theresia Funan.

Kepada Pimpinan DPRD NTT, Ketua KPAI, Masnah Sari, mengatakan, sesuai Pasal 74 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, UU ini membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat indipenden.

Masnah menyebut keanggotaan KPAI saat ini sebanyak sembilan orang, terdiri dari ketua satu orang, dua orang wakil ketua, satu orang sekretaris dan lima orang anggota.

Tugas KPAI, kata Masnah, antara lain melakukan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak; mengumpulkan data dan informasi; menerima pengaduan masyarakat; melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi; dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Selain itu, katanya, memberi laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak. "Namun lembaga ini tidak diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa KPAI secara organisatoris bersifat independen, namun kemandirian tersebut hanya sebatas memberikan pertimbangan dan lain-lain seperti tersebut di atas kepada presiden," kata Masnah.


Bahwa anak, kata Masnah Sari, sangat rentan terhadap pornografi dan porno aksi, gizi buruk, tindak kekerasan. Secara khusus di NTT, katanya, anak-anak terkena gizi buruk semuanya menjadi tanggung jawab KPAI.

Fony Yohanes, anggota KPAI, mengharapkan Dewan dalam menetapan anggaran daerah Propinsi NTT agar selalu berpihak kepada anak-anak NTT.
"Secara nasional anak belum mendapat anggaran secara proporsional. Kita harapkan dukungan APBD melalui Panitia Anggaran DPRD Propinsi NTT ketika membahas RAPBD Propinsi NTT. Jika kita amati, anak-anak di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami rawan pangan/gizi buruk ketika memasuki masa-masa paceklik antara bulan September sampai dengan bulan Maret setiap tahun. Karena antara masa-masa itu orang tua dari anak yang bersangkutan, persediaan makan sudah menipis. Keadaan seperti ini senantiasa melanda anak-anak NTT yang ada di daerah-daerah pedesaan," ujar Yohanes.

Fony Yohanes mernyoalkan keadaan anak NTT yang selalu rentan terhadap masalah. Kepada Dewan, Yohanes meminta agar DPRD NTT sebagai lembaga yang representasi dari seluruh rakyat NTT memperhatikan anak-anak yang masih usia sekolah tetapi dipekerjakan di sekor informal seperti loper koran, tolak grobak di pasar. Hal seperti ini membuat anak-anak kehilangan kesempatan untuk sekolah.
Anggota KPAI, Ny. Satriyandaningrum mengakui ada temuan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Ada tiga Sekolah Dasar (SD) dan satu Sekolah Menengah Pertama Negeri, (SMPN) 1 Waijewa Selatan, yang siswanya dikeluarkan dari sekolah dengan alasan mereka tidak mengikuti upacara berdera setiap hari Senin.

Mendapat laporan dari KPAI, Pdt. Habel Pekaata, asal Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuanagan (FPDI-P) berjanji akan segera mengecek masalah itu ke Kabupaten Sumba Barat Daya, karena daerah itu adalah daerah asalnya.
"Apabila benar, maka hal ini menjadi tugas Dewan untuk menyampaikan kepada gubernur guna menyelesaikannya lebih lanjut," katanya.

Salah satu hambatan yang dihadapi KPAI, kata Prof. DR. Mia Noach, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Propinsi NTT, adalah belum terbentuknya LPA di seluruh Propinsi NTT.

Hingga saat ini, katanya, baru delapan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang dibentuk. Namun hal yang dikhawatirkan, kata Mia Noach, apakah tersedia dana dari pemerintah untuk mengajikan karyawan KPAI yang akan ditempatkan di LPA Perwakilan NTT. (baky/humas dprd ntt)
Read More...

Kesejahteraan perawat belum mendapat perhatian

Spirit NTT, 19-25 Mei 2008

KUPANG, SPIRIT--Organisasi profesi para perawat yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) atau Indonesian National Nurses Association NTT, beraudiensi dengan DPRD NTT, belum lama ini.Senin (12/5/2008). Audiens ini dalam rangka memeriahkan Hari Perawat, Senin (12/5/2008). Agenda yang dibahas dalam audensi itu, antara lain pemaparan profil singkat PPNI, pembahasan masalah-masalah perawat NTT saat ini, dan warna sari.

Sabina Gero, S.Kp, M. Sc., Ketua PPNI NTT, mengatakan PPNI organisasi yang berazaskan kaidah dan nilai-nilai profesi keperawatan. Organisasi ini didirikan di Indonesia pada 17 Maret 1974. Di NTT sendiri telah hadir 26 tahun lalu, tepatnya pada 20 Oktober 1982. Di dalam menjalankan program kerja, PPNI selalu berpedoman pada visi dan misi.

Sabina menyebut visi PPNI adalah menjadi suara masyarakat keperawatan dan memiliki komitmen dalam memberikan pelayanan keperawatan profesional untuk mencapai Indonesia sehat 2010 (NTT sehat 2010).

Misi PPNI, pertama, memantapkan manajemen dan kepemimpinan PPNI untuk mencapai good governance dan jejaring yang kuat antara tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota dan komisariat.

Kedua, mendukung perawat Indonesia agar mampu meberikan asuhan keperawatan yang aman, kompeten, dan profesional bagi masyarakat Indonesia. Ketiga, menjadi pintu gerbang standar keperawatan secara regional maupun Internasional.

"PPNI memiliki anggaran dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), hasil MUNAS VII PPNI di Manado, Tahun 2005," tambah Sabina.

Dia menjelaskan, di Indonesia dan khususnya NTT, perawat menjadi profesi dengan jumlah terbesar. Saat ini di NTT terdapat sekitar 2.900 orang perawat. "Sebagai wadah profesi perawat, PPNI selalu berusaha mengakomodir dan memperjuangkan hak-hak perawat. Khusus untuk periode 2006- 2010, PPNI terfokuskan pada beberapa bidang kegiatan keperawatan," ujar Sabina.

Kegiatan di bidang hukum dan pemberdayaan politik, kata Sabina, antara lain melaksanakan kegiatan sosialisasi draft UU Praktek Keperawatan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Propinsi NTT. Di Bidang Pendidikan dan Pelatihan, misalnya, mengadakan pelatihan pembuatan proses keperawatan dan pengakajian fisik bagi perawat RS Bhayangkara dan RS Wirasakti. Selain itu, mengikuti kegiatan pelatihan TOT pengembangan manajemen kinerja klinik di Jakarta.

Di Bidang Pengembangan Kerja sama dan Humas, kegiatan
yang dilakukan adalah membentuk forum komunikasi antar perawat yang bekerja di lingkungan pendidikan dan pelayanan kesehatan dalam wadah ikatan tenaga pendidik dan pelayanan keperawatan Kupang.


Bidang Pelayanan Keperawatan, misalnya, melaksanakan kegiatan pengobatan massal dan penyuluhan kesehatan di beberapa wilayah di Kota Kupang bekerja sama dengan yayasan kemanusiaan, Poltekkes Kupang, serta SVD Kupang.

Kesejahteraan
Di Bidang Kesejahteraan, kata Sabina, membentuk paguyuban ikatan tenaga pendidik dan pelayanan keperawatan (ITPPK).
Menyinggung soal permasalahan yang dihadapi dan sering menjadi keluhan perawat-perawat di NTT, khususnya yang melayani kabupaten/kota, Sabina mengatakan, kesejahteraan perawat belum sepenuhnya mendapat perhatian pemerintah. "Aturan dalam PERDA di kabupaten/kota kurang memihak perawat," katanya.

Masalah lainnya, kurangnya posisi penting dalam struktur birokrasi pemerintah. Padahal, menurutnya, kemampuan memimpin dan mengatur seorang perawat tidak kalah dengan dokter yang selama ini selalu diprioritaskan.

Sabina menjelaskan, dari 17 Rumah Sakit (RS) yang tersebar di NTT, hanya ada satu orang direktur yang berasal dari keperawatan, yakni RS di Kabupaten Alor. Untuk jabatan kepala dinas, baru satu orang dengan latar belakang pendidikan keperawatan dari 20 Dinas Kesehatan se-NTT, yakni di Kabupaten Ngada. "Kepmendagri 41 tentang adanya komite perawat dalam struktur organisasi RS belum tertuang di seluruh RS di NTT," tuturnya.

Masalah lainnya, pendidikan tinggi keperawatan di NTT. Berdirinya beberapa Sekolah Keperawatan dari luar NTT (kelas jauh) dengan tujuan bisnis semata, dapat menurunkan mutu pendidikan dan ouput yang dihasilkan.

Menurut Sabina, institusi-institusi ini didirikan hanya melalui izin Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti), tanpa rekomendasi dari PPNI NTT dan PEMDA NTT.

Hal ini, jelasnya, sangat bertentangan dengan UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992, pasal 59. "Semua penyelenggaraan sarana kesehatan termasuk pendidikan harus memiliki izin, MUNAS PPNI. STIKES dibuka setelah mendapat rekomendasi dari PPNI setempat," tegasnya. (pascal/humas dped ntt)

Insentif ditingkatkan

SEBAGAIMANA diamanatkan dalam UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992, pasal 23 Ayat 1, 2, dan 3 disebutkan, "Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja." Namun hal ini belum mendapat porsinya.

Menurut Sabina, perawat paling berisiko terhadap semakin meningkatnya penyakit infeksi menular karena melakukan kontak fisik langsung dengan pasien.

Untuk itu, katanya, diperlukan PERDA tentang general check up gratis bagi perawat secara reguler. "Juga perlu adanya peningkatan insentif perawat di semua tatanan pelayanan keperawatan," ujarnya.


Menyoal pajak penghasilan tenaga kerja perawat, diakui Sabina, terlampau tinggi atau sebesar 15 persen dibandingkan tenaga kesehatan lainnya yang hanya 7,5 persen. Hal ini menggambarkan kurangnya komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan perawat. Juga kepada perawat masih diberlakukan tarif pajak yang lama.

Masalah lainnya, diakui Sabina, pemerintah masih membatasi praktek mandiri keperawatan. Belum adanya UU yang mengakomodir secara khusus praktek keperawatan sebagaimana bidan dan dokter.

Sabina, pada kesempatan itu meminta Dewan untuk secara simultan memperjuangkan dan meloloskan pembahasan rancangan UU Praktek Keperawatan di DPR saat ini.
Wakil Ketua DPRD NTT, Drs. Kristo Blasin, didampingi Ir. Emilia Nomleni, mengatakan, DPRD melalui Komisi D sudah pernah membicarakan hal ini. Namun kurangnya dukungan berupa data dan informasi dari institusi terkait menyebabkan pembicaraan itu belum bisa ditindaklanjuti.

Kristo meminta PPNI sebagai organisasi profesi perawat untuk terus memperkenalkan dan mensosialisasikan tugas dan kedudukan perawat dalam pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat sehingga paradigma perawat sebagai pembantu dokter dapat dihilangkan.

Selain aktivitas internal, kata Blasin, PPNI sedapat mungkin memperbanyak aktivitas eksternal antar organisasi. Salah satunya melalui diskusi dan interaksi dengan fraksi-fraksi di DPRD NTT dan pemerintah.

Blasin mengimbau PPNI menjalin kerja sama dengan pakar-pakar hukum di bidang kesehatan untuk melakukan kajian terhadap hal-hal yang perlu di-PERDA-kan. Dan diharapkan kebijakan yang dihasilkan nantinya dapat diberlakukan juga di seluruh kabupaten/kota se-NTT.

Tertibkan
Menyinggung maraknya sekolah-sekolah kesehatan yang hanya didirikan dengan izin Kopertis tanpa persetujuan PEMDA atau organisasi profesi lokal, Kristo Blasin menyatakan sangat terkejut. Ia dengan tegas mengatakan hal ini perlu ditertibkan.
Emi Nomleni menyoroti tunjangan-tunjangan yang diperoleh perawat. Menurutnya, perlu dilakukan dialog untuk mendapatkan kesamaan pandangan dan mencari jalan keluarnya. "PPNI juga perlu mengkomunikasikannya dengan perawat-perawat yang ada di kabupten/kota. Dan, laporan yang diperoleh diteruskan ke Dinas Kesehatan dan Dinas P dan K Propinsi," katanya.

Kristo Blasin meminta PPNI bisa menjadi pendobrak, mencari dan menemukan jalan keluar untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada, dengan melibatkan perawat-perawat yang ada di kabupaten/kota.

Dia mengusulkan organisasi itu untuk bekerja sama dengan Forum Parlemen, membuat suatu seminar, sehingga Dewan bisa menjembatani dan meminta pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan dalam bentuk PERDA yang lebih memihak perawat.
Berkaitan dengan rancangan UU Praktek Keperawatan, Kristo mengatakan, DPRD NTT akan bantu memperjuangkannya sesuai dengan tugas dan kewenangan. (pascal/humas dprd ntt)
Read More...

STFK Ledalero wisuda sarjana filsafat

Spirit NTT, 19-25 Mei 2008

MAUMERE, SPIRIT--Sekolah Tinggi Filsafat Katholik (STFK) Ledalero, Sabtu (10/5/2008) lalu, menggelar Rapat Senat Terbuka Luar Biasa Upacara Wisuda Sarjana Negara Program S1 Filsafat Periode II Tahun Akademik 2006/2007, Periode I tahun Akademik 2007/2008 dan Program S2 Teologi Tahun Akadenik 2007/2008.

Acara wisuda para sarjana filsafat ini berlangsung di Aula STFK Ledalero, dihadiri para pejabat pemerintah dan orangtua. Rapat Senat dibuka oleh Dr. Konrad Kebung, SVD.


Sedikitnya terdapat 114 orang sarjana filsafat yang dilantik untuk periode II Tahun 2006/2007. Dengan prestasi kelulusan memuaskan 10 orang, lulus sangat memuaskan berjumlah 77 orang, dan Cum Laude 7 orang.

Sementara untuk sarjana lulusan Periode I Tahun 2007/2008; lulus memuaskan 3 orang, lulus sangat memuaskan 17 orang dan Cum Laude berjumlah 7 orang.

Sedangkan untuk Program Pasca Sarjana (S2) untuk kualifikasi kelulusan Tahun Akademik 2007/2008, lulus dengan predikat memuaskan berjumlah 1 orang, lulus dengan predikat sangat memuaskan berjumlah 3 orang dan lulus dengan predikat Cum Laude berjumlah 2 orang.

Jaga nama lembaga
Ketua Sekolah Tinggi Fisafat Katholik (STFK) Ledalero. Dr. Konrad Kebung, SVD, dalam sambutannya mengatakan, acara wisuda merupakan suatu pesta syukur bagi lembaga pendidikan STFK Ledalero.

Karenanya, Konrad mengimbau kepada masyarakat untuk menerima dan merestui sarjana-sarjana baru yang akan mengabdi di tengah-tengah masyarakat. Konrad juga berpesan agar para wisudawan dapat menjaga nama baik lembaga dan terus memberikan dukungan terhadap lembaga itu.

Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Piet Alexander Tallo, S.H, dalam sambutannya yang disampaikan Bupati Sikka Drs. Alexander Longginus, mengatakan semua kita adalah penanggung jawab daerah dan masyarakat NTT.

"Saya menaruh harapan yang besar terhadap setiap perguruan tinggi yang ada di daerah ini, termasuk STFK Ledalero, agar dalam menjalankan fungsi dan misi akademiknya senantiasa memberi perhatian dan kepedulian terhadap pelbagai persoalan termasuk terus mendorong para civitas akademiknya untuk selalu proaktif dan kreatif dalam mengembangkan dan mendewasakan potensi dirinya. Dengan demikian kelak menjadi manusia pembangun yang dapat mewujudkan masa depan daerah bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik," jelas Tallo seperti yang disampaikan Longginus.

Tallo juga berharap agar para sarjana menjadi manusia yang rendah hati, kaya fungsi dan karya arti, serta lebih mengutamakan karya dari pada gaya.
Usai menyampaikan sambutan Gubernur NTT, Bupati Sikka Alexander Longginus menyampaikan profisiat dan selamat berbahagia bagi para wisudawan-wisudawati, orangtua dan Yayasan Penyelenggara Pendidikan STFK Ledalero.

"Jadilah dirimu yang sesungguhnya di tengah masyarakat, sebagai pelayan dan pengabdi untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat," harap Longginus.

Hadir dalam acara tersebut, Uskup Maumere, Mgr. Kherubim Pareira, SVD; Ketua DPRD Sikka, Drs. AM Keupung; Dirjen Bimas Katolik; Kopertis Wilayah Delapan; para camat, badan/dinas unit satuan kerja Pemkab Sikka, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat. (jonatan/humas sikka)
Read More...

UN di luar materi pelajaran

Oleh John Oriwis

Spirit NTT, 19-25 Mei 2008

HABIS ikut UN, Inang menangis sedih bukan main. Banting diri di lante kelas, merengek habis-habisan. "Aduh pak guru, soal sulit ngeri. Kami tida bisa kerja," keluh Inang ke Dede Poi, Umar Bahkri teladan Indonesia.
"Sulit bagemana ko? Semua materi ujian tadikan saya suda ajar semua, pagi sore lagi," jelas Poi.

"Itu pa, soal nomor 02 sampe 30, materi kelas tiga. Tida ada di buku catatan. Satu bulan kami belajar, tida ada satupun materi yang ditanyakan tadi ada di catatan," tamba Allyn, teman baik Inang.

"Jadi kamu mau anggap, bahwa soal ujian nasional tadi diluar materi pelajaran, yang selama ini suda saya ajarkan pagi sore??" tanya Poi.
"Benar pa," jawab Inang dan Allyn serentak. "Dasar bodo, itu materi pelajaran kelas I dan II," jelas Poi. "Itukan di luar materi to pa? Kami kelas tiga tanya soal kelas satu dua, te kami gelap ka pa," keluh Inang lagi.

"Bodonya kamu minta ampun. Semua kami suda ajar tau," bentak Poi. "Ajar apa, ajar laen soal keluar laen. Itu di bilang ajar," protes Allyn tak mau kalah cerewet dengan Poi.

"Kamu saja yang belajar tida jelas. Siang pelajaran kamu sibuk SMS, sore kamu tear weang di mall. Te jelas tida bisa kerja to," marah Poi lagi.
Dasar ana puber baru gede. Sudah malas, soal sulit guru yang disalahkan. Tida tau dia, kalo guru-guru sekarang lagi dalam perjuangan mendapatkan haknya. Biasa, masalah uang tunjangan dan lainnya.

Tapi perjuangan para guru bukan berarti bikin anak-anak tida bisa kerja soal. Tapi karena guru sudah berusaha bikin batu bebal jadi lembut, makanya hak kaisar harus untuk kaisar. Karena guru suda kasi apa yang menjadi hak murid.

"Dasar anak malas. Pelajaran suda dapat, semua suda jelas. Hanya baca belajar saja tida bisa. Kalo guru kunya baru kamu tinggal telan saja tida bisa te, lebi baik kamu jadi TeKaWe saja," mara Poi suda tingkat putus asa.

Tapi jaman sekarang, yang namanya bisnis pasti ada-ada saja. Mule dari jual beli soal ujian nasional sampe transaksi kunci jawaban soal ujian nasional.
Bukan saja orang luar, tapi pihak departemen pendidikan, dinas pendidikan, guru sampai murid pun terlibat transaksi. Parah, UN ternyata juga telah membuat pelajaran baru. Yaitu MATERI BELAJAR BERTRANSAKSI SOGOK MENYOGOK. Masih sekolah saja anak-anak su diajak bisa sogok menyogok.
"Kalo begini terus lebih baik UN diberhentikan," harap Inang. *
Read More...

Harga moke di Maumere naik

Spirit NTT, 19-25 Mei 2008

MAUMERE, SPIRIT--Sejak dua bulan terakhir, harga moke, minuman keras lokal tradisional di Maumere terus merangkak naik.

Menurut sumber yang tidak mau menyebutkan namanya menjelaskan, kenaikan harga moke ini merupakan penyesuaian antara harga moke dan harga kebutuhan pokok masyarakat di Maumere yang sudah mulai melambung.

Sebelumnya para konsumen membeli dengan harga Rp 5.000 hingga Rp 10.000/ botol, namun saat ini harganya sudah naik dengan kisaran Rp 15.000 hingga Rp 20.000/botol. Harga-harga ini juga disesuaikan dengan tingkatan kadar alkohol.

"Kenaikan harga moke ini wajar karena harga sembako sudah mulai naik. Tambah lagi BBM nanti juga naik. Tentunya hal ini akan berdampak pada kenaikan harga sembako. Agar dapat memenuhi kebutuhan, kami terpaksa menaikan harga moke," ujar sumber produsen moke.

Di Kabupaten Sikka, moke selain merupakan minuman beralkohol yang murah meriah, juga merupakan simbol dan kebutuhan masyarakat dalam menjalani sebuah prosesi adat. Selain bernilai adat, juga bernilai ekonomis. Moke di Maumere menjadi bagian dari sumber ekonomi masyarakat, baik untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, juga merupakan sumber biaya pendidikan anak sekolah.


Harga dari para produsen moke, yang sebelumya berkisar antara Rp 3.500 hingga Rp 8.000/botol, saat ini juga naik menjadi Rp 10.000 hingga Rp 15.000/botol.

Sejumlah kalangan berharap agar dengan kenaikan harga moke, dapat menekan tindak kriminal dan lakalantas akibat minuman keras. (djo/humas sikka)
Read More...

RSU TC Hiller gelar lomba dance

Laporan Novemy Leo, Spirit NTT, 19-25 Mei 2008

MAUMERE, SPIRIT-- Para dokter dan petugas medis di Rumah Sakit Umum (RSU) TC Hillers Maumere mengikuti Lomba Tarian Kreasi Baru (TKB) dalam rangka HUT RSU Maumere tanggal 16 Mei 2008. Lomba TKB berlangsung sejak 13-15 Mei 2008 digelar bersamaan dengan lomba dance bagi anak-anak dari keluarga dokter dan bagi di perawat RSU setempat.

Disaksikan SPIRIT NTT, lomba yang digelar di pelataran RSU Maumere itu dimulai pukul 11.00 Wita-pukul 14.00 Wita. Kegiatan ini berhasil menyita perhatian ratusan pengunjung/masyarakat/pasien RSU setempat. Hadir Direktur RSU TC Hillers Maumere, dr. Asep Purnama, Sp.Pd dan Kepala Dinas Kesehatan Sikka, dr. Henyo Kerong, serta sejumlah dokter ahli dan paramedis.

Kegiatan TKB diikuti empat tim, yakni tim biru, kuning, hijau dan merah. Tim biru beranggotakan dokter dan staf bagian poliklinik, bangsal, ruang laki-laki, ruang bedah dan ICU. Tim merah beranggotakan dokter dan staf bagian paviliun, apotek, ruang wanita, ruang anak, ruang bayi dan NICU.

Sementara staf/dokter di bagian radiology/farmasi dan oksigen berada di tim hijau. Dokter dan staf di bagian manajemen, satpam dan cleaning service masuk dalam tim kuning. Masing-maisng tim beranggotakan enam sampai 10 anggota. Mereka tampil memukau dengan gerakan kreasi sesuai lagu mengiringi gerakan tubuh mereka. Lomba ini menyita perhatian penonton dan tim juri.

Masing-masing pendukung tim antusias memberikan dukungan bagi timnya saat tampil. Hal yang sama saat berlangsung kegiatan lomba dance diikuti anak-anak/keluarga dari dokter/staf RSU setempat.

Ditemui di sela-sela acara, dokter Asep mengatakan, lomba ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang digelar manajemen menyongsong HUT RSU TC Hillers-Maumere yang puncak kegiatan tanggal 16 Mei 2008. "Dengan aneka lomba diharapkan bisa meningkatkan rasa persaudaran, kekompakan serta bisa bertumbuh jiwa kompetisi yang sportif dan mengembangkan kreativitas bagi dokter dan perawat serta masyarakat," kata Asep. *
Read More...

Lira Q kuatkan ekonomi masyarakat Sikka

Spirit NTT, 19-25 Mei 2008

MAUMERE, SPIRIT--Sejak Mei 2007 Lira Q sudah beroperasi di Maumere dengan tekad dan semangat untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat Sikka. Lira Q adalah Lembaga Investasi Masyarakat Quality bertujuan membuka kesempatan kepada semua orang menuju kehidupan yang lebih baik secara terorganisir dan berbasis pada penguatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Visi Lira Q aalah terciptanya keadilan sosial seluruh masyarakat Indonesia dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) melalui investasi uang sebagai ikatan dalam berorganisasi sebesar Rp 1.500.000.

Sedangkan misi Lira Q adalah membuka kesempatan kepada semua orang untuk dapat hidup layak melalui penguatan modal kerja, memberikan bantuan beasiswa bagi mitra lembaga swadaya publik dan investasi, membuka kesempatan kerja kepada masyarakat dan menjadi mitra pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, pengangguran dan penguatan ekonomi kelembagaan lainnya.

Lira Q didirikan sejak tanggal 25 Desember 2006 di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, oleh Jufri Deny H.Pakh, SP. Awalnya lembaga ini bernama Clara Investment dengan program memberi bantuan beasiswa pendidikan, penguatan ekonomi, investasi modal, dan sosial kemasyarakatan.

Lira Q Propinsi Nusa Tenggara Timur (NT) memiliki cabang atau distrik Sikka yang dipimpin oleh seorang Distrik program manajer atau DPM. Selama setahun ini, Lira Q Distrik sikka telah memberikan bantuan beasiswa kepada 200 mitra lembaga, memberikan bantuan modal usaha kepada 2000 mitra ekonomi senilai Rp 400.000.000 dan mendapatkan mitra mendekati miliaran rupiah.

Lira Q sudah merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) pertama untuk Distrik Sikka pada tanggal 14 April 2008. Di tahun pertama Lira Q telah memberikan bantuan 762 warga masyarakat Sikka dalam bidang pendidikan, dan ekonomi. Masyarakat yang menerima bantuan Lira Q terdiri dari 99 pelajar yang mendapatkan bantuan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi dan bantuan bidang perekonomian bagi 625 warga tidak mampu.

Manajer Program, Thomas Ming da Costa, menjelaskan, Lira Q Distrik Sikka sudah mempekerjakan 45 staf untuk dikaryakan pada 21 kecamatan. Lira Q bukanlah yayasan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun Koperasi. Lira Q merupakan lembaga investasi masyarakat yang memiliki program di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan. Lira Q hadir untuk membangun dengan investasi. (tjipto/humas sikka)
Read More...

APBD Sikka biayai 200 guru

Laporan Novemy Leo, Spirit NTT, 19-25 Mei 2008

MAUMERE, SPIRIT-- Dua ratus orang guru PNS tingkat SD-SMP di Kabupaten Sikka mendapat pembiayaan dari APBD II Sikka tahun 2008 sebesar Rp 400 juta untuk mengikuti pendidikan sarjana (S1). Sementara tahun 2007, Pemkab Sikka membiayai 60 guru SD-SMP untuk mengikuti program D2 PGSD.

Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kabupaten Sikka, Drs. Robertus da Silva, menjelaskan hal itu di ruang kerjanya, pekan lalu. "Tahun 2008 Pemkab Sikka melalui dana APBD memplotkan anggaran Rp 400 juta untuk membiayai pendidikan S1 bagi 200 guru," kata Robertus.

Menurutnya, para guru menempuh pendidikan S1 di Kabupaten Ende maupun di Kota Maumere. Dirincikannya, sebanyak 65 guru mengikuti program S1 bidang studi pendidikan di Kabupaten Ende, juga di Universitas Terbuka (UT). Sisanya, sebanyak 135 guru mengikuti program pendidikan UT S1 PGSD dan PGTK di Kota Maumere. Sementara pemerintah pusat melalui dana APBN membiayai 300 guru di Sikka untuk mengikuti program S1.

Ia menambahkan, pada tahun 2007 Pemkab Sikka melalui APBD mengalokasikan dana Rp 120 juta juga membiayai pendidikan bagi 60 guru guna mengikuti program D2 PGSD. Para guru menerima Rp 2 juta per tahun.

Ditanya mengenai dana tunjangan pendidikan bagi guru, Robertus mejelaskan, tunjangan pendidikan bagi 2.500 guru di Sikka untuk bulan Januari-Desember 2007 sudah dibayar seluruhnya. Sementara untuk tahun 2008 tunjangan pendidikan guru sudah dibayarkan untuk bulan Januari-Maret 2008.

"Besaran tunjangan pendidikan guru berbeda bagi setiap guru tergantung kepangkatan, masa kerja dan sebagainya," tegasnya. *
Read More...

Saboak diolah menjadi dodol

Spirit NTT, 19-25 Mei 2008

KUPANG, SPIRIT--Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Kupang menggelar pelatihan keterampilan mengolah saboak menjadi dodol. Pelatihan yang dibuka Ketua Dekranasda Kota Kupang, Ny. Welmintje Adoe-Benjamin di rumah jabatan Walikota Kupang, Senin (12/5/2008).

Dalam sambutannya, Ny. Welmintje mengatakan, dalam rangka peningkatan dan pemerataan hasil pembangunan, masalah tenaga kerja dan penyediaan lapangan kerja perlu mendapat perhatian serta bimbingan secara terus menerus. Hal ini dimaksudkan agar potensi tenaga kerja dapat berperan sebesar- besarnya dalam pembangunan daerah maupun nasional.

"Sebagai upaya membantu menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan perlu diciptakan kemitraan antara pengusaha dan perajin dengan pemerintah dan juga pihak swasta yang berhubungan dengan usaha pengembangan kerajinan," tegasnya.
Menurutnya, pelatihan keterampilan produk makanan dari bahan lokal yang dilaksanakan oleh Dekranasda Kota Kupang merupakan upaya untuk memberikan tambahan keterampilan bagi para peserta yang berasal dari kelompok buta aksara dan PKK Kota Kupang dengan memanfaatkan potensi bahan makanan lokal yang cukup tersedia, yang dapat dioleh menjadi produk makanan bernilai.

Kepada para peserta pelatihan, Ny Welmintje berharap agar para peserta dapat mengikuti pelatihan tersebut dengan tekun agar keterampilan yang diberikan dapat diterima dengan baik.
Selain itu, keterampilan yang telah diperoleh dipraktekan karena menurutnya apabila keterampilan pengelolaan makanan ini dapat dilakukan dan ditekuni dengan baik akan menjadi peluang usaha yang dapat memberikan tambahan penghasilan bagi para peserta.

Ketua Panitia Penyelenggara, Drs. Iskandar Kapitan, dalam laporannya menyebut tujuan pelatihan pengolahan makanan agar peserta memperoleh pengetahuan yang cukup tentang proses pengolahan makannan, khususnya pembuatan dodol dari buah saboak.

Selain itu, untuk menciptakan lapangan usaha, menyerap tenaga kerja dan dapat meningkatkan penghasilan. Pelatihan yang diselenggarakan Dekranasda Kota Kupang bekerja sama dengan Disperindag dan Kantor Pemberdayaan Perempuan Kota Kupang ini berlangsung dua hari, 12-13 Mei 2008, diikuti 45 orang, terdiri dari kelompok buta aksara dan anggota PKK Kota Kupang. (infokom kota kupang)
Read More...

Jalur wisata Loh Liang tercemar bangkai

Laporan Oby Lewanmeru, Spirit NTT, 19-25 Mei 2008

LABUAN BAJO, SPIRIT-- Jalur perjalanan wisata ke obyek Loh Liang, Pulau Komodo, tercemar bau bangkai menyusul tenggelamnya Kapal Motor (KM) Melati Sejahtera yang mengangkut 30 ekor kuda dan 10 ekor kerbau di Selat Linta, tepatnya antara Pulau Padar dan Pulau Rinca, Sabtu lalu.

Informasi yang dihimpun di Pelabuhan Rakyat Labuan Bajo, Sabtu (17/5/200), menyebutkan, sejak tenggelamnya KM Melati Sejahtera di Selat Linta, laut disekitar jalur ini tercemar karena puluhan bangkai ternak mengapung dan mengeluarkan bau tak sedap. Kondisi ini membuat perahu nelayan maupun perahu warga yang melewati jalur ini terganggu.

Jamaludin, warga kawasan TNK mengatakan, sejak lima hari lalu, atau dua hari setelah kapal tenggelam di Selat Linta nelayan menemukan bangkai kuda mengapung dan mengeluarkan bau tidak sedap. "Sebaiknya bangkai itu diangkut ke pesisir pantai Pulau Rinca atau Pulau Komodo agar bisa dijadikan makanan komodo," kata Jamaludin.

Pimpinan PT Putri Naga Komodo (PNK), Fransiskus Harum, mengatakan, kegiatan pembersihan bangkai bisa dilakukan namun terbentur kelangkaan bahan bakar minyak. "PNK selaku pendukung pengelolaan kawaan TNK akan berkoordinasi dengan pihak Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) guna menyikapi kondisi ini," tegasnya. *
Read More...

Pembangunan ruas jalan lintas utara terhenti

Laporan Oby Lewanmeru, Spirit NTT, 19-25 Mei 2008

LABUAN BAJO, SPIRIT-- Pengerjaan sejumlah proyek sistem swakelola di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) terhenti seperti di ruas jalan lintas utara jalur Kampung Lancang-Terang. Hal ini terjadi akibat kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di daerah itu selama sepekan terakhir.

Kondisi ini diakui Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) Manggarai Barat, Ir. Petrus Lengo, ketika ditemui di kantornya, Sabtu, 17/5/2008).
Menurut Piet Lengo, kelangkaan BBM yang sudah terjadi di daerah ini mengakibatkan sejumlah proyek fisik yang dikerjakan secara swakelola sempat dihentikan. "Ada beberapa paket proyek yang kita kerjakan secara swakelola tampak terhenti. Ini bukan disengaja tapi karena kendala bahan bakar untuk operasional sangat terbatas," kata Lengo.

Dia merinci sejumlah paket proyek swakelola yang terhenti akibat ketiadaan BBM antara lain pengerjaan ruas jalan lintas utara, yakni jalur Kampung Lancang-Terang, Kecamatan Boleng dan reklamasi pantai di Labuan Bajo, serta beberapa paket lainnya.

Tentang besaran alokasi anggaran swakelola yang digunakan namun terhenti karena hambatan BBM, Piet Lengo yang didampingi KTU, Ir. Nahum Elia Letik, dan Kepala Bidang Bina Marga, Ir. Alexander Kelang, mengatakan nilai dana swakelola yang digunakan pada sejumlah paket sebesar Rp. 500 juta.

"Kelangkaan ini membuat pasokan BBM untuk kendaraan operasional jadi berkurang. Kalau normal jatah untuk kami sekitar 800 liter solar. Namun saat ini kami cuma dapat 200-300 liter sehingga tidak cukup untuk operasional. Karena itu sejumlah paket swakelola terhenti sementara," katanya. *
Read More...

Pranda: Mabar potensial di bidang pariwisata

Laporan Oby Lewanmeru, Spirit NTT, 19-25 Mei 2008

LABUAN BAJO, SPIRIT--Bupati Manggarai Barat (Mabar), Drs. Fidelis Pranda, mengatakan, kehadiran Hotel Bintang Flores di daerah itu membuktikan Mabar cukup potensial di bidang pariwisata.

"Saya berharap dengan beroperasinya hotel ini tidak membuat hotel-hotel lainnya resah karena setiap wisatawan atau tamu memiliki selera tersendiri. Karena itu, marilah kita secara bersama-sama dengan cara sendiri-sendiri membangun daerah ini," ujar Pranda pada acara peresmian mulai beroperasinya Hotel Bintang Flores di Labuan Bajo, Kamis (8/5/2008).

Hotel ini merupakan satu-satunya hotel bintang empat yang ada di Propinsi NTT dan mempunyai fasilitas cukup mewah dan cocok untuk daerah pariwisata.
Seperti disaksikan SPIRIT NTT, hotel berlantai enam ini sudah menerima tamu yang menginap. Tampak beberapa kamar hotel terisi dan sejumlah kamar lainnya belum terisi. Hotel Bintang Flores merupakan salah satu hotel milik Ale Sugiarto yang juga pemilik Hotel Ramada Bintang Bali. Hotel ini mempunyai 61 kamar dengan dua suite room/ruang eksklusif.

Fasilitas yang dimiliki hotel ini, yakni ruang pertemuan, kolam renang, internet, pelayanan transportasi dan restoran. General Manager (GM) Hotel Bintang Flores, I Made Budiman, mengatakan, kehadiran hotel bintang di Labuan Bajo diharapkan ikut membangun pariwisata NTT, khususnya di Flores. Menurut Budiman, memajukan pariwisata di suatu daerah tidak hanya dengan membangun secara fisik, namun diperlukan juga kerja sama berbagai pihak.

"Tidak cukup bangun pariwisata hanya dengan fisik seperti bangun hotel atau lainnya, namun diperlukan campur tangan dan kerja sama semua pihak baik swasta maupun pemerintah," kata Budiman.

Budiman juga mengatakan, selain kerja sama, dibutuhkan juga pembangunan infrastruktur seperti jalan, air minum, listrik sehingga akses maupun mobilitas menuju ke daerah wisata bisa berkembang cepat.

"Saat ini kami pekerjakan 56 karyawan dan cuma delapan karyawan berasal dari luar daerah. Lainnya warga asli daerah NTT sehingga kehadiran hotel ini turut membuka lapangan pekerjaan bagi daerah ini," ujarnya. *
Read More...

Menuju Komodo

Spirit NTT, 19-25 Mei 2008

TAMAN Nasional Komodo luasnya mencapai 173.300 ha, meliputi daratan seluas 40.728 ha dan perairan mencakup 32.572 ha. Tiga pulau besar mendominasi daratan, yaitu Pulau Komodo (33.937 ha), Pulau Rinca (19.625 ha) dan Pulau Padar (2.017 ha). Bentuk daratan bergelombang meencapai puncaknya pada ketinggian 735 m, di Gunung Satalibo.

* Pulau Rinca
Beriklim kering, curah hujan rata-rata tahunan antara 50-60 cm. Musim hujan bulan Desember-Maret. Berdasarkan pengamatan diketahui ada 80 jenis Flora dan 300 jenis fauna di darat. Di perairan diperkirakan terdapat jenis ikan 734, species karang 260, species alga 104, species spoge 70, species dan bakau 19 species.

* Satwa Komodo
Satwa Komodo adalah reptil darat terbesar yang tersisa di dunia. Bahasa setempat menyebut satwa ini dengan nama ORA. ORA hanya ditemukan di Taman Nasional Komodo dan di Flores bagian barat. Panjangnya bisa mencapai panjang 3 m dan berat mencapai 90 kg. Ora bertelur dan diletakan pada sarang hingga 8-9 bulan, kemudian menetas. Ora kecil hidup pada dahan/ranting pohon dengan memangsa tokek, telur burung dan insekta lainnya. Ora tua terlalu berat untuk memanjat. Ora tua adalah pemakan bangkai, makan dengan cara mengoyak dan menelan buruannya, tanpa mengunyah.

* Loh Buaya
Berada di Pulau Rinca, pengunjung dapat menikmati areal di sekitar Loh Buaya dengan melihat kerbau liar, komodo dan kuda liar. Satwa tersebut sering di jumpai oleh pengunjung bila melakukan perjalanan menjelajah kawasan/trekking. Beberapa jenis burung dapat di jumpai di wilayah ini, menurut pengamatan yang di lakukan pada tahun 1995, ditemukan 58 jenis burung. Rusa muda juga banyak dijumpai di wilayah Loh Buaya, di samping kera ekor panjang yang penyebarannya di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo hanya berada di Pulau Rinca.

Tersedia dua jalan melingkar untuk menikmati potensi Flora dan Fauna termasuk pemandangan yang indah melalui puncak Bukit Loh Buaya dapat dicapai melalui Pelabuhan Bajo dengan menyewa kapal motor masyarakat, baik dengan charter ataupun secara rombongan. Bila wisatawan ingin tinggal di Loh Buaya tersedia penginapan yang dikelola oleh Koperasi Karyawan Taman Nasional Komodo, Cafetaria dengan menu terbatas juga tersedia di Loh Buaya.

* Loh Liang
Berada di Pulau Komodo sebagian besar pengunjung mendatangi Loh Liang. Beberapa Fasilitas yang tersedia di tempat ini seperti pondok wisata, pusat informasi, cafetaria, dermaga, aula/ruang rapat, dive shop, glass bottom boat. Jalan trekking yang ada adalah Loh Liang-Banunggulung 2 km; Loh Liang-Sabita 9 km; Loh Liang-Loreng 7 km; Loh Liang-Gunung Ara 8,5 km.

* Aktivitas yang dapat dilakukan
Wild Animal watching/pengamatan burung, menyaksikan berbagai satwa seperti lomodo, rusa, kerbau, babi hutan dan burung gosong. Hiiking/pendakian (Loh Liang-Gunung Ara- Satabilo). Exploring/penjelajahan (Loh Liang-Sabita), photo hunting, diving/menyelam, snorkeling dan glass bottom boat di Pantai merah dan Loh Bo.

* Kampung Komodo
Salah satu Kampung Nelayan yang berada di Kawasan Taman Nasional Komodo dan berada di Pulau Komodo. Kampung Komodo dihuni sejak sebelum kawasan ini ditetapkan menjadi Taman Nasional. Masyarakat Komodo masih percaya bahwa nenek moyang mereka masih bersaudara dengan Satwa Komodo, sehingga mereka dapat hidup berdampingan secara damai. Pada tahun 1996, jumlah penduduk yang termonitor menghuni Kampung Komodo sebanyak 1129 Orang.

Terdapat satu buah pos jaga dan dua buah pondok kerja yang dijaga oleh petugas Taman Nasional. Kehidupan nelayan, pembuatan patung komodo, dan beberapa jenis satwa lain seperti rusa, babi hutan, dan burung gagak dapat dinikmati di kampung Komodo dan sekitarnya. Tidak berapa jauh dari kampung ini terdapat tempat yang biasa digunakan untuk kegiatan snorkeling dan menyelam seperti Loh Namo dan Pantai Pulau Lasa. Disamping itu terdapat obyek wisata lain seperti Gua Kalong ( 45 menit dengan boat dari Loh Liang). **
Read More...

Mampukah lahan kering di NTT berproduksi?

Oleh Dati Nawastuti Lewoema, S.Pt *

Spirit NTT, 19-25 Mei 2008

BULAN lalu, tepatnya tanggal 25-26 Maret 2008 saya mengikuti seminar internasional yang diadakan oleh Universitas Gadjah Mada, KAGAMA dan Departemen Luar Negeri mengambil tema Mapping the Political Economy and Sosio-Cultural Cooperation between Indonesia and the Middle Eastern Countries.

Salah satu pembicara untuk sesion pertanian adalah Prof. Dr. Irham yang mempresentasikan tentang Sosioeconomic Aspect of Dry-land Agriculture Development: Finding Implications Towards Indonesia-Middle East Cooperation.

Menurut Prof. Irham, total area lahan kering di Indonesia mencapai 33,7 juta hektar dan sebanyak 18 juta hektar telah terdegradasi. Lalu berapa luas areal lahan kering di NTT?Ternyata ada sekitar 3.351.241 hektar dan dari lahan seluas hampir 3,5 juta hektar tersebut ternyata baru 34 persen yang telah dikelola oleh masyarakat.

Lahan kering di NTT termasuk dalam lahan kering beriklim kering yang banyak terdapat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) sehingga sangat berbeda dengan lahan kering di daerah beriklim basah seperti di Kalimantan dan Sumatera.

Pembahasan tentang lahan kering perlu diawali dengan pengenalan tanah, jenis tanah di NTT serta jenis-jenis tanaman yang dapat tumbuh di lahan kering tersebut. Menurut Radjagukguk (2006), tanah (soil) yang dalam skala hamparan disebut lahan (land) merupakan sumber daya dasar untuk pertanian selain air, udara, cahaya dan benih. Tanah berperan sebagai tempat tumbuhnya tanaman, sumber bahan makanan,penyimpan air untuk tanaman dan penyimpan udara untuk pernapasan akar.

Karena itu, upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia yang terus bertambah tampaknya tidak akan terlepas dari pemanfaatan tanah dan pengelolaannya secara bijaksana. Upaya meningkatkan produksi pangan ditempuh dengan cara intensifikasi yakni meningkatkan produktivitas lahan yang sudah dimanfaatkan dan ekstensifikasi yakni memperluas areal lahan pertanian.

Jenis-jenis tanah pertanian
Terdapat banyak jenis-jenis tanah pertanian di Indonesia yaitu alluvial, gley, regosol, grumusol, mediteran, latosol, andosol dan podzolik. Adapun jenis-jenis tanah pertanian di NTT meliputi mediteran (Manggarai, Sumba, Kupang, Flores Timur, Sikka, Ende dan Ngada), latosol (semua kabupaten kecuali Ende), alluvial (Belu, Sumba, Kupang, TTS dan Ngada), grumosol (Kupang, TTS, TTU, Belu), regosol (Sikka, Ende, Flores Timur).

Sebenarnya jenis-jenis tanah di NTT sudah cukup baik karena tidak termasuk tiga tanah bermasalah seperti podzolik merah-kuning, histosol dan tanah sulfat masam yang mengacu pada tanah-tanah yang menunjukkan kendala-kendala fisika dan kimia untuk produksi tanaman yang ekonomis.

Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi produktivitas tanah yaitu sistem pengelolaan,hasil keluaran dan tanah itu sendiri. Tanah produktif harus mempunyai kesuburan yang menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman akan tetapi tanah subur tidak selalu berarti produktif. Tanah subur akan produktif jika dikelola dengan tepat dengan menggunakan teknik pengelolaan (teknologi tepat guna ) dan jenis tanaman yang sesuai untuk lahan tersebut.

Jenis-jenis tanaman di lahan kering
Jenis-jenis tanaman apa saja yang dapat dibudidayakan di lahan kering NTT? Mari kita lihat jenis tanaman pangan,ada jagung, ubi kayu, padi gogo, kacang-kacangan, sorghum hingga labu-labuan. Tanaman keras/perkebunan juga tak kalah menariknya sebut saja kopi, coklat, jambu mente, asam, kemiri, lontar, kelapa, kapuk, vanili sampai yang lagi naik daun saat ini yaitu jarak pagar dari yang diusahakan secara intensif hingga yang dibiarkan tumbuh liar tanpa perawatan.

Lihatlah betapa beranekaragamnya jenis-jenis tanaman yang dapat tumbuh dengan baik dan juga mempunyai nilai tambah bagi perekonomian keluarga.

Wakil Gubernur NTT, Frans Lebu Raya saat wawancara di Metro TV pada tanggal 8 April 2008 mengatakan, "Jangan memberikan stigma bahwa NTT merupakan Propinsi termiskin karena dari data BPS sejak tahun 2003-2006 terjadi penurunan kemiskinan. Sehingga tidak dapat dikatakan bahwa NTT selalu menjadi Propinsi termiskin di Indonesia."

Lalu apa masalahnya sehingga sampai saat ini NTT masih saja dipayungi kemiskinan walaupun tidak secara menyeluruh? Menurut Lutfi Fatah (2007), kemiskinan terjadi karena penguasaan sumber ekonomi rendah akibatnya kemampuan produksi rendah dan produktivitasnyapun rendah. Rendahnya produktivitas berakibat rendahnya pendapatan dan karena itu disebut miskin.

Apakah produktivitas masyarakat kita masih rendah? Jawabnya YA. Saya punya sedikit ilustrasi yang walaupun tidak sama persis di semua tempat, namun setidaknya memberikan sedikit gambaran mengenai kebiasaan masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani/pekebun namun tidak dapat mengatur (manage) waktu sehingga walau seberapapun mereka bekerja keras namun hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan keringat yang dikeluarkan.

Ketika ayam jantan berkokok, petani/pekebun bukannya cepat-cepat pergi ke kebun melainkan sibuk memberi makan babi/kambing, pikul air sambil berbincang-bincang hingga tidak terasa matahari mulai naik. Sekitar pukul 09.00 pagi baru mereka pergi ke ladang/kebun. Perjalanan ke kebun saja memakan waktu paling tidak 30-45 menit. Lalu mereka mulai bekerja dan ketika matahari tepat di atas kepala sekitar pukul 12.00-13.00 mereka beristirahat selama 1-2 jam dan mulai bekerja lagi hingga kira-kira pukul 16.00-17.00.


Coba dihitung, berapa jam yang efektif untuk mereka bekerja. Sekitar 4-5 jam tanpa tambahan penghasilan apapun.Belum lagi berapa hektar lahan yang mereka garap? Hari Senin menggarap lahan di kebun A, hari Selasa di kebun B, hari Rabu di kebun C belum lagi jadwal kerja kelompok yang padat sehingga kelihatannya petani/pekebun kita lebih sibuk daripada manager di perusahaan asing.

Bandingkan dengan hasil penelitian Sudharwono (1995) yang mengatakan bahwa rata-rata seorang petani hanya mampu memanfaatkan lahannnya secara maksimal seluas hektar. Bila lebih dari itu maka lahan yang digarapnya tidak akan memberikan hasil yang diharapkan.

Misalkan petani/pekebun tersebut pergi saat fajar mulai mengintip di timur dan bekerja hingga pukul 12.00 lalu pulang dan mengerjakan pekerjaan sampingan yang dapat menambah nilai ekonomis maka tidak mustahil mereka akan memperoleh pendapatan yang lebih baik daripada sebelumnya.
Namun mampukah petani/pekebun kita mengubah pola yang tidak efektif dan efisien tersebut setelah sekian lama terhanyut dengan gaya hidup yang menerima keadaan apa adanya?

Selama ini hasil pertanian mereka hanya untuk keamanan pangan keluarga saja (pola pertanian keluarga) tidak berorientasi bisnis.Tapi sampai kapan mereka mampu bertahan dalam kondisi yang serba cepat berubah ini? Sampai kapankah kita meratapi Nasib Tidak Tentu ini Nanti Tuhan Tolong?

Penutup
Sumber daya alam sudah tersedia. Akan tetapi, mampukah petani kita memberdayakan diri untuk mengolah lahan agar berproduksi secara optimal, agar tidak ada lagi masyarakat yang berebut RASKIN (kadang-kadang masyarakat kita lupa bahwa bahan pangan pokok tidak hanya beras), tidak ada lagi anak-anak yang meninggal karena gizi buruk/busung lapar/kekurangan gizi, yang ujung-ujungnya menyalahkan alam yang terlalu keras, atau saling tuding di antara para stakeholders pembangunan.

Lahan di NTT memang tidak terlalu subur jika dibandingkan dengan lahan-lahan pertanian di Jawa atau pulau-pulau lainnya di Kawasan Barat Indonesia. Akan tetapi lahan di NTT tetap mempunyai nilai tambah bila dikelola dengan manajemen yang benar.

Mantan Wapres RI, Try Sutrisno dalam sebuah teleconference (1995) dengan seorang petani di Timor pernah berkata; tidak perlu menyesali keadaan alam yang sudah demikian adanya. Alam telah dengan adil memberikan sumberdaya yang khas jika kita yakin bahwa dia memang adil. Belum tentu cendana tumbuh bagus di pulau lainnya, dan belum tentu pula burung unta mampu bertahan di pulau-pulau 'basah' lainnya. *

* Penulis, tinggal di Kecamatan Wulanggitang, Flores Timur. Saat ini sedang menyelesaikan S2 pada program Magister Manajemen Agribisnis di Universitas Gadjah Mada.
Read More...

UN mengebiri peran guru

Spirit NTT, 19-25 Mei 2008

MENCERMATI dan memperhatikan Pendidikan di Indonesia, timbulnya suatu permasalahan yang menjadi permasalahan nasional, terutama menyangkut standar kelulusan siswa baik yang masuk SMP, SMA maupun perguruan Tinggi dan lain-lain, kelulusan siswa tidak ditentukan oleh guru yang memantau dan mendidik serta membimbing dan membina anak didik selama tiga tahun dalam proses belajar dan mengajar, tetapi cukup ditentukan oleh Standar Ujian Nasional yang lebih dikenal dengan UN.

Dengan tiga materi pelajaran, sesuatu hal yang tidak logis, untuk menilai seseorang mampu dan tidak mampu hanya dari satu aspek, sedangkan intelektual yang bermoral merupakan proses yang diamati dan dinilai oleh orang yang membimbing, orang yang membina di sini peran guru dikebirikan.

Sesuai UU No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI pasal 57 ayat (2) evaluasi dilakukan kepada peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan informal untuk semua jenjang, satuan dan jenis pendidikan, sedangkan pasal 58 ayat (1) evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemampuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan dan pasal 1 ayat (17) standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistim pendidikan di seluruh wilayah NKRI.

Di sinilah permasalahan pendidikan di Indonesia, yang memunculkan beberapa pertanyaan terhadap kelulusan siswa, antara lain pertama, kelulusan hanya ditentukan oleh tiga materi ujian nasional, sedangkan, materi lain dan keaktifan serta intelektual lainnya tidak dinilai, akan memunculkan materi lain dianggap tidak perlu, sedangkan materi lain tersebut merupakan faktor penting dalam menumbuh kembangkan intelektualitas yang bermoral dalam mencapai tujuan pendidikan nasioanal sebagai mana amanat pembukaan UUD 1945.

Kedua, sesuai pasal 57 ayat 1 dan pasal 1 ayat (17) sudahkah dilakukan pemantuan terhadap kelayakan proses pendidikan untuk mengacu standar Nasional pendidikan, hasil akhir bermuara kepada peserta didik terutama menyangkut sandar kebutuhan minimal secara komprehensif dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal lembaga pendidikan tersebut antara lain, sarana dan parasana pendidikan, pendidik, penerimaan arus informasi dan buku, lingkungan pendidikan dan peran serata masyarakat.

Sesuai pasal 58 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 yang mengavaluasi dan memantau proses intelektual anak didik adalah pendidik, jelas kontribusi dan peran guru dalam penentuan kelulusan anak didik sangat penting dan besar, karena sang pahlawan tanpa tanda jasa yang melihat, mendidik, membina mental dan intelektual anak didik selama berada di lembaga pendidikan terkesan dikebirikan.

Pasal 35 ayat (1) dalam penjelasannya, kompetensi kelulusan adalah merupakan kualifikasi kemampauan kelulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan. Di sini jelas bahwa kelulusan tidak bisa ditentukan oleh tiga materi ujian nasional, karena sikap, kemampuan dan keterampilan yang hanya diketahui oleh pendidik/guru tidak dinilai oleh ujian nasional, kembali lagi peran pendidik dikebirikan. Pasal 37 materi wajib yang harus diakomodir dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah memuat Pendidikan Agama, PKN, Bahasa, Matematika, IPA, IPS, Seni dan Budaya Penjas, Keterampilan dan jasa, muatan lokal, kata 'wajib' merupakan suatu bentuk yang wajib diajarkan kepada anak didik. Lonsekwenasinya materi tersebut menjadi indikator sebuah kelulusan anak didik, kenyataan hanya tiga materi yang menjadi indikator kelulusan nasional.

Bahwa kondisi bangunan sekolah dan pendidikan nasional di Indonesia belum bisa distandarisasikan, karena bangunan yang sudah tidak layak, kinerja guru perlu ditingkatkan, konsekwensi motivasi guru sebagai pendidik perlu ditingkatkan, baik gaji/tunjangan, pendidikan, sarana dll, geografis dan budaya, arus informasi dan sebagainya.

Sehingga standarisasi harusnya melalui perlakuan dan penilaian yang sama dalam semua aspek, kenyataan aspek-aspek belum standar, sehingga standar nasional belum bisa dilaksanakan, namun pihak Diknas melalui proses harus melengkapi semua persyaratan yang diamanatkan oleh UU, baik sarana maupun prasarana serta ketentuan operasional serta proses sosialisasi. Kenyataan dan fakta tersebut, bahwa Ujian Nasional bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 2003, yang membawa dampak pada pembodohan bangsa, dan bertentangan dengan amanat pembukaan UUD 1945.

Berdasarkan UUNo.14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa salah satu hak guru dan dosen memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukkan kelulusan, jelas dalam UU ini, yang memberikan penilaian objektif terhadap kelulusan anak didik adalah guru. Sedangkan UN peran-peran guru tidak ada, ini menyatakan bahwa UN bertentangan dengan UU No. 14 tahun 2005, di mana pemerintah dalam hal ini Kementerian DIKNAS penginterpensi lembaga pendidikan atau mengambil hak pedagogis sang pahlawan tanpa tanda jasa. Profesi guru, dalam penyelengaraan UN tidak dihargai sebagai suatu tugas mulia untuk mencerdaskan bangsa.

Kalau kita lihat fakta yang faktual, justru kota-kota dengan standar minimal telah terpenuhi baik sarana dan prasarana, pendidik, arus informasi yang banyak menderita akibat ujian nasional.

Pertanyaannya, sadarkah Bapak Menteri Pendidikan Nasional dan jajarannya, dengan kondisi ini? Dampak lain, siswa yang berasal dari ekonomi kurang mampu dan lulus dengan standar nasional, namun belum bisa melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi, karena NEM yang belum memenuhi standar penerimaan di sekolah yang lebih tinggi, tidak bisa melanjutkan, tetapi siswa yang berasal dari ekonomi mampu bisa melanjutkan ke sekolah lain terutama swasta dengan biaya tinggi, di samping itu, bagaimana dengan siswa yang belum bisa ditampung pada seleksi PSB dan SPMB tahun 2006/2007, sekolah swasta dengan biaya tinggi, tentunya menjadi permasalahan, bukan karena tidak mampu secara akademis, tetapi sistim yang dibuat membuat mereka tidak mampu, bahkan banyak siswa yang telah dinyatakan lulus jalur PMDK, dan beasiswa ke Luar Negeri tetapi tidak lulus UN, kenyataan ini indikasi memperkuat ?bahwa orang miskin dilarang pintar?* (syamsul bahri/ bahritnks@telkom.net)
Read More...

Jangan berprinsip "Que sera sera"

Spirit NTT, 19-25 Mei 2008

"QUE sera..sera.. what ever will be..will be.." Cuplikan dari lagu 'Que sera sera' itu, mungkin sangat cocok menggambarkan rencana pemerintah yang akan melaksanakan UN SD sebagai syarat kelulusan di tahun 2008 ini.

Rasanya masih segar dalam ingatan kita, betapa sensasionalnya peristiwa kebocoran UN di tahun 2007 yang melibatkan banyak daerah di Indonesia, seperti Medan, Padang, Bandung, Garut dan juga daerah lainnya, banyak guru yang telah menjadi tumbal akibat masih bernuraninya mereka untuk menyuarakan sebuah kejujuran saat UN dilaksanakan, pecat, mutasi! Itu hadiah untuk sebuah kejujuran!

Sedangkan pemerintah hanyalah sekadar membuat pernyataan bahwa kecurangan memang telah terjadi di beberapa sekolah dan daerah yang diduga telah dilakukan secara sistematis dengan melibatkan Dinas Pendidikan setempat. Cukup hanya sampai disitu dan tak ada tindak lanjutnya. Padahal bila kita mau mengingat, kecurangan dan kebocoran itu bukan hanya terjadi pada tahun 2007 saja, di tahun 2006 pun telah terjadi peristiwa serupa yang berujung 'vonis anulir untuk kelulusan seorang siswa dan dua orang guru yang telah berani berkata jujur' karena ternyata kejujuran mereka dianggap 'dapat mengganggu stabilitas nasional'.


UN sebagai alat evaluasi sebagaimana salah satu tujuan UN yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sebagai alat untuk melakukan evaluasi mutu pendidikan. Untuk tujuan ini, kita haruslah mempertanyakan: Adakah evaluasi yang telah dilakukan pada setiap akhir pelaksanaan sebuah UN? Bila jawabannya: ada atau sudah!, maka pertanyaan berikutnya: Apakah yang menjadi alasan bahwa kebocoran atau kecurangan itu selalu terjadi? Dan mengapa hampir selalu ada kecurangan/kebocoran yang dilakukan secara sistematis bahkan melibatkan kepala sekolah dan dinas pendidikan?

Bila evaluasi itu telah dilaksanakan, tentu akan ditemukan jawaban bahwa kecurangan/kebocoran itu terjadi, disebabkan tak meratanya sarana prasarana pendidikan di tiap sekolah, di setiap daerah yang berakibat beragamnya pula mutu pendidikan di tiap daerah.

Oleh karena itu, timbul pertanyaan selanjutnya; apakah adil mengharuskan setiap sekolah di seluruh daerah di negeri ini untuk melaksanakan ujian nasional dengan standar soal yang sama? Jawabannya; tentu tak adil karena untuk urusan sarana dan prasarana pembelajaran di setiap sekolahpun belum terstandar seluruhnya.

Oleh karena itu, maka peristiwa terjadinya kecurangan/kebocoran, bisa ditengarai antara lain sebagai akibat, pertama, kekhawatiran para pelaksana pendidikan di lapangan apabila siswanya banyak yang tak lulus UN, dengan berbagai akibat buruk yang mungkin menimpa guru dan sekolah yang sudah nampak di depan mata, sebagaimana pernah terjadi tindakan anarkhis di sebuah sekolah SMK terhadap guru dan sekolah akibat ketidak lulusan siswanya pada UN 2007 lalu.

Kedua, juga kesadaran dari para pemegang kebijakan pendidikan di daerah akan jomplang nya mutu pendidikan di berbagai sekolah di daerahnya, sehingga mengakibatkan berbagai skenario kecurangan secara sistematispun dilaksanakan, dengan tujuan untuk mengejar prestasi kelulusan yang telah ditargetkan.

Bila coba dikaji lebih jauh, selain tak meratanya sarana dan prasarana pendidikan, akan ditemukan pula bahwa sebenarnya penyebab rendahnya mutu hasil pendidikan di tingkat dasar hingga menengah ini juga antara lain disebabkan oleh 'budaya selalu naik kelas' dengan mark up nilai rapor yang tak sesuai dengan kemampuan aslinya, yang berlaku di sekolah-sekolah pada umumnya.

Di sini seolah berlaku prinsip: Yang penting cuci gudang, sehingga saat PSB bisa menerima murid baru sebanyak kapasitas yang disediakan! Artinya, setiap siswa bisa melaju untuk naik ke kelas berikutnya tanpa peduli apakah pantas dan mampu untuk itu, dan tentunya banyak faktor pendukung yang menyebabkan budaya harus selalu naik kelas ini menjadi sebuah kebiasaan.

Dengan kebiasaan seperti ini, bisa dibayangkan beragamnya kemampuan siswa yang harus mengikuti UN, dalam arti banyak siswa yang sebenarnya belum siap dan layak untuk melaksanakan UN.

Oleh karena itu telah menjadi hal yang umum ditemukan, bahwa seorang siswa baru di SMP atau SMA tergagap-gagap tak mampu mengikuti proses belajar, padahal nilai rapor mereka di atas nilai 6.

UN SD sebagai syarat kelulusan
Bila dengan kondisi demikian pemerintah tetap akan melaksanakan UN di tingkat SD apalagi sebagai syarat kelulusan, bisa dipastikan bahwa kehebohan kecurangan/kebocoran UN di SMP dan SMA pun akan terjadi pada UN SD 2008 nanti.

Manipulasi prestasi dan kebohongan publikpun akan terulang dan menjadi bahan cemoohan para siswa itu sendiri setelah mereka lulus.Haruskah dunia pendidikan di negeri ini kehilangan wibawa dan kredibilitasnya di mata masyarakat umumnya dan di mata peserta didik khususnya?

Bukankah lebih baik pemerintah melakukan pembenahan secara menyeluruh terlebih dahulu untuk dunia pendidikan ini, sebelum memaksakan memberlakukan kebijakan Ujian Nasional dengan soal yang terstandar secara nasional untuk seluruh sekolah di seluruh daerah? Dan untuk pembenahan itu, rasanya sangat beralasan bila pemerintah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap berbagai dana bantuan yang dialokasikan untuk pembangunan sarana prasarana sekolah melalui dinas pendidikan daerah, karena sudah menjadi rahasia umum bila berbagai dana bantuan itu seringkali diberikan pada sasaran yang tidak tepat

Janganlah untuk dunia pendidikan ini berlaku prinsip seperti lagu Que sera sera, karena masa depan bangsa akan menjadi taruhannya. (debiyani tedjalaksana/ www.kabarindonesia.com)
Read More...

Pilkada dan politik uang

Oleh Paul SinlaEloE *

Spirit NTT, 19-25 Mei 2008

PEMILIHAN kepala daerah (Pilkada) untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan memimpin Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk periode lima tahun ke depan, merupakan suatu moment yang sangat penting dan bersejarah dalam kehidupan berdemokrasi di NTT.

Dikatakan momen yang sangat penting karena Pilkada adalah amanat dari Peraturan Per-Undang-Undangan yang harus dilaksanakan sebagai wujud demokrasi dan kelangsungan roda pemerintahan di daerah.

Sedangkan disebut bersejarah karena Pilkada kali ini merupakan Pilkada langsung (Pilkadal) yang baru pertama kali dilakukan oleh masyarakat NTT. Atau dengan kata lain dalam Pilkadal kali ini, masyarakat NTT diberi kesempatan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung.

Ironisnya, walaupun pilkadal Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2008-2013 baru akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2008, namun sinyal tentang adanya praktek politik uang (money politic) sudah dapat diterima jauh hari sebelum saat ini. Buktinya, para 'Jago' yang akan maju dalam pilkadal Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2008-2013 melakukan sosialisasi dan menggalang kekuatan dengan cara menghambur-hamburkan uang.

Bahkan saking bersemangatnya untuk dapat terpilih, sebagian dari para 'Jagoan' tersebut telah mengabaikan etika berpolitik ketika berpolitik sehingga mereka secara 'membabibuta' sudah menerobos nilai-nilai demokrasi, agama, budaya dan adat istiadat yang seharusnya dihormati dan dijunjung tinggi dalam kancah perpolitikan.

Realitas ini patut disesalkan karena idealnya Pilkadal harus dijadikan sebagai ajang persemaian demokratisasi lokal, dengan harapan ada kepemimpinan di tingkat lokal yang mendapat legitimasi kuat dari masyarakat. Tentu, semuanya bermuara kepada harapan akan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan diuraikan salah satu celah dalam proses pilkadal yang bisa menyesatkan makna hakiki Pilkadal itu sendiri, yakni persoalan Politik uang (Money Politic) sekaligus dengan alternatif solisinya.


Politik uang (Money Politic) berbeda dengan uang politik (Cost Politic). Politik uang ialah pemberian uang, atau barang, atau fasilitas tertentu, dan janji kepada para orang-orang tertentu agar seseorang dapat dipilih apakah menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sampai kepada Lurah dan Wakilnya atau jabatan lainnya.

Politik uang ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan dapat dikenai sanksi hukum. Sedangkan uang politik (Cost Politic) harus dimaknai sebagi biaya kampanye yang dikeluarkan oleh seorang calon untuk memenangkan suatu jabatan, biaya sang calon mengadakan pertemuan dengan tamunya atau bila si calon datang ke suatu tempat untuk berkampanye untuk kemenangannya dapat dikatakan ini adalah uang politik, atau biaya atau ongkos politik, dan ini adalah sah serta tidak melanggar etika politik ketika berpolitik.

Secara lebih spesifik, Didik Suprianto (2005) menjelaskan bahwa, politik uang dalam Pilkadal bisa dibedakan menjadi empat lingkaran. Pertama, adalah transaksi antara elit ekonomi (pemilik uang dan modal) dengan pasangan calon kepala daerah yang akan menjadi pengambil kebijakan/keputusan politik pasca Pilkadal.
Bentuknya dapat berupa pelanggaran dana kampanye pilkadal yang dilakukan oleh pasangan calon dan tim kampanyenya baik yang berasal dari perorangan atau swasta. Dalam pasal 83 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada bagian pilkada telah diatur tentang pembatasan sumbangan dana kampanye: maksimal Rp. 50 juta dan perusahaan swasta maksimal Rp. 350 juta. Selain itu, pasal 85 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 juga melarang pasangan calon dan tim kampanye untuk menerima dana dari pihak asing, penyumbang yang tak jelas identitasnya dan BUMN/BUMD.

Kedua, adalah transaksi antara pasangan calon kepala daerah dengan partai politik yang mempunyai hak untuk mencalonkan. Bentuknya berupa uang tanda jadi pencalonan, dana penggerakan mesin partai atau dana operasional kampanye yang diklaim oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Modus ini dapat terjadi karena partai politik tidak pernah menjalankan fungsi-fungsinya secara baik dan benar sebagimana yang dimanatkan dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pada konteks NTT, Transaksi politik antara mereka yang ingin menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur dapat terjadi secara 'vulgar' karena para calon ini lebih memilih partai politik atau gabungan partai politik sebagai sarana pencalonan, ketimbang memilih mencalonkan secara independen.

Ketiga, adalah transaksi antara pasangan calon dan tim kampanye dengan petugas-petugas Pilkadal yang mempunyai wewenang untuk menghitung peroleh suara. Bentuknya berupa persekongkolan antara saksi-saksi dan petugas Pilkadal di lapangan (NB. khususnya PPS dan PPK) untuk mengubah hasil rekapitulasi penghitungan suara. Modusnya ialah saksi-saksi dari paket calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mendapat suara minim dan kecil, menjual suara kepada paket calon yang memperoleh suara lebih besar.

Pada Pemilu legislatif tahun 2004, terbukti para saksi dari partai politik yang mendapat suara kecil menjualnya perolehan suaranya kepada partai politik yang jumlah suaranya lebih besar. Modus ini bisa saja terjadi pada momentum pilkadal untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2008-2013. Jual beli suara ini seakan-akan sah, karena mendapat 'persetujuan' dari petugas PPS dan PPK.

Namun harus diingat bahwa UU No. 32 Tahun 2004 telah membuat ketentuan pidana berkaitan dengan kejahatan seperti ini. Di pasal 118 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 ditentukan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga, atau menyebabkan pasangan calon tertentu mendapatkan tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, diancam pidana 2 bulan sampai 1 tahun dan atau denda Rp. 1 juta sampai Rp. 10 juta.

Sementara pada pasal 118 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 juga ditegaskan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan atau berita acara dan sertifikat hasil pengitungan suara, di ancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan sampai 3 tahun dan atau denda Rp 100 juta sampai dengan Rp 1 miliar.

Keempat, adalah transaksi antara calon dan tim kampanye dengan massa pemilih (pembelian suara). Politik uang ini biasa disebut dengan political buying, atau pembelian suara langsung kepada pemilih, bentunya berupa pemberian ongkos transportasi kampanye, janji membagi uang/barang, pembagian sembako atau semen untuk membangun tempat ibadah, 'serangan fajar', dan lain-lain.

Modus ini berlangsung dari Pemilu/Pilkadal ke Pemilu/Pilkadal dan tidak menutup
kemungkinan dalam pilkadal untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2008-2013 juga akan terjadi dan memang bisa jadi sedang terjadi.
Tindakan ini pada dasarnya bertentangan dengan amanat pasal 82 UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa: Pasangan calon dan atau tim kampanye yang terbukti menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, dibatalkan pencalonannya oleh KPUD.

Pembuktian itu harus dilakukan melalui suatu proses hukum, karena dalam pasal 117 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 secara tegas diatur, bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak mengunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga suaranya tidak sah, diancam dengan pidana penjara 2 bulan sampai 12 bulan, dan atau denda Rp 1 juta sampai Rp 10 juta.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka jika terjadi politik uang dalam proses Pilkadal Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2008-2013 otomatis akan berdampak buruk terhadap upaya perwujudan massa-rakyat yang adil didalam kemakmuran dan makmur didalam keadilan di NTT.

Karena Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terpilih dalam menjalankan roda pemerintahannya akan menggunakan segala cara untuk 'menggeruk' uang sebanyak-banyaknya sebagai pengganti atas uang yang telah dikeluarkannya sebelum terpilih.

Atau bisa juga, paket Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terpilih akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak bijak sebab kebijakan ini hanya memprioritaskan kepentingan dari para donatur, sebagi wujud kompensasi atas 'dana perang' yang telah diberikan oleh para donatur kepada paket Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terpilih selama proses pemilihan berlangsung.

Untuk melakukan perlawanan terhadap politik uang dalam pilkadal, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melakukan pengawasan terhadap dana kampanye dari paket calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2008-2013.

Menarut Fahmy Badoh (2003), pengawasan dana kampanye adalah pemantauan Pemilu/Pilkadal yang dilakukan terhadap pengeluaran dana dari setiap paket calon selama masa Pemilu/Pilkadal. Pada tataran ini, hal-hal yang harus diawasi adalah Pos Pembiayaan Kampanye Media dan Pos Pembiayaan Kampanye Menetap.
Untuk Kampanye Media, pengawasan untuk mengetahui besarnya dana kampanye dapat dilakukan dengan cara memenatau/menganalisa hal-hal sebagai berikut:

Pertama, ukuran iklan dalam media umum. Kedua, ongkos produksi bagi media partai atau media dari paket calon. Ketiga, khusus untuk media elektronik, dapat dihitung lamanya jam tayang, frekuensi siaran, dan isi pesan dari suatu berita.
Sedangkan untuk Kampanye Menetap, yang harus dipantau/dianalisa adalah jenis pertemuan seperti rapat akbar, rapat umum, temu kader, istighosah, dan sebagainya. Disini pengawasan dapat dilakukan dengan cara menghitung besarnya ongkos perlengkapan (Sewa Gedung/Ruangan/Lapangan, Sewa Peralatan Panggung dan Event Organizer), akomodasi (paket calon, Panitia, Pengurus Partai, Jurkam, Massa dan Satgas), transportasi (paket calon, Panitia, Pengurus Partai, Jurkam, Massa, Satgas dan Pengawal Pejabat), dan gaji/ranumerasi (paket calon, Panitia, Pengurus Partai, Jurkam, Massa, Satgas dan Pengawal Pejabat).

Dari hasil pantauan dan analisa menegenai dana kampanye ini, jika terdapat indikasi politik uang, maka paket calon dapat digugat. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 64 PP No. 17 Tahun 2005 tentang perubahan PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. PP No. 17 Tahun 2005 ini, secara tegas menyebutkan bahwa pasangan calon dan atau tim pasangan calon yang terbukti melakukan money politic berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, maka pasangan calon tersebut harus didiskualifikasi. *

* Penulis, Staf Divisi Anti Korupsi PIAR NTT
Read More...