Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Sekab Belu lantik Kepsek dan Pengawas

Spirit NTT, 14-20 April 2008

ATAMBUA, SPIRIT--Sekretaris Kabupaten (Sekab) Belu, Drs. JT Ose Luan, melantik para kepala sekolah (kepsek) dan pengawas sekolah se-Kabupaten Belu di Lantai I Kantor Bupati Belu di Atambua, Kamis (27/3/208).
Dalam sambutannya, Ose Luan mengatakan, profesi guru sangat mulia untuk bangsa dan negara karena pengabdiannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. "Guru bertanggung jawab untuk pendidikan anak dan sekolah yang kelak akan menjadi manusia yang tahu benar dan salah. Oleh karena itu sebagai pendidik, guru harus tetap menjaga nurani dan martabatnya sebagai guru," tegasnya.

Saat ini, katanya, Anda diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas dengan sumpah sebagai seorang yang beragama. Dengan sumpah, lanjutnya, Anda dan bertanggung jawab untuk kepentingan sekolah serta kualitas anak didik. Ini penting, sebab menjadi aparatur pendidik tidak gampang.
"Saya harap tolong Anda menjaga martabat kepala sekolah. Ini satu profesi mulia karena semua orang menjadi pintar dari Anda-Anda ini," kata Ose Luan di hadapan 32 kepala sekolah dan pengawas sekolah.
Oleh karena itu, demikian Ose Luan, semua guru hendaknya dapat melaksanakan tugas dengan jujur dan tulus hati serta jangan sekali-kali menodai martabat guru dengan sikap dan mental yang tidak terpuji di hadapan siswa, apalagi orang tua murid.
"Anda menerapkan disiplin bagi siswa, jangan sekali-kali menunjukkan sikap indisipliner bagi siswa. Sebab, sekali berbuat demikian akan ditiru oleh anak didik," imbaunya.
Dia menambahkan, sebagai pegawas harus melibat orang lain untuk bekerja sama dan melaksanakan tugas dengan baik, bukan untuk menakut-nakuti. (humas kabupaten belu)


Read More...

Belu Sosialisasikan UU Karya Cetak dan Rekaman

Spirit NTT, 14-20 April 2008

ATAMBUA, SPIRIT--Pemerintah Kabupaten Belu mensosialisasikan Undang- Undang (UU) No. 4 Tahun 1990 tentang Karya Cetak dan Rekaman di Lantai Satu Kantor Bupati Belu, Rabu (26/3/2008).Sosialisasi dilakukan Badan Perpustakaan Negara Propinsi NTT bekerja sama dengan Perpustakaan Kabupaten Belu.
"Pemkab Belu selalu respons terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, termasuk UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Karya Cetak dan Rekaman yang berlaku," kata Kabag Hubungan Masyarakat (Humas) Setda Belu, Ferdinandus Rame, S.IP, M.Si, pada acara sosialisasi tersebut.

"Ya, pemda akan selalu respons terhadap semua peraturan, termasuk UU Nomor 4 ini. Bentuk respons ini tentunya akan melalui anggaran pengadaan buku untuk mendukung perpustakaan yang ada di Kabupaten Belu," tutur Rame.
Dia menambahkan, untuk mendukung UU Nomor 4 Tahun 1990, perlu dibuat peraturan daerah dengan melibatkan semua komponen masyarakat untuk memberikan masukan, usul, saran terhadap UU tersebut. Namun untuk hal tersebut, pihaknya akan melaporkan kepada pimpinan.
Selain itu, lanjut dia, di perpustakaan juga tentunya akan selalu menyiapkan sumber daya manusia dan tenaga operasional yang handal untuk mengelola perpustakaan secara baik demi pelayanan kepada pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum. Sebab, dengan perpustakaan orang bisa mengerti hari ini dan bisa memprediksi hari-hari yang akan datang.
Ferdinandus Rame pun menyadari bahwa di NTT masyarakat belum begitu merasakan betapa penting dan perlunya perpustakaan di bandingkan dengan daerah lainnya seperti di Jawa. Padahal, lanjutnya, dengan perpustakaan orang menjadi pintar.
Sementara Kepala Perpustakaan Belu, Rahu Hilarius, pada acara pembukaan sosialisasi itu mengharapkan semua pihak yang mempunyai peranan di bidang karya cetak dan rekaman, baik instansi pemerintah dan swasta, untuk selalu memberikan atau menyimpan setiap cetakan ke perpustakaan agar dikelola secara baik dan dilestarikan, apalagi produk tulisan tersebut berguna untuk kepentingan umum.
Hal senada disampaikan oleh Ketua Tim Sosialisai Badan Perpustakaan Negara Propinsi NTT, Ibu Bety. Dia mengharapkan agar semua instansi mengirimkan cetakan ke perpustakaan untuk dikelola secara baik. (humas belu)

Read More...

Lebu Raya: Narkoba dan Miras Ancaman Serius

Spirit NTT, 14-20 April 2008

ATAMBUA, SPIRIT--Penyalahgunaan dan peredaran minuman keras (miras) dan narkoba dewasa ini sudah menjadi ancaman serius bagi kehidupan manusia maupun terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara. Karena itu, masyarakat harus mewaspadai hal ini mengingat karakteristik dan geografis wilayah NTT cukup luas dan berbatasan langsung dengan negara Timor Leste dan Australia.
Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Drs. Frans Lebu Raya, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Bupati (Wabup) Belu, drg. Gregorius Mau Billi F, DDPH, ketika membuka kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran miras dan narkoba tingkat Propinsi NTT di Hotel Paradiso, Atambua, Kamis (27/3/2008).


Pencegahan, kata Wagub Lebu Raya, merupakan aspek penting dari upaya pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap miras dan narkoba.
Menurutnya, pencegahan lebih baik dan hemat dari upaya lainnya karena membantu individu menjalani cara hidup sehat sehingga terhindar dari terjangkitnya penyalahgunaan miras dan narkoba.
Berdasarkan laporan BNN, tidak ada propinsi, kabupaten/kota di Indonesia yang terbebas dari permasalahan narkoba. "Penyalahgunaan maupun peredaran miras dan narkoba kian meningkat dan sempat memrihatinkan," katanya.
Menghadapi permasalahan ini, Wagub Lebu Raya mengingatlan kepada seluruh komponen bangsa untuk menyerahkan segala daya upaya untuk melawannya. Salah satunya melalui penyuluhan bagi seluruh aparatur negara dan lapisan masyarakat.
Sedangkan aparatur pemerintah, katanya, wajib dan terus menerus memberikan informasi tentang ancaman ini agar tetap menggugah dan mewaspadai, membangkitkan komitmen masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam mencegah dan memberantas.
Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara, Drs. Steven D Manafe, dalam laporannya menyebut maksud dan tujuan penyuluhan ini untuk meningkatkan kerja sama seluruh komponen masyarakat guna mengurangi dampak buruk penggunaan miras dan narkoba. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, Kamis (27/3/2008 hingga Jumat, (28/3/2008).
Peserta penyuluhan 100 orang, terdiri dari aparatur pemerintah 20 orang, tokoh agama, tokoh masyarakat delapan orang, Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi enam orang, organisasi pemuda 25 orang, FKMB lima orang, ormas/LSM delapan orang, organisasi wanita 10 orang, pelajar serta guru BP dan ketua Osis se-Kabupaten Belu 20 orang.
Bertindak sebagai narasumber adalah Pusat-Konsultan Ahli BNN, Brigjen Pol (Purn) Naldy Rata; Direktur Narkoba Polda NTT, Kombes (Pol) Drs. Agus Nugroho, S.H, dan dr. Herman Man.
Sebagai fasilitator internasional dan narasumber Kabupaten Belu adalah Wakil Bupati Belu, drg Gregorius Mau Bili, F.DDPH dan Kapolres Belu, Kombes (Po)l Drs. Mulyani Kaharani, M.Si. Metode penyajian materi adalah tanya jawab dan simulasi.
Kegiatan ini diselenggarakan berkat dukungan dana dari Badan Perlindungan Masyarakat Propinsi NTT. Hadir pada acara pembukaan, antara lain para pejabat yang mewakili muspida, para kepala dinas, badan, kantor, bagian, pimpinan organisasi wanita dan sejumlah undangan lainnya. (humas belu)

Read More...

Musrenbang atasi Kesenjangan Ekonomi

Laporan Edy Hayong, Spirit NTT, 14-20 April 2008

ATAMBUA, SPIRIT---Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang setiap tahun dilaksanakan hendaknya menyerap aspirasi rakyat untuk mengatasi kesenjangan ekonomi. Selama ini ada keluhan masyarakat kalau aspirasinya tidak terakomodir pada rapat musrenbang.Wakil Bupati Belu, drg. Gregorius Mau Bili, menegaskan hal itu pada pembukaan Musrenbang tingkat Kabupaten Belu di Atambua, Jumat (3/4/2008).

Hadir, Sekab Belu, Drs. JT Ose Luan, Kapolres Belu, AKBP Drs. Mulyadi Kaharni, M.Si, Dandim 1605 Belu, Letkol (Inf) Samuel Hehakaya, Kajari Atambua, Yohanes Gatot Irianto, S.H, Ketua TP PKK Belu, Ny. Theresia Parera Lopez, pejabat Bappeda NTT, para camat dan undangan.
Mau Bili menjelaskan, kegiatan musrenbang pada prinsipnya dilaksanakan untuk menyerap aspirasi masyarakat pada semua bidang, terutama perluasan akses kesehatan masyarakat, peningkatan daya saing masyarakat dalam perluasan mutu pendidikan. Lebih dari itu, musrenbang diharapkan dapat mengatasi kesenjangan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Namun, kata Mau Bili, selama ini banyak keluhan dari masyarakat bahwa musrenbang belum banyak mengakomodir kepentingan masyarakat. "Lima Pilar Pembangunan Pemkab Belu sangat jelas, terutama pada perbaikan ekonomi, peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan. Namun selalu saja ada keluhan masyarakat kalau aspirasi yang disampaikan melalui musrenbang belum banyak mengakomodir usulan rakyat. Untuk itu saya harapkan setiap kali musrenbang hendaknya perlu merumuskan apa yang menjadi kebutuhan riil masyarakat sehingga ke depannya musrenbang dapat dilihat lebih bermartabat," jelasnya.
Mau Bili saat membacakan sambutan tertulis Gubernur NTT, Piet A Tallo, S.H, mengatakan, rumusan kebijakan pembangunan NTT melalui musrenbang sangat strategis karena akan mendapat banyak masukan untuk selanjutnya dituangkan dalam program tahunan pemerintah untuk tahun berjalan.
Untuk itu, Gubernur Tallo minta agar kegiatan musrenbang hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh setiap stakeholder untuk memberi masukan untuk perbaikan program pembangunan baik yang sedang berjalan maupun yang akan dihadapi nanti.*

Read More...

Sekolah di Malaka kekurangan buku

Laporan Edy Hayong, Spirit NTT 14-20 April 2008

ATAMBUA, SPIRIT -- Warga Desa Kateri, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, mengeluh kekurangan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah itu. Sekolah itu kekurangan buku-buku perpustakaan, buku pelajaran, sementara sekolah-sekolah di wilayah perkotaan terus mendapatkan bantuan dari pemerintah. Warga Kateri, Mikael Nahak mengatakan itu kepada SPIRIT NTT di Atambua, Kamis (10/4/2008).


Dia menjelaskan, masyarakat di Kateri selama ini sangat menaruh hormat kepada pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Pendidikan Belu yang ikut memperhatikan permasalahan pendidikan di Belu. Namun, tingkat perhatian dinas ini hanya nampak di sekolah-sekolah tertentu saja, sementara sebagian sekolah di pelosok kurang mendapatkan perhatian.
Nahak mencontohkan, selama ini SDI Nunbei mendapatkan bantuan berupa pembangunan dua ruangan kelas sementara selebihnya menjadi tanggungan masyarakat secara swadaya. Yang lebih memprihatinkan, fasilitas pendukung seperti buku perpustakaan, buku pelajaran lain jumlahnya sangat terbatas.
"Kita mau mencerdaskan generasi muda tetapi kalau tidak didukung fasilitas yang memadai maka kualitas SDM yang kita harapkan tidak akan tercapai. Masyarakat di Kateri selama ini berharap kalau bisa bantuan fasilitas seperti buku-buku juga diarahkan ke sekolah ini. Kasihan anak-anak harus ke Atambua untuk beli buku pegangan sementara pengadaan buku pelajaran hampir setiap tahun selalu dilakukan," ujarnya.
Terhadap keluhan masyarakat ini, Kepala Dinas Pendidikan Belu, Drs. Patrisius Asa mengatakan, Dinas Pendidikan Belu tidak pernah menganaktirikan sekolah-sekolah yang ada di pelosok. Perhatian pemerintah tidak bisa dilaksanakan sekaligus melainkan secara bertahap.
Khusus untuk SDI Nunbei, katanya, pemerintah sudah membangun dua ruangan permanen untuk mendukung KBM. *
Read More...

Bagai Rindu yang Terlarang

Spirit NTT, 14-20 April 2008

SELAMA hampir sepekan, 1-5 April 2008, tim kunjungan kerja DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dipimpin Armindo Mariano Soares (FPG) ke Kabupaten Belu untuk melihat dari dekat perkembangan pembangunan di wilayah yang berbatasan dengan negara Timor Leste itu. Selain itu, mereka juga menjaring aspirasi masyarakat tentang persoalan pembangunan yang dihadapi agar bisa ditindaklanjuti dalam program-program pembangunan melalui APBD NTT.
Namun, realitas yang dihadapi tim kunjungan kerja DPRD NTT ke Kabupaten Belu, bertolak belakang dengan tujuan menjaring aspirasi karena mereka tidak sempat berdialog dengan masyarakat ketika melangkah ke sejumlah wilayah kecamatan.


"Sebagai ketua tim, saya merasa sangat kecewa karena kunjungan ke kabupaten ini terasa sangat hambar bagai rindu yang terlarang ketika kita sebagai wakil rakyat tidak melakukan dialog atau mendengar aspirasi dari rakyat yang kita wakili," ujar Armindo yang juga salah seorang tokoh Timor Timur itu.
Kekecewaan yang dilontarkan mantan Ketua DPRD Timor Timur dan Bupati Dili semasa integrasi itu dilandasi karena kunjungan tim DPRD NTT ke sejumlah wilayah kecamatan di Kabupaten Belu, sama sekali tidak diketahui oleh camat setempat.
"Maaf bapak-bapak, kami sama sekali tidak tahu kalau ada kunjungan tim DPRD NTT ke wilayah ini. Kami tidak pernah mendapat pemberitahuan dari pemerintah kabupaten soal kunjungan dimaksud. Tetapi, tidak apa-apa kalau kita berdialog karena saya cukup menguasai persoalan di wilayah ini," kata Camat Raihat, Guido Mauk.
"Jika bapak-bapak ingin berdialog dengan rakyat kami di wilayah kecamatan ini, rasanya sudah tidak mungkin karena mereka sudah turun ke kebun semuanya. Tetapi, tidak apa jika bapak-bapak Dewan mau mengetahui kondisi wilayah Reihat yang berbatasan langsung dengan Distrik Bobonaro, Timor Leste ini," katanya.
"Biarlah kami mendengar informasi pembangunan dari Bapak Camat saja," sambung Armindo ketika bersama tim dan rombongan dari berbagai dinas intansi propinsi terkait berada di Kantor Camat Reihat di Wemori, wilayah utara Kabupaten Belu.
Ketika memulai kunjungan, tim DPRD NTT yang dipimpin Armindo Mariano Soares itu ingin bertemu dengan Wakil Bupati Belu Gregorius MB Fernandez untuk mendengar penjelasan singkat dari pemerintah daerah tentang perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Belu.
Namun, niat itu tidak kesampaian karena pada saat yang sama warga eks pengungsi Timor Timur di Kabupaten Belu melakukan demonstrasi di Kantor Bupati Belu di Atambua menuntut dana bantuan sosial dari pemerintah.
Atambua, ibukota Kabupaten Belu sangat mencekam dan bagai kota mati saat itu karena aksi demo tersebut mulai menjurus ke tindakan anarkis sehingga membuat warga lokal takut keluar rumah, toko-toko ditutup dan perkantoran pun ditutup.
"Situasinya sangat mencekam dan sangat tidak mungkin kita bertemu pemerintah daerah pada hari ini. Sebaiknya kita langsung ke lokasi tujuan kunjungan kerja di Kecamatan Kakuluk Mesak dan seterusnya ke pos perbatasan Mota Ain," kata Armindo.
Ketika tim tiba di kantor camat Kakuluk Mesak, para pegawai di kantor itu kebingungan, karena Camat sedang bertugas di Atambua dan tidak pernah menyampaikan pesan tentang adanya kunjungan tim DPRD NTT ke kecamatan tersebut.
"Kami tidak tahu kalau ada kunjungan tim DPRD NTT ke wilayah kecamatan kami. Pak Camat juga sedang bertugas di Atambua dan juga tidak tahu soal kunjungan dimaksud," kata seorang pegawai kecamatan kepada tim kunjungan kerja DPRD NTT itu.
Armindo Soares bersama rombongan akhirnya langsung bertolak ke Atapupu untuk melihat pembangunan pelabuhan pendaratan ikan (PPI) di kawasan pelabuhan Atapupu.
Sekilas pintas di lokasi pembangunan PPI, tim langsung menuju ke Mota Ain untuk melihat perkembangan pembangunan terminal antarnegara serta aktivitas masyarakat di sekitar pos perbatasan Indonesia itu.
"Kita kembali saja ke kolam susuk untuk menikmati makan siang di sana sambil memandang keindahan alam di sekitar Teluk Gurita yang menjadi salah satu objek wisata di Kabupaten Belu ini," kata Armindo dalam nada penyesalan.
Nasib yang sama pula ketika tim berkunjungan ke wilayah Kecamatan Reihat. Camat Reihat, Guido Mauk, juga tidak tahu tentang rencana kunjungan dimaksud, sehingga ia hanya bisa memaparkan kondisi serta peta wilayahnya secara garis besar yang jauh dari harapan dewan yang ingin mendengar langsung aspirasi rakyat yang diwakili.
Armindo terlihat cemas melihat keadaan itu, dan akhirnya mengarahkan tim untuk berkunjung ke pos keamanan TNI di Turiskain yang tak jauh dari kota kecamatan Reihat untuk melihat kondisi keamanan di wilayah yang berbatasan langsung dengan Distrik Bobonaro, Timor Leste.
"Rasanya belum pas jika tidak ke Turiskain kalau sudah di Reihat. Wilayah kami dengan Timor Leste hanya dibatasi oleh Sungai Malibaca. Di seberang sana adalah wilayah Timor Leste," timpal Camat Guido Mauk seakan menghibur tim DPRD NTT yang kecewa tidak berdialog langsung dengan rakyat.
Ketika berkunjung ke Kecamatan Kobalima, wilayah yang berbatasan langsung dengan Distrik Covalima, Timor Leste, tim DPRD NTT juga mengalami nasib yang sama.
"Kami tidak tahu kalau ada kunjungan bapak-bapak dari DPRD NTT ke wilayah kami. Tetapi tidak apa-apa kami senang jika bapak-bapak sudah berkunjung ke wilayah kami," kata Camat Kobalima, Ny. Josefina B Manek.
Setelah dari Kobalima, tim langsung menuju ke Kecamatan Malaka Tengah di Betun, namun kunjungan itu juga tidak diketahui oleh camat setempat, Silvester Leto.
"Kita hanya bisa diskusi di kantor ini saja, karena sudah tidak mungkin lagi untuk berdialog dengan rakyat kami di sini, karena kunjungan ini benar-benar kami tidak tahu sebelumnya," ujar Leto.
Armindo kembali memperlihatkan mimik kecewa dengan keadaan tersebut, namun ia pun menyadari bahwa aksi unjuk rasa besar-besaran di Atambua yang dilakukan oleh warga eks pengungsi Timor Timur, membuat pemerintah kabupaten lupa untuk melakukan koordinasi dengan aparatnya di tingkat bawah.
"Kita sudah menyampaikan rencana kunjungan kerja ini ke pemerintah Kabupaten Belu, tetapi mungkin karena situasi yang mereka hadapi saat ini sehingga lupa untuk melakukan koordinasi dengan aparatnya di tingkat bawah," kata Armindo.
Sebagai wakil rakyat, Armindo merasa kurang terlalu penting berdialog dengan para camat karena untuk menjaring aspirasi harus datangnya langsung dari rakyat yang sasaran utama dari pembangunan itu sendiri.
"Kunjungan ini bagai rindu yang terlarangĂ Ketika impian kita untuk berdialog langsung dengan rakyat, tetapi realitas yang kita hadapi jauh berbeda dengan harapan yang ingin kita dapatkan," katanya dalam nada menggurutu. (lorensius molan/antara/ntt online)
Read More...

Tambah Stok Pangan, Tanam Kacang-kacangan

Laporan Okto Manehat, Spirit NTT, 14-20 April 2008

KALABAHI, SPIRIT -- Petani di Kabupaten Alor diminta menggunakan sisa musim hujan tahun ini untuk menanam kacang hijau dan jenis kacang lainnya untuk menambah stok pangan, selain padi dan jagung. Demikian Sekretaris Badan Bimas dan Penyuluh Pertanian Kabupaten Alor, Ir. Yohanis Francis, saat ditemui di Kalabahi, Senin (7/4/2008). Francis menjelaskan, sesuai informasi cuaca yang diterimanya, hujan di Alor di atas normal.

Diperkirakan sampai bulan Mei masih terjadi hujan sehingga petani bisa memanfaatkan sisa hujan yang ada untuk menanam kacang-kacangan.
"Kalau yang sudah panen kacang hijau, dapat tanam lagi karena pertumbuhannya akan baik sebab masih ada hujan," katanya.
Menurut Francis, pihaknya menganjurkan hal itu karena kacang hijau usianya pendek dan tidak banyak membutuhkan air. Apabila petani memanfaatkan sisa musim hujan, dengan menanam jagung atau padi ladang, maka tipis kemungkinan untuk berhasil.
"Saya minta PPL mengarahkan petani dengan menanam kacang-kacagan sehingga membuahkan hasil untuk menambah stok pangan. Apalagi dari hasil panen padi dan jagung belum lama ini, terjadi penurunan produksi akibat bencana maupun serangan hama tikus," ujar Francis.
Francis juga mengingatkan petani yang belum memanen jagung di ladang agar segera panen agar tidak rusak direndam air hujan.
"Saya pantau di sejumlah wilayah masih ada petani yang belum panen jagungnya, padahal sudah kering. Saya sarankan jangan dibiarkan lama karena terus-menerus kena air hujan maka jagung tidak akan tahan lama," tandas Francis. *

Read More...

Pesona Taman Wisata Budaya Lembur...

Spirit NTT, 14-20 April 2008

KABUPATEN Alor merupakan salah satu dari 14 kabupaten/kota di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Terletak di antara Laut Flores (batas utara), Selat Ombay (batas selatan), Selat Wetar (batas timur) dan Selat Lomblen (batas barat). Negeri 15 Pulau ini memiliki luas wilayah, daratan 2.864,64 kilometer persegi (Km2) dan perairan 10.973,62 Km2. Menurut sensus tahun 1999, daerah yang dijuluki Nusa Kenari ini berpenduduk 158.024 orang.


Kalau selama ini orang menganggap Alor sebagai daerah terisolasi, mungkin karena akses transportasinya yang sulit, terutama dari Kupang, ibu kota Propinsi NTT. Tapi itu dulu. Sekarang akses transportasi ke Alor sudah semakin lancar.
Alor memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang memiliki keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif luar biasa. Keunggulan mutlak meliputi bidang pertambangan seperti batu hitam yang terkenal hingga ke mancanegara. Juga, bidang pariwisata seperti taman laut dengan 26 titik diving (selam) terindah kedua di dunia. Sedangkan keunggulan komparatifnya berupa kenari dan kemiri dengan jumlah populasi lebih banyak daripada daerah-daerah lain di NTT.
Kekayaan lain yang terkandung dalam bumi Nusa Kenari adalah keragaman etnolinguistik dan etnis dengan pola interaksi sosial masing-masing yang khas, berbasis gotong-royong dan kekeluargaan. Dengan keanekaragaman tersebut, masyarakatnya menjadi sangat kaya dengan nilai moral, etika, estetika dan toleransi.
Hal menarik, yang menjadi perhatian pemerintah setempat saat ini adalah sektor pariwisata, khususnya wisata budaya. Sejauh pengamatan SPIRIT NTT, wisata budaya ini cukup dikenal oleh wisatawan mancanegara (Wisman). Ini setidak-tidaknya terukur dari banyaknya Wisman yang datang ke Alor dan menanyakan keberadaan wisata budaya Alor.
Sebut saja, perkampungan tradisional Takpala di Kecamatan Alor Tengah Utara. Perkampungan ini memiliki perumahan dan tradisi adat yang khas, seperti upacara belanga moko, pernikahan tradisional dan tarian lego-lego. Begitupun perkampungan tradisional Mombang, sekitar tujuh kilometer dari Kota Kalabahi, Kabupaten Alor. Kampung ini juga memiliki tradisi spesifik dalam cara membangun rumah, tari-tarian, sistem pernikahan ditambah dengan kondisi alam yang indah.
Wisata budaya lainnya dapat dinikmati di Kampung tradisional Bampalola, Kecamatan Alor Barat Laut (ABAL). Di kampung ini terdapat rumah adat laka tuil dengan berbagai ornamen upacara makan baru dan berbagai atraksi budaya. Begitu pun di Desa Alor Kecil dan Alor Besar di Kacamatan ABAL.
Di kampung ini terdapat sunatan adat, pernikahan adat, tarian dan lego-lego. Di sana ada juga Al Quran tua yang terbuat dari kulit kayu, musik tradisional dan home stay. Pada waktu tertentu di kampung ini terdapat arus dingin, yang mengakibatkan banyak ikan mati.
***
KENDATI aset wisata di Kabupaten Alor sudah terbilang banyak dan kesohor hingga ke mancanegara, namun masyarakat dan pemerintah kabupaten (Pemkab) Alor, melalui Dinas Pariwisata dan Penanaman Modal Daerah, terus menggali dan menemukan warisan budaya leluhur mereka.
Di Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, tepatnya di sebuah bukit dengan ketinggian kira-kira 450 meter dari permukaan laut, di areal seluas lima hektare, terdapat sebuah mezbah lama peninggalan leluhur Lembur. Untuk menghidupkan kembali perkampungan yang memiliki tradisi ritual tinggi ini, belum lama ini masyarakat setempat melangsungkan acara-acara adat yang cukup menarik perhatian turis mancanegara. Di lokasi mesbah Lembur itu mereka membangun kembali sebuah rumah gudang (rumah adat orang Alor) dan sebuah home stay (vila). Di dalam rumah ini dipajang beraneka hasil kerajinan masyarakat.
Dari atas bukit itu, para pengunjung juga akan menikmati pemandangan panorama alam dan laut Teluk Kenari yang indah, sambil mencicipi makanan tradisional yang disiapkan oleh kelompok Sadar Wisata Budaya Lembur.
Berkaitan dengan pembenahan kampung tersebut, Bupati Alor, Ir. Ans Takalapeta didampingi Kepala Dinas Pariwisata Alor, Drs. Sepri Datemoly, Kabag Pembangunan Setkab Alor, Drs. Abraham Maulaka dan para wartawan berkunjung ke lokasi Taman Wisata Budaya Lembur. Dalam kunjungan itu, Bupati Takalapeta meresmikan kelompok sadar wisata Lembur dan menetapkan lokasi itu sebagai salah daerah wisata budaya di Alor.
Takalapeta meminta masyarakat agar terus berupaya melestarikan nilai budaya warisan leluhur. Menurut dia, nilai-nilai tersebutlah yang membuat masyarakat ada dan diatur oleh norma-norma kebersamaan. Dia menegaskan, setiap upaya masyarakat untuk melakukan pelestarian seni budaya, Pemkab akan selalu mendukung. Dengan tampilnya budaya Lembur sebagai aset wisata budaya, potensi wisata Alor semakin kaya. (okto manehat)

Read More...

Gemak Sumba, penyamar yang terancam punah

Spirit NTT, 7-13 April 2008

KEMAMPUAN menyamar Gemak sumba luar biasa. Habitar burung ini di padang-padang rumput di Sumba (Timur dan Barat). Di dunia, burung ini hanya dapat dijumpai di Sumba. Sumba memang pulau yang luar biasa untuk burung. Tidak besar pulaunya, tetapi Sumba merupakan rumah bagi tujuh spesies (bahkan mungkin sembilan spesies) burung yang di dunia ini hanya dapat dijumpai di Pulau Sumba saja. Tiga di antaranya terancam punah, termasuk Gemak sumba. Tidak banyak informasi yang dimiliki tentang burung yang satu ini.

Kemampuannya menyamar dengan sangat baik di padang rumput menjadikannya sangat sulit untuk diamati. Mungkin saja burung ini tidak selangka yang dikira. Penduduk setempat mengatakan burung ini gampang dilihat dan banyak terlihat di ladang jagung pada saat panen jagung. Turut bersantap tampaknya.
Gemak sumba adalah pemakan biji-bijian tetapi tidak sebagaimana dua pesaingnya, Puyuh batu dan Gemak totol yang juga penyantap biji-bijian, Gemak sumba memakan biji-bijian yang berukuran lebih besar.
Gemak sumba tampaknya membuat sarang dan bertelur selama musim kering. Warna padang rumput pada musim itu cocok untuk menyamarkan diri. Telurnya yang ukurannya ndak ngenyangin itu berjumlah 2 -3 butir. Penyamaran diri begini penting bagi Gemak sumba. Lha wong dagingnya layak santap, dan musim kering adalah musim yang pas untuk berburu Gemak sumba, terutama pada saat panen jagung.
Ada kebiasaan di Sumba untuk membakar padang rumput. Apakah berdampak buruk bagi Gemak sumba, tidak jelas juga. Malah bisa jadi berdampak baik, karena pembakaran begini menciptakan padang rumput baru, habitat yang pas untuk Gemak sumba. Entahlah. Hanya saja jika bakar-bakaran padang rumput dilakukan pada saat musim Gemak sumba bertelur ya runyam juga, burungnya sih bisa lari, lha telurnya? (sumber: ndobos)


Read More...

Tiga investor kembangkan jarak di Sumba Timur

Laporan Adiana Ahmad, Spirit NTT, 7-13 April 2008

WAINGAPU, SPIRIT--Tiga investor dalam negeri, masing- masing PT Indovesion Indonesia, PT PPIM dan PT Sari Manis siap menginvestasi di Kabupaten Sumba Timur, khusus pengembangan jarak pagar dan perkebunan tebu.
Kepala Dinas Perkebunan Sumba Timur, Ir. Yohanes Hiwa Wunu, mengatakan itu saat ditemui SPIRIT NTT di ruang kerjanya, Kamis (3/4/2008). Yohanes mengatakan, PT Indovesion dan PT PPIM yang bergerak di bidang pengembangan jarak pagar serta PT Sari Manis yang bergerak di bidang pengembangan tebu sudah bertemu Bupati Sumba Timur, Ir. Umbu Mehang Kunda beberapa waktu lalu.

Dari hasil survai lapangan, kata Yohanes, PT Indovesion berminat mengembangkan jarak pagar di Kecamatan Haharu khususnya di Desa Napu, Rambangaru dan Mbatapohu. Juga di Kecamatan Lewa Tidas, yakni di Desa Kangeli, Bidipraing dan Desa Umamanu.
"Mereka membutuhkan 22.000 ha. Dan, hasil survai memungkinkan. Investor ini sudah mengurus izin investasi dan tinggal penandatanganan MoU dengan pemerintah daerah," kata Yohanes.
Sementara PT PPIM yang bergerak di bidang yang sama bekerja sama dengan Investor Singapura mengembangkan jarak pagar di wilayah Pandawai dan Kahunga Eti mulai dari Desa Kataka, Matawai Katingga, Kamanggi, Kota Kawau, dan Matawai Maringu dengan luas lahan yang dibutuhkan 34.500 ha. Sedangkan PT Sari Manis, berminat mengembangkan tanaman
tebu di Lewa yakni di Desa Kondamara, Matawai Pawali, Rakawatu, Bidiwunga, Tandula Jangga dan Praipaha. Untuk pengembangan tebu, lanjut Yohanes, PT Sari Manis, membutuhkan 20.000 ha. Tanaman tebu yang akan dikembangkan di Lewa, Kabupaten Sumba Timur, yaitu tanaman tebu di lahan tadah hujan.
"Tim dari PT Sari Manis sudah melakukan survai dan pada Juni atau Juli akan datang kembali untuk melanjutkan pembicaraan kerja sama," katanya.
Pemerintah daerah melalui Dinas Perkebunan sengaja tidak menempatkan para investor tersebut pada satu lokasi dalam rangka menjaga keseimbangan dan pemerataan pengembangan ekonomi daerah. "Ternyata diterima oleh para investor," tandas Yohanes. *


Read More...

Dispenduk Sumba Timur terapkan SIAK Online

Laporan Adiana Ahmad, Spirit NTT, 7-13 April 2008

WAINGAPU, SPIRIT--Dalam rangka pelaksanaan sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara on line dari pusat hingga ke daerah, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan BKKBN Sumba Timur (Dispenduk) akan membangun gedung perekam data penduduk. Gedung seluas 8 x10 meter itu dilengkapi dengan peralatan teknologi informasi berupa komputer 14 unit, server dua unit, printer dot matrix dua unit dan beberapa alat pendukung lainnya seperti genset berkekuatan 6000 watt.

Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan BKKBN
Sumba Timur, Drs. Frans PH Sah, mengatakan itu, saat ditemui
di ruang kerjanya, Rabu (2/4/2008). Frans mengatakan, genset berkekuatan 6.000 watt itu untuk mengantisipasi jika pasokan listrik dari PLN terganggu.
"Peralatan ini sudah dipasang November 2007 dan sudah dipakai untuk mengentri data rumah tangga (DRT) P4B sebanyak 214.422 jiwa, Daftar Pemilih Pemilu Potensial (DP4) 125.593 orang yang sudah diserahkan ke KPU 1 Maret lalu. Sementara untuk DRT P4B sudah diserahkan ke Depdagri 10 Maret lalu," kata Frans.
Meski DRT dan DP4 sudah selesai, lanjut Frans, pengolahan data masih terus berlangsung. "Ke depan kita akan melakukan pelayanan administrasi kependudukan secara berjenjang mulai dari desa/ kelurahan. Setiap bulan, lurah/ kades akan melaporkan data kependudukan secara manual ke kecamatan baik data tentang kelahiran, kematian, pindah, datang dan selanjutkan dari kecamatan diserahkan ke Dinas Kependudukan baik manual, disket/ CD untuk dimutakhirkan," jelas Frans.
Frans mengakui, kalau pelayanan administrasi berjenjang masih sulit diterapkan karena 22 kecamatan yang ada di Sumba Timur belum seluruhnya memiliki instalasi listrik. Selain itu, katanya, SDM di tingkat desa/kelurahan juga belum siap serta terbatasnya fasilitas dan dana.
Mengatasi kesulitan itu, demikian Frans, secara bertahap mulai tahun 2008 dan 2009 pemerintah kabupaten akan membeli komputer untuk 22 kecamatan, melatih para petugas entri data di kecamatan dengan back up dana dari DAU Mini kecamatan. Dengan kesulitan yang ada, kata Frans, untuk sementara
pelayanan KTP, KK, akta kelahiran, catatan sipil masih dipusatkan di gedung perekaman data kabupaten. *


Read More...

Bagus, prospek pabrik pakan ternak di Sumba Timur

Laporan Adiana Ahmad, Spirit NTT, 7-13 April 2008

WAINGAPU, SPIRIT--Pabrik pakan ternak milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Timur yang didirikan 2006 lalu, memiliki prospek yang bagus, namun hingga saat ini belum memberikan kontribusi berarti bagi pendapatan asli daerah. Karena itu sebaiknya dikelola swasta. Saran ini dikemukakan Wakil Ketua DPRD Sumba Timur yang juga mantan Bupati Sumba Timur, Drs. Lukas Mbadi Kaborang, pada musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) daerah itu di gedung Nasional Umbu Tipuk Marisi, pekan lalu.

Lukas mengatakan, dengan diserahkan ke swasta, maka pengelolaan pabrik akan lebih profesional dengan orentasi bisnis. Lukas mengatakan, prospek dari pabrik pakan ternak itu cukup bagus mengingat Sumba merupakan salah satu basis ternak di NTT dan Indonesia. Jika pabrik ini dikelola dengan baik, katanya, akan mendatangkan keuntungan bagi daerah.
Kepala Dinas Peternakan Sumba Timur, Ir. Robert Gana, yang ditemui SPIRIT NTT Selasa (1/4/2008), menyambut baik saran Kaborang. Menurut Gana, pemerintah perlu menata dulu secara baik manajemen yang ada sebelum diserahkan ke swasta. "Ide itu cukup bagus. Tidak tertutup kemungkinan diserahkan ke swasta asalkan ditata secara bagus dulu karena seluruh aset yang ada milik pemerintah," katanya.
Gana menegaskan, tidak ingin pabrik pakan bernasib sama seperti pengelolaan tempat pusat pengembangan ayam buras yang setelah diserahkan ke swasta tersendat-sendat, bahkan ditelantarkan. "Kalau sudah seperti itu mau tata kembali cukup sulit. Sementara ini aset pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan," kata Gana.
Gana mengakui, operasional pabrik tidak kontinyu karena keterbatasan bahan baku. "Pabrik itu didirikan untuk memanfaatkan bahan baku lokal. Ternyata setelah pabrik beroperasi pasokan bahan baku tidak kontinyu. Jadi tunggu bahan baku dari petani baru pabrik operasi. Kalau bahan bakunya belum ada, pabrik tidak produksi," jelas Gana.
Lebih lanjut Gana mengatakan, permintaan pasar terhadap pakan ternak di Sumtim cukup tinggi. Dia mengatakan, kapasitas produksi pabrik cukup besar, yakni maksimal lima ton. Namun karena ketiadaan bahan baku, maka produksi belum maksimal. Selain bahan baku, volume produksi tergantung besarnya dana untuk pengadaan bahan baku. Selama ini, kata Gana, untuk pembelian bahan baku masih tergantung pada dana dari pemerintah daerah. *


Read More...

Tabundung jadi kawasan industri kopi

Laporan Adiana Ahmad, Spirit NTT, 7-13 April 2008

WAINGAPU, SPIRIT--Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur (Sumtim), dipilih menjadi Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (Kimbun) kopi. Selain kopi, kecamatan ini berpotensi mengembangkan tanaman kakao.Kecamatan lainnya yang juga berpotensi mengembangkan kakao dan kopi adalah Kecamatan Lewa, Paberiwai, Mahu, Matawai Lapau. Daerah ini berada pada ketinggian 500 meter sampai 1000 meter di atas permukaan laut.


Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Sumba Timur, Ir. Yohanes Hiwa Wunu, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (3/2/2008). Yohanes mengatakan, dari delapan kecamatan yang ada, baru Kecamatan Tabundung yang sudah dilakukan pengembangan kopi.
Kecamatan Tabundung, jelas Yohanes, diproritaskan karena dipilih sebagai kawasan industri masyarakat perkebunan (Kimbun) kopi. Penetapan Tabundung sebagai kawasan industri masyarakat perkebunan kopi, kata Yohanes, sudah berlangsung sejak lima tahun lalu.
Pengembangan kopi di Kecamatan Tabundung, terang Yohanes, berada di Desa Carita, Desa Bila, Desa Hakitalu, Desa Wudipandak, Praing Kareha dan Waikanabu. "Kawasan ini yang kita bangun menjadi Kimbun," kata Yohanes.
Dia mengatakan, desa-desa ini dipilih karena berada pada ketinggian 500-1000 meter di atas permukaan laut dan sangat cocok untuk tanaman kopi dan kakao. Selain karena berada pada ketinggian 500-1000 meter, sumber daya air yang ada di daerah ini cukup memadai. "Hampir semua lokasi di kawasan ini ada air, baik di musim kemarau maupun musim hujan. Pola pengembangannya menggunakan sistem kerja sama dengan kelompok tani. Luas lahan yang sudah dikembangkan mencapai 500 ha," kata Yohanes.
Setelah Tabundung, kata Yohanes, pihaknya akan mengembangkan tanaman kopi di kecamatan lain sebagai pendukung kawasan kimbun. Kebijakan Dinas Perkebunan Sumba Timur ini berkaitan dengan rencana daerah ini untuk membangun industri kopi Tabundung beberapa tahun ke depan.
Dikatakan Yohanes, Sumba Timur pernah menjadi pusat pengembangan kopi pada tahun 1980-an. Hal itu dibuktikan dengan adanya UPP Kopi Lewa.
Dalam pola seperti ini, jelas Yohanes, seluruh anggaran ada di lokasi kegiatan. Pola seperti ini pernah hilang dan baru muncul kembali pada saat pemerintahan Ir. Umbu Mehang Kunda. Penjelasan Yohanes ini sekaligus menjawab pertanyaan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur, Drs. Lukas Kaborang dalam musrenbang daerah itu, Jumat (29/3/2008). *
Read More...

Ketawa Gila Sara Maumere

Spirit NTT, 7-13 April 2008

LOMBA BALAP

PADA suatu hari di Maumere diadakan lomba motor atau bahasa gaulnya mereka bilang gestrek. Nah waktu itu di lapangan sirkuit di Maumere su rame orang datang mau liat jago-jago balap dari daratan Folres beradu kehebatan masing-masing. Tidak mau kalah deng yang lain, Demus ikut lomba lewat grupnya Cipika Cipiki Racing Team. DEMUS aslinya adalah seorang tukang ojek tapi karena pingin cepet terkenal Demus ikut lomba. Sebenarnya Nimus yang punya Club Cipika Cipiki Racing Team mau menolaknya tapi melihat kegigihan Demus yang besar untuk ikut akhirnya Nimus mengizinkannya.


Singkat cerita, pas mau perlombaan, Demus su stel abis dengan dia pu baju balap yang kayak robot. Dia ikut balap kelas bebek. Nimus yakin Demus akan berbuat banyak untuk timnya. Perlombaan pun dimulai, bendera diangkat, Demus langsung kencang memimpin di depan. Nimus senang sekali melihat Demus memimpin. Tapi Nimus juga heran melihat Demus tiap tikungan selalu membunyikan bel... tit...tit.. Nimus heran golo.
Tiba-tiba terdengar dari penonton teriak pas Demus lewat.."ojek..ojek..ojek..." Demus yang telah lama berkiprah di dunia ojek spontan berhenti di dekat penonton sambil melihat ke arah penonton, "ojek ko?" tanya Demus, dia tidak tau atau lupa kalo dia sekarang adalah pembalap bukan tukang ojek yang lagi cari penumpang. Gara-gara berhenti, Demus tersusul.
Nimus yang melihat ulah Demus benar-benar jengkel golo, spontan Nimus teriak, "Woe Demus au balap atau mau ojek?"
Saat itu juga Demus dipecat. Hahaha dasar Nimus.. *



Inus SAKIT kepala

MO'AT Inus sakit kepala. Jadi, siang itu mo'at Inus lagi tidur di kamar. Terlama ada tukang jual daging yang bernama Sedes yang su biasa lewat di kampung itu lewat. Dia teriak kuat-kuat golo. "Daginggggg sapiii!! Daginggg Sapiiiii!"
Makin dekat moat Inus pu rumah, suara Sedes makin kuat. "Daginggg sapiii!"
Moat Inus emosi gete golo, dia ter tahan deng penjual daging Sedes pu suara yang bikin dia pu kepala tambah pusing. Inus kasi keluar kepala dari jendela dan teriak penjual daging. "Hehhh Sedes... ter bisa suara pelan kah??? Au pu otakkkk kah tidak???"
Sedes sebagai penjual daging langsung sambung: "Aduhh, maaf mo'at, otak sapinya sawe ba'a (su abis), yang ada cuma daging dan hati sapi poi, mo'at mau boter (beli) berapa kilo?
Moa't Inus kasi keluar dia pu tangan yang su kepal, "Ko mau ini kah???"
Sedes langsung sumpit, ilang di belakang rumah! *



Salah MENGERTI

ADA satu orang anak SD yang nakal di Waidoko bernama Tinus. Suatu pagi dia dapat suruh sama dia pu bapa, kalau ada dia pu bapa pu kawan yang datang, suruh tunggu dan sekalian tolong dikasi air panasnya.
Bapa : "Tinus, nanti kalo bapa pu kawan Om Ari deng Om Tomy datang, kasi air panas ya?"
Tinus : "Beres bapa..., jang khawatir, pasti sa kasi nanti..."
Selanjutnya dia pu bapa pi mandi. Ter lama begitu te Tinus pu bapa pu teman dua datang.
Om Ari: "Permisi... Tinus... kau pu bapa ada?"
Tinus: "Bapa lagi mandi,"
Tida pikir panjang lagi, Tinus pigi ke belakang ambil air panas ke depan dan langsung disiram air panas ke dua Om tadi. Kena telak golo, Om Tomy deng Om Ari kotir (lari) sambil maki-maki Tinus. Dorang dua lari sudah mau. Setelah selesai mandi, Bapa tanya:
"Tinus ganteng kayak bapa, mana bapa pu teman, dorang su datang kah?"
Tinus: "Sudah, malah sa su kasi air panas mendidih di dorang dua pu badan, om Tomy
kotir, om Ari pu badan melepuh-mlepuh,"
Bapa: " Haaaa?? Kurang ajar kau Tinus jelekkkkkkkkkk"
Tinus yang heran langsung sumpit, ilang dari rumah. Hahahaha


Beli PAKU

SUATU hari Mo'at Dius pigi Toko Lio mo beli paku, abisnya dia pu jendela rumah agak rusak jadi dia mau perbaiki. Sampe di Toko Lio, Dius langsung teriak ke baba yang lagi sibuk deng para pembeli lain.
Dius: Baba, beli paku setengah kilo."
Baba yang asik melayani para pembeli lain cuek saja deng Dius, tapi sebenarnya Baba dengar Dius pu suara.
Dius jengkel tidak sabar: "Woe baba, beli pakuuuu."
Baba masih cuek karena memang pembeli banyak, akhirnya Dius tunggu sambil jengkel.
Ter lama te, baba su selsai deng pembeli lain, dia lihat dius yang lagi tunggu dia.
Baba tanya: "Mo'at pakunya bungkus ko?"
Dius yang su jengkel jawab: Tida, makan di sini"
Baba langsung tau kalo Dius lagi doge alias ngambek hahaha. Su besar juga ngambek..Diusss Diussss, kata baba dalam hati. Kalo omong langsung baba takut kena tumbuk...hahaha. * (oss/inimaumere.blogspot.com)

Read More...

Perkawinan adat Sikka, pesta sebenarnya

Spirit NTT, 7-13 April 2008

BERITA tentang akan digelarnya pesta perkawinan adat Sikka sudah kami terima sejak sore. Seorang teman memastikan pesta itu akan berbeda dari kebanyakan pesta perkawinan di Pulau Jawa. Ternyata ucapan itu bukan omong kosong. Pesta perkawinan adat Sikka memang sebenar-benarnya pesta.
Hari itu kami menyaksikan pesta perkawinan Quirinus Vincentius (30) dan Fransisca Andeja (27) di sebuah rumah tidak jauh dari pemakaman, tepatnya di Kelurahan Kota Uneng, Alok, Maumere. Seusai pemberkatan nikah, pelataran rumah selebar lapangan voli berubah jadi arena dansa. Alunan lagu-lagu daerah, pop tahun 1970-an, disko, dangdut, poco-poco, hingga house music bergantian disetel. Dan, para pengunjung pesta laki-perempuan, tua-muda, om-tante asyik berjoget sampai pagi.

"Ayo dansa. Di sini semua orang harus gembira," kata seorang pemuda yang sejak acara dimulai sudah berpromosi bahwa pesta akan dahsyat.
Kami pun melenggang ke arena dansa yang sudah sesak, mengikuti gerakan tari j'ai serupa poco-poco yang berputar-putar. Hihaa..., ayo menari, teriak beberapa orang sambil tertawa cekikikan.
Ternyata satu tarian memang tidak cukup. Kami pun ketagihan dan mencoba tari gawi, roka tenda, gong waning, dan akhirnya goyang bebas dengan iringan musik dangdut, house music, dan cha-cha sampai keringat mengucur deras. Dari sana kami jadi tahu mengapa hampir semua orang Sikka berbinar-binar jika mendengar akan ada pesta perkawinan.
Tepat pukul 24.00, acara dansa-dansi dipotong prosesi tama olauneng, yakni pengantin wanita dan pria dibimbing masuk kamar pengantin. Acara ini dipimpin tante besar dari pengantin perempuan yang biasa disebut a'a gete atau tante besar. Tante akan menjemput mempelai perempuan ke dalam rumah dan membimbingnya untuk meminta restu kepada seluruh keluarga besar, lalu pengantin perempuan dibawa masuk kamar.
Selanjutnya, tante menjemput pengantin pria dari kursi pengantin, dan membawanya ke rumah perempuan. Tante sekali lagi membimbing pengantin pria meminta restu kepada seluruh keluarga besar pihak perempuan.
Setelah itu, dia dibimbing masuk ke kamar. Tante, kemudian, mengunci kamar dan menunggunya hingga pagi hari. Dia akan membangunkan dan membuka pintu kamar pengantin. Sementara pengantin berada di dalam kamar, pesta dansa-dansi dilanjutkan hingga pagi.
Pesta perkawinan Sikka memang berarti juga pesta seluruh keluarga besar dan pesta orang sekampung. Di setiap pesta hampir dipastikan orang berduyun-duyun. Mereka berkumpul, menari bersama, makan bersama, hingga minum moke (sejenis tuak) dan melupakan persoalan yang mereka hadapi. Tuan rumah juga tidak berpikir apakah angpau yang diberikan tamu akan menutupi seluruh biaya pesta.
Pesta ini juga semacam perayaan kemenangan atas sebuah perjuangan panjang menyatukan dua anak manusia dalam ikatan perkawinan. Pasalnya, prosesi perkawinan adat Sikka tergolong rumit, panjang, dan makan biaya.
Beginilah alur sederhananya: seorang pria yang ingin menikahi seorang perempuan harus menyampaikan niatnya kepada keluarga besar. Untuk menjajaki pernikahan, pihak laki-laki melakukan pano nahu yang bermakna pelacakan pertama yang dilakukan bibi si laki-laki. Si bibi akan menyampaikan isi hati keponakan laki-lakinya kepada pihak keluarga perempuan.
Proses ini boleh jadi tidak berlangsung mulus. Konstentius, warga Maumere, mengatakan, keluarga perempuan belum tentu bersedia membukakan pintu keluarga laki-laki yang datang.
"Dulu, ketika ikut melamarkan paman saya, kami harus menunggu dari sore hingga pagi di rumah keluarga perempuan. Kami sampai membuat shift untuk bergantian menunggu di depan pintu sampai yang punya rumah membuka," kata Konstentius.
Ini menjadi semacam tes apakah keluarga laki-laki bersungguh-sungguh melamar atau tidak. "Saya ingat waktu itu kami baru boleh masuk rumah perempuan sekitar pukul 04.00. Tapi yang seperti ini sekarang sudah mulai berkurang," tutur Konstentius menambahkan.
Tahap pano nahu ini memang menentukan. Jika keluarga perempuan memberi sinyal positif, keluarga laki-laki akan melakukan bowa taa atau membawa sirih dan pinang sebagai simbol lamaran resmi. Setelah itu, pihak perempuan dan laki-laki menaksir jumlah belis (semacam mas kawin) yang harus dibayar pihak laki-laki. Biasanya belis terdiri dari gading utuh, kuda, uang, dan emas yang jika dinilai dengan uang bisa sangat besar.

Belis
Untuk meminang Fransisca Andeja, Quirinus Vincentius membayar belis berupa uang Rp 25 juta, dua perhiasan emas seberat 10 gram, gading gajah utuh dua batang (sebatang berharga Rp 7,5 juta), kuda 25 ekor. Ditambah dengan barang hantaran lain dalam bentuk bahan makanan, seperti padi, jagung, pisang, ayam, ikan kering, dan ubi-ubian, biaya yang dikeluarkan pihak laki-laki bisa mencapai ratusan juta rupiah.
Barang hantaran ini akan dibagikan pihak perempuan kepada keluarga besarnya. Jika belis diterima, pihak keluarga perempuan akan membalas dengan memberi beras, tuak, babi, kambing, dan sarung tenun Sikka yang nilai totalnya juga setara atau lebih dari jumlah yang diberikan pihak laki-laki. Namun, belis dapat diangsur.
Setelah sebagian besar belis dibayar, pihak laki-laki bisa mengajukan waktu pemberkatan nikah di gereja. Prosesi ini disebut tung hakeng. Pihak perempuan akan menentukan hari pernikahan dan pesta adat.
Dalam perkawinan adat Sikka, belis merupakan hal utama dan memberi konsep sosial-budaya atas keseluruhan prosesi perkawinan. Menurut budayawan Oscar Pareira Mandalangi, belis merupakan cara orang Sikka mempererat tali persaudaraan.
"Belis mendorong gotong royong, sebab sesungguhnya belis dipikul oleh semua anggota keluarga laki-laki, mulai tante, om, orangtua, adik-kakak, ipar, dan seterusnya. Karena itu, perkawinan tanpa belis tidak seutuh perkawinan dengan belis," katanya.
Belis pertama kali ditetapkan oleh seorang raja perempuan Kerajaan Sikka bernama Agnes Donaines Da Silva pada abad ke-17. Tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada perempuan. Dengan belis, wanita mempunyai nilai yang tinggi. Laki-laki akan berpikir seribu kali untuk poligami karena besarnya belis yang harus dibayar. Jadi, laki-laki dituntut untuk setia, kata Mandalangi.
Meski begitu, saat ini ada persepsi keliru soal belis. Belis dianggap mahal dan menghambat perkawinan sehingga banyak anak muda Sikka yang memilih kawin dengan suku lain agar tidak perlu membayar belis. Yang lebih menyakitkan, ada yang menganggap membayar belis berarti membeli perempuan. Ah, keterlaluan. (kcm/maumere blogspot.com)



Read More...

Wanita dan adat perkawinan Sikka

Spirit NTT, 7-13 April 2008

URUSAN perkawinan antara pria dan wanita merupakan pertalian yang tidak dapat dilepaskan. Hubungan yang menyatu itu terlukis dalam ungkapan Ea Daa Ribang,
Nopok, Tinu daa koli tokar (Pertalian kekrabatan antara kedua belah pihak akan berlangsung terus menerus dengan saling memberi dan menerima sampai kepada turun temurun.
Norma-norma yang mengatur perkawinan ini dlam bahasa hukum adat yang disebut Naruk dua - moang dan kleteng latar yang tinggi nilai budayanya.
Ungkapannya antara lain :

- Dua naha nora ling, nora weling
- Loning dua utang ling labu weling
- Dadi ata lai naha letto -wotter
Artinya, setiap wanita mempunayi nilai, punyai harga, sedangkan sarung dan bajunya juga mempunyai nilai dan harga, sehingga setiap lelaki harus membayar.

Ine io me tondo
Ame io paga saga
Ine io kando naggo
Ame io pake pawe
Ibulah yang memelihara dan membesarkannya
Ayah yang menjaga dan mendewasakannya
Dan ibu pula yang memberikannya perhiasan
Ayah memberikannya sandang.
Ungkapan ini memberi keyakinan bahwa martabat wanita sangat dihargai, oleh
karena itu maka pihak klen penerima wanita Ata lai harus membayar sejumlah belis kepada klen pemberi wanita ata dua sesudah itu baru dinyatakan perkawinan seluruh prosesnya syah.
Di Sikka/Krowe umumnya bentuk perkawinan adalah patrilinial, sedangkan yang matrilinial hanya terjadi di wilayah suku Tanah Ai di kecamatan Talibura.
Tahap-tahap perkawinan dapat dilakukan seraya memperhatikan incest dan perkawinan yang tidak dilarang itu maka ditempulah beberapa tahapan:

(1) Masa pertunangan
Semua insiatif harus datang dari pihak laki-laki, kalau datang dari pihak wanita maka selalu disebut dengan unkapan waang tota jarang atau rumput cari kuda atau tea winet (menjual anak/saudari)
Seorang gadis dibelis dalam enam bagian: Kila, belis cicin kawin; Djarang sakang, (pemberian kuda); wua taa wa gete, bagian belis yang paling besar dan mahal; inat rakong, belis lelah untuk mama; bala lubung, untuk nenek; ngororemang (mereka yang menyiapkan pesta).

(2) Perkawinan
Sebelum abad 16 di desa Sikka/Lela perkawinan biasanya hanya diresmikan di Balai oleh raja atau pun kadang-kadang di rumah wanita, setelah semuanya sudah siap maka acara perkawinan ditandai dengan mendengar kata-kata pelantikan dari raja, wawi api - ara pranggang, kata-kata yang diucapkan adalah:

* Ena tei au wotik weli miu, hari ini ku beri kamu makan.
* Wawi api ara pranggang, daging rebus dan nasi masak.
* Miu ruang dadi baa nora, jadikanlah kamu istri lai, dan suami.
* Lihang baa nora lading, dan terikatan seluruh keluarga.
* Gae weu (eung) miu ara, makanlah kamu nasi ini.
* Pranggang, agar menjadikan istri dan
dadi baa wai nora lali, suami minulah saus daging.
* Minu eung wawi api, ini agar eratlah
* Genang lihang nora ladang, seluruh keluarga.
Ucapan itu diiringi penyuapan daging dan sesuap nasi oleh tuan tanah/raja kepada kedua mempelai.
Pada waktu masuk agama Katolik, maka ungkapan-ungkpan di atas tetap dipakai namun proses penikahan sesuai dengan aturan agama Katolik dan diberkati oleh Pastor.
Ada beberapa tahap dari acara perkawinan secara adat Sikka/Krowe:
(1) Kela narang, pendaftaran nama calon pengantin di kantor Paroki yang dihantar oleh orang tua masing-masing bersama dengan keluarga
(2) A Wija/A Pleba, keluarga ata lai melaukan kegiatan mengumpulkan mas kawin secara bersama-sama dengan keluarga
(3) Dipihak ata dua terjadi pengumpulan bahan-bahan pesta untuk membuat sejenis kue tradisional yaitu bolo pagar dan mendirikan tenda pesta.
(4) Sebelum ke gereja keluarga berkumpul di rumah mempalai wanita. Keluarga penerima wanita atau ata lai bertugas menjaga kamar pengatin.
(5) Tung /tama ola uneng, acara masuk kamar pengantin jam 21.00-22.00 malam diiringi kedua ipar masing-masing. Pengatin pria/wanita di hantar ke kamar oleh Age gete dengan nasehat kalau sudah ada di kamar bicara perlahan-lahan

(6) Weha bunga sekitar jam 05.00 pagi para pengawal kamar pengantin, ae gete dari Keluarga ata lai menaburkan bunga pada kamar pengantin sebagai lambang harum semerbak bagi kedua pengantin. (www.tamanbudayantt.net)





Read More...

Air tawar, barang langka di Taman Nasional Komodo

Spirit NTT, 7-13 April 2008

BAGI nelayan bagan di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK), nilai solar dan air tawar sama besar. Solar memberi kesempatan kepada mereka melaut dan menangkap ikan. Sementara air tawar membuat mereka bisa minum, memasak, dan beraktivitas. Ironisnya, keduanya sama-sama relatif susah diperoleh.
Dari sisi ekologi, kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) memang boleh dibanggakan, namun di sisi lain terasa pahit bagi sebagian besar masyarakat yang tinggal di dalamnya.


Disebut sebagai salah satu kawasan laut yang paling kaya di dunia, taman nasional itu meliputi 1,214 kilometer persegi habitat laut dengan keanekaragaman tinggi, termasuk karang, mangrove, rumput laut, gunung laut, dan teluk yang semi-tertutup.
Habitat itu mempunyai lebih dari 1.000 spesies ikan, sekitar 260 spesies karang, dan 70 spesies bunga karang. Dugong (Dugong dugon), lumba-lumba (10 spesies), paus (6 spesies), dan penyu sisik (Eretmochelys imbricata) serta penyu hijau (Chelonia mydas). Terletak di wilayah Wallacea Indonesia, TNK juga diidentifikasi sebagai sebuah kawasan prioritas konservasi dunia. Namun, air tawar menjadi barang yang langka.
Curah hujan di kawasan TNK rata-rata kurang dari 800 milimeter per tahun. Hujan turun terutama dari bulan Desember hingga Maret sepanjang angin muson barat. Angin muson dan uap air yang dibawa jelas sangat berpengaruh pada ada tidaknya hujan di kawasan itu. Dan, uap air kebanyakan jatuh di bagian barat Indonesia sebelum sampai ke kawasan TNK, sehingga kawasan ini terkenal sangat kering.
Secara umum, sungai dan anak sungai timbul saat musim hujan dan menghilang saat musim kering. Sumber air yang cukup besar dapat ditemukan di Gunung Ara dan Gunung Satalibo di Pulau Komodo, serta Dora Ora di Pulau Rinca. Aliran air sangat tergantung pada kerapatan tutupan hutan di daerah itu. Sumber air menyediakan air segar yang terbatas melalui mata air dan kolam sepanjang tahun di Komodo dan Rinca, tapi kualitas dan ukuran mata air di dua pulau itu bervariasi.
Buku Panduan Sejarah Ekologi TNK terbitan tahun 2004 mencatat, walaupun beberapa sungai di dua pulau itu dilaporkan mengalir sepanjang tahun di pertengahan tahun 1970-an, tetapi sekarang nyaris tidak ada lagi. Itu diperkirakan akibat meningkatnya penggunaan air atau pengalihan sumber air oleh masyarakat, memburuknya hutan dalam daerah resapan air, atau perubahan iklim.
Dan, hal lain yang tidak kalah penting adalah kawasan TNK seluas 1.817 kilometer persegi tidak hanya mencakup Pulau Komodo dan Rinca. Masih ada Pulau Padar, Gili Motang, Nusa Kode, dan pulau-pulau kecil lain, di antaranya Mesa dan Papagaran. Bagi masyarakat di pulau- pulau itu, kerinduan akan air tawar itu berlaku sepanjang umur. Mau tidak mau, mereka harus menyeberang ke pulau lain untuk mendapatkan air, mulai dari menimba hingga membeli.

Labuan Bajo
Pulau Flores, khususnya Labuan Bajo, adalah sandaran masyarakat kepulauan di kawasan TNK. Aktivitas keseharian mereka dapat ditemui di sebuah dermaga kayu yang letaknya bersebelahan dengan dermaga kapal penyeberangan. Kebetulan, di tempat itulah dibangun instalasi tempat pembelian solar bagi nelayan bagan, sebutan bagi nelayan setempat yang mengacu pada jaring yang ditempatkan simetris di sisi kanan dan kiri perahu untuk menangkap cumi- cumi di malam hari dengan bantuan lentera atau lampu minyak. Selalu ada banyak kesempatan, masyarakat pulau antre air dan solar bersamaan.
"Jika tidak beli air, kami memang tidak bisa hidup," kata Mohammad Arok, pria setengah baya asal Pulau Mesa, pekan kedua Januari 2008.
Badan perahu tempelnya penuh dengan 32 jeriken berkapasitas masing-masing 20 liter air tawar. Sementara di sisi lain terdapat lima jeriken solar dengan kapasitas sama. Ia mengaku, setiap jeriken air dibeli dengan harga Rp 1.000, sedangkan solar Rp 4.500. Di musim kemarau, yakni saat susah-susahnya air, air bisa diperoleh dengan harga Rp 2.000-Rp 3.000 per jeriken. Seluruh air dan solar Arok hari itu cukup untuk keperluan seminggu. Itu artinya, seminggu kemudian ia harus balik lagi ke Labuan Bajo untuk membeli dua kebutuhan itu. Butuh waktu sekitar satu jam dari Mesa-Labuan Bajo.
Di samping orang-orang seperti Arok, banyak juga yang memanfaatkan hal itu sebagai lahan bisnis, yakni sebagai penjual air antar jemput. Mereka ada yang masyarakat pulau maupun warga Labuan Bajo. Orang-orang itu biasa mengambil keuntungan Rp 1.000- Rp 2.000 per jeriken. Keuntungan bisnis model itu jelas besar, terutama jika dilihat dari kebutuhan air berbanding dengan jumlah penduduk di pulau-pulau di sekitar TNK yang terus bertambah. Di Pulau Mesa saja, misalnya, kini hidup lebih dari 400 keluarga, sementara di Pulau Papagaran sekitar 300 keluarga.
Jasa antar jemput air ini banyak dimanfaatkan masyarakat pulau yang ingin praktis, kebutuhan mereka akan air relatif kecil, sekaligus punya uang lebih. Sebab, seperti diakui kebanyakan warga pulau, air tawar lebih banyak digunakan untuk keperluan minum dan memasak. Selebihnya, mereka menggunakan air laut.
"Untuk cuci dan mandi, kadang kalau punya uang kami pakai setengah-setengah. Artinya, kami pakai air laut dulu, lalu dibilas pakai air tawar," kata Syafruddin, warga Pulau Papagaran yang ditemui saat menjual hasil tangkapan di Labuan Bajo.
Bagi mereka yang tidak biasa membeli air, air diperoleh dari sejumlah mata air di kawasan pesisir Labuan Bajo. Jika tidak, masyarakat pulau juga mengambil air sungai di kawasan muara. Di samping itu, mereka juga biasa mengambil air dari sumur- sumur saudara mereka yang tinggal di Labuan Bajo.
Syafruddin maupun Arok mengaku, hingga saat ini belum pernah mendengar ada upaya serius pemerintah setempat membantu menyediakan air bersih bagi masyarakat pulau. Pun sejak masa otonomi daerah berlaku. Memang pernah ada isu ada bantuan air secara berkala dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Namun, dana yang diterima digulirkan sifatnya. Caranya, dana itu dibelikan kapal dan peralatan untuk jual beli air bersih. Jadinya, masyarakat tetap membeli air, hanya saja dengan harga yang lebih murah dari penjual lain. Perahu bantuan itu berjualan dari satu pulau ke pulau, dua minggu sekali, bergantian.
"Sebenarnya, kami ingin agar ada fasilitas tertentu dari pemerintah. Minimal, misalnya, kapal pengangkut air yang tetap sifatnya sehingga air dapat kami peroleh dengan mudah. Jika pas musim susah dapat solar, praktis kami tidak bisa membeli air sendiri, dan mengandalkan penjual air datang ke pulau kami," kata Arok.
Namun, karena tidak punya pilihan lain, masyarakat pulau pun tetap bertahan dengan membeli air secara swadaya. Di luar waktu rutin membeli air itu, masyarakat pulau sebenarnya biasa pergi ke Labuan Bajo setiap hari Rabu dan Sabtu. (benny dwi koestanto/kcm)

Read More...

Petani Lembor kekurangan sarana dan prasarana

Laporan Oby Lewanmeru, Spirit NTT, 7-13 April 2008

LEMBOR, SPIRIT -- Para petani di persawahan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), masih sulit menerapkan sistem tanam secara serempat. Hal ini terjadi karena petani setempat kekurangan sarana dan prasarana pertanian yang memadai.


Kondisi ini memicu munculnya berbagai persoalan pada tanaman padi, selain sulit memutuskan siklus hidup organisme pengganggu tanaman (OPT), termasuk hama dan penyakit.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Mabar, Ir. Mateus Janing, melalui Kepala Bidang Tanaman Pangan, Yeremias Ontong, S.P, dihubungi SPIRIT NTT, Sabtu (5/4/2008), mengakui kondisi tersebut.
Menurut Ontong, petani di Lemobor sulit melakukan tanam serempak karena dipicu sejumlah faktor, yakni sarana prasarana pengolahan tanah yang masih minim dan faktor pengairan. "Kalau dalam satu hamparan luas terdapat waktu tanam yang tidak bersamaan, maka akan terjadi sejumlah persoalan seperti serangan hama dan penyakit," kata Ontong.
Dia menjelaskan, pengolahan tanah maupun penanaman bisa dilakukan serempak apabila fasilitas/sarana pengolahan mendukung. Pihaknya saat ini sementara membina satu kelompok tani pemakai air menuju pola penanaman maupun pengolahan tanah secara baik dan serempak guna meminimalisir terjadinya persoalan OPT. "Dengan tidak adanya sistem pengolahan yang serempak berdampak pada serangan hama dan penyakit pada tanaman padi. Kita tetap berupaya mengakomodir masalah itu," katanya.
Informasi yang diperoleh SPIRIT NTT di Lembor, pekan lalu menyebutkan, petani Lembor mendapat kendala produksi tanaman padi disebabkan gangguan hama dan penyakit pada tanaman padi karena petani sulit menerapkan sistem penanaman secara serempak dalam satu hamparan.
Herman Gan, petani Lembor mengaku sulit menanam padi secara serempak dengan alasan waktu pengolahan berbeda antara satu petani dan petani lain, apalagi masih minimnya fasilitas pengolah lahan.
Gan mengaku petani Lembor selalu dihantui persoalan hama dan penyakit. Beberapa hama dominan di areal Lembor, yakni tikus, walang sangit dan hama penggerek batang. "Cukup dominan hama tikus. Kalau ketersediaan makanan di lapangan selalu ada maka tikus tetap ada dalam satu hamparan," kata Gan.
Dia mengaku sudah ada pelatihan pengendalian hama tikus, namun tanam serempak belum diterapkan optimal sehingga gangguan hama selalu ada. *

Read More...

Jalan Ranggawatu-Bambor rusak parah

Laporan Oby Lewanmeru, Spirit NTT, 7-13 April 2008

LABUAN BAJO, SPIRIT--Sedikitnya terdapat 106 titik kerusakan pada ruas jalan negara mulai dari Labuan Bajo hingga Desa Nampar Macing. Titik kerusakan terparah pada jalur Ranggawatu-Bambor hingga perbatasan Nampar Macing. Titik kerusakan ini tidak termasuk kerusakan ringan yang menyebabkan gangguan arus trasnportasi dan kemacetan.
Pantauan SPIRIT NTT, Rabu (2/2/2008), sepanjang jalur ini terdapat lubang tak beraturan dan keretakan jalan sehingga arus lalu lintas sepanjang jalan ini terganggu.


Bahkan sepanjang jalan para pengendara maupun pengemudi harus ekstra hati-hati sebab kerusakan titik jalan kebanyakan berada pada posisi tikungan tajam, pada tanjakan dan di ruas menurun.
Ruas jalan yang mengalami kerusakan mulai dari Kaper Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo sekitar dua ratusan meter dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum Manggarai Barat. Memasuki Kampung Marombok, kondisi paling parah sekitar depan Rumah Sakit Umum Labuan Bajo yang sementara dibangun.
Pada ruas jalan ini terjadi lubang tidak beraturan dan terjadi penurunan aspal atau tanah. Diduga kendaraan yang melewati jalur itu bermuatan berat, apalagi di musim hujan. Kondisi yang sama di depan penjualan air tangki di Kampung Marombok. Jumlah kerusakan hingga Terminal Nggorang mencapai 27 titik rusak.
Memasuki Desa Liang Ndara, Kecamatan Sano Nggoang juga terdapat kerusakan jalan cukup parah, dan rata-rata kerusakannya pada posisi tanjakan dan tikungan. Hingga Jembatan Wae Lia, jumlah titik kerusakan mencapai 61 titik. Di ruas jalan sekitar pemancar Telkom Puarlolo, jalan cukup bagus beberapa kilometer hingga Desa Golo Desat. Kerusakan mulai terlihat di pertigaan menuju Noa atau menuju SMP Tondong Raja. Kerusakan di jalur ini cukup panjang dan rata-rata aspalnya terangkat. Di sekitar lokasi ini sedang dilakukan pekerjaan rehabilitasi.
Memasuki sekitar jalur Golo Tantong beberapa kilometer ke Jembatan Wae Sapo terjadi kerusakan yang parah sehingga mengganggu arus lalu lintas. Kerusakan jalan terakhir terlihat di depan Kantor Desa Nampar Macing hingga pertigaan menuju Puskud. Kondisi jalan cukup bagus pada ruas mulai dari Kampung Dahot memasuki Malawatar, Kecamatan Lembor. *

Read More...

DPRD NTT pantau proyek di Nagekeo

Laporan Hilarius Ninu, Spirit NTT, 7-13 April 2008

KUPANG, SPIRIT--Anggota DPRD NTT menyosialisasikan program pemerintah dan memantau proyek yang dibiayai APBD I NTT di Nagekeo. Selain itu, melihat dari dekat Jembatan Wakhsa di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo yang ambruk diterjang banjir bandang, Sabtu (29/3/2008) malam. Jembatan yang menghubungkan Mbay-Kaburea-Ende itu ambruk dan menewaskan Theofilus Wonga, warga Aeramo.


Anggota Dewan berjanji memperjuangkan dana guna memperbaiki Jembatan Wakhsa karena robohnya jembatan ini akibat bencana sehingga akan ada bantuan bencana guna memperbaiki jembatan tersebut.
Demikian penjelasan anggota DPRD NTT, Cyrilus Bau Engo, saat ditemui di Kota Mbay, Ibu kota Nagekeo, Selasa (1/4/2008). Bau Engo adalah anggota DPRD NTT asal distrik pemilihan Kabupaten Ngada dan Nagekeo.
Dia mengatakan datang ke Nagekeo bersama Kornelis Soi guna memantau proyek pemerintah tahun 2007 dan sosialisasi APBD I NTT dan perda yang telah ditetapkan, sekaligus memberitahu proyek yang masuk Nagekeo tahun 2008.
"Kami berdua bersama staf Dinas Kimprawil NTT, BPMD dan stat Pemprop NTT guna sosialisasi APBD I NTT yang telah ditetapkan. Kami sudah lihat Jembatan Wakhsa yang ambruk. Staf Kimpraswil NTT sudah ambil data dan akan ada dana bencana alam untuk memperbaiki jembatan itu," kata Bau Engo.
Dijelaskannya, DPRD NTT akan menyampaikan temuan yang ada di Nagekeo termasuk jembatan yang ambruk guna diperbaiki sehingga bisa memperlancar kembali transportasi. "Pemerintah setempat telah membuat jalan alternatif. Tranportasi utara Flores dari Mbay sudah lancar. Kami datang untuk lihat keberhasilan program pemerintah dan dengar keluhan masyarakat Nagekeo agar menjadi perhatian Dewan dan pemerintah ke depan," kata anggota DPRD dari Partai Golkar. *
Read More...

Turba ke Kota, Ndu Ufi pimpin tim Dewan

Laporan Rosalina L Woso, Spirit NTT, 7-13 April 2008

KUPANG, SPIRIT -- Adrianus Ndu Ufi memimpin tim DPRD NTT ketika melakukan turba ke Kota Kupang. Saat itu Ndu Ufi dan rombongan diterima Wakil Walikota Kupang, Drs. Daniel Hurek, di Ruang Garuda Kantor Walikota Kupang, Kamis (3/4/2008). Kepada tim Dewan, Daniel Hurek, mengatakan...


sampah yang bersumber dari limbah rumah tangga maupun industri di Kota Kupang, hendaknya menjadi peluang bisnis. Selama ini sampah dibiarkan bertebaran di jalan-jalan dan ditumpuk saja di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Alak.
Hurek yang memaparkan kondisi akhir Kota Kupang, mengatakan, sampah yang kini ditangani oleh dinas kebersihan itu perlu direspon dengan mendaurnya untuk kebutuhan rumah tangga.
Selain memaparkan tentang kondisi sampah di Kota Kupang, Hurek juga menjelaskan tentang pelayanan kebutuhan masyarakat akan air minum. Saat ini, masalah air minum masih ditangani bersama Pemerintah Kabupaten Kupang.
DPRD NTT, kata Hurek, diharapkan dapat memberikan dukungan maksimal terhadap masalah air minum itu. Hurek menambahkan, Kota Kupang juga membutuhkan penataan tata ruang. Aspek ini, katanya, harus difokuskan secara baik dengan dukungan modal sebagai langkah realisasi tata ruang.
Pemkot, jelas Hurek, memiliki tujuh site yang berkembang sejak berdirinya Kota Kupang. Site-site itu perlu didukung maksimal. Sayangnya, kata Hurek, pemkot saat ini belum memiliki dana untuk merealisasikan program tata ruang Kota Kupang.
Ke depan, lanjut Hurek, keterbatasan dana di Pemkot Kupang untuk penataan tata ruang itu dapat ditempuh dengan menggandeng lembaga internasional, seperti GTZ untuk membantu menata tata ruang Kota Kupang.


Ketua Rombongan DPRD NTT, Adrianus Ndu Ufi, S.Sos mengatakan, kunjungan kerja DPRD NTT ke Pemkot Kupang berkaitan erat dengan pembahasan dana-dana bantuan pemprop ke Pemkot Kupang. DPRD sebagai lembaga kontrol melakukan persiapan dan mencari tahu tentang persiapan pelaksanaan pembahasan tentang sejumlah dana dan proyek yang ada. *

Read More...

Bongkar ruas jalan Lewoleba-Balauring

Spirit NTT, 7-13 April 2008

KUPANG, SPIRIT--DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak pemerintah untuk membongkar ruas jalan propinsi yang menghubungkan Lewoleba-Balauring di Kabupaten Lembata. Selain itu, pemerintah juga harus mengambil tindakan tegas terhadap kontraktor pelaksana yang mengerjakan ruas jalan tersebut sejak tahun 2004, kata Ketua Tim Kunjungan Kerja DPRD NTT, Viktor Mado Wutun, di Lembata, Rabu (2/4/2008).

Permintaan Viktor Mado itu setelah bersama anggota DPRD NTT, Jhon Lake, meninjau satu-satunya ruas jalan provinsi di wilayah itu, yang menemukan jalan tersebut dalam keadaan rusak parah.
''Kita minta supaya pemerintah segera mengambil tindakan tegas dengan meminta kontraktor pelaksana mengerjakan ulang ruas jalan tersebut. Kontraktor juga harus diberi sanksi tegas,'' kata anggota DPRD NTT asal daerah pemilihan Lembata, Alor dan Flores Timur itu.
Jalan propinsi yang menghubungkan Lewoleba ibukota Kabupaten Lembata dan Balauring itu sepanjang 54 km. Pengerjaan jalan itu dilakukan secara bertahap sejak tahun 2004 lalu menggunakan dana dari APBD NTT.
Namun, ruas jalan yang sudah dikerjakan sepanjang 30 km itu, asal jadi. Jalan berlubang-lubang dan batu-batu berserakan di badan jalan karena seolah tidak ada perekat.
''Teman-teman bisa melihat sendiri kondisi jalan yang baru dikerjakan ini. Jalan baru diaspal tetapi batu dan kerikil sudah berserakan dan terdapat lubang dimana-mana,'' katanya.
Jhon Lake menambahkan, DPRD juga akan mengusulkan kepada pemerintah agar ruas jalan Lewoleba-Balauring diperjuangkan untuk ditingkatkan menjadi jalan negara.
''Di Lembata tidak ada jalan negara, jadi kita akan sampaikan kepada pemerintah untuk memperjuangkan peningkatan ruas jalan ini dari propinsi menjadi jalan negara,'' katanya. (antara)


Read More...

474 Ha sawah di Raihat tidak terairi

Spirit NTT, 7-13 April 2008

KUPANG, SPIRIT--Sekitar 247 hektare sawah di Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, tidak terairi karena amblasnya jaringan irigasi yang dihantam banjir bandang beberapa waktu lalu."Kami harapkan jaringan tersebut segera diperbaiki oleh Dinas Pengairan NTT agar dalam musim tanam tahun depan bisa mengairi areal persawahan tersebut," kata Camat Reihat, Giudo Mauk di Wemori, ibukota Kecamatan Reihat, Kamis (3/4/2008), kepada tim kunjungan kerja DPRD NTT yang dipimpin Armindo Mariano Soares dari FPG.



Wilayah Reihat yang terdiri dari enam desa di bagian utara Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Distrik Bobonaro, Timor Leste itu merupakan salah satu lumbung pangan di Kabupaten Belu.
Sementara itu, salah seorang petugas dari Dinas Pengairan NTT mengatakan, pihaknya tidak mungkin akan memenuhi permintaan tersebut dalam tahun ini karena masih harus dibahas lagi di tingkat propinsi.
"Permintaan tersebut akan menjadi catatan kami untuk diprogramkan dalam tahun anggaran 2009," katanya dan menambahkan bahwa proyeksi program untuk 2009 lebih difokuskan pada kawasan pertanian produktif sehingga permintaan Camat Reihat akan mendapat prioritas.
Camat Reihat menambahkan, warga eks Timtim yang bermukim di wilayah Reihat merupakan para petani tulen sehingga tidak segan-segan untuk mengolah sawah yang menyebar di wilayah kecamatan tersebut.
"Mereka memanfaatkan lahan dari saudara-saudaranya yang ada di Reihat yang selama ini tidak diolah. Warga lokal pun memberinya dengan sukarela karena merasa sebagai satu saudara dari Lorosae (matahari terbit) dengan latar belakang budaya serta adat istiadat yang sama pula," ujarnya.
Warga eks Timtim yang ada di Reihat, tambahnya, berjumlah sekitar 3.000 kepala keluarga yang tak jauh beda jumlahnya dengan warga lokal yang ada di Reihat.
"Tak ada konflik di antara warga lokal dengan warga pendatang baru dari Timtim karena di antara kami merasa sebagai satu saudara yang sama-sama berasal dari Lorosae. Bedanya, ada yang datang lebih dahulu dan ada yang datang kemudian di Reihat," ujarnya.

Perubahan hidup
Ketua tim kunjungan kerja DPRD NTT, Armindo Mariano Soares juga merasa bangga karena saudara-saudaranya dari Timtim sudah mengalami perubahan hidup yang cukup signifikan di Raihat saat ini.
"Mereka sudah punya rumah sendiri dan mengolah lahan dengan tenang meski hanya mendapat belas kasih dari sanak saudaranya yang ada di Reihat," ujarnya.
Karena itu, ia juga meminta Dinas Pengairan NTT untuk secepat mungkin memperbaiki jaringan irigasi tersebut agar bisa mengairi seluruh areal persawahan di Reihat sekitar 840 hektare.
"Selain mereka menanam padi juga menanam tanaman hortikutura lainnya karena wilayah ini sangat subur bagi usaha pertanian dan menjadi ladang kehidupan mereka di sini," katanya menambahkan. (antara)

Read More...

Sekda NTT buka Musrenbang TTS

Laporan Muhlis al Alawi, Spirit NTT, 7-13 April 2008

SOE, SPIRIT--Sekretaris Daerah NTT, Dr. Ir. Jamin Habid, MM, meminta pemerintah kabupaten mengoptimalkan sumber-sumber produksi dan pendapatan daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal dan investasi sektor riil dan jasa. Hal itu dapat terwujud jika didukung peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya alam yang memiliki keunggulan spesifik.


"Pelaksanaan ini membutuhkan komitmen dan kerja keras kita semua sebagai usaha bersama dengan menekankan kepada masing-masing kapasitas daerah. Hasilnya, angka kemiskinan dan pengangguran akan turun. Selain itu, ketahanan pangan daerah akan menguat," kata Jamin Habib dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Bupati TTS, Drs. Pieter R Lobo, saat membuka kegiatan Musrenbang TTS di Aula Efata SoE, Rabu (2/4/2008) pagi.
Jamin menegaskan, komitmen yang diwujudkan harus tetap memperhatikan prioritas nasional tahun 2009 berupa peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan pedesaan. Juga percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas didukung dengan pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi. Begitu juga dengan peningkatan upaya antikorupsi, reformasi birokrasi dan pemantapan demokrasi.
Jamin mengingatkan, prioritas Propinsi NTT pada tahun 2009 adalah perluasan akses pelayanan kesehatan dasar serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak. Jamin juga menyinggung masalah perluasan mutu pendidikan, pertumbuhan ekonomi, mengatasi kesenjangan antardaerah dan pengentasan kemiskinan.
Menurut Jamin, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kabupaten merupakan bagian dari siklus dalam sistem perencanaan pembangunan. Melalui musrenbang tingkat kabupaten, pemerintah menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
Ketua Panitia Pelaksana Musrenbang TTS, Rafael Aploegi, S.SoS, M.AP, melaporkan, tujuan musrenbang untuk membahas rancangan rencana kerja pemerintah daerah. Lewat musrenbang diharapkan pemerintah mendapatkan masukan berupa rumusan kegiatan prioritas pembangunan. *
Read More...

Pelatihan kualitas guru TK ditutup

Spirit NTT, 7-13 April 2008

SOE, SPIRIT--Ketua Penasihat Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI ) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Ny. FM Banunaek, STh, menutup pelatihan penigkatan pendidikan dan kualitas guru Taman Kanak-Kanak (TK) tingkat Kabupaten TTS di Aula Puspenmas TTS, Rabu (26/3/2008).
Dalam sambutannya, Ny. Banunaek mengatakan, guru TK merupakan peletak dasar pendidikan bagi anak-anak dalam mengikuti pendidikan selanjutnya. Seorang guru TK, katanya, harus neniliki tiga hal, yaitu senyum, sapa dan sabar. Oleh karena itu, katanya, dalam melaksanakan tugas diharapkan ada kerja sama dan komunikasi yang intens dengan guru TK senior.

Ny. Banunaek mengharapkan kepada para peserta agar setelah selesai mengikuti pndidikan dan pelatihan dimaksud dapat menambah wawasan sehingga ke depan bisa bermanfaat bagi peserta, khususnya untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) sehingga bisa menjadi guru TK yang profesional.
Ketua Cabang GOPTKI Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Ny. SA Kase-Fuah dalam sambutannya mengatakan, setelah selesai mengikuti pelatihan tersebut kiranya peserta memiliki kemampuan, keterampilan dan kretivitas serta peran yang harus dijalankan oleh seorang penggelola pendidikan usia dini.
Panitia penyelenggara dalam laporannya menyebut tujuan pelatihan penigkatan mutu pendidikan dan kualitas guru TK di Kota SoE untuk meningkatkan mutu pendidikan guru TK sehingga memiliki kemampuan, keterampilan dan krativitas serta peran yang dijalankan oleh seorang pengelola pendidikan usia dini. Selain itu, mempunyai kemampuan SDM yang harus melekat dan menonjol pada tugas yang dipercayakan di sekolah masing-masing.
Sebelum acara penutupan didahului peninjauan ke TK Santu Yosep dan TK Pembina SoE. (humas pemkab tts)

Read More...

Jabatan camat yang lowong segera diisi

Laporan Muhlis al Alawi, Spirit NTT, 7-13 April 2008

SOE, SPIRIT--Tidak ada pergantian/mutasi pejabat eselon II menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Pelantikan pejabat baru hanya terjadi pada eselon III untuk mengisi jabatan camat baru yang lowong.
Bantahan ini disampaikan Sekretaris Kabupaten (Sekab) TTS, Drs. Alfred Kase, M.Si, kepada SPIRIT NTT ruang kerjanya, Rabu (2/4/2008). Dia ditemui terkait informasi akan ada pergeseran pejabat eselon II di kabupaten ini. "Bupati belum memerintahkan saya untuk membahas pergantian pejabat eselon II. Kalau untuk pejabat eselon III yang mengisi jabatan camat pada kecamatan baru sudah ada di tangan pak bupati. Tinggal menunggu tanggal pelantikan," ujar Alfred Kase.


Sementara informasi yang beredar lingkup Pemkab TTS bakal terjadi mutasi besar-besaran pejabat eselon II, III dan IV. Mutasi jabatan dilakukan lantaran adanya beberapa pejabat tingkat kabupaten yang ikut mencalon diri sebagai calon bupati dan wakil bupati dalam pilkada TTS 2008.
Menurut Kase, persoalan mutasi merupakan wewenang Bupati TTS selaku pembina kepegawaian di tingkat kabupaten. Mutasi pun dapat dilakukan kapan saja bila bupati selaku kepala daerah menginginkannya. "Kalau hanya pergeseran dari eselon II ke eselon II atau eselon III ke eselon III bila bupati inginkan besok pun dapat terjadi. Lain halnya bila jabatan eselon II akan diiisi PNS eselon III yang dipromosikan ke eselon II, maka harus mendapat persetujuan dari Gubernur NTT," jelasnya.
Kase menjelaskan, pergeseran jabatan dan pengisian jabatan baru sebenarnya akan dilakukan saat Peraturan Pemerintah No. 41 tentang Organisasi Pemerintah Daerah akan diberlakukan di TTS. Namun karena DPRD TTS menunda pelaksanaan peraturan daerah yang mengaplikasikan PP 41, maka pergeseran jabatan dan pengisian jabatan batal dilaksanakan.
Tentang tindak lanjut penerapan perda tentang pelaksanaan PP 41, dia mengatakan, pihaknya belum mendapat kepastian kapan perda itu bakal diterapkan. Menurutnya, sejak perda tentang perampingan organisasi ditunda pelaksanaannya akhir tahun 2007, maka tidak ada kejelasan tindak lanjutnya. *

Read More...

Data Timor Tengah Selatan

Spirit NTT, 7-13 April 2008

* Luas wilayah
Luas wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) adalah 394.700 hektar (ha). Ada pun an batas-batasnya adalah:
- Sebelah utara: Kabupaten Timor Tengah Utara; - Sebelah selatan: Laut Timor;
- Sebelah timur: Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu;
- Sebelah barat: Kabupaten Kupang.




* Kondisi fisik
Letak Geografis pada titik koordinat: 124'.49'01"-124'.04'.00" Bujur Timur (124'3'13"-124'49'56" BT) dan 9'-10' Lintang Selatan (9'26'-10' 10'0"LS).

* Topografi
Ketinggian wilayah: 0 - 500 m (49 persen) ; > 500 meter (51 persen)

* Kemiringan wilayah
- 0 - 3' = 7,52 persen dari luas wilayah (29.681,44 ha)
- 3 - 12' = 16,49 persen dari luas wilayah (65.086.03 ha)
- 12 - 40' = 41,87 persen dari luas wilayah (165.260,89 Ha) > 40' =34,12 persen dari luas wilayah (134.671,64 ha)

* Iklim
- Iklim tropis dengan suhu rata-rata: 24'C
- Curah hujan rata-rata 750 mm/tahun
- Jumlah hari hujan: 78 hari/tahun

* Penggunaan tanah
Luas wilayah : 394.700 ha; sawah 4.493 ha; tegal 49.263 ha; pemukiman 14.920 ha; padang 114.396 ha; hutan 155.532 ha; tambak/kolam/rawa 17.323 ha , lain-lainnya 38.773 ha.

* Keadaan penduduk
Jumlah penduduk keadaan tahun 2004 sebanyak 404.516 jiwa, terdiri dari laki-laki 198.989 jiwa dan perempuan 205.527 jiwa. (www.kabtts.go.id)


Read More...

Anak putus sekolah dibekali keterampilan

Spirit NTT, 7-13 April 2008

INTERNATIONAL Labour Organization (ILO) bekerja sama dengan STM Nenuk, Atambua, selama dua tahun ke depan mendidik 975 anak putus sekolah yang ada di wilayah Timor Tengah Utara (TTU) dan Kabupaten Belu.
Para anak didik ini akan diberikan pembekalan keterampilan sebagai modal untuk masa depan. Kepala STM Nenuk, Atambua, Pater David Amfotis, SVD, M.A, mengatakan hal ini kepada SPIRIT NTT di Atambua, Rabu (2/4/2008).


Pater David menyatakan keprihatinannya terhadap tingginya angka drop out peserta didik di wilayah Kabupaten TTU dan Belu. Alasan mendasar sehingga banyak anak putus sekolah karena beban ekonomi. Terhadap kondisi ini, jelas Pater David, STM Nenuk merasa terpanggil untuk mengakomodir anak-anak yang kurang beruntung ini guna dididik dengan bekal keterampilan sehingga mereka bisa mandiri.

Untuk itu, dari hasil lobi yang diupayakan selama ini terutama ke lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maka diperoleh jawaban bahwa ILO siap membantu memfasilitasi mendidik para anak drop out ini.
Pater David menambahkan, setelah peserta didik dinyatakan mahir maka akan disebarkan ke unit usaha yang ada di wilayahnya masing-masing untuk menguji kemampuan mereka. Selanjutnya akan diberikan sertifikat dan yang bersangkutan siap terjun ke dunia kerja. (ntt online)


Read More...

Pemkab Flotim kelola Depot Pertamina

Laporan Martin Lau Nahak, Spirit NTT, 7- 13 April 2008

LARANTUKA, SPIRIT-- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Flores Timur mengelola Depot Pertamina Larantuka karena selama ini selalu merugi. Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Flotim, Yoseph Lagadoni Herin, S.Sos, melalui Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang), Drs. Yoseph Langkamau, M.Si, kepada SPIRIT NTT di Larantuka, Jumat (28/3/2008).

"Jadi, informasi bahwa Depot Pertamina Larantuka akan ditutup oleh Pertamina, itu tidak benar. Yang benar, Depot Pertamina Larantuka tetap ada, hanya pengelolaannya diserahkan kepada Pemkab Flotim dan tetap bekerja sama dengan Pertamina," kata Langkamau.
Selain itu, lanjutnya, informasi bahwa harga eceran tertinggi (HET) bahan bakar minyak (BBM) di Flotim akan naik, itu tidak benar. Yang benar, tegas Langkamau, HET BBM tetap berlaku HET yang lama, yakni minyak tanah Rp 2.500,00/liter dan solar serta premium Rp 4.500,00/liter.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil rapat antara PT Pertamina dengan Pemkab Flotim di Surabaya, Kamis (13/3/2008) tentang alih kelola Depot Pertamina Larantuka, diputuskan beberapa hal.
Hal yang penting adalah Pertamina batal menutup Depot Pertamina Larantuka di Mokantarak. Pengelolaannya diserahkan kepada Pemkab Flotim dengan sistem kerja sama operasional (KSO). Namun sebelum dilakukan KSO, akan ditandatangani nota kesepahaman antara kedua belah pihak.
Menurut Langkamau, untuk mengelola Pertamina, Pemkab Flotim akan swakelolakan kepada pihak ketiga. Tetapi pihak ketiga yang dipilih harus atas persetujuan Pertamina.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Depot Pertamina Larantuka, WPL Labina menjelaskan, selama ini Depot Pertamina Larantuka dikelola berdasarkan UU No.22/2001 tentang Migas.
Namun, kata Labina, setelah status Pertamina hanya sebagai security of supplay, secara ekonomi tidak menguntungkan. Karena itulah Depot Pertamina Larantuka terancam ditutup. *


Read More...

Revitalisasi reformasi birokrasi

Oleh Dedi Suparjo *
Spirit NTT, 7-13 April 2008

KESULITAN yang paling besar untuk mempercepat solusi permasalahan Bangsa Indonesia disebabkan oleh minimnya komitmen politik dan kompetensi untuk berupaya merivatilisasi birokrasi.
Bahkan birokrasi masih belum dianggap sebagai faktor kunci penggerak pembangunan bangsa dewasa ini. Jika persoalan ini terus terjadi, kita sebagai dari elemen bangsa jangan terlalu berharap akan segera mengentaskan krisis berkepanjangan yang terjadi.


Tentu kita patut berbangga dengan proyek percontohan revitalisasi reformasi remunerasi yang dilakukan olen menteri keuangan dengan berbagai catatan kritisnya. Jika proyek ini terus dilaksanakan menurut hemat penulis akan menjadi sebuah langkah awal untuk memulai reformasi birokrasi dalam skala dan agenda yang lebih luas kedepan.
Menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semua selaku bagian dari elemn bangsa mengapa sangat sulit untuk melakukan revitalisasi reformasi dalam birokrasi di negeri kita ini? Politik birokrasi seperti apa yang menghambat dan mendorongnya?
Penulis berangkat dari persfektif sejarah (jas merah) bangsa, birokrasi di Indonesia adalah warisan kolonial yang sarat akan kepentingan kekuasaan. Struktur, norma, nilai, dan regulisasi birokrasi yang demikian diwarnai dengan orientasi pemenuhan kepentingan penguasa dari pada pemenuhan hak sipil warga negara. Dalam praktiknya, kita masih banyak melihat struktur dan proses yang dibangun merupakan instrumen untuk mengatur dan mengawasi perilaku masyarakat, bukan sebaliknya untuk mengatur pemerintah dalam tugas untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
Misi utama birokrasi dengan menganut paham kolonial itu adalah untuk tetap mempertahankan kekuasaan dan mengontrol perilaku individu yang sering didengar dalam kehidupan berbangsa kita adalah 'kalau sesuatu bisa dibuat sulit, mengapa harus dimudahkan serta diringankan'. Demikian pula obsesi para birokrat dan politisi kita yang menjadikan birokrasi sebagai lahan pemenuhan hasrat dan kekuasaan (power culture).
Dengan kata lain, birokrasi adalah mesin pemerintahan yang sangat mudah digunakan untuk mengontrol perilaku masyarakat. Sekaligus memanfatkannya untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam kultur birokrasi yang demikian, maka korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah hal yang sudah biasa. Sejarah mencatat setelah reformasi 1998, kooptasi itu tidak berhenti, tetapi mengalami metamorfosis yang dicirikan dengan multikooptasi oleh beragam partai politik. Keadaan ini membentuk tidak saja sikap perilaku, nilai, kultur para pejabat birokrasi dan sistem kerja, tetapi juga cara pandang dan budaya interaksi rakyat terhadap birokrasi. Bahkan jika kita benar-benar memperhatikan dalam praktik pemilihan langsung kepala daerah, baik tingkat propinsi maupun kabupaten kota banyak menyebabkan instabilitas dalam birokrasi di negara kita. Promosi jabatan dipenuhi dengan kepentingan dan afiliasi politik birokrat terhadap kepala daerah.
Oleh karena itu, reformasi birokrasi tidak mudah untuk dilakukan. Politik reformasi birokrasi adalah hal yang sangat kompleks karena melibatkan kepentingan politik dalam bingkai birokrasi.
Padahal dalam berbagai praktik dan teori, reformasi birokrasi adalah proses politik yang membutuhkan dukungan politik dari para pejabat politik yang dipilih atau terpilih (elected official).
Menurut hemat penulis, amat mustahil melakukan reformasi birokrasi tanpa adanya dukungan dari komponen para elit politik kita. Selama politisi memiliki kepentingan untuk mengooptasi dan memanfaatkan birokrasi, selama itu pula kesulitan untuk revitalisasi reformasi birokrasi. Karena politik reformasi birokrasi adalah kepemimpinan politik yang kuat terhadap visi, komitmen, dan kompetensi untuk menjadikan birokrasi yang baik, bersih dan berwibawa.
Kepemimpinan politik yang kuat merupakan faktor terpenting keberhasilan dalam revitalisasi birokrasi di negara kita. Kesadaran akan kepentingan reformasi birokrasi di negara kita dalam proses pemerintahan dan pembangunan harus berasal dari presiden dan pejabat politik, bukan hanya dari kalangan birokrat sendiri.
Secara nasional, pertanyaan yang sangat mendasar bagi kita semua adalah; apakah pemerintah dan DPR mau berkomitmen memberikan anggaran bagi reformasi birokrasi. Sulit untuk kita jawab, karena selain dampaknya baru bisa dirasakan dalam jangka waktu yang panjang, komitmen untuk pembiayaan reformasi birokrasi akan mengurangi benifit simbiosis mutualisme antara politik dan birokrasi yang ada. Apa yang bisa dilakukan jika kondisinya demikian? Tidak ada cara lain, presiden, anggota DPR menteri, gubernur, bupati/wali kota dan anggota DPRD harus menumbuhkembangkan kesadaran dan sensitivitas tentang pentingnya agenda nasional reformasi birokrasi. Harus bisa memberikan penguatan terhadap sistem yang ada untuk menjadikan reformasi birokrasi sebagai sebuah gerakan secara nasional.
Pertanyaan berikutnya perlu penulis sampaikan adalah, strategi apa yang harus segera dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam sistem pemerintahannya. Penulis menyampaikan apa yang pernah dilakukan oleh Departemen Keuangan dengan reformasi remunirasinya harus menjadi pemicu untuk terus menggulirkan reformasi birokrasi di setiap pemerintahan kita. Hal serupa seharusnya dilakukan oleh kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara agar terjadi revitalisai peran dan fungsi sebagai motor penggerak, reformasi birokrasi untuk menggapai pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance).
Dalam pandangan penulis, kementrian ini harus bisa berperan secara strategis dalam menyusun desain dan agenda reformasi birokrasi secara nasional serta memiliki otoritas untuk mengimplementasikan agenda reformasi di tingkat pemerintahan pusat ataupun di pemerintahan daerah. Agenda yang memang harus menjadi prioritas dalam mereformasi birokrasi adalah menetapkan RUU Administrasi Pemerintahan menjadi undang-undang (UU) dan segera menyelesaikan reformasi birokrasi kepegawaian melalui revisi radikal terhadap UU pokok kepegawaian negara (UU No. 43/1999), sebagai pijakan dalam upaya untuk mereformasi birokrasi.
Selain apa yang telah penulis sampaikan diatas, persoalan yang paling medasar adalah cara perekrutan dan penempatan, penggajian dan penerimaan PNS harus berdasarkan sistem merit yang mengutamakan kinerja serta profesionalisme. Upaya merevitalisasi kepegawaian ini sangat dibutuhkan guna mengurangi kooptasi birokrasi oleh partai politik dan menciptakan birokrasi yang bersih dan berwibawa.
Menurut hemat penulis, semakin lama kita melupakan agenda besar revitalisasi reformasi birokrasi maka semakin lama pula keterpurukan yang dialami oleh bangsa ini terus terjadi di setiap sistem pemerintahan yang ada. *

* Penulis, Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pontianak Bidang Perguruan Tinggi dan Kepemudaan.
Read More...

Netralitas Birokrasi

Oleh A Isa Anshori *
Spirit NTT, 7-13 April 2008

PERBINCANGAN tentang netralitas birokrasi tetap menjadi suatu diskursus yang menarik dan mulai mulai mencuat kepermukaan kembali di saat para menteri pada pemerintahan Gus Dur melakukan penataan pada jajaran Departemen masing-masing.
Di awali dengan unjuk rasa sejumlah pegawai di lingkungan Departemen Kehutanan dan Perkebunan yang menolak diangkatnya Sekjen yang baru yang konon bukan dari pejabat karir atau orang dalam, bahkan justru orang dari Partai Keadilan yang kebetulan Presiden Partainya sekaligus adalah sebagai Menteri Kehutanan dan Perkebunan.


Berikutnya Menteri Keuangan; Bambang Sudibyo, berkomentar bahwa boleh-boleh saja seorang Menteri mengangkat pejabat di lingkungan departemen dari manapun asalnya, sebab menurutnya; kekuasaan politik pada dasarnya adalah bagi-bagi jabatan. Kemudian munculnya beberapa nama yang berasal dari orang-orang partai untuk menduduki jabatan Direktur Pertamina, serta masih banyak fenomena lain yang akhirnya orang sampai pada suatu pembahasan dan pertanyaan; apakah birokrasi harus seteril dari kepentingan politik tertentu?
Sebenarnya persoalan netralitas birokrasi sudah menjadi pembicaraan lama di antara para ahli. Kritik Karl Mark terhadap filsafat Hegel tentang negara sedikitnya menggambarkan bahwa posisi ke-netralan birokrasi menjadi sesuatu yang penting, sekalipun dalam kritiknya, Mark hanya merubah "isi" dari teori Hegel tentang tiga kelompok dalam masyarakat; yaitu kelompok kepentingan khusus (particular interest) yang dalam hal ini diwakili oleh para pengusaha dan profesi, kemudian kelompok kepentingan umum (general interest) yang diwakili oleh negara dan kelompok ketiga adalah kelompok birokrasi. (Miftah Thoha: 1993)
Mark menyatakan bahwa birokrasi sebaiknya memposisikan dirinya sebagai kelompok sosial tertentu yang dapat menjadi instrumen dari kelompok yang dominan/penguasa. Kalau sebatas hanya sebagai penengah antara negara yang mewakili kelompok kepentingan umum dengan kelompok kepentingan khusus yang diwakili oleh pengusaha dan profesi, maka birokrasi tidak akan berarti apa-apa. Dengan konsep seperti ini berarti Mark menginginkan birokrasi harus memihak kepada kelompok tertentu yang berkuasa.
Masa depan dan kepentingan birokrasi menurut konsepsi Marxis pada tingkat tertentu menjalin hubungan yang sangat erat dengan kelas dominan dalam suatu negara. Di sinilah netral atau tidaknya suatu birokrasi sudah ramai di bahas. (Miftah Thoha; 1993).
Sedangkan Hegel dengan konsep tiga kelompok dalam masyarakat di atas menginginkan birokrasi harus berposisi di tengah sebagai perantara antara kelompok kepentingan umum yang dalam hal ini diwakili negara dengan kelompok pengusaha dan profesi sebagai kelompok kepentingan khusus. Jadi dalam hal ini birokrasi, menurut Hegel harus netral.

Dikotomi antara politik dan administrasi
Konsep lain tentang birokrasi adalah dari Wilson (1887) dan Goodnow (1901); keduanya menyatakan perlunya memisahkan antara administrasi dengan politik yang arahnya adalah menjaga agar masing-masing bertugas dan berfungsi sebagaimana mestinya. Administrasi sebagai lembaga implementasi kebijakan, sedang politik sebagai lembaga pembuat kebijakan. (Muhajir Darwin;1995)
Sebagai lembaga pelaksana kebijakan politik, birokrasi menurut Wilson dalam kaitan dengan ke-netralannya berada di luar bagian politik. Sehingga permasalahan administrasi/birokrasi hanya terkait dengan persoalan bisnis dan harus terlepas dari segala urusan politik (the hurry and strife of politics).(Miftah Thoha; 1993)
Konsep dasar yang diletakkan oleh Wilson ini kemudian diikuti oleh para sarjana ilmu politik lainnya seperti; D.White (1926), Willoughby dan juga Frank Goodnow. Goodnow sendiri mengatakan bahwa ada dua fungsi pokok pemerintah yang amat berbeda satu sama lain, yaitu politik dan adiministrasi. Politik menurut Goodnow harus membuat dan merumuskan kebijakan-kebijakan, sementara administrasi berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan. (Miftah Thoha; 1993)

Birokrasi di Indonesia
Birokrasi di Indonesia mengalami sejarah yang cukup beragam sejak masa kemerdekaan tahun 1945. Pada masa awal kemerdekaan, ada semacam kesepakatan pendapat bahwa birokrasi merupakan sarana politik yang baik untuk mempersatukan bangsa. Anggapan ini beralasan karena hanya birokrasilah satu-satunya sarana yang dapat menjangkau rakyat sampai ke desa-desa. Semangat kejuangan masih sangat kental mewarnai birokrasi di Indonesia. Para birokrat masih menggelora semangatnya untuk berjuang demi negara dan persatuan bangsanya, sehingga tidak jarang kelompok mayoritas mau mengalah terhadap minoritas demi kesatuan dan persatuan bangsa. Semangat primordial untuk sementara dapat dikesampingkan oleh semangat nasional. Satu-satunya organiosasi politik yang bersifat primordial yang mengancam negara dan bangsa Indonesia adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Mereka melakukan pemberointakan untuk menguasai birokrasi pemerintah dan sekaligus mengganti pemerintah yang sah.
Pada perjalanan masa berikutnya, birokrasi kita mulai dihainggapi oleh aspirasi primordial yang kuat. Birokrasi Pemerintah mulai menjadi incaran dari kekuatan-kekuatan politik yang ada. Partai-partai politik mulai melirik untuk menguasai birokrasi pemerintah. Bahkan pada antara tahun 1950-1959, birokrasi pemerintah berada dibawah kepemimpinan partai politk yang menjadi mayoritas di lembaga DPR. DPR menjadi kuat, tapi sebaliknya lembaga Eksekutif di mana birokrasi sebagai pelaksana politik menjadi semakin lemah.
Hal demikian diakibatkan oleh parta-partai politik yang berdiri pada waktu itu sebagai akibat dari adanya Maklumat 3 November 1945 yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mendirikan partai politik sesuai dengan aspirasinya.
Akhirnya partai-partai beramai-ramai ingin menguasai berbagai departemen maupun kementerian, bahkan tidak jarang terjadi jatuh bangunnya Kabinet pemerintah hanya dikarenakan oleh tidak meratanya pembagian kementerian yang diinginkan oleh partai-partai. Pada masa ini pula birokrasi mempunyai loyalitas ganda; satu segi kepada partai politik yang didukungnya dan pada sisi lain kepada masyarakat yang dilayaninya.
Kemudian pada masa antara tahun 1960 Ă» 1965 birokrasi menjadi incaran kekuatan politik yang ada. Pada saat itu ada tiga kekuatan politik yang cukup besar yaitu, nasionalis, agama dan komunis (Nasakom) yang berusaha berbagi wilayah kekuasaan atau kaplinganya pada berbagai Departemen. Di bawah label Demokrasi Terpimpin, tiga kekuatan politik tersebut membangun akses ke birokrasi pemerintah. Keadaan sistem politik yang primordial membawa pengaruh kuat terhadap birokrasi, sehingga birokrasi pemerintah sudah mulai nampak ke-pemihakannya kepada kekuatan politik yang ada. Lebih tepat dapat dikatakan bahwa birokrasi birokrasi saat itu sudah terperangkap ke dalam jaring perangkap yang dipasang oleh kekuatan politik Nasakom. Hal ini dapat dilihat pada saat meletusnya peristiwa G.30 S/PKI kekuatan komunis telah masuk hampir di seluruh departemen pemerintah, sementara kekuatan nasionalis dan agama hanya mendominasi sebagian kecil dari departemen-departemen yang ada.
Kemudian pada masa antara 1965 sampai masa Orde Baru (Era pemerintahan Soeharto), birokrasi lebih jelas kepemihakannya kepada kekuatan sosial politik yang dominan; dalam hal ini Golkar.
Salah satu faktor yang menentukan kemenangan Golkar pada enam kali pemilu (sampai 1997) adalah karena peranan birokarsi yang cukup kuat. Kesadaran politik di masa awal kemerdekaan yang memandang birokrasi sebagai alat pemersatu bangsa yang sangat ampuh, rupanya dipakai pula pada masa tersebut.
Politik floating-mass (masa mengambang) menjadikan birokrasi dapat menjangkau ke seluruh wilayah pelosok desa-desa di tanah air kita ini. Hal ini merupakan potensi kemenangan yang diraih Golkar untuk menguasai birokrasi, apalagi birokrat diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya (menjadi peserta pemilu) yang pilihannya tidak ada lain kecuali harus memilih Golkar sehingga dengan demikian birokrasi identik dengan Golkar.
Dengan menggunakan model tiga jalur yang dikenal dengan jalur ABG (ABRI, Birokrasi dan keluarga Golkar) semakin jelas mengisyaratkan bahwa birokrasi sudah terpolitisir oleh satu kekuatan politik tertentu. Mulai dari Presiden, Menteri, Gubernur dengan segala jajaran di bawahnya duduk di kepengurusan Golkar menunjukkan betapa sulitnya membedakan antara pemerintah (birokrasi) dan politik (Golkar).

KORPRI yang diharapkan menjadi wadah aktifitas kedinasan seluruh pegawai negeri yang keberadaannya tidak berafiliasi kepada satu kekuatan politk apapun, namun betapa sulitnya mem-pertahankan kenetralannya manakala melihat hanya Golkarlah satu-satunya kekuatan sosial politik yang mempunyai akses ke birokrasi sedang kekuatan politik yang lain hanya berada di luar garis.
Angin reformasi mulai bergulir sejak rejim Soeharto jatuh, dan muncul Habibi menggantikannya. Namun kondisi birokrasi kita tidak jauh berubah, karena semua tahu bahwa naiknya Habibi menggantikan Soeharto adalah didukung sepenuhnya oleh Golkar. Kemudian Habibi digantikan oleh duet Gus Dur-Mega memunculkan nuansa baru dibidang pemerintahan termasuk birokrasi, karena pemerintahan Gus Dur disusun atas dasar kompromistis dari hampir semua kekuatan politik yang ada sehingga memunculkan apa yang kemudian dikenal dengan Kabinet Persatuan Nasional, di mana para menteri yang duduk di dalamnya terdiri dari unsur partai politik besar yang memperoleh suara signifikan dalam pemilu 1999. Dari sinilah kemudian wacana tentang birokrasi menjadi marak kembali.

Kondisi birokrasi Indonesia antara teori dan praktek
Konsep netralitas birokrasi sangat erat dengan perkembangan analisis sosial dan politik hampir dua abad yang lalu. Konsep itu terpusat pada analisis dan buah pikiran para pemikir klasik seperti Karl Mark, Max Weber, Jhon Stuart Mill, Gaestano Mosca dan Rober Michels. (Fischer & Sirriani; 1984)
Sekitar abad ke 20, konsep netralitas organi-sasi birokrasi menjadi sangat penting dalam kehidupan sosial politik modern. Para penulis di tahun 30-an mulai lantang berbicara tentang managerial revolution dan konsep baru tentang birokrasi dunia (bureaucratization of the world). Berbarengan dengan itu mereka juga ingin tahu sampai di mana peranan birokrasi dalam perubahan-perubahan besar dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik pada zaman yang semakin maju ini. (Miftah;1993)
Kemudian bila dibandingkan dengan kondisi birokrasi di Indonesia khususnya pada era Orde Baru yang berjalan hamipr 32 tahun di mana jelas bahwa birokrasi sudah menampakkan keberpihakannya kepada satu kekuatan politik tertentu (Golkar) sebenarnya juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah politik Orde Baru itu sendiri.
Ketika Orde Baru lahir, kehidupan kepartaian kita dalam kondisi dan situasi yang sangat memprihatinkan. Ini disebabkan oleh strategi pembangunan politik orde lama di mana PKI merupakan satu-satunya partai politik yang tetap eksis dengan fungsinya. Sedangkan parta-partai lain satu persatu hilang, baik secara alamiah atupun karena tidak sesuai dengan Bung Karno sebagai Presiden yang sekaligus sebagai Panglima Tertinggi dan menyatakan dirinya juga sebagai Panglima Besar Revolusi waktu itu yang mengeluarkan gagasan JAREK (jalannya revolusi kita)
Dalam keadaan seperti itu masyarakat sangat merindukan terciptanya satu situasi yang memungkin-kan kepentingan mereka tersalurkan dan terwakili melalui partai politik. Situasi yang demikian dibaca oleh rejim baru, sehingga begitu orde lama tumbang, orde baru berusaha untuk memulihkan keadaan dengan mengetrapkan dua strategi dasar:
Pertama, menjadikan tentara/ABRI sebagai ujung tombak demokrasi dan pemegang kemdali pemerintahan ditopang oleh birokrasi yang kuat dan terlepas dari ikatan kepartaian konvensional/tradisional.
Kedua, menitik beratkan pembangunan ke arah rehabilitasi ekonomi. (Sunardian W.:1994)
Dua strategi tersebut jelas akan memerlukan stabilitas dengan segala resikonya yang dalam banyak hal akan merugikan bagi parpol non-pemerintah. Dalam kerangka inilah ABRI kemudian mendirikan Sekretariat Bersama Golongan Karya (SEK-BER GOLKAR) pada tahun 1964 sebagai embrio bagi partai pemerintah (partai pelopor seperti konsep Presiden Soekarno) (Sunardian W.:1994)
Dari sini kita melihat bahwa politik orde baru berusaha menciptakan iklim politik yang mendukung tgumbuh suburnya kembali partai-partai politik, namun tetap berada di bawah kontrol birokrasi sehingga tidak akan menggoyahkan stabilitas nasional.
Faktor lain yang juga dapat disebut adalah tulisan Dr. Muhajir Darwin yang menyatakan bahwa; sejarah birokrasi di Indonesia di jaman kerajaan dahulu pernah meletakkan para birokrat (kaum ningrat dan abdi dalem) sebagai instrumen untuk melayani kepentingan raja. Kemudian datang penjajah atau para kolonial yang mengembangkan birokrasi model Weberian (secara rasional) untuk memenuhi kepentingan negara penjajah. Setelah kemerdekaan diperoleh, birokrasi menjelma sebagai organisasi modern dan besar di tengah masyarakat yang belum terbiasa berorganisasi secara modern. Disamping itu birokratisasi di Indonesia berkembang tanpa didahului oleh demokrasi seperti kebanyakan yang terjadi di negara-negara berkembang lainnya. (Muhajir,:1996)

Implikasi kepemihakan birokrasi
Melihat perjalanan sejarah birokrasi di Indonesia yang seperti di atas tadi, maka sulit kiranya (bila biorkrasi tidak benar-benar netral) mewujudkan proses kontrol yang efektif terhadap birokrasi, menciptakan proses check and balance dalam mekanisme politik. Sebab dengan model; birokrasi = kekuatan politik tertentu/dominan dan sebaliknya, birokrasi akan bebas meniadakan fungsi kontrol terhadap hak-hak politik warga negara; sebagai contoh (era orde baru) lembaga LITSUS paling efektif untuk mengebiri hak-hak politik warga negara dengan menggunakan justifikasi politis yaitu "stabilitas politik" dan alasan ini adalah paling tepat dan mudah digunakan karena sejauh itulah yang dipercaya sebagai faktor yang mendukung keberhasilan pembangunan Indonesia selama kurun waktu 30 tahun terakhir ini.

Namun memihaknya birokrasi pemerintah kepada kekuatan politik atau pada golongan yang dominan membuat birokrasi tidak steril. (Miftah; 1993) Banyak virus yang terus menggrogotinya seperti ; pelayanan yang memihak, jauh dari obyektifitas, terlalu birokratis (bertele-tele) dan sebagainya, akibatnya merteka merasa lebih kuat sendiri, kebal dari pengawasan dan kritik.

Penutup
Uraian-uraian di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa netralitas birokrasi akan selalu terkait dengan politik dan kekuatan politik; dalam hal ini politik diartikan sebagai kekuasaan untuk membuat keputusan, sedangkan kekuatan politik adalah semua agresi politik yang berwujud partai politik.
Untuk menghindari axioma politik yang menya-takan bahwa "jika birokrasi lemah, maka kekuatan politik bisa kuat dan sebaliknya, bila kekuatan politik lemah, maka birokrasi akan menjadi kuat", maka kedua-duanya perlu diberikan peran yang lebih aktif. Artinya kita tidak ingin bersikap terlalu dikotomis dalam melihat antara peran administrasi/ birokrasi dengan peran kekuatan politik. Sebab jika birokrasi hanya diberi tugas untuk melaksanakan kebijakan politik tanpa dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan, dikawatirkan mereka tidak akan mempunyai rasa tanggung jawab dan rasa ikut memiliki segala kebijakan yang diembankan kepadanya untuk diimplementasikan. Karenanya kadang muncul perilaku birokrat yang birokratis, menghambat, sabotase, frustasi, inefisiensi dan sebagainya.
Oleh karenanya, birokrasi pemerintah perlu dilibatkan dalam prose pembuatan kebijakan agar muncul perasaan tanggung jawab dan sekaligus akuntability, responsibility terhadap serta bisa meneguhkan posisi birokrasi di hadapan mereka. Dan untuk menghindari munculnya the authoritarian birokrasi, maka kontrol yang kuat harus benar-benar dilakukan oleh kekuatan sosial dan politik yang ada juga dari lembaga legislatif agar birokrasi pemerintah tidak merasa kebal kritik, merasa tidak pernah salah, arogan dan sebagainya.
Sedang sebagai lembaga pelayanan publik,agar pelayananannya kepada masyarakat dan pengabdiannya kepada pemerintah lebih fungsional, maka birokrasi perlu netral; dalam penegertian mereka tidak memihak kepada atau dari satu kekuatan politik tertentu yang dominan. Selain itu agar peranan birokrasi pemerintah dapat lebih berarti. Sepanjang masih membuka kesempatan dan mengharagai kritik dan kontrol, sebaiknya birokrasi pemerintah perlu diberi peran juga dalam keterlibatannya membuat proses kebijakan atapun keputusan.

* Penulis, pengamat sosial politik


Read More...