Fraksi PKB ingatkan soal Pilgub NTT

Spirit NTT, 24-30 Maret 2008

KUPANG, SPIRIT--Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD NTT mengingatkan agar proses pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT jangan sampai mengabaikan persoalan sosial kemasyarakatan.
Peringatan PKB ini disampaikan melalui juru bicara fraksi, Petrus Djeer, B.A, ketika menyampaikan pemandangan umum terhadap empat ranperda (dua diajukan pemerintah, dua ranperda inisiatif Dewan), di Ruang Sidang Utama DPRD NTT, Senin (25/2/2008).
Rapat paripurna ini dipimpin Ketua Dewan, Drs. Melkianus Adoe, didampingi Wakil Ketua Dewan, Drs. Kristo Blasin, dihadiri Sekda NTT, Dr. Ir. Djamin Habib, MM.
Petrus Djeer mengatakan, Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT sudah di ambang pintu. Dengan demikian disadari bahwa beban kerja pemerintah pada tahun anggaran 2008 akan lebih tinggi dibandingkan tahun tahun sebelumnya.
Namun, kata Petrus Djeer, tidak berarti bahwa persoalan sosial kemasyarakatan yang mendesak dan membutuhkan penanganan ekstra cepat, luput dari perhatian kita.
Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, lanjut Petrus Djeer, merupakan beban tambahan bagi pemerintah di tahun anggaran 2008 ini. "Agenda pesta demokrasi ini akan melibatkan segenap lapisan masyarakat dan diharapkan dapat berlangsung sukses, tertib dan aman," katanya.
Untuk itu, lanjutnya, Fraksi PKB DPRD NTT mengimbau dan mengajak semua komponen masyarakat turut berpartisipasi bagi suksesnya Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT. Bagaimanapun segenap lapisan masyarakat NTT saat ini sedang memimpikan duet kepemimpinan NTT yang berkualitas dan respons terhadap kebutuhan mereka (masyarakat).
Sebelum mengakhiri pandangan umum fraksinya, Petrus Djeer menitipkan beberapa pandangan kritis berkaitan dua perda yang diajukan oleh eksekutif dan dua perda Prakarsa Dewan. Pertama, selama masa jabatan DPRD NTT periode 2004-2009 yang telah berjalan lebih dari separuh waktu, masih melekat dalam ingatan kami ada sejumlah perda yang telah ditetapkan, tetapi implementasinya tidak cukup signifikan. Kita telah memiliki perda Pemberantasan Nyamuk, Penanggulangan Penyakit Kusta dan Fillaria, Izin Angkut Lalulintas dan lain-lannya. Namun sangat disayangkan jika perda-perda tersebut hingga saat ini belum dapat diimplementasikan secara baik di daerah ini. Fraksi Kebangkitan Bangsa terus mendorong pemerintah, katanya, agar tetap berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mengimplementasikan perda-perda tersebut.
Kedua, ada sejumlah perda inisiatif Dewan yang mengisyaratkan adanya pembentukan pokja-pokja. Tentunya hal ini berkonsekuensi terhadap pembiayaan dalam APBD NTT. Pemerintah perlu secara jujur menyampaikan kapasitas pendanaan yang ada. Sanggupkan APBD NTT untuk membiayai kegiatan pokja-pokja tersebut?
Namun demikian, lanjut Petrus Djeer, fraksinya secara tulus menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan tim pengusul ranperda inisiatif atas upaya dan kerja kerasnya hingga ranperda prakarsa dapat dirampungkan.
Fraksi Kebangkitan Bangsa, katanya, berharap agar pembentukan ranperda baru ke depan hendaknya didasarkan pada skala prioritas dan kesanggupan pembiayaan APBD NTT. Hal mana dimaksudkan agar keterbatasan anggaran tidak menjadi hambatan bagi implementasi perda di daerah ini dan perda yang telah dihasilkan tidak mubazir.
Dalam semangat kemitraan, lanjut Petrus Djeer, Fraksi Kebangkitan Bangsa mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin baik selama ini. Juga kepada pihak eksekutif maupun kepada fraksi-fraksi di DPRD NTT. "Kiranya kebersamaan kita dalam kemitraan sejajar menjadi semangat yang terus mendorong upaya kita bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT," kata Djeer. (gaa/humss dprd ntt)

Read More...

Korem Flores disosialisasikan dulu

Spirit NTT, 24-30 Maret 2008

KUPANG, SPIRIT-- DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Korem 161/Wirasakti Kupang, Senin (10/3/2008), menyepakati rencana TNI-AD membangun Komando Resor Militer (Korem) di Kabupaten Ende, Pulau Flores agar disosialisasikan lebih dulu kepada masyarakat.
Kesepakatan tersebut tercapai dalam rapat gabungan Komisi DPRD NTT dengan Danrem 161/Wirasakti untuk membahas aspirasi masyarakat yang menolak rencana TNI-AD membangun Komando Resor Militer (Korem) Ende.
Rapat dengar pendapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD NTT, Drs. Kristo Blasin, itu dihadiri Danrem 161/Wirasakti, Kol (Inf) Winston Pardamean Simanjuntak dan sejumlah pejabat TNI. Dari eksekutif hadir Asisten Tata Praja Setda NTT, Drs. Yos Mamulak.
Rapat dengar pendapat itu diawali dengan penyampaian laporan Komisi A DPRD NTT tentang hasil kunjungan ke Ende dan penjelasan Danrem tentang latar belakang rencana TNI membangun Korem di Ende.
Setelah mendengar laporan, hampir semua anggota DPRD mempertanyakan keputusan TNI untuk membangun Korem di Ende, Pulau Flores, yang kemudian menuai protes.
"Kami telah berdialog dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemerintah Kabupaten Ende mengenai rencana pembangunan Korem itu. Mereka menerima setelah memahami makna strategis pembangunan institusi militer itu," katanya.
Ia mengakui, banyak hal yang dipersoalkan masyarakat, misalnya mengapa memilih Ende sebagai lokasi pembangunan Korem bukan di tempat lain yang dianggap lebih rawan konflik seperti di ujung barat Pulau Flores.
Danrem menjelaskan, TNI-AD memilih Ende sebagai lokasi pembangunan Korem karena terletak di bagian tengah Pulau Flores sehingga sangat strategis dalam sistem pertahanan keamanan negara untuk mengantisipasi pengaruh global dari negara-negara maju.
Di daerah-daerah yang dianggap rawan konflik, katanya, akan ada batalion tempur guna mengendalikan situasi keamanan.
Wakil Ketua DPRD NTT, Drs. Kristo Blasin, mengatakan, TNI perlu melakukan sosialisasi lebih intens kepada masyarakat lapisan bawah agar mereka memahami secara utuh rencana TNI membangun Korem di Ende.
Pemahaman yang tidak utuh mengenai rencana TNI tersebut dapat menimbulkan aksi protes berkepanjangan di kalangan masyarakat. (antara)

Read More...

Pansus bahas kasus Nangalala dan Nembrala

Spirit NTT, 24-30 Maret 2008

KUPANG, SPIRIT--Panitia Khusus (Pansus) Kapal Motor (KM) Nangalala dan KM Nembrala menggelar rapat di Ruang Komisi C DPRD NTT, Selasa (4/3/2008). Rapat yang dipimpin Ketua Pansus, Adrianus Ndu Ufi, S.Sos, didampingi Sekretaris, Daniel Taolin, SE, M.Si, ini membahas kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) ABK KM Nangalala dan KM Nembrala.
Rapat ini dihadiri anggota pansus, yakni Armindo Soares Mariana, Daud Babys, Drs. Martinus Darmonsi, Drs. Nahak Dominikus, Drs. Gabriel Lim, KCRPutra Abubakar, S.H, Ir. Karel Yani Mboeik, Pdt. Hendrik Herry Bire, S.Th, HM Nuryamin, Drs. Yahidin Umar, M.Si, Drs. Benediktus Randu, A.Mk.
Hadir pula pihak eksekutif yang mewakili Gubernur NTT yakni Plt Kadis Perhubungan NTT, Fred M Solo beserta staf.
Rapat diawali penjelasan pemerintah terhadap pemberhentian ABK KM Nangalala dan KM Nembrala. Wakil Gubernur NTT dalam penjelasan tertulisnya mengatakan bahwa dua kapal ini diserahterimakan pengoperasiannya oleh Dirjen Perhubungan Laut kepada Pemerintah Propinsi NTT untuk dimanfaatkan guna melayani rute perintis di daerah-daerah terisolir dan daerah terluar. Selain itu,
menghubungkan daerah-daerah berpotensial dengan daerah minus sehingga terjadi pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru dan untuk kepentingan hankamnas.
Selanjutnya, Gubernur NTT menunjuk PD Flobamor sebagai pengelola dua unit kapal itu. Atas dasar tersebut, PD Flobamor menyurati Dirjen Perhubungan Laut untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) guna pengoperasiannya. Akan tetapi Dirjen menolak permohonan PD Flobamor dengan pertimbangan bahwa tidak layak mengelola kedua kapal tersebut karena belum memiliki SIUPAL.
Berkenaan dengan itu, Pemerintah Propinsi NTT melalui PD Flobamor menunjuk PT Fajar Indah Tirta Abadi (FITA) untuk mengelola kedua kapal yang kemudian dipersoalkan pengeporasiannya oleh Dewan, dengan masa berlaku hingga 31 Desember 2004. Tahun 2005 pemerintah tidak lagi memperpanjang masa kontrak kerja sama dengan PT Fajar Indah Tirta Abadi, namun mengadakan kontrak dengan PT Wardzant Jakarta. Masa kontrak ini berlaku hingga 31 Desember 2005. Pada tahun 2006 pemerintah memperpanjang masa kontrak kedua kapal itu, KM Nembrala dan KM Nangalala hingga 31 Maret 2010.
Dikatakan Gubernur bahwa kontrak kerja sama dengan PT Wardzant Jakarta dilakukan sesuai dengan mekanisme yang disyaratkan pasal 1320 KUH Perdata tentang sahnya suatu perjanjian, dengan memperhatikan pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur tentang akibat suatu perjanjian.
Dalam perjanjian tersebut, gubernur sebagai pihak pertama akan menerima imbalan jasa berupa sumbangan jasa dari pihak ketiga melalui pihak kedua. Dalam kontrak itu, para pihak meletakkan hak dan kewajiban secara timbal balik, sehingga apabila dikemudian hari salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi), maka dengan sendirinya perjanjian itu dibatalkan. Dan, pihak yang melakukan wanprestasi akan menepati janjinya sesuai dengan prinsip Pacta Sunt Servanda.
Atas dasar perjanjian tersebut pihak kedua melaksanakan pengoperasian kedua kapal serta merekrut crew kapal sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara pihak kedua dengan para awak kapal berkebangsaan Indonesia.
Dikatakan Gubernur, bahwa masalah yang timbul sebagai protes ABK dan nakhoda dalam empat butir tuntutannya.
Pertama, tuntutan pembayaran gaji. Dikatakan Gubernur bahwa pembayaran gaji ABK sesuai dengan Perjanjian Kerja Laut pasal 5 huruf 'a' yang berbunyi Pihak I (perusahaan) membayar gaji pihak II (ABK Kapal) tiap akhir bulan sesuai dengan masing-masing jabatan, menggunakan mata uang Indonesia. Termasuk uang lembur, premi, tunjangan-tunjangan, bantuan-bantuan dan jaminan sosial lainnya. Tambahan-tambahan atau kenaikan gaji berkala menurut peraturan yang ditetapkan oleh pihak I untuk mana pihak II dengan ini menyatakan persetujuannya.
Kedua, tuntutan Asuransi Jasa Raharja Putra. Setiap crew kapal sudah diikutsertakan dalam Asuransi Jasa Raharja Putra setiap tahun dan polisnya diterima oleh masing-masing crew kapal berupa Kartu Jasa Raharja, yang mana jumlah pertanggungan sebesar Rp 100 juta.
Ketiga, tuntutan sanksi PHK ABK. Bahwa ABK yang dikenakan sanksi PHK ialah Imanuel Malihing (Mandor Mesin KM Nangalala), Wenselaus Openg (Mualim I KM Nembrala) dan Yofni Ledoh (juru Mudi KM Nangalala) karena menolak dimutasikan ke KM Scorpio di Padang Sumatera Barat tanpa alasan yang sah. Keempat, tuntutan penggantian manajemen perusahaan. Tuntutan penggantian manajemen perusahaan oleh ABK dan nakhoda kapal melanggar Memorandum of Understanding (MOU) antara Gubernur dengan PT Wardsant Jakarta Cabang Kupang selaku Operator Kapal Perintis. Hubungan kerja antara nakhoda maupun ABK dengan perusahaan didasarkan atas perjanjian kerja Laut yang diketahui dan disahkan oleh Syahbandar dan Pencacat Awak Kapal sebagai Wakil Dirjen Perhubungan Laut dalam hal ini Pihak Adpel Kupang.
Sebenarnya, menurut gubernur, di dunia pelayaran tidak mengenal peristiwa pemberhentian karena PHK akan mempersulit ABK untuk bekerja di tempat lain. Mengingat pemberhentian akan dicatat dalam buku Pelaut, maka hanya dikenal dengan istilah Sign off (mutasi/turun) dan Sign on (naik/berkerja). Mekanisme penyelesaian masalah antara crew kapal dengan pihak pengelola seharusnya terlebih dahulu dilakukan dengan cara melapor ke Syahbandar. Dan, apabila tidak diselesaikan, maka diteruskan ke pihak Mahkamah Pelayaran. Apabila kesalahan bersifat administrasi akan disidik oleh PPNS di lingkup Ditjen Perhubungan Laut, dan jika ada unsur pidana diserahkan hasil penyidikannya ke PPNS melalui Penyidik Polri untuk diteruskan ke penuntut umum. Dan, bila yang terjadi adalah sengketa perdata perburuhan diselesaikan melalui proses Peradilan Hubungan Industrial. Gubernur membenarkan penjualan BBM oleh ABK KM Nangalala di Pelabuhan Baranusa. Peristiwa itu, kata gubernur, menjadi tanggung jawab nakhoda sehingga pihak perusahaan mengambil tindakan Sign Off terhadap Kepala Kamar Mesin.
Sedangkan terhadap sinyalemen penjualan tiket menyimpang dari tarif yang ditetapkan dengan SK Gubernur, Gubernur dalam suratnya kepada pansus menyatakan bahwa hal itu tidak benar. Sedangkan sinyalemen bahwa pihak perusahaan memaksakan kapal berlayar dalam kondisi tidak laik laut, kata gubernur, kapal dapat berlayar dengan catatan segera memperbaiki baling-baling yang bengkok atau ditempuh alternatif lain dengan perusahaan menyediakan kapal pengganti.
Dengan selesainya penjelasan Wagub NTT yang dibacakan Plt. Kadis Perhubungan NTT, anggota pansus, Ir. Karel Yani Mboeik mengatakan bahwa kejadian penjualan BBM itu sebenarnya melibatkan pihak-pihak yang berkompeten. Karena kenyataannya kapal tidak beroperasi, namun laporan mengatakan bahwa kapal beroperasi lancar sehingga Dirjen Perhubungan Laut mencairkan dana operasi kapal sebesar Rp 650 juta. Dewan mendapat informasi ini dari sumber terpercaya. (baky/humas dprd ntt)

Read More...

Di Baokrengat, jumlah anak putus sekolah meningkat

Spirit NTT, 24-30 Maret 2008

MAUMERE, SPIRIT--Sudah saatnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sikka melalui dinas pendidikan setempat membuka sebuah sekolah dasar (SD) Kaki di Baokrenget, Desa Egon Gahar. Pasalnya, jumlah anak putus sekolah (drop out) di wilayah itu terus meningkat karena jarak tempuh ke sekolah induk di Lere sangat jauh.
Harapan ini disampaikan warga masyarakat Baokrenget melalui Kepala Desa Egon Gahar, Alexander Agatho, kepada Tim V DPRD Sikka, yang melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kecamatan Mapitara, Jumat (22/2/2008) lalu.
Tim V DPRD Sikka terdiri dari Petrus Jelalu (Fraksi Gabungan Pembaharuan/Komisi C), Gabriela Mako (Fraksi Partai Golkar/Komisi C), Patric da Silva (Fraksi Partai PDI Perjuangan/Komisi A) dan Donde Konterius (Fraksi PDI Perjuangan/ Komisi B).
Desa Egon Gahar masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka. Kecamatan ini baru saja dimekarkan dari Kecamatan Bola, 29 Juni 2007 lalu.
Agatho menjelaskan, minat sekolah yang dimiliki anak-anak di Baokrenget sebenarnya sangat tinggi. Namun jarak dari Baokrenget ke Sekolah Dasar Katolik di Lere sangat jauh. Anak-anak Baokrenget harus menempuh jarak empat kilometer untuk sampai di Lere, membuat semangat belajar anak-anak menurun.
"Masalah putus sekolah tidak saja karena masalah ekonomi dan karena telah melaksanakan sambut baru, namun jauhnya jarak sekolah dari tempat tinggal juga menjadi masalah serius," jelas Agatho.
Menurutnya, jarak sekolah dari tempat tinggal sampai empat kilometer ini akan lebih memrihatinkam ketika anak-anak harus ke sekolah pada musim hujan seperti saat ini. Selain pakaian seragam sekolah basah kuyup, jalan setapak yang biasa dilintasi anak-anak ke sekolah juga sangat licin. Tak sedikit anak yang memilih pulang rumah dan tidak melanjutkan perjalanan ke sekolah, karena pakaian seragamnya basah atau karena kotor akibat tergelincir saat melintas di jalanan.
Menurut Agatho, kondisi sekolah dasar katolik di Lere ini pun sangat memrihatinkan. Selain kondisi fasilitas pendidikan yang belum memadai, ruang belajar masih kurang.
Saat ini di SDK Lere sedikitnya terdapat 295 siswa, yang terbagi dalam sembilan rombongan belajar, namun baru memiliki enam ruang belajar. Belum lagi jumlah tenaga pengajar pun sangat sedikit. Kebutuhan tenaga pengajar/guru tidak saja menjadi keluhan di SDK Lere, tapi juga menjadi kebutuhan di sekolah-sekolah lain di Kabupaten Sikka.
Dari jumlah murid yang ada di SDK Lere, 295 orang, sedikitnya 60-an orang merupakan anak-anak sekolah yang berasal dari Baokrenget. Jumlah ini tentunya sudah menurun, karena banyak anak-anak yang sudah putus sekolah, baik karena telah menerima Komuni Suci Pertama, maupun karena masalah jauhnya jarak dan kondisi jalan yang mudah longsor. Belum lagi letak Desa Egon Gahar, SDK Lere dan jalanan itu tepat berada di bawah kaki Gunung Api Egon, yang kapan saja dapat 'mengamuk' (meletus).
"Ini masalah yang harus kita pecahkan bersama, baik pemerintah, DPRD, masyarakat dan berbagai pihak lainnya. Semua komponen agar bergandengan tangan dalam menyelesaikan masalah pendidikan di Desa Geon Gahar," ujar Kades Agatho. (jhon oriwis/humas Sikka)

Read More...

Dello kunjungi panti penyandang catat di Wairklau

Spirit NTT, 24-30 Maret 2008

MAUMERE, SPIRIT--Alexander Dello atau Dellon, Rabu (5/3/2008), mengunjungi Panti Penyandang Cacat Santa Dymphna Wairklau sebelum menggelar konser amal solodaritas.
Dellon didampingi Dian Tommy Pahalla dari Manajemen Indonesian Idol dan Irvan Raharjanto sebagai penata musik.
Kepada penyandang cacat di panti itu, Dellon memberikan motivasi agar tetap bersemangat dalam menjalankan kehidupan. "Saya berharap agar anak-anak dan saudara-saudaraku penyandang cacar tetap menjalankan hidup ini dengan penuh semangat, perjuangan, dan tetap menjalin persaudaraan dengan sesama," ujarnya.
Dellon mengaku baru kali ini melihat secara langsung kondisi dan keadaan anak-anak cacat. Ia mengaku sangat prihatin dan berharap agar sebagai manusia yang normal sudah sepantasnya memberikan dukungan dan sumbangan kepada para penyandang cacat.
"Mereka adalah manusia sama seperti kita diciptakan oleh Tuhan. Untuk itu sudah sepantasnya kita saling membagikan cinta kepada mereka. Amin," kata Dellon.
Kepala Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Santa Dymphna Suster Lusia, CIJ, mengatakan, saat ini terdapat 97 orang penyandang cacat di panti setempat, terdiri dari penyandang cacat fisik, mental, dan para korban pemerkosaan.
Panti itu, kata Sr. Lusia, telah berusia empat tahun, namun kerap mengalami kekurangan
makanan, pakaian, dan fasilitas pendidikan.
Di panti itu, anak-anak cacat mempersembahkan beberapa acara untuk Dellon, antara lain puisi dan vokal grup. Sementara Dellon mempersembahkan lagu 'Semua Karena Cinta' untuk para penghuni panti. (djo/humas Sikka)

Read More...

Dance of pilkada

Oleh Even Edomeko
Spirit NTT, 24-30 Maret 2008

SEKITAR jam 02.30 siang, Wokowula masuk rumah setelah menghilang sejak pagi manu-koko. Langkahnya ringan, pake goyang-goyang macam penyanyi dangdut. Ina Pero mau omong sesuatu, tapi Wokowula suruh diam pake isyarat jari telunjuk palang di dia pu bibir yang tebal macam bibirnya Doel Sumbang itu. Ina Pero tarik napas panjang dan diam, Wokowula tarik handuk dan pigi mandi.
"Sekarang kau dengar saya cerita," Wokowula setengah holar, hanya pake onen benlon ketat cap crocodile. Dan ia masih menari-nari kecil.
Ina Pero menganga, bingung mau omong apa, lalu tertawa besar-besar. "Aduh kau ini... Untung ana-ana tida di rumah. Hahaeee!!!"
"Pero, ini serius, tentang Pilkada," Wokowula omong terus. "Tiga minggu lalu kan saya su omong kau to? Itu waktu pendaftaran paket bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka. Kau masih ingat?"
"Ingat apa?", tanya Pero.
"Itu tu ka. Rombongan parpol dan koalisi parpol. Mereka waktu itu kan datang mendaftarkan paket calon di kantor KPU Kabupaten di Jalan Litbang sana, sambil bawa gong-waning dan menari hegon."
"O...., tanggap Ina Pero, "Terus kenapa?"
"Hebat to? Seni masuk di kebun politik. Politik dimainkan secara seni..."
Ina Pero tampak tidak paham. Tapi Wokowula menikmati sendiri ceritanya. "Saya sekarang makin percaya orang bilang Kabupaten Sikka itu barometer politik NTT. Buktinya itu tadi! Menari-nari di kebun politik. Dan, kami semua yang nonton waktu itu te ikut senang..." Lalu, masih dengan onen benlon cap Crocodile-nya, Wokowula mulai menari hegon.
"Moat! Moaaaaat! Pigi pake kain lipa ka apa dulu ka...," bujuk Pero mulai merasa kurang nyaman.
Wokowula berhenti menari. "Nah, minggu lalu itu kan KPU umumkan hasil verifikasi tahap satu. Ada paket yang lolos, ada yang gugur. Para pendukung paket yang gugur itu kemarin pigi protes di KPU. Katanya KPU melanggar aturan pilkada. Dan di suratkabar Pos Kupang, KPU NTT bilang KPU Sikka salah. Makanya tadi saya pigi pagi buta.... Dan ternyata dugaan saya betul. Protes dan demonstrasi tadi pagi itu rameeee ngeri!"
"Rame?"
"Betul, Pero!," mata Wokowula mendelik bulat mirip bola. "Karena mereka marah dan protes, tapi semua itu diungkapkan lewat tarian hegon." Dan, lelaki bercelana dalam benlon itu mulai menari lagi. Lebih hebat dari yang tadi.
Ina Pero mulai marah. "Kenapa kau macam orang gila? Ganu ata wae rumang?"
"Karena Pilkada Sikka 2008 ternyata Pilkada yang seni, Pero.... Bayangkan. Protes pake menari.... Tarian Pilkada. Hegon untuk demokrasi... Apa kau nonton di televisi pernah liat orang di daerah lain pigi protes pake menari? Tidak to? Malah mereka di tempat lain itu pigi kasih rusak semua fasilitas umum... Rumah hancur, manusia penuh luka, caci-maki bertebaran di udara.... Lalu kita? Kita pake menari, Perooooo! Hanya Kabupaten Sikka yang bisa begitu...." Dan ia menari lagi.
Pero tambah marah. "Main gila bodoh.... Lama-lama itu onen benlon pu tali putus baru kau tau..."
Tapi Wokowula bagai pekak peke. Tak peduli. Terus menari. Ina Pero pun menyerah, duduk diam sambil jahit baju.
Setelah kurang-lebih 15 menit, Wokowula cape. Dia masuk kamar, keluar lagi pakai kaus dan kain lipa, lalu duduk di depan Ina Pero.
"Pero we, kau siap kasih saya makan ka.... Saya lapaaaar betul."
Pero angkat muka. "Soal itu yang mau saya omong sejak kau datang tadi. Kita beras abis."
"Iya ka?"
"Memang ka. Dan kau satu hari hilang kemana, tau-tau pulang dengan tarian Pilkada...."
Wokowula garuk dia pu rambut yang sedikit botak itu, lalu bilang, "Biar jagung juga baik. Saya lapar sekali di..."
"Jagung kita di mana? Hanya ada pisang. Kau mau te saya bakar..." Ina Pero lalu langsung bangun masuk dapur.
Wokowula tercenung, "Benar juga kata Plato: kenyang dulu baru berpolitik."
Setengah jam kemudian Ina Pero antar satu rantang pisang bakar dengan satu piris lombok, dan dalam diam. Wokowula pun makan diam-diam.
Lama-lama baku diam, Wokowula tidak tahan. Dia lalu merayu, "Nona, kau marah ka?"
Pero terkejut dipanggil Nona!
Wokowula dobel lagi, "Nona, kau marah ko?"
Pero bilang, "Marah kau punya benlon tu..." *

Read More...

Dharma Wanita Sikka gelar rakor

Spirit NTT, 24-30 Maret 2008

MAUMERE, SPIRIT--Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Sikka menggelar rapat koordinasi (Rakor) di Aula Biara Karmel Wairklau-Maumere, Sabtu (8/3/2008). Rakor dibuka Bupati Sikka, Drs. Alexander Longginus, dihadiri ratusan anggota Dharma Wanita dari DWP unit dan kecamatan.
Bupati Sikka, Drs. Alexander Longginus, dalam sambutannya, mengajak anggota DWP yang belum terlibat kegiatan Dharma Wanita agar ikut bergabung secara aktif.
"Dari laporan yang diterima, masih banyak ibu-ibu anggota dharma wanita yang belum terlibat langsung dalam kegiatan dharma wanita. Saya berharap ibu-ibu yang belum terlibat supaya terlibat secara aktif," pesann
Melalui dharma wanita, kata Longginus, wawasan berpikir seorang ibu diperluas. Dengan demikian dharma wanita memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Sikka.
Ketua Panitia Rakor, Ny. Leo Bactiar da Lopez, dalam laporannya menyebut tujuan rakor, antara lain mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2007, mengetahui permasalahan serta merumuskan upaya pemecahan untuk optimalisasi pelaksanaan program tahun 2008. Selain itu, menyusun program kerja DWP Sikka tahun 2008. (djo/humas Sikka)

Read More...

Dilantik, Mabira Pramuka Kecamatan Paga

Spirit NTT, 24-30 Maret 2008

PAGA, SPIRIT--Bupati Sikka, Drs. Alexander Longginus, selaku Ketua Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sikka, Selasa (11/3/2008), melantik Majelis Pembimbing Ranting dan Pengurus Kwartir Ranting (Mabira) Gerakan Pramuka Kecamatan Paga di Paga.
Bupati Longginus dalam sambutannya menyambut positif terselenggaramya pengukuhan majelis pembimbing dan pengurus kwartir ranting sebagai agenda kegiatan nasional. Kegiatan ini, katanya, perlu ditindaklanjuti pelaksanaannya sampai ke tingkat gugus depan dalam rangka pembinaan kaum muda melalui kepramukaan.
Ditegaskannya, kegiatan-kegitan kepramukaan merupakan hal penting bagi para pelajar di Sikka. Karena pramuka merupakan salah satu wadah penggemblengan watak, mental dan kepribadian kaum muda yang berusia 7-25 tahun.
Hal ini penting karena masa depan bangsa dan negara ditentukan dan dipimpin oleh kaum muda saat ini. Gugus depan yang dibentuk di setiap kecamatan, katanya, sebagai wadah pendidikan kepramukaan guna menyalurkan minat, bakat, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, belajar mandiri dari pengalamannya, serta meningkatkan motivasinya untuk melaksanakan kegiatan nyata dan produktif mulai dari lingkuangan keluarga sampai ke tingkat yang lebih luas.
Bupati Longginus berharap agar Majelis Pembimbing dan pengurus Kwartir Ranting Kecamatan Paga yang telah dikukuhkan dan diresmikan ini agar mampu menjalankan TRI SATYA dan DASA DARMA Pramuka secara baik, dengan rasa tanggung jawab sebagai wujud kepeduliannya dalam melakukan pembangunan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Pemerintah dan masyarakat Sikka juga menyampaikan penghargaan kepada Camat Paga dan jajarannya, Koramil Paga bersama-sama dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramukan Sikka, yang telah melakukan konsolidasi pembentukan Gugus Depan Teritorial sebagai jawaban terhadap program nasional yang telah diletakkan pertama kali dengan terbentuknya Gugus Depan Teritorial Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, yang diresmikan oleh Direktur Pembinaan Wilayah Departemen Dalam Negeri, tanggal 29 April 2007 pada acara pembukaan Perkemahan Mabicab Pertama tahun 2007 lalu.
Acara ini juga sebagai langka awal Pramuka Kabupaten Sikka untuk menyiapkan diri karena dalam waktu dekat ini ada beberapa kegiatan pramuka lain, baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah.
"Melalui persiapan ini sangat diharapkan agar kita mampu mengikuti dan berprestasi seperti Raimuna Nasional di Cibubur Jakarta, Perkemahan Putri tingkat propinsi yang akan di laksanakan bulan Juli 2008, tingkat Kabupaten adalah Perkemahan MABICAB Sikka yang kedua akan dilaksanakan bulan Mei 2008 bertempat di Magepanda," ujarnya.
Acara pelantikan ini disaksikan oleh Kepala badan dinas satuan unit kerja Pemerintah Kabupaten sikka, para camat selaku ketua Majelis Pembimbing Ranting Gerakan Pramuka, para pelatih dan pembina, dan siswa-siswi Pramuka Siaga, Penggalang, Penegak dan Pandega. (cipto/jonathan)

Read More...

Cungkil matahari

Spirit NTT, 24-30 Maret 2008

"Mari kawan kita menari
menari sampai pagi
sampai cungkil matahari"

DEMIKIAN sekeping syair lagu JE Papache, musisi lokal Nian Tana Sikka, yang kadung kondang di kajang-kajang pesta. Meski berbentuk ajakan, syair di atas lebih merupakan potret atas realitas budaya manusia Kabupaten Sikka yang gemar benar berpesta. Tua-muda, pria-wanita, kaya-miskin, sama gemarnya. Masyarakat akrab akan istilah mupet/muka pesta (hadir tanpa diundang), soka dalang (ikut menari tanpa diundang), dan rompes / rombongan pesta (kelompok pelacak info pesta).
Acara yang dipestakan pun beraneka. Dalam tradisi setempat, jika seorang bayi dilahirkan ada syukuran lodong me; ketika ia remaja, pesta legen ala untuk remaja putri atau pesta gareng lamen bagi remaja pria; tatkala ia menikah pestanya bahkan menjadi serial (poto wua ta'a, tung benu, lantas kawin adat); dan bila meninggal diacarakan dalam pesta kematian, gewong ata maten.
Dalam tradisi agrarisnya, dikenal pula pesta syukur panen atau pesta inaugurasi suku (misalnya granmahe, patikarapau, ga'i, dan togo). Ketika Agama Katolik masuk, terkenallah pesta permandian, pesta sambut baru, pesta nikah, dan (jangan lupa) pesta pentahbisan. Ketika budaya popular merangsek masuk ke sukma manusia Sikka, makin aneh jenis pestanya: pesta ulang tahun, pesta wisuda sarjana, pesta penerimaan seseorang, pesta perpisahan, valentine day, dan bahkan pesta piala (untung bae selama ini Persami keok terus-terus).
Dan, namanya pesta, selain perlu beras dan sayur-mayur serta aneka bumbu, harus bunuh babi, atau sapi bila mungkin, sekurang-kurangnya ayam lima ekor; kurang dari itu bukan pesta. Tidak boleh tanpa moke (arak), minimal untuk piong-tewok, beri makan leluhur. Lalu undang opreter yang koleksi lagu dangdutnya komplet, dan dirikan tenda besar (bila perlu tutup jalan raya publik). Dan, sewalah para fotografer atau tukang shooting untuk mengabadikan momentum historicum itu.
Tapi mengapa harus pesta? Bagi sementara orang, pesta diyakini sebagai semacam forum solidaritas, arena silaturahmi, kesempatan bertemu dan berkumpul bersama kerabat dan sahabat. Atas argumen inilah pesta tidak saja diselenggarakan oleh ata manum-balik, kaum berduit, the have; tetapi diikuti secara latah oleh mereka yang tak punya cukup uang. Alasannya, 'Biar hutang, asal panggil keluarga ikut mengayubagiakan anak saya di hari istimewahnya.' Akibatnya segera tampak.
Nafsu berpesta masyarakat adalah tambang uang pedagang. Pedagang kaset bertambah aset, penjual baju makin maju, penyewa property pesta tambah makmur, salon kecantikan kian berbinar, fotografer kelimpahan order, pedagang sembako untung besar.
Di sisi lain, usai pesta, setelah semua kerabat dan sahabat pergi, tinggallah sampah beronggok-onggok dan beronggok-onggok utang.
Rekreasi yang tidak rekreatif
"Itulah salah satu sebab mengapa kita terus-menerus miskin dan miskin turun-menurun..." Begitulah kerap dan lazim dijelaskan Bupati Sikka, Drs. Alexander Longginus, dan Wabup Drs. Yoseph Ansar Rera di depan rakyatnya, dalam upaya membentuk mental masyarakat menuju kondisi moret epan. Selama hampir lima tahun usia jabatannya, dari desa ke desa, keduanya bagai tak bosan mendengungkan ihwal yang satu dan sama ini, dengan aneka ilustrasi.
"Moret susar atau moret epan, hidup miskin atau hidup sejahtera, keduanya berbuah dari mentalitas dan praktek hidup kita," demikian paparan Wabup Yos Ansar di hadapan warga Desa Maluriwu dan tujuh desa lain dalam kunjungan ke Kecamatan PaluE. "Jika kita berpikir moret epan, seyogyanya kita bertindak bijak untuk mencapainya. Dan, tindakan bijak itu antara lain adalah mengurangi atau menghentikan sama sekali kesukaan kita menyelenggarakan pesta."
"Dan pesta, sama seperti judi dan merokok, lebih banyak membawa dampak buruk daripada rasa senang," demikian penjelasan Bupati Alex di depan ratusan peserta RAT Kopdit Mitan Gita, Senin (12/3/2008). "Makanan kita habis, hewan kita habis, dan habis juga uang yang kita kumpulkan selama setahun.... Lalu untuk apa? Untuk kesenangan satu malam? Atau agar orang puji kita hebat?" tanya Pak Alex retoris.
Lebih jauh, sang bupati yang sarjana manajemen pemasaran itu menguraikan hakekat pesta. Pesta itu kegiatan rekreatif. Rekreasi artinya bersenang-senang untuk kembali segar sehingga dapat berkreasi, untuk kembali menciptakan sesuatu. Ketika pesta sampai pagi, sampai cungkil matahari, ia bukan rekreatif, melainkan destruktif, menghancurkan. "Hancur sekolah anak karena uang sudah dipakai berpesta; hancur ekonomi rumah tangga karena harta dilelang di pegadaian; hancur rencana-rencana produktif lain karena tak ada dana tersisa; dan... hancur harga diri bila didatangi terus oleh para penagih utang...," papar Pak Alex disambut gemuruh tertawa hadirin.
"Dalam kondisi hancur begitu, beranikah kita mengukur berapa jarak ke moret epan? Maka tidak bisa tidak, eksistensi pesta-pesta mesti kita tamatkan. Harus kita batasi."
Regulasi pesta
Membatasi pesta tidak saja ditempuh secara oral dalam kula-babong dan kula-kame. Di akhir tahun tahun 2007, Pemkab dan DPRD Sikka memberlakukan Perda Nomor 10 /2007 tentang Izin Keramaian.
Dalam Perda tersebut, ditentukan antara lain bahwa setiap keramaian (termasuk pesta) harus mendapat izin dari kepolisian setempat, dan harus selesai selambat-lambatnya jam dua dinihari.
Meski disambut protes, di beberapa tempat terutama dalam Kota Maumere, jarang dijumpai pesta hingga cungkil matahari. Sementara di desa-desa, masih banyak pesta diadakan hingga pagi, tentunya dibayangi rasa cemas tuan pesta. Tuan pesta kerap berdalih, "Aduuuuh, anak-anak sudah mabuk, saya suruh berhenti, mereka ngamuk..."
Agaknya, tantangan klasik terulang di sini, aparat keamanan perlu Vitamin T: TEGAS.
Namun, sesungguhnya kepedulian untuk mengeliminir pesta jauh lebih dahulu diterapkan Gereja. Saat Maumere masih berupa Kevikepan, belum jadi Keuskupan, Vikep Maumere Romo Fransiskus Fao, Pr membuat kebijakan dengan memerintahkan semua pastor paroki untuk menyelenggarakan penerimaan sakramen komunio pertama pada hari yang sama.
Telunjuk protes pun diarahkan ke hidung para pastor. "Bagaimana mungkin saya sebagai paman, pu lame, harus menghadiri pestanya putera sulung saudari kandung saya, sementara puteri bungsu saya juga terima komunio pertama di hari yang sama?"
Namun Romo bicara habis perkara. Meski umat menggerutu, jadilah begitu.
Akan tetapi, usai pesta tidak sedikit orang tua yang bersyukur bahwa dana yang dikeluarkan hanya sedikit, banyak stok pangan yang tersisa. Satu-satunya yang tidak senang hanya para penjual jasa, tukang shooting dan tukang rias, tak bisa menerima 100 order dalam satu hari.
Dari dua pengalaman itu, jelaslah bahwa sesungguhnya masyarakat diselamatkan oleh regulasi tentang pesta, baik yang ditetapkan pemerintah maupun yang dikhotbahkan oleh para pemimpin umat. Dan mereka senang setelah menyadarinya.
Namun jalan ke moret epan masih panjang, mendaki, berliku. Karena kendalanya tidak tunggal. Namun, setidaknya boleh disyukuri bahwa perlahan-lahan kita berjalan ke arah yang benar. Bila harus jujur, kita patut mengatakan bahwa pekerjaan merombak mental dan pola pikir masyarakat tidak gampang. Dan, itu yang antara lain dikerjakan Alexander Longginus & Yoseph Ansar Rera sepanjang lima tahun abdinya.
Moret epan tak segampang membalikkan telapak tangan. Moret epan tidak turun dari langit. Ia tidak serta-merta tercipta seusai bupati berpidato. Ia mesti diperjuangkan. Dengan tetap bekerja giat dan hemat mengelola pendapatan, bukan memboroskannya. Mari kita berhenti mencungkil matahari.* (even edomeko)

Read More...

Bertarung untuk di panggung suksesi

Spirit NTT, 24-30 Maret 2008

HARI Sabtu, 29 Desember 2007, gemuruh tepuk tangan para anggota Dewan yang terhormat dan para hadirin sekalian seakan memecah suasana Sidang Paripurna yang biasanya berlangsung tenang.
Ketika itu, Ketua DPRD Sikka, Drs. AM Keupung, didamping para Wakil Ketua, EP da Gomez dan Ir. AR Heny Doing, menyerahkan surat pemberitahuan tentang akan berakhirnya masa jabatan Bupati Sikka, Drs. Alex Longginus, dan Wakil Bupati, Drs. Yoseph Ansar Rera.
Longginus pun berpidato didampingi Ansar Rera. Banyak pengamat mengatakan bahwa grafik kemesraan pasangan ini telah berpuncak di sini. Selanjutnya bandul politik melalui parpol atau gabungan parpol akan menggerakkan keduanya menuju babak baru pertarungan memperebutkan jabatan Kepala Daerah periode 2008-20013. Meski demikian, kemesraan Alex-Ansar pada 29 Desember itu sempat menorehkan rasa haru dan sejenak mendinginkan suhu politik yang mulai memanas.
Surat pemberitahuan itu sekaligus mengobarkan gairah dan instink politik pimpinan parpol untuk memastikan kandidat mana yang akan diusung ke pentas politik lima tahunan itu. Sisa waktu dari masa jabatan Alex-Yos yang berakhir 31 Mei 2008 dalam hitungan agenda boleh dibilang sudah berakhir bersamaan dengan penyampaian LKPJ pada tanggal 16 Februari 2008.
Sikap politik anggota DPRD terhadap LKPJ melalui Pemandangan Umum Fraksi (26/2/2008) tidak akan banyak mempengaruhi tekad keduanya untuk maju ke pentas suksesi tahun ini. Karena hakekat dari sebuah pemandangan umum fraksi adalah artikulasi dan komunikasi politik yang disampaikan secara benar tanpa mereduksi fakta-fakta pembangunan yang pelaksanaannya berdasarkan persetujuan dan kontrol DPRD.
Bupati Sikka Drs. Alex Longginus telah mewanti panah politik yang meluncur bersama pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Sikka. Melalui keterangan pemerintah dalam Rapat Paripurna DPRD (1/3/2008), Alex mengatakan pemandangan fraksi akan sangat bermanfaat manakala ia dapat mengungkapkan fakta sebenarnya dengan menggunakan alat ukur yang standar, bukan menurut pendapat orang per orang.
Namun jauh sebelumnya, banyak pihak telah memastikan bahwa sikap para wakil rakyat itu bisa dipolitisir apalagi demi kekuasaan. Bupati Alex sendiri telah memasang rambu politik dengan mengatakan, adalah sangat kerdil jika mengingkari buah karya dan keberhasilan bersama eksekutif dan legislatif.
Parpol dan orientasi kekuasaan
Di luar gedung kulababong DPRD Sikka, para elit dan pimpinan parpol sebetulnya telah jauh berada dalam arena marathon politis untuk merebut kekuasaan dengan menggandeng pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka periode 2008-2013.
Begitulah pada umumnya elit politik dan anggota parpol di republik ini, menonjolkan upaya pemanfaatan kendaraan partai politik untuk mendapatkan porsi kekuasaan, kursi jabatan puncak.
Orientasi seperti ini adalah hal yang wajar dalam kehidupan politik. Parpol dan kekuasaan itu identik, kata Mark N Hagopian seperti dikutif Sultani dalam harian Kompas, 10 September 2007. Hagopian mengatakan, melalui partai politik suksesi kepemimpinan politik secara legal dilaksanakan. Jika dalam proses itu masyarakat jadi kecewa karena perjuangan mewujudkan orientasi itu dilakukan dengan cara-cara yang kurang terpuji, maka fenomena itu merupakan indikasi gagalnya kaderisasi kepemimpinan dan pendidikan demokrasi di tubuh parpol.
Cendekiawan Ichlasul Amal (Teori-teori Mutahkir Partai Politik, 1988) mengatakan, ideologi dan kepentingan merupakan basis sosiologis yang selalu menggerakkan parpol pada usaha-usaha memperebutkan kekuasaan. Kecenderungan parpol seperti itu pernah dilontarkan mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung terhadap salah satu partai politik yang berkuasa saat ini.
Dalam Ujian Terbuka Program Doktor UGM, awal September tahun lalu, Akbar mengemukakan pandangannya bahwa "terpilihnya Wakil Presiden saat ini sebagai Ketua Umum parpol dimaksud pada tahun 2004 menunjukkan bahwa partai itu masih dipenuhi orang yang sangat berorientasi pada kekuasaan." Terlepas dari polemik seperti ini, kenyataan yang dikemukakan Akbar Tandjung sesungguhnya mencerminkan watak parpol di Indonesia pada umumnya.
Sebelumnya, pendapat Akbar justeru telah dibuktikan melalui jajak pendapat yang dilakukan Harian Kompas. Jajak pendapat yang dilakukan pada pertengahan tahun lalu menunjukkan 63,9 persen responden mengakui parpol saat ini mementingkan kekuasaan dari pada kesejahteraan rakyat. Bahkan, hal itu diakui oleh 52 persen responden terhadap partai pilihan mereka. Siapa pun tidak bisa mengingkari pandangan Akbar. Kalau
bukan untuk kekuasaan , parpol tak ada manfaatnya. Yang harus diuji dan mendapat pengakuan publik adalah sejauh mana parpol tersebut memanfaatkan kendaraan politik dan kekuasaan di tangannya dengan cara-cara yang produktif dan strategis demi kesejahteraan masyarakat sehingga membuat publik berdecak kagum.
Pertanyaannya, apakah untuk kesejahteraan rakyat, parpol harus terlebih dahulu memenangkan kekuasaaan? Bisa benar, bisa juga tidak!
Demokrasi dalam kendali
Masyarakat Kabupaten Sikka saat ini sudah memasuki atmosfer dari agenda politik terbesar tingkat kabupaten yakni pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Hal baru dan mendasar yang harus dikawal dan dijamin secara baik adalah bahwa pemilu kali ini merupakan pemilihan secara langsung oleh rakyat. Agenda ini diselenggarakan oleh sebuah Komisi yang independen, non partais dan relatif lebih profesional.
Dengan berpijak pada beberapa regulasi, KPU diharapkan dapat melaksanakan agenda ini secara profesional.
Menyambut agenda maha penting itu, partai politik di Kabupaten Sikka saat ini seakan bangkit dengan surplus energi.
Berjuang merebut kekuasaan untuk jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2008-2013, sudah jadi taruhan yang tidak bisa ditawar lagi.
Selain Partai Golkar dan PDI Perjuangan, partai-partai gurem yang tidak cukup mengantongi 15 persen dari total perolehan suara di DPRD Sikka pada Pemilu Lagislatif 2004, telah berkoalisi dan mengusung sejumlah pasangan bakal calon.
Jika dicermati secara berlapis melalui tahapan jajak aspirasi dan penjaringan bakal calon (balon), penyaringan, pengusulan hingga penetapan balon, pihak yang paling berperan sebetulnya adalah para elit politik dalam paradigma elit memilih elit dan demokrasi dalam kendali. Kata Elit berasal dari kata Latin Elire = Memilih; to choose dalam bahasa Inggris dan Auswahlendalam bahasa Jerman. Secara etimologis, Elit berarti kelompok terpilih. Dalam kosa kata Indonesia, kata elit dipakai untuk kualifikasi tertentu seperti Pasukan Elit, sebuah pasukan komando dengan kemampuan khusus dan ditugaskan untuk operasi-operasi khusus (Dr. Ing. Ignas Iryanto Jou, 2004).
Model penetapan balon seperti ini menyisakan pekerjaan besar kepada parpol. Para elit partai harus bekerja keras untuk merujuk kembali persetujuan rakyat, konstituen yang telah lama tidak mendapat jamahan komunikasi secara efektif. Mungkin juga ditinggalkan. Pada hal, dictum politik mengharuskan terjadinya komunikasi politik, kaderisasi kepemimpinan yang berlangsung secara kontinyu dalam tubuh parpol sehingga mudah dikenal simpatisan/konstituen.
Sebanyak tujuh pasangan bakal calon yang kini tengah mengajak rakyat Sikka untuk berpesta demokrasi menyongsong pemilihan langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 16 April mendatang.
Mereka diusung oleh partai politik dan gabungan partai politik.
Pasangan pertama adalah SODA (Sosimus Mitang dan dr. Wera Damianus). Keduanya didukung Koalisi Bersama Membangun Sikka . Koalisi parpol yang mengusung paket ini adalah PNI Marhaenis, Partai Demokrat, Patriot Pancasila, Partai Serikat Indonesia. Pasangan Kedua adalah AYO (Alex Longginus dan dr. Ignatius Henyo Kerong) yang merupakan pasangan pilihan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Pasangan Ketiga adalah ABDI (Alex Hendro Bapa û Robertus Diogo Idong) sebagai pasangan yang ditetapkan Pengurus dan simpatisan Partai Golkar Kabupaten Sikka hasil Musdalub 2007. Sedangkan pasangan Keempat adalah SAMSU (JB Semadu Sadipun û Suitbertus Amandus). Paket ini diusung kepengurusan Partai Golkar Musda VII.
Duet kader senior partai beringin ini tak bergeming sedikitpun meski keanggotaannya dalam kepengurusan partai ini telah dinyatakan gugur setelah ada keputusan baru hasil Musdalub. Pasangan Kelima adalah duet HERO (Ir. AR Heny Doing-Remigius Kosmas) diusung Koalisi Sikka Bersatu yang merupakan kolaborasi multi-partai yakni, PPD, PPDI, PPDK, PBSD, PIB, PKPI, PAN, PBR, Partai Pelopor, PNBK dan PDS. Paket ini mendaftar ke KPU Kabupaten Sikka tanggal 9 Februari 2008. Selanjutnya, paket Keenam adalah MESRA (Drs. Lando Mekeng-Frans Sura, MM). Duet Mantan Kadis Pendidikan Kabupaten Sikka ini diusung Koalisi Sikka Sejahtera dengan kekuatan tiga parpol yakni, PKB, PKPB dan PPP. Paket bungsu, Ketujuh adalah YOSUA (Drs. Yoseph Ansar Rera- Urbanus Lora, S.Sos).
Duet birokrat-swasta ini diusung Koalisi Bagi Rakyat disingkat Kobar. YOSUA berhasil tampil di saat-saat terakhir dengan mengobarkan dukungan multi-partai yakni PKS, Pelopor, PKB, PPP, PKPI, PAN, PBSD, PBB. PIB dan PPDI. Oleh elit partai politik pendukung, pasangan ini diarak ke meja KPU dan mendaftar pada tanggal 13 Februari, di hari terakhir dari jadwal pendaftaran paket yang ditetapkan KPU setempat.
Pertarungan legalitas
Sampai tanggal 18 Februari 2008, berkas kelengkapan para kandidat pilkada Sikka telah diteliti dalam tahapan verifikasi oleh KPU Kabupaten Sikka.
Agenda itu merupakan kegiatan verifikasi tahapan pertama sesuai jadwal resmi yang dikeluarkan KPUD Sikka. Angin sakal politis terpaksa harus dihembusskan.
Ketua Pokja Pendaftaran KPU Kabupaten Sikka Vivano Bogar ketika menjawab pertanyaan para wartawan di Maumere memastikan setidaknya dua dari tujuh paket calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka yang telah mendaftar ke KPU Sikka akan gugur dari arena verifikasi tahap pertama.
Ternyata angin sakal itu jualah yang menghempas pihak KPUD Sikka sendiri. Sejumlah pimpinan parpol pendukung menilai KPU tidak cukup cermat. Lembaga itu juga dinilai belum sejalan dalam menafsir serta menerapkan pasal 45 PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang mekanisme dan proses verifikasi tahap pertama terhadap berkas paket bakal calon yang mendaftar.
Sehari sebelum sidang penetapan hasil verifikasi (19/2), Vivano Bogar mengatakan, paket calon yang akan tereliminasi bisa lebih dari dua karena adanya dualisme kepengurusan beberapa partai pengusung. Sinyal yang diutarakan Vivano itu menguat dan ahkirnya terbukti. Rabu (21/2) pukul 19.30 wita, KPU Kabupaten Sikka mengnumumkan bahwa tiga paket dari tujuh paket yang mendaftar dinyatakan tidak dapat mengikuti proses pilkada selanjutnya karena tidak memenuhi sejumlah persyaratan legal yang ditetapkan.
Ketiga paket itu adalah pasangan Drs. Yoseph Ansar Rera -Urbanus Lora (Yosua); Landoaldus Mekeng-Frans sura (Mesra) dan J.B. Semadu Sadipun-Suitbertus Amandus (Samsu).
Banyak pemerhati pilkada di Sikka memang sudah memastikan bahwa eksekusi semacam itu akan terjadi setelah mencermati gonjang-ganjing dukungan-mendua dan keabsahan SK Kepengurusan beberapa parpol pendukung.
Derasnya aksi protes yang dilancarkan Koalisi parpol dan simpatisan pendukung mulai menggoyang tanggul prestise KPU Kabupaten Sikka. Aksi protes itu memaksa pihak KPU untuk membuka lembar konsultasi jilid dua. Ini bukan sebuah langkah maju. Pihak KPUD Sikka seharusnya bisa mengambil hikmah atas apa yang menjadi butut dari persoalan itu.
Setidaknya ada dua hal: ketidak-cermatan dalam menerapkan pasal 45 PP Nomor 6 Tahun 2005 yang menyebabkan beda pendapat antara KPUD Sikka dan KPU Propinsi; serta independensi KPUD Sikka. Untuk keluar dari jalan cabang beda pendapat itu, KPUD Sikka kembali melakukan konsultasike KPU Pusat sebelum menerbitkan keputusan tentang hasil verifikasi tahap akhir pada tanggal 18 Maret 2008.
Penutup
Suara rakyat yang bersatu akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar dan mempengaruhi sikap, arah serta setiap keputusan politik. Apalagi bila keputusan itu tidak memenuhi rasa adil mereka dan tidak menguntungkan secara politis.
Ada untungnya berkoalisi, bisa meraup derasnya suara rakyat guna melawan arus lain yang tidak sejalan. Berkolalisi dalam kerangkah politik Pilkada tidak boleh hanya disoroti dari kepentingan kekuasaan dan uang serta prestise politik.
Tegaknya demokrasi, keadilan dan transparansi sebagaimana sering diungkapkan setiap pimpinan koalisi di halaman kantor KPUD Sikka adalah keuntungan lain yang tak terpisahkan dari kerangka politik ini (Pilkada).
Rakyat kabupaten Sikka tengah menanti hasil verifikasi akhir yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sikka. Kandidat mana yang beruntung dan kelompok pengusung mana yang akan ketiban rezeki kekuasaan pasca pemilu nanti, hanya rakyatlah yang jadi penentu.
Masa pendukung masih menaruh harapan pada satu kekuatan yang secara manusiawi masih sulit dipastikan. Tapi ada keyakinan bahwa dewi fortuna jualah yang akan menyentuh garis tangan para bakal calon tertentu dan mengajaknya menuju tahkta rakyat. (el)

Read More...

Guru dan mutu guru

Spirit NTT, 24-30 Maret 2008

SEBAGIAN guru dianggap mutunya rendah. Benarkah demikian? Masalah rendahnya mutu sekolah di Indonesia ini sudah sangat sering dikeluhkan masyarakat. Hal ini peranan guru merupakan salah satu unsur yang dianggap sangat menentukan.
Dengan kata lain, rendahnya mutu sekolah di pandang mempunyai kaitan langsung dengan rendahnya mutu guru. Orang tua melihat suatu sekolah terutama dilihat dari mutu gurunya, sebab mutu guru yang rendah menyebabkan mutu sekolah yang rendah pula. Belum tentu dengan adanya sarana dan administrasi yang begitu memadai dapat meningkatkan mutu sekolah. Peningkatan kesejahteraan (gaji) guru lebih mampu meningkatkan mutu dari pada melalui penyadiaan sarana.
Di Indonesia bahkan masih banyak sekolah yang kebutuhan minimal sarana pendidikan saja juga belim terpenuhi. Sesungguhnya mutu sekolah bukan saja masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang.
Lantas masalah apa sajakah yang sebenarnya dihadapi oleh negara-negara berkembang? Apakah mutu guru yang rendah termasuk salah satu masalah yang dihadapi? Apakah penyebab mutu guru itu rendah?
Sarana dan fasilitas pendidikan merupakan masalah bagi negara-negara berkembang terutama di Indonesia. Hingga saat ini Indonesia masih merupakan negara yang rendah tingkat pendidikannya dibanding negara-negara lain. Hal ini dapat disebabkan kurangnya sarana dan fasilitas pendidikan, apalagi masih banyak sekolah yang sarana pendidikannya saja belum terpenuhi. Sarana dan fasilitas dapat menunjang semangat belajar siswa apalagi dizaman yang modern saat ini, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya sarana dan fasilitas yang memadai dapat meningkatkan mutu pendidikan. Dapat dipastikan apabila sarana dan fasilitas pendidikan yang memadai akan menciptakan generasi yang lebih berpotensi dan lebih tinggi tingkat pendidikannya.
Di samping itu ternyata mutu guru jugu menjadi salah satu unsur yang menentukan munculnya generasi muda yang berprestasi. Dapat dikatakan tinggi rendahnya mutu sekolah juga dilihat dari tinggi rendahnya mutu guru. Dengan adanya sarana yang memadai belum tentu dapat meningkatkan mutu sekolah tanpa adanya mutu guru yang tinggi, karena dengan peningkatan kesejahteraan guru lebih mampu meningkatkan mutu daripada melalui penyediaan sarana.
Menyoal adalah mempermasalahkan tentang suatu hal. Dalam konteks ini yang dipermasalahkan adalah guru dan mutu yang seharusnya dimiliki. Guru merupakan salah satu unsur yang dianggap sangat menentukan tinggi rendahnya mutu sekolah. Dalam kebutuhan minimal sarana dan fasilitas pendidikan yang relatif terpenuhi nampak bahwa investasi biaya pendidikan melalui peningkatan kesejahteraan guru lebih mampu meningkatkan mutu daripada melalui penyediaan sarana. Apabila dilihat dari segi pelaku persoalan mendasar dari mutu pendidikan adalah kesejahteraan guru. Kesejahteraan meliputi aspek material dan nonmaterial.
Nonmaterial misalnya kemudahan naik pangkat, suasana kerja yang sejuk dan perlundungan hukum. Adapun yang termasuk kesejahteraan material adalah gaji, tunjangan dan insentif lainnya. Aspek material khususnya gaji yang harus secara jujur diakui masih sangat minim. Selama ini banyak guru yang mengeluhkan gaji yang terlalu rendah.
Hal ini merupakan salah satu alasan kurang optimalnya kinerja guru dalam memberikan suatu pengajaran. Suatu ironi memang, ketika semua pihak berusaha memajukan pendidikan, gaji guru justru menjadi faktor penghambat utama kemajuan tersebut. Alokasi anggaran sebesar 20 persen pun bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Ketika banyak kebutuhan yang harus dipenuhi maka anggaran sebesar itu akan dianggap sebagai suatu kesia-siaan belaka. Satu hal yang luput ketika membicarakan mutu guru adalah kualitas yang dimiliki. Ketika kurangnya gaji begitu dipermasalahkan maka kualitas yang sesuai untuk mendapatkan gaji kurang diperhatikan.
Kenaikan gaji cenderung hanya upaya mengimbangi laju inflasi. akibatnya secara riil daya beli para guru umumnya tidak banyak meningkat. Walaupun secara langsung tidak berpengaruh terhadap kualitas guru, tetapi gaji guru dan mutu pendidikan memang tidak terpisahkan.
Di negara-negara lain yang tingkat pendidikannya lebih tinggi, misal Malaysia, mengajarkan bahwa prestasi kerja merupakan fungsi dari imbalan. Makin tinggi imbalan maka makin tinggi kesungguhan, komitmen dan prodiktivitas karja serta makin kecil kemungkinan adanya indisipliner (tindakan tidak taat dengan peraturan yang ada). Belajar dari negara-negara yang tinggi tingkat pendidikannya itulah disediakan sekitar seperempat lebih anggaran untuk sektor pendidikan dan dari jumlah itu sebagian besar adalah untuk kesejahteraan guru. Jika gaji guru meningkat maka akan meningkatkan pula status guru, sehingga mampu menarik calon-calon guru yang berkualitas.
Lembaga pendidikan guru bukanlah idola calon mahasiswa atau orangtua, sebab dalam masyarakat yang cenderung melihat kemampuan ekonomi sebagai ukuran status sosial status guru dianggap 'kurang baik' karena pendapatannya rendah. Karena itu jabatan guru tidak menarik minat banyak orang dan jiga tidak menarik bagi para putra-putri terbaik bangsa. Adanya kesempatan untuk menjadi guru yang sempit karena lembaga-lembaga pendidikan justru lebih mengangkat lulusan fakultas murni lantaran kemampuannya dianggap lebih menyebabkan kualitas dan kuantitas yang masuk lembaga pendidikaan guru juga merosot. Konsekuensinya mutu lulusan atau calon guru yang dihasilkan merosot pula, akibatnya mutu pendidikan akan terus merosot pula.
Melihat kondisi pendidikan saat ini tidak banyak yang dilakukan dalam usaha menarik minat calon bermutu memasuki lembaga pendidikan guru selama faktor status guru tidak dapat diubah atau diperbaiki. Menaikkan pandangan terhadap profesi guru amat terkait dengan kemampuan keuangan pemerintah, Mengingat pada waktu ini sekolah terutama dikelola oleh pemerintah. Barangkali anggapan-anggapan yang kurang menguntungkan bagi pendidikan guru seperti diatas yang menyebabkan calon guru kurang memiliki motivasi yang kuat.
Lebih parah lagi, sebagian yang dididik sebagai calon guru sekarang sebenarnya tidak ingin menjadi guru oleh karena mereka tahu bahwa profesi guru tidak memberikan kesempatan kepaada mereka untuk menjadi pemimpin, memperoleh harta kekayaan yang banyak, kekuasaan yang cukup, atau pengaruh yang luas.
Oleh karena itu sampai saat ini profesi guru dirasa sebagai kerja paksa artinya terpaksa jadi guru karena bidang lain tidak bisa menampungnya, tetapi kerja paksa juga dapat diartikan kerja keras tetapi gajinya kecil. Dimasyarakat yang lebih mementingkan pada pemenuhan kebutuhan materi kedudukan atau pekerjaan guru kurang memperoleh nilai tinggi, sebab walaupun tugas guru itu mulia namun tidak memberi keuntungan materi. Berdasarkan kondisi tersebut maka agaknya repot bagi pendidikan guru untuk menangkis serangan atau kritik tentang mutu lulusannya.Masyarakat mengeluh anak-anaknya diajar oleh guru yang kurang bermutu disisi lain dikhawatirkan semakin merosotnya minat calon mahasiswa yang ingin menjadi guru. Keluhan masyarakat dan kekhawatiran tersebut pada akhirnya dialamatkan kepada pemerintah juga.
Selain faktor individu dan pendidikannya, sarana dan prasarana yang disediakan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan baik termasuk sekolah negeri dan swasta tampaknya perlu mendapat perhatian lebih. Saat ini sekolah-sekolah yang ada masih kurang memperhatikan kelayakan sarana dan prasarana yang dimilikinya. Memang tidak semua kebutuhan harus terpenuhi. Semua itu tergatung dengan kemampuan dan kebutuhan sekolah yang bersangkutan.
Oleh sebab itu, ketersediaan sarana dan prasarana tiap-tiap sekolah tidak dapat disamaratakan. Namun, untuk pendukung kegiatan belajar-mengajar yang bersifat dasar hendaknya tersedia dengan memadai. Hal ini diperlukan agar aktivitas belajar mengajar dapat berjalan sesuai harapan, sehinga kinerja guru akan lebih optimal.
Memang merupakan suatu dilema dan sangat ironis. Saat kita harus berbicara tentang kualitas pengajar maka sarana dan prasarana menjadi hal yang memegang peranan yang sangat penting. Ini dapat dilihat dari ketersediaan sarana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
Ketika kualitas guru yang ada baik, sarana dan prasarana yang ada di sekolah tidak memadai. Sebaliknya, ada sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai namun guru yang bersangkutan tidak memanfaatkannya. Entah karena tidak mau atau karena tidak memiliki kemampuan. Hal inilah yang seharusnya mulai disikapi oleh kalangan pendidikan sendiri.
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini memang sudah banyak kebijakan dan strategi untuk memperbaiki mutu sekolah namun hasilnya belum optimal. Jadi sejauh gaji guru masih relatife rendah tampaknya tidak mudah meningkatkan mutu pendidikan. Disitulah titik kelemahan pendidikan di Indonesia, sehingga mutu sekolah sulit ditingkatkan. Oleh sebab itu jika Indonesia benar-benar ingin meningkatkan mutu sekolah, maka sistem penggajian guru secepatnya diperbaiki.
Rendahnya gaji guru saat ini sering disebut sebagai faktor utama penyebab turunnya mutu pendidikan. Namun, benarkah hal itu yang terjadi. Saat ini kita juga harus mulai mempertanyakan kualitas guru secara keseluruhan. Apakah sudah menjadi seorang guru yang profesional ataukah hanya bekerja demi uang. Apakah guru saat ini bekerja dengan menggunakan prinsip do it atau hanya berorientasi pada duit. Itu yang harus kita perrtanyakan. Ketika guru hanya mementingkan duit maka profesi guru hanya dianggap suatu pekerjaan untuk menopang hidup. Guru tidak dianggap sebagai suatu profesi mulia yang akan mendidik generasi penerus bangsa. Sebaliknya, dengan do it maka guru akan memuliakan profesinya sebagai seorang pendidik dan pengajar. Banyak hal selain mengajar yang dapat dilakukan guru untuk mendapat sumber dana. Salah satunya dengan mengadakan penelitian.
Di Indonesia masih sangat sedikit guru yang dengan inisiatif sendiri melakuakan penelitian yang berkaitan dengan profesinya. Rata-rata guru hanya mengandalkan gaji yang diterima sebagai sumber pengahasilan. Pola pikir seperti inilah yang harus mulai dirombak untuk mengembangkan pendidikan kita saat ini. (kardiyat)

Read More...

Melalui pemberdayaan diri sendiri

Spirit NTT, 24-30 Maret 2008

KETIKA Jepang kalah dalam Perang Dunia II, kaisar Jepang mengumpulkan para rakyatnya. "Masih berapa jumlah guru yang tersisa di negeri ini ?" tanya kaisar kepada rakyatnya, seusai negeri itu dibombardir pasukan Amerika. Pertanyaan kaisar ini diprotes oleh tentara Jepang yang juga yang juga hadir dalam pertemuan darurat itu. "Wahai kaisar mengapa tuan tak menanyakan jumlah kami yang tersisa, sebab kamilah yang mati-matian membela negeri ini," ujar seorang perwira militer yang luput dari serbuan ganas tentara AS.
"Jika di negeri ini masih ada guru, kita akan segera bangkit dari kekalahan kita. Dari gurulah nanti akan lahir insinyur, dokter, dan tenaga-tenaga terampil lainnya guna membangun negeri ini," jawab kaisar.
Ucapan kaisar terbukti benar, hingga sekarang Jepang merupakan salah satu raksasa dunia yang menguasai sektor perdagangan dunia dengan produk-produk hasil teknologi mereka.
Lima persen guru di Indonesia tidak memiliki kualitas sesuai standardisasi pendidikan nasional (SPN). Untuk itu perlu dibangun landasan kuat untuk meningkatkan kualitas guru dengan standardisasi rata-rata bukan standardisasi minimal.
"Saat ini baru 50 persen dari guru se-Indonesia yang memiliki standardisasi dan kompetensi. Kondisi seperti ini masih dirasa kurang. Sehingga kualitas pendidikan kita belum menunjukkan peningkatan yang signifikan," kata Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof. Sutjipto (Jurnalnet, 16/10/2005).
Direktur Jenderal Mutu Tenaga Kependidikan Dr. Fasli Djalal mengatakan sejumlah guru mendapatkan nilai nol untuk materi mata pelajaran yang sesungguhnya mereka ajarkan kepada murid-muridnya. Fakta itu terungkap berdasarkan ujian kompetensi yang dilakukan terhadap tenaga kependidikan tahun 2004 lalu. Fasli mengatakan skor mental yang diperoleh guru untuk semua jenis pelajaran juga memprihatinkan. Guru PPKN, sejarah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, biologi, kimia, ekonomi, sosiologi, geografi, pendidikan seni hanya mendapatkan skor 20-an dengan rentang antara 13 hingga 23 dari 40 soal. "Artinya, rata-rata nilai yang diperoleh adalah 30 hingga 46 untuk skor nilai tertinggi 100," katanya. Ia sangat prihatin dengan buruknya kompetensi guru itu. Padahal, untuk tahun 2006 ini tuntutan minimal kepada siswa untuk memenuhi syarat lulus harus menguasai 42,5 persen (Tempo, 05/01/06)
Ratusan guru di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dinilai tidak layak mengajar karena tidak memiliki kompetensi dan profesionalitas di bidangnya. Para pendidik yang dinilai tidak layak mengajar tersebut tersebar di puluhan SLTP dan SLTA. Hal tersebut diketahui setelah Dinas Pendidikan setempat melakukan pendataan kompetensi guru tingkat SMP, SMA dan SMK. "Hasilnya 301 tidak layak mengajar, 463 semi layak mengajar dan 3.167 layak mengajar," kata Anhari, pejabat pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Sukoharjo (Tempo, 03/04/2006).
Berdasarkan catatan Human Development Index (HDI), fakta ini menunjukkan bahwa mutu guru di Indonesia masih jauh dari memadai untuk melakukan perubahan yang sifatnya mendasar macam kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Dari data statistik HDI terdapat 60% guru SD, 40% SLTP, SMA 43%, SMK 34% dianggap belum layak untuk mengajar di jenjang masing-masing. Selain itu, 17,2% guru atau setara dengan 69.477 guru mengajar bukan bidang studinya.
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru didefinisikan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dengan status profesi kualifikasi akademis guru minimal diploma empat (D-IV) atau sarjana. Kemudian, guru juga harus memiliki kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional yang diraih lewat pendidikan profesi. Persyaratan berikutnya adalah sertifikat atau semacam lisensi dari perguruan tinggi tertentu yang terakreditasi. Kalau tiga persyaratan tadi sudah terpenuhi, baru seseorang bisa diangkat menjadi guru dengan hak-hak kesejahteraan yang jauh lebih besar daripada PNS lain. Setidaknya, ada 17 hak kesejahteraan yang akan diterima guru. Selain gaji pokok, guru berhak atas banyak tunjangan. Yaitu, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi satu kali gaji pokok dari APBN/APBD, tunjangan fungsional berupa subsidi APBN dan atau APBD, dan tunjangan khusus satu kali gaji pokok. Guru yang ditempatkan di daerah khusus (terpencil dan konflik) juga berhak atas rumah dinas dari pemda setempat. Kemudian, ada tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, penghargaan (tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam), pelayanan kesehatan, kemudahan pendidikan bagi putra-putri, dan bentuk kesejahteraan lain. Bagi guru di daerah khusus, negara juga akan memberikan kenaikan pangkat rutin otomatis, naik pangkat istimewa satu kali, dan perlindungan profesi baik hukum maupun keselamatan fisik. Guru juga diberi hak cuti studi dengan tetap memperoleh gaji penuh. "Hak dan penghasilan guru itu berlaku juga bagi mereka yang bekerja di sekolah swasta sepanjang memenuhi persyaratan guru," tegas Mendiknas.
Untuk menjaga kehormatan dan wibawa guru, setiap pendidik diwajibkan masuk organisasi profesi yang independen. Organisasi profesi itu harus memiliki kode etik dan dewan kehormatan guru.
Dalam buku The Power of Empowerment, David Clutterbuck bilang bahwa "tidak ada seorang pun bisa diberdayakan oleh orang lain; individu-individu harus memberdayakan diri mereka sendiri". Menjadi berdaya adalah mempersepsi bahwa sang diri itu memiliki potensi luar biasa dan, secara mandiri, orang yang berdaya tak lelah-lelahnya untuk menunjukkan kehebatannya kepada orang lain tanpa bergantung kepada pihak lain.
Hernowo (www.mizan.com), merinci cara-cara agar para guru menjadi benar-benar berdaya :
Pertama, para guru perlu berusaha keras untuk memiliki keterampilan belajar dan mengajar. Ini artinya para guru, misalnya, harus diberi peluang selebar-lebarnya untuk mempelajari materi-materi yang sangat baru berkaitan dengan proses pemelajaran. Misalnya, mereka perlu memahami brain-based learning (belajar berbasiskan cara bekerjanya otak) yang merevolusi pendidikan di milineum ketiga ini.
Selain itu, para guru juga perlu tahu lebih jauh tentang metode-metode belajar-mengajar, seperti Quantum Learning, Quantum Teaching, Accelerated Learning, Cooperative Learning, Multiple Intelligences, Neuro Linguistic Programming, Active Learning, CTL (Contextual Teaching and Learning), metode mencatat Mind Mapping, dan masih banyak lagi. Ringkasnya, pada bagian ini, para guru perlu menyadari bahwa mereka tidak lagi mengagung-agungkan pentingnya mendahulukan penguasaan atas kurikulum (what) melainkan lebih dahulu memperlengkapi diri mereka dengan hal-hal yang berkaitan erat dengan "how to teach" dan lebih-lebih lagi "how to learn".
Tanpa para guru mau berusaha keras untuk mengubah cara berpikir mereka berkaitan dengan apa yang perlu didahulukan agar dapat menjadi guru yang berdaya-yaitu lebih mendahulukan how ketimbang what--ada kemungkainan mereka akan terus-menerus diperdaya oleh keadaan. Marilah kita merenung sejenak. Mengapa kelas-kelas yang ada di sekolah saat ini cenderung membosankan? Mengapa buku-buku yang beredar di sekolah hanyalah buku-buku pelajaran? Mengapa perpustakaan-perpustakaan di sekolah bagaikan kuburan? Mengapa para guru mandul menulis dan tak mampu melahirkan karya-tulis yang inovatif? Mengapa peringkat perguruan tinggi kita merosot jauh dibandingkan dengan perguruan tinggi yang ada di Vietnam dan Malaysia?
Kedua, para guru perlu benar-benar menguasai ilmu atau materi yang diajarkannya secara total dan tidak sekadarnya. Ini berarti para guru perlu belajar dan berlatih reading and writing skill. Membaca dan menulis perlu dijadikan kebiasaan rutin para guru. Tanpa membaca dan menulis, mustahil para guru dapat secara terus-menerus meningkatkan kualitas dirinya sebagai seorang pengajar.
Bahkan, kalau memungkinkan, para guru pada akhirnya harus dapat menjadi 'ROLE MODEL' baca-tulis bagi anak didiknya. Lewat membaca, seorang guru akan memperluas dan memperkaya kosakata sehingga kalau bercerita di depan anak didik akan senantiasa mengasyikkan, sementara lewat menulis sang guru dapat merekam pengalamannya atau "mengikat" pengetahuan yang kemudian dikonstruksi menjadi semacam ilmu (ingat, "Ikatlah ilmu dengan menuliskannya," pesan Sayyidina Ali bin Abi Thalib r.a.) yang bermanfaat.
Lewat proses mengikat (makna) itulah para guru benar-benar dapat membuktikan bahwa dirinya telah menguasai ilmu yang dimiliki yang akan diajarkan kepada anak didik. Lewat menulislah sang guru kemudian akan dapat mengaitkan ilmunya dengan pengalaman pribadinya. Apakah ilmunya memberdayakan dirinya? Apakah ilmunya benar-benar sesuai dengan karakter dirinya? Apakah ilmunya dapat memberi manfaat kepada orang lain? Apakah ilmunya memang layak diajarkan kepada anak didik dan menggembirakan anak didik?
Ketiga, para guru perlu mendidik dirinya sendiri agar memiliki kepribadian yang unggul dan bernilai. Bayangkan ada guru yang, setiap berhadapan dengan anak didiknya, memancarkan kewibawaan, kehormatan, dan keteladanan. Kewibawaan, kehormatan, dan keteladanan inilah yang akan membuat seorang guru dapat diterima oleh lingkungannya. Pertama, dia dihormati dan dihargai oleh murid-muridnya dan diterima sebagai orang yang akan mengarahkan murid-muiridnya menjadi manusia mulia (bermoral luhur). Kedua, dia diakui kehebatannya oleh rekan-rekan guru lainnya dan senantiasa mau menolong, membagikan pengalamannya, serta memotivasi rekan guru lain untuk meningkatkan diri. Ketiga, dia dapat menjadi mitra yang baik terhadap pengelola sekolah, terutama kepala sekolah, dan juga dengan orangtua murid, aktivis pendidikan, pemerintah, dan lain-lain.
Guru yang seperti ini jelas akan dapat mengubah lingkungan dan dirinya sendiri menjadi terus membaik. Inilah sosok guru yang sudah mulai menuju ke suatu wilayah yang di wilayah itu "guru kehidupan" berada. "Guru kehidupan" sangat berbeda dengan "guru kurikulum". "Guru kehidupan" benar-benar mau dan mampu mengajarkan sesuatu yang bermakna. Dan makna yang diajarkannya itu bukan merupakan "makna yang dirumuskan" sebagaimana yang sering diajarkan oleh "guru kurikulum". "Guru kehidupan" lebih menekankan untuk mengajarkan "makna yang dihayati", yaitu makna yang tidak sekadar tercantum di kurikulum atau buku, melainkan makna yang bersentuhan dengan kehidupan sejati.
Agar dapat menjadi "guru kehidupan", seorang guru perlu mengasah kecerdasan emosinya. Emosilah yang mampu memberi arti--bukan arti sekadar arti sebagaimana tertulis di buku, namun arti yang membumi yang mampu menjadikan sang diri terus bersemangat untuk memperbaiki diri. Masalah kecerdasan emosi ini memang sudah banyak dan sering dibicarakan. Namun, jarang pembicaraan itu menyentuh bidang-bidang penting dalam sebuah kehidupan, apalagi mengaitkan emosi dengan arti kehidupan sejati.
Dalam buku menariknya (dan ketika diterbitkan pertama kali, buku ini sempat mendapat label "buku menggemparkan"), Emotional Intelligence, Daniel Goleman menjelaskan secara panjang lebar soal pentingnya kecerdasan emosi. Lewat riset-riset intensifnya, Goleman menemukan bahwa yang membuat seseorang sukses itu bukanlah kecerdasan akademis (IQ). IQ tetap penting. Namun, IQ hanya menyumbang seseorang untuk meraih sukses hanya sebesar 20%. Sementara itu, sekitar 80% disumbang oleh kecerdasan emosi (EQ).
Dalam bukunya yang lain, yang lebih menggugah, Working with Emotional Intelligence, Goleman kemudian mengajari kita untuk menggunakan "peta emosi" agar kecerdasan emosi kita melejit. "Peta emosi" itu berkaitan dengan diri-personal dan diri-sosial. Dalam diri-personal, ada tiga hal penting yang perlu kita kuasai: (1) sadar-diri dan mampu memahami diri, (2) mengelola diri, dan (3) memotivasi diri. Tanpa kita dapat memahami diri, mustahil kita dapat mengelola diri kita sendiri. Dan jika kita tidak dapat mengelola diri kita, akibatnya kita tidak mungkin dapat memotivasi diri untuk terus-menerus memperbaiki diri.
Dalam diri-sosial hanya ada dua hal penting, yaitu (1) memahami orang lain, dan (2) empati. Namun, sebelum kita beranjak ke diri-sosial, sebaiknya kita berupaya keras lebih dahulu untuk menyentuh hal-hal paling mendasar dari diri-personal--kalau perlu sampai ke sumur terdalam bernama inner self. Tanpa kita mau berupaya sungguh-sungguh untuk memahami diri, apa mungkin kita mampu memahami diri orang lain? Tanpa kita mampu lebih dahulu mengelola diri sendiri, apa mungkin kita dapat mengelola diri orang lain? Tanpa kita mampu memotivasi diri sendiri, apa mungkin kita memotivasi diri orang lain--bahkan ikut berempati kepada penderitaan orang lain?. (www.mizan.com, 25/04/05).
Berdasarkan hasil studi di negara-negara berkembang, guru memberikan sumbangan dalam prestasi belajar siswa (36%), selanjutnya manajemen (23%), waktu belajar (22%), dan sarana fisik (19%). Aspek yang berkaitan dengan guru adalah menyangkut citra/mutu guru dan kesejahteraan (Indra Djati Sidi, 2000).
Di dalam penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat telah dikembangakan konsep Next Century School (NCS) sebagai berikut : (i) guru sebagai pelatih yang mendorong siswanya untuk mau meningkatkan prestasinya, guru tidak selalu lebih pintar dari siswa. Guru bersama-sama siswa berupaya keras untuk meningkatkan prestasi siswa. Mereka merupakan team work yang padu, (ii) Sebagai konselor, sebagai sahabat siswa yang menjadi tempat mendiskusikan berbagai masalah kehidupan, bersama-sama mencari solusi. Guru dapat menjadi teladan atau idola siswa; (iii) guru menjadi manajer belajar, artinya bersama-sama dengan siswa mencari pengaturan yang optimal untuk mengelola waktu belajar. Dengan singkat dapat disampaikan bahwa hubungan antara guru dengan siswa tidak dibatasi oleh ruang kelas, di pasar, dilapangan, di perpustakaan, di tempat rekreasi dan lain-lain. Hal inilah yang akan menciptakan suasana yang kondusif yang didasarkan hubungan harmonis antara guru dengan siswa (Indra Djati Sidi, 2000).
Masyarakat meyakini pendidikan selalu identik dengan sekolah walaupun kita tahu bahwa sekolah bukanlah satu-satunya sarana pendidikan. Maka sekolah mempunyai peranan penting dalam aktivitas pendidikan yang mencetak dan membentuk kepribadian siswa, mencerdaskan dan membuat menjadi terampil dalam kompetensinya. Perhatian guru terhadap pendidikan adalah proritas. Maka guru perlu memahami peranan dan fungsinya serta dapat mengatasi kendala yang timbul dalam menjalankan tugas. Guru juga wajib meningkatkan mutunya ditekankan pada proses berkelanjutan melalui pemberdayaan diri sendiri. (falah yunus/http://www.geocities.com/guruvalah)

Read More...

Musrenbang kecamatan utamakan skala prioritas

Oleh Laurensius Nale *
Spirit NTT, 24-30 Maret 2008

HARI Senin (24/2/2008), pukul 10.35 wita, merupakan hari bersejarah bagi Kecamatan Tanawawo. Yang mana untuk pertama kalinya kecamatan yang baru saja lepas dari Kecamatan Paga pertengahan 2007 lalu ini, melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangkec).
Musrembang tingkat kecamatan merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Hal ini penting dilakukan untuk melihat dan mengukur tingkat kebutuhan masyarakat dan wilayah kecamatan yang tentunya untuk memaksimalkan pendekatan pelayanan.
Penyelenggaraan Musrembang di Kecamatan Tanawawo ini dihadiri para kepala dinas, kepala bagian pada Setda Kabupaten Sikka, delapan kepala desa se-Tanawawo, tokoh masyarakat, ketua BPD, Pastor Paroki Wolofeo, serta Danramil.
Kegiatan Musrembang di Kecamatan Tanawawo, dibuka Camat Tanawawo, Drs. Billi Dolu, yang pelaksanaannya bertempat di Aula Paroki Wolofeo.
Billi Dolu dalam sambutannya mengatakan, bahwa Rekapitulasi Rencana Usulan Program Tahun Anggaran 2009 terdiri dari dua bidang urusan penting program kegiatan yang terdapat dalam urusan wajib. Pertama, urusan wajib terdiri dari bidang pendidikan, program Pendidikan Usia Dini, Program Pendidikan Dasar 9 Tahun, Penempatan Tenaga Guru untuk SDI, SDK, dan SDN
Juga dibicarakan bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan, bidang perencanaan pembangunan, bidang lingkungan hidup, bidang pertanahan, bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, bidang kebudayaan, bidang pemuda dan olahraga, bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang statistik, kedua urusan pilihan terdiri dari: bidang pertanian, bidang kehutanan, bidang transmigrasi, dan bidang pelayanan umum.
Menurut Bili Dolu, dari berbagai rencana usulan program/kegiatan tidak semua program harus direalisasi namun hanya progam-program yang berskala prioritas, artinya semuanya tergantung dari kemampuan keuangan yang didukung dengan keadaan SDM yang ada.
Sementara itu, Ketua Bappeda Kabupaten Sikka, Drs. Cypri da Costa, melalui GM Yel Rajalewa. S.Sos, M.Si, menjelaskan bahwa dari permasalahan-permasalahan yang diusulkan tidak semua diakomodir namun hanya persoalan-persoalan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu ada lima program penting menjadi prioritas antara lain bidang industri dan perdagangan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pemerintahan, dan bidang lingkungan hidup. Sedangkan pengalokasian anggaran per kecamatan menggunakan beberapa indikator antara lain jumlah penduduk, jumlah KK, luas wilayah, jumlah desa dan kecamatan, Potensi Ekonomi (PDRB), jumlah KK Miskin, jumlah balita gizi buruk, prasarana, dan Anggaran Pendapat Belanja Desa.
Dengan sejumlah isu strategis antara lain, akibat pemanasan global, terjadi perubahan iklim yang mengakibatkan terjadinya abrasi pantai maupun erosi, Angka pengangguran cukup tinggi pada tahun 2004 : 6.296 jiwa atau sebesar dua persen dan meningkat menjadi 8.777 jiwa atau meningkat sebesar tiga persen dari total penduduk pada tahun 2005, angka kemiskinan cukup tinggi pada tahun 2005 sebesar 53.153 orang atau 18 persen dari total penduduk.
Tingginya tingkat kematian bayi pada tahun 2005 sebesar 12 per 1000 kelahiran hidup dan kematian ibu melahirkan pada tahun 2005 sebesar 163 per 1000 kelahiran hidup, Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sikka kurang mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 3,5 persen.
Hal ini dikarenakan struktur perekonomian yang masih bersumber pada sektor konvensional serta dihadapkan pada kondisi persaingan yang lebih ketat baik pemasaran hasil produksi maupaun pada peningkatan investasi dalam era perdagangan bebas dan perekonomian dunia yang semakin terbuka.
Tingkat pertumbuhan ekonomi pun belum mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja dan rendahnya pendapatan perkapita masyarakat, pada tahun 2005 sebesar Rp 3.222.660,- dan masih dibawah pendapatan perkapita rata-rata propinsi.
Di Sektor pertanian masih mendominasi perekonomian masyarakat, Sikap patuh dan taat hukum belum membudaya dalam hal penegakan peraturan perundang-undangan, meningkatnya kriminalitas (tahun 2005 terdapat 138 kasus dan sebagian besar pelaku kejahatan perampokan, penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga dan asusila), penurunan moral, perubahan budaya yang cenderung negatif, berkembangnya budaya kekerasan dan tingginya persaingan yang tidak sehat dan penyalahgunaan narkoba dan Napza, beberapa infrastruktur di Kabupaten Sikka belum memadai, kelayakan mengajar guru masih rendah yaitu guru SD 26,98 persen, SMP 56,78 persen, SMA 61,41persen, daya tampung pendidikan belum ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, yaitu gedung SD sebanyak 572 rusak berat, gedung SLTP 22 unit, dan gedung SMA dua unit yang rusak berat, APM yang cukup baik hanya pada tingkat SD 90,42 persen, sedangkan SMP 53 persen dan SMA 48,59 persen, masih rendahnya tingkat kelulusan SMP, SMA, dan SMK, yaitu pada tahun ajaran 2005-2006 SMP 51,64 persen, SMA 47,54 persen dan SMK 67 persen, sedangkan SD 96,66 persen, 23.832 orang dari usia sekolah 7-24 tahun sebanyak 222.019 belum mengenyam pendidikan, masih tinggi angka DO tingkat SD sebesar 3,14 persen pada tahun 2005.
Pelaksanaan Musrembang di Kecamatan Tanawawo dilanjutkan dengan diskusi, yang terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama membahas bidang urusan wajib yang dipimpin oleh Kepala Desa Bu Utara.
Sedangkan bidang urusan pilihan dipimpin oleh Kasie Pemberdayaan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat.
Selama diskusi berlangsung hujan interupsi yang ditujukan kepada ketua kelompok antara lain menyangkut pembukaan jalan baru, penempatan bidan desa, sarana dan prasarana desa yang selama ini diusulkan tidak pernah terealisasi dan persoalan-persolan dasar lainnya yang belum bisa diakomodir.
Selain itu, persoalan yang mendasar ada yang mempertanyakan soal kesejahteraan tokoh masyarakat. Suasana menjadi tenang ketika Kasie Pemberdayaan Masyarakat Desa menjelaskan tidak semua masalah yang harus dijawab sekarang, namun kita harus mempertimbangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat apalagi untuk permasalahan kesejahteraan tokoh masyarakat. Pukul 13.15 wita ketua kelompok mempresentasikan hasil diskusi.
Dari hasil diskusi tersebut, menurut Billi Dolu ada dua skala prioritas penting untuk kecamatan Tana Wawo yaitu program Pembangunan Jalan Poros Kecamatan Tanangalu-Woloara serta Jembatan Rosaai yang menghubungkan Kampung Detumage dan Jitabewa. Tepat pukul 15.00 wita kegiatan Musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan ditutup resmi. *
* Penulis, Mahasiswa Univeristas Nusa Nipa Maumere, Semester VI/Tingkat III.

Read More...

Jalan di Kecamatan Raimanuk rusak berat

Laporan Edy Hayong, Spirit NTT, 24-30 Maret 2008

ATAMBUA, SPIRIT--Ruas jalan jurusan Labur menuju Uarau sepanjang 23 kilometer di Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, rusak berat. Ruas jalan yang baru dikerjakan tahun anggaran 1998/1999 itu baru diaspal 750 meter, selebihnya masih jalan tanah. Kondisi jalan seperti ini menghambat warga untuk menjual hasil pertanian dan perkebunan ke Atambua atau ke Kupang.
Camat Raimanuk, Baltasar Bouk, mengatakan hal ini kepada SPIRIT NTT di Atambua, Selasa (25/3/2008). Dijelaskannya, wilayahnya masih kurang mendapat sentuhan pembangunan, terutama infrastruktur jalan.
Selama ini, lanjutnya, warga sudah mengeluhkan masalah jalan ini dan ia sudah memberikan laporan kepada Pemerintah Kabupaten. Belu. Warga berharap ada kemauan baik dari Pemkab Belu memperhatikana jalur jalan tersebut karena saat ini kondisinya rusak parah.
"Di Raimanuk jalur ini merupakan jalan utama. Panjang jalan ini sekitar 23 kilometer tapi baru 750 meter yang diaspal. Sisanya belum diaspal. Memang sudah perkerasan tapi sudah rusak semua karena dibangun sejak tahun 1998/1999. Warga setiap kali melintas jalan ini selalu mengeluh apalagi saat musim hujan praktis arus transportasi macet total," jelasnya.
Dikatakannya, desa-desa yang berada di jalur jalan ini merupakan daerah potensial. Jenis tanaman yang dikembangkan warga di kecamatan itu yakni kemiri, bawang merah, pinang, labu, dan kelapa. Hasilnya selama ini dipasarkan ke Atambua dan Kupang. Banyak hasil pertanian dan perkebunan tidak bisa dijual karena transportasi ke daerah itu terbatas akibat kondisi jalan rusak.*

Read More...

Hujan deras, Sungai Talau meluap

Laporan Edy Hayong, Spirit NTT, 24-30 Maret 2008

ATAMBUA, SPIRIT--Hujan deras melanda wilayah Kota Atambua, Ibu kota Kabupaten Belu, Selasa (25/3/2008) sejak pukul 12.00 Wita hingga pukul 15.00 Wita menyebabkan Kali/Sungai Talau, di Kelurahan Fatubenao meluap.
Akibatnya, sebuah truk pengangkut pasir terjebak banjir sehingga tidak bisa keluar dari lokasi sungai itu.
Informasi yang dihimpun di lokasi kejadian menyebutkan, sebelum hujan turun ada lima truk berada di tengah sungai. Saat itu banjir mengalir masih relatif sedikit sehingga para pekerja terus mengeruk pasir untuk dinaikan ke truk. Setelah dua jam berikutnya, hujan makin deras sementara arus banjir makin membesar sehingga empat sopir dari lima truk meninggalkan lokasi. Sementara sebuah truk macet saat sopir hendak hidupkan mesinnya. Akibatnya truk bersama beberapa penumpangnya terjebak banjir.
"Sebelumnya ada lima truk masuk kali. Waktu hujan mulai turun empat sopir langsung keluar kali karena banjir makin besar. Tapi truk yang satu tidak bisa keluar karena mesin mati. Warga sudah bantu tolak keluar tapi tidak bisa karena banjir makin membesar," ujar warga.
Disaksikan SPIRIT NTT, truk berwarna biru tua itu berada tepat di bibir sungai. Sebagian warga coba menarik truk tapi tidak berhasil. Truk yang terjebak banjir menjadi tontotan warga yang melintas di jembatan Motabuik. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa. *

Read More...

Tanah prona dan SMS disertifikasi

Laporan Thomas Duran, Spirit NTT, 24-30 Maret 2008

SIKUMANA, SPIRIT--Sebanyak 100 bidang tanah milik warga Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, siap disertifikasi. Ke-100 bidang tanah ini terdiri dari proyek nasional (prona) dan program sertifikasi massal swadaya (SMS).
Informasi ini disampaikan Lurah Sikumana, Ferdy Haning, S.Sos, kepada SPIRIT NTT di ruang kerjanya, Selasa (25/3/2008). Program sertifikasi tanah untuk tahun anggaran 2008 ini, menurut Haning, semuanya sudah didaftarkan oleh masing-masing pemilik. Mereka, kata Haning, memasukkan semua data sesuai persyaratan ke kantor lurah.
Haning juga mengatakan, saat ini tinggal menunggu sosialisasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kupang yang direncanakan bulan April 2008 nanti. "Setelah sosialisasi baru dilakukan pengukuran tanah secara keselurahan," katanya.
Haning menjelaskan, program prona hanya untuk kepala keluarga (KK) miskin di Kelurahan Sikumana. Sedangkan program SMS, menurut dia, berlaku untuk masyarakat umum. Selain warga Kelurahan Sikumana, juga diberikan kesempatan kepada warga dari kelurahan lain yang memiliki tanah di Kelurahan Sikumana.
Menurut dia, semua biaya administrasi dibebankan kepada pemilik tanah dan akan ditetapkan saat sosialisasi nanti.
Menurut dia, tidak tertutup kemungkinan untuk program prona, ada beberapa KK miskin mendapat perlakuan khusus dengan membebaskan biaya administrasi karena yang bersangkutan betul-betul tidak mampu, baik secara ekonomi maupun fisik. *

Read More...

Sumba Timur, sabana sapi ongole

Spirit NTT, 24-30 Maret 2008

KALAU seekor sapi ongole betina rata-rata melahirkan setelah berumur empat tahun, maka sapi-sapi yang kini merumput di hamparan sabana daratan Pulau Sumba, terutama Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), adalah generasi sapi ongole yang ke-25.
Perbandingan ini, mungkin tidak sepenuhnya persis didasari catatan sejarah. Sapi- sapi ongole asal India dimasukkan kali pertama oleh Pemerintah Hindia Belanda ke Pulau Sumba, pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1906-1907. Dari empat jenis sapi, yang dimasukkan ke Sumba saat itu, yaitu sapi bali, sapi madura, sapi jawa, dan sapi ongole. Ternyata hanya sapi ongole yang mampu beradaptasi dengan baik dan berkembang dengan cepat, di pulau yang panjang musim kemaraunya ini.
Sekitar tujuh atau delapan tahun kemudian, pada tahun 1914, Pemerintah Hindia Belanda menetapkan Pulau Sumba sebagai pusat pembibitan sapi ongole murni. Upaya ini disertai dengan memasukkan 42 ekor sapi ongole pejantan, berikut 496 ekor sapi ongole betina serta 70 ekor anakan ongole.
Dalam laporan tahunan Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur (1989) tercatat, pada tahun 1915, Pulau Sumba sudah mengekspor enam ekor bibit sapi ongole pejantan. Empat tahun kemudian, pada 1919, ekspor sapi ongole dari Pulau Sumba tercatat sebanyak 254 ekor, dan pada tahun 1929, meningkat mencapai 828 ekor. Sapi-sapi asal Sumba ini pun memiliki merek dagang, sapi Sumba Ongole (SO).
Perkembangan selanjutnya, Sumba kembali ditetapkan sebagai pusat pembibitan sapi ongole murni di masa pemerintahan Presiden Soeharto, melalui Undang-Undang Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 6 Tahun 1967.
Sabana sapi ongole memang menjadi ciri khas Pulau Sumba, terutama Sumba Timur. Selain sapi, kekhasan lain Sumba Timur adalah padang rerumputan (sabana).
Di bagian timur Pulau Sumba ini, bentangan sabana kering terhampar bak lautan menguning. Kemarau panjang mencapai puncaknya di bulan Oktober. Kondisi alam nan menantang ini menjadi rutinitas bagi sebagian penduduk di Pulau Sumba, yang mengandalkan penghidupan mereka sebagai penggembala.
Memasuki wilayah kecamatan Pandawai, Sumba Timur, misalnya, terlihat kawanan sapi berkeliaran di hamparan rerumputan kering. Sumba Timur memang berpotensi mengembangkan peternakan secara ekstensif. Tidak hanya sapi, tetapi juga kuda dan kerbau, atau ternak-ternak kecil lainnya. Statistik Pertanian Sumba Timur (2003) menunjukkan, jumlah ternak sapi potong, kerbau, dan kuda di kabupaten ini mencapai 100.600 ekor. Jumlah ternak di satu kabupaten ini jauh lebih banyak dibanding jumlah ternak di Propinsi Kalimantan Timur (73.200 ekor) atau Papua (74.000 ekor).
Kabupaten seluas 7.000,50 kilometer persegi ini terbagi menjadi 15 kecamatan, dan rata-rata di setiap kecamatan terdapat lebih dari 2.000 ekor ternak besar, baik sapi, kerbau, ataupun kuda. Hingga tahun 2003, di Kecamatan Pandawai tercatat terdapat lebih dari 6.000 ekor sapi, sedangkan Kecamatan Panguda Lodu menjadi kecamatan yang memiliki ternak kuda dan kerbau terbanyak, masing-masing 6.095 ekor kuda dan 5.126 ekor kerbau.
Ternak kuda, misalnya, konon sudah setua kepercayaan asli Sumba, Marapu. Seperti halnya sapi ongole, kuda sandel di Sumba Timur ini diduga berasal dari India. Kuda sandel, yang juga menjadi ciri khas Sumba Timur, diyakini sebagai tunggangan para leluhur penduduk Sumba dan menjadi bagian dari ritual Marapu.
Tantangan ternak sapi dan ternak-ternak besar lainnya, menurut pejabat di Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur, tidak hanya menyangkut potensi ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Sumba.
Jumlah ternak yang dimiliki menjadi penentu strata sosial seseorang di lingkungannya. "Apabila digunakan untuk kepentingan adat, ternak bernilai ekonomi lebih tinggi dan harganya bisa lebih mahal satu setengah kali lipat, dibanding harga pasaran," kata pejabat itu.
Di pentas perdagangan ternak, Sumba Timur masih dikenal sebagai daerah pengekspor sapi terbesar di Nusantara dengan rata-rata pengiriman mencapai 1.000 ekor setiap bulannya. Andalannya, sapi potong dan sapi ongole.
Bupati Sumba Timur, Ir. Umbu Mehang Kunda mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Timur masih mengandalkan peternakan sebagai sektor unggulan kabupaten ini. Diakui pula, demi mempertahankan potensi itu, Pemkab Sumba Timur berupaya meningkatkan mutu dan kualitas ternak sapi mereka.
"Sapi ongole, yang sedemikian lama diternakkan, mengalami penurunan mutu dan degradasi kualitas, antara lain akibat terjadinya inbreeding. Karena itu, demi mempertahankan mutu sapi, sapi-sapi ongole di Sumba Timur perlu di crossbreeding (kawin silang) dengan jenis sapi lainnya. Untuk itu, kami memasukkan sapi Brahman, khususnya sapi betina," kata Umbu Mehang.
Selain faktor alam, yakni kekeringan nan panjang mengakibatkan peternak kesulitan mendapatkan sapi dengan berat yang layak jual, bahkan menyebabkan kematian ternak-ternak mereka, pencurian ternak secara besar-besaran pernah menjadi momok bagi para peternak di Sumba Timur.
Tantangan lainnya adalah masih berlangsungnya pengiriman sapi-sapi betina, produktif dalam jumlah besar ke luar Pulau Sumba. Menurut Umbu Mehang, pengiriman sapi betina produktif ke luar pulau merupakan keputusan Pemprop NTT. Jumlahnya pun, menurut Umbu Mehang, dibatasi agar tidak mengganggu pembibitan di Sumba Timur. "Kami awasi betul," kata Umbu Mehang.
Berkaca dari kondisi alam nan potensial dan tradisi menggembala bagi penduduknya, Sumba Timur memang tidak dapat dilepaskan dari peternakan, terutama sapi. Pengawasan secara serius terhadap niaga ternak dan kesungguhan tekad pemerintah setempat dalam mengolah potensi alamnya, sudah menjadi sebuah keharusan. Tanpa komitmen tersebut, bukan tidak mungkin, Sumba Timur akan kehilangan gelarnya sebagai 'gudang ternak' dan tidak mustahil, lenguhan sapi ongole atau ringkikan kuda sandel menjadi sebait irama kenangan masa silam di Sumba Timur. (cokorda yudistira)

Read More...

Diklat prajabatan mutlak bagi PNS

Spirit NTT, 24-30 Maret 2008

WAINGAPU, SPIRIT-- Pendidikan dan latihan (Diklat) Prajabatan merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan dan dilalui oleh setiap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Diklat ini untuk membentuk dan menata diri menjadi pegawai yang disiplin dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai bagian dari upaya pembentukan karakter. Selain itu, agar aparatur memahami tugas dan tanggung jawab dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan negara.
Hal ini ditegaskan Bupati Sumba Timur (Sumtim), Ir. Umbu Mehang Kunda, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Administrasi ketika membuka kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II Angkatan I tahun 2008, di Gedung Serba Guna GKS Waingapu, Rabu (5/3/2008). Pembukaan diklat ini dihadiri
para pimpinan dinas, badan, kantor, unit kerja dan para widyaswara.
Menurut Bupati Mehang, peningkatan kinerja aparatur dalam pelayanan publik harus dilakukan dengan penuh ketulusan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan serta menjunjung tinggi netralitas.
"Karena itu, melalui Diklat Prajabatan ini kita harapkan akan menghasilkan pegawai negeri sipil yang memiliki dedikasi, moralitas, profesionalitas serta etos kerja yang tinggi," katanya.
Di akhir sambutannya, Bupati Mehang mengharapkan kepada para peserta agar mengikuti kegiatan dengan menaati segala peraturan yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara. Dengan demikian pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi peserta dalam melakukan palayanan publik di tempat kerjanya masing-masing.
Diklat prajabatan yang berlangsung selama 19 hari kerja ini diikuti 113 CPNS ditambah satu orang titipan dari Administrator Pelabuhan Wiangapu. (humas Sumba Timur)

Read More...

PNS harus jadi contoh bayar PBB

Spirit NTT, 24-30 Maret 2008

WAINGAPU, SPIRIT-- Sekretaris Kabupaten (Sekab) Sumba Timur (Sumtim), Umbu Hamakonda, SE, memimpin apel kesadaran di halaman Kantor Bupati Sumtim, Senin (17/3/2008).
"Apel hari ini memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan dari apel-apel sebelumnya. Hal ini cukup membawa angin segar bagi kita semua sebagai abdi negara dan sebagai pelayan masyarakat. Kiranya hal ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan dalam menjalankan tugas kita sebagai aparatur negara," ujar Hamakonda dalam sambutannya.
Dia mengharapkan kepada pimpinan badan, dinas, kantor dan unit kerja dalam menerapkan aturan dan pemberian hukuman disiplin kepada bawahannya agar dilakukan sesuai dengan prosedur dan tahapan yang ada
"Dan, kepada kita semua sebagai Pegawai Negeri Sipil, saya minta agar mempunyai suatu pemahaman yang sama dalam menerima berbagai teguran dan sanksi. Sebab, sanksi bukan merupakan suatu hukuman atau karena rasa benci tapi hendaklah dilihat sebagai pembinaan bagi aparatur dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.
Sekab Hamakonda juga mengingatkan kepada seluruh pimpinan dinas, badan, kantor dan unit kerja untuk segera mengajukan proses pencairan dana agar seluruh program kegiatan yang telah dirancang dapat dilaksanakan tepat waktu dan sasaran sehingga pelaksanaan kegiatan lainnya tidak mengalami penumpukan di akhir tahun. Hal ini akan menyulitkan dalam mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan.
Di akhir sambutannya, Hamakonda mengharapkan kepada seluruh PNS agar dapat menjadi contoh bagi masyarakat umum dalam hal pembayaran pajak bumi dan bangunan yang merupakan bagian dari partisipasi mmasyarakat dalam pembangunan.
Apel kesadaran ini dihadiri para asisten, kepala dinas, badan, kantor dan unit kerja dan pegawai negeri sipil lainnya. (humas Sumba Timur)

Read More...

Gad Olla dilantik jadi Kades Tune-TTS

Spirit NTT, 24-30 Maret 2008

SOE, SPIRIT--Camat Fatumnasi, Lambertus Oematan, melantik dan mengambil sumpah Gad IB Olla menjadi Kepala Desa (Kades) Tune di kantor desa setempat, Kamis (6/3/2008).
Pelantikan Olla berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) Nomor Pem.Des.141/01/ 2007 tanggal 4 Februari 2008 tentang Pengangakatan Gad IB. Olla menjadi Kades Tune.
Olla menjabat kades desa itu periode 2008-2014 menggantikan pejabat lama, Elimelek Mamoh. Acara pelantikan disaksikan pimpinan instansi tingkat Kecamatan Fatumnasi, Ketua TP PKK Kecamatan Fatumnasi serta seluruh elemen masyarakat di Desa Tune.
Camat Fatumnasi, Lambertus Oematan, dalam sambutannya mengatakan, jabatan kepala desa merupakan jabatan politis, karena untuk menduduki jabatan tersebut harus melalui proses pemilihan sesuai tahapan dan mekanisme berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten TTS Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Lambertus mengingatkan, jabatan kades jangan digunakan sebagai ajang untuk mempraktekkan kekuasaan dan melakukan arogansi politik lainnya yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan.
:Jabatan kades harus dijadikan sebagai alat pelayanan yang bertanggung jawab untuk membawa perubahan kehidupan masyarakat ke arah hidup yang lebih baik, sesuai cita-cita bangsa dan negara," nasihatnya.
Kepala Kades Olla, Lambertus meminta agar benar-benar memanfaatkan kepercayaan masyarakat dengan berupaya untuk membangun dengan apa yang ada dan dimiliki oleh masyarakat, serta selalu membangun hubungan kerja yang baik di antara pemerintah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang menjadi mitra kerja pemerintah.
Selain itu, katanya, kades juga dituntut untuk selalu mengikuti dan mempelajari perkembangan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memudahkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan secara baik dan benar.
Kades Gad Olla yang baru dilantik langsung melaksanakan tugas pertamanya dengan menandatangani Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Tune sebagai Ketua Badan Penyantun Tim Penggerak PKK Desa Tune untuk mengangkat Pengurus TP PKK Desa Tune. Saat itu, kepengurusan TP PKK Desa Tune langsung dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan Fatumnasi.
Ketua TP PKK Kecamatan Fatumnasi dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ny. Merni AW Mamoh-Bay yang telah mendampingi suami dalam pelaksanaan tugas selama lima tahun serta meminta masyarakat untuk menerima segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki.
Kepada Ketua TP PKK yang baru, Ny. Deci Bernadetha Olla-Nifu diimbau untuk mendukung suami dalam melaksanakan tugas sebagai kepala desa dengan melaksanakan tugas-tugas PKK secara baik dan bertanggung jawab. (nenotek/osy tanaem/humas pemkab tts)

Read More...

TTS gelar diklat pengadaan barang dan jasa

Spirit NTT, 24-30 Maret 2008

SOE, SPIRIT--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Timor Tengah Selatan (TTS) menggelar pendidikan dan latihan (Diklat) Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2008. Diklat ini dibuka oleh Wakil Bupati (Wabup) TTS, Drs. Pieter R Lobo, M.Si, di Aula Suka Jadi, SoE, Senin (10/3/2008).
Diklat ini dihadiri Kepala Bidang Teknik Fungsional pada Badan Diklat Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Unsur Muspida TTS, para pimpinan dinas, badan, kantor dan bagian Lingkup Pemda TTS.
Dalam sambutannya, Wabup Lobo mengatakan, pelaksanaan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa merupakan langkah maju bagi pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya aparatur.
Lobo menyebut tujuan diklat tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan, adaptif terhadap kemajuan dan perkembangan kompleksitas, tantangan dan peluang akomodatif terhadap pelaksanaan tugas setiap hari. Selain itu, untuk menciptakan aparatur pemerintah daerah yang profesional dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah.
Lobo mengakui masih terjadinya kekurangan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang mengakibatkan rasa tidak puas dari rekanan yang mengikuti tender proyek. Oleh karena itu, katanya, peserta diklat pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan benar-benar memahami tugas serta
meningkatkan kualitas mentalnya.
Lobo mengharapkan peserta diklat dan panitia agar setia dalam melaksanakan tugas sehingga Diklat Pengadaan Barang/Jasa dapat berjalan dengan lancar, aman dan tertib.
Ketua Panitia Diklat, Johanis Fenais, S.H, dalam laporannya mengatakan, kegiatan Diklat tersebut diikuti oleh 50 orang peserta dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berlangsung selama empat hari kerja terhitung tanggal 10-14 Maret 2008. (banger paoh/hermes toto/humas pemkab tts)

Read More...

Selan: Pilkades utamakan demokrasi

Spirit NTT, 24-30 Maret 2008

SOE, SPIRIT--Camat Amanatun Selatan, Roby Selan, S.Sos, didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Amanatun Selatan, Reginaldis S Selan-Sonbai, mengatakan, yang diutamakan dalam pemilihan kepala desa (pilkades) adalah demokrasi sebagai cerminan kebersamaan di pedesaan.
Selan mengatakan hal ini ketika menghadiri Pilkades Desa Anin di kantor desa itu, Kamis (6/3/2008). Selan mengatakan, pilkades merupakan momen untuk menegakkan demokrasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan desa sesuai amanat undang-undang dan peraturan daerah.
Selan mengajak warga Desa Anin untuk merefleksi perjalanan sejarah desa itu, sebelum memberikan hak pilihnya. Desa Anin sejak dahulu sangat dikenal dari berbagai aspek dan kegiatan kemasyarakatan, kini terkesan semakin pudar. Hal ini disebabkan kurangnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, yang berimplikasi pada menurunnya kreativitas untuk mendukung aparat di Desa Anin.
Faktor lainnya selama setahun Desa Anin tidak mempunyai kepala desa definitif sehingga menyulitkan masyarakat dalam pelayanan rutin di desa.
Selan berharap agar calon terpilih setelah masyarakat memberikan hak suaranya agar menerima tugas dan tanggung jawab sebagai suatu amanat kehormatan, bersikap jujur, terbuka dan selalu menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. "Bagi yang tidak terpilih agar berjiwa besar serta menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk masyarakat Desa Anin," tegasnya.
Warga Desa Anin, Hendrikus O Liu, menginformasikan jumlah peserta pemilih yang mengikuti pilkades sebanyak 387 orang, namun yang hadir memberi hak suaranya sebanyak 645 orang. Mereka memilih dua orang calon Kepala Desa Anin yaitu Cornelis Kasse, A.MA dan Gadrimon A. Banunaek, S.H.
Dalam pemilihan Cornelis Kasse, A.MA unggul atas Gadrimon A Banunaek, S.H dengan selisih suara 446 suara berbanding 208 suara. Dengan demikian Cornelis Kasse, A.MA terpilih sebagai Kepala Desa Anin periode 2008-2012.
Usai pemilihan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pemilihan dan langsung diserahkan kepada Camat Amanatun Selatan untuk proses selanjutnya. Pemilihan Kepala Desa Anin disaksikan oleh camat dan Kapolsek Amanatun Selatan, Pol PP Kecamatan Amanatun Selatan, Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan KiE dan Kecamatan Oinlasi, Kepala Puskesmas, tokoh agama dan tokoh masyarakat .(nenotek/edy/humas pemkab tts)

Read More...