Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Mell Adoe: Terima kasih Tallo-Lebu Raya

Laporan Alfons Nedabang, Spirit NTT 18-24 Februari 2008

KUPANG, SPIRIT-- Ketua DPRD NTT, Drs. Melkianus Adoe, menyampaikan terima kasih kepada Gubernur NTT, Piet A Tallo, S.H, dan Wakil Gubernur, Drs. Frans Lebu Raya, atas pengabdiannya dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di NTT sejak 16 Juli 2003 hingga saat ini. Adoe juga memberi apresiasi atas kemitraan dengan DPRD NTT dalam melaksanakan tugas-tugas kepemerintahan.
Penyampaian terima kasih dari Mel Adoe ini dikemukakan ketika menyerahkan surat pemberitahuan tentang akan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT di Rumah Jabatan Gubernur NTT, Jumat (15/2/2008). Gubernur NTT, Piet A Tallo, menerima sendiri surat pemberitahuan tersebut dari Ketua DPRD NTT, Drs. Melkianus Adoe. Surat pemberitahuan itu sekaligus menandai dimulainya proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) NTT periode 2008-2013.
Acara pemerintahan yang dimulai pukul 09.15 Wita itu, merupakan yang pertama kali dihadiri Gubernur Tallo pasca kepulangannya setelah empat bulan dirawat di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya karena menderita asma dan gangguan pernafasan. Gubernur mengenakan pakaian dinas sipil biru tua, dengan pin garuda di dada.
Mell Adoe menambahkan, penyerahan surat tersebut merupakan langkah konstitusional, karena diamanatkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 66 Ayat 3 point a yang menyatakan bahwa DPRD berkewajiban menyampaikan pemberitahuan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah tentang masa akhir jabatan.
Paket Tallo-Lebu Raya yang diusung PDIP, mulai menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTT sejak 16 Juli 2003. Dengan demikian masa tugas mereka berakhir pada tanggal 16 Juli 2008.
Masih banyak persoalan
Gubernur Tallo dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wagub Lebu Raya, juga menyampaikan terima kasih kepada DPRD dan masyarakat NTT yang telah bersama-sama bermitra membangun daerah ini.
Ia mengakui bahwa masih banyak persoalan masyarakat dan pembangunan yang belum bisa diselesaikan selama masa kepemimpinan mereka. Karenanya, ia berharap, dengan pergantian pemimpin NTT, ada perbaikan di waktu yang akan datang sesuai harapan masyarakat.
"Kami menyampaikan permohonan maaf karena belum mampu berbuat yang lebih baik bagi masyarakat dan daerah. Semoga dengan pemimpin baru yang nanti akan terpilih, daerah ini akan lebih baik," kata Tallo.
Gubernur menyampaikan terima kasih kepada Dewan dan seluruh masyarakat NTT atas kebersamaan dalam membangun daerah. Gubernur juga mengakui bahwa masih banyak hal yang belum dibuat selama lima tahun kepemimpinannya bersama wakilnya, Frans Lebu Raya. Dia berharap agar ke depan NTT menjadi lebih baik dari sekarang.
Gubernur Tallo juga mengingatkan PNS dan pejabat eselon agar bekerja sebaik-baiknya untuk masyarakat dan daerah. "Terkait dengan pergantian gubernur, jangan berpikir saya mau jadi apa. Kerja yang baik. Tidak apa-apa. Lihat ke bawah, banyak yang kesulitan. Jangan lihat ke atas terus, karena di sana hanya ada bintang," ujar Tallo disambut aplaus hadirin.
Menurut Gubernur Tallo, demokrasi itu tujuannya untuk keadian dan kesejahteraan yang menjadi dambaan masyarakat. Ia meminta agar situasi NTT yang aman seperti saat ini terjaga terus ke depan.
Kepada insan pers, gubernur mengingatkan agar pemberitaan jangan terlalu mengobok-obok NTT. Kebersamaan yang sudah tercipta dan terbina hendaknya jangan dikorbankan. Meski demikian, Ia menghargai inovasi yang dilakukan pers.
Mengakhiri pembicaraannya, Gubernur kembali lagi menegaskan bahwa apa yang terjadi karena campur tangan Tuhan. "Mohon doanya dan Tuhan berkati kita semua," ujar Gubernur menutup wejangan singkatnya, disambut aplaus hadirin.
Rangkaian acara itu ditutup dengan doa yang dipimpin Ketua Sinode GMIT, Pdt. Dr. Eben Nuban Timo.
Dari rumah jabatan, pimpinan DPRD NTT menuju Sekretariat KPUD Propinisi NTT di Jalan Polisi Militer untuk menyerahkan surat pemberitahuan tentang akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, yang diterima Ketua KPUD NTT, Ir. Robinson Ratu Kore.
Acara penyerahan dirangkai dengan doa bersama untuk kesuksesan pelaksanaan Pilgub NTT. Doa dipimpin empat tokoh agama, Protestan, Katholik, Islam dan Hindu. Acara dilanjutkan dengan launching mars dan ikon Pilkada NTT. *
Read More...

Tim Dikbud TTS periksa penerima DPEB

Laporan Muhlis al Alawi, Spirit NTT 18-24 Februari 2008

SOE, SPIRIT--Tim monitoring dan evaluasi (Monev) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) segera turun melakukan pemeriksaan terhadap sekolah penerima dana DPEB (Decentralized Basic Education Project). Pemeriksaan dilakukan untuk mengecek administrasi sekolah penerima dana tersebut.
Penanggung jawab Monev DPEB, Yes Boymau, A.Md, S.Th, mengatakan hal itu saat ditemui di SoE, Sabtu (9/2/2008) siang. Boymau mengatakan, sekolah penerima dana DPEB di TTS sebanyak 317 sekolah untuk tingkat pendidikan SD dan SMP. "Untuk pemeriksaannya kami akan mengambil sampel 20 persen atau sekitar 63 sekolah yang tersebar di seluruh kecamatan di TTS. Pemeriksaan akan dilakukan tim yang terdiri 12 orang selama satu bulan untuk setiap triwulannya," kata Boymau.
Menurutnya, tim monev yang dilakukannya dalam pemeriksaan penerima dana DPEB bersifat internal. Selain meneliti administrasi, tim monev juga membina sekolah penerima dana DPEB agar pengelolaan keuangannya sesuai yang diharapkan. "Sasaran dalam monev kali ini yakni terkait penggunaan dana pengembangan sekolah," ujarnya.
Dia mengakui peran monev sangat penting agar pengelolaan dana bantuan Asian Development Bank (ADB) sesuai dengan peruntukkannya. Menurutnya, hasil pemeriksaan sebelumnya menunjukkan masih banyaknya pengelola sekolah yang melakukan kesalahan administrasi.
Kesalahan itu, lanjut Boymau, terjadi lantaran sumber daya manusia (SDM) di sekolah masih minim. Ssistem administrasi dan pelaporan pengelolaan keuangan DPEB membutuhkan SDM yang mengerti tentang akuntansi. "Terhadap persoalan ini, pimpinan bagian proyek DPEB telah melakukan pelatihan pengelolaan keuangan bagi sekolah di tingkat kabupaten," ujar Boymau sambil menegaskan timnya juga akan memeriksa kinerja tim manajemen berbasis sekolah di tingkat kecamatan. *
Read More...

GTZ dan AusAID bantu Pemda TTS

Spirit NTT 18-24 Februari 2008

KUPANG, SPIRIT--Badan Kerja sama Teknik Jerman (GTZ) dan Lembaga donor Australia atau Australian Agency for International Development (AusAID) membantu Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meningkatkan kualitas perempuan. Program itu antara lain mengimplementasikan program peningkatan kesehatan ibu/anak di TTS.
"GTZ membantu peningkatan kualitas perempuan NTT melalui proyek siskes (sistem kesehatan) dan AusAID melalui program 'Australia Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health' (AIP-MNH)," kata Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan (PP) NTT, Dra. Sisilia Sona, di Kupang, Rabu (13/2/2008).
Ia mengatakan, proyek siskes GTZ di wilayah NTT sudah terlaksana sejak tahun 1999 dan kini memasuki tahap ketiga yakni periode Januari 2006 hingga Desember 2009. Tahap pertama September 1999 hingga Desember 2002 dan tahap kedua periode Januari 2003 hingga Desember 2005.
Implementasi proyek berupa pemberian dukungan terhadap implementasi sistem kesehatan yang komprehensif di kabupaten terpilih dan lanjutan dukungan terhadap "otonomi" kesehatan rumah sakit.
Sasaran proyek siskes itu yakni peningkatan mutu dan cakupan sistem kesehatan di daerah kabupaten dalam wilayah NTT dan peningkatan pemanfaatan layanan kesehatan oleh masyarakat.
Sementara program 'Australia Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health' (AIP-MNH) atau upaya peningkatan kesehatan dan biaya operasional persalinan ibu hamil, sudah dilaksanakan AusAID sejak tahun 2007 yang dipusatkan di tiga kabupaten di NTT yakni Sikka, Ende dan Sumba Barat.
"Kalau AusAID sudah mengimplementasikan program peningkatan kesehatan perempuan sejak tahun 2007, sementara GTZ baru tahun ini diimplementasikan setelah kami koordinasikan penyatuan program," ujar Sisilia.
Ia mengatakan, GTZ dan Biro PP NTT sudah sepakat untuk mengimplementasikan program peningkatan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten TTS, awal Maret mendatang.
Sementara AusAID tetap melanjutkan program peningkatan kesehatan dan biaya operasional persalinan ibu hamil di Sikka, Ende dan Sumba Barat. "Tujuan akhirnya adalah proses melahirkan yang aman dan nyaman serta menghasilkan anak yang sehat dan berkualitas," tambah Sisilia. (antara)
Read More...

40 Kepsek dan calon Kepsek ikut pelatihan di SoE

Laporan Ina Banamtuan/Humas TTS, Spirit NTT 18-24 Februari 2008

SOE, SPIRIT--Sebanyak 40 orang kepala sekolah (kepsek) dasar dan calon kepsek di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) di Wisma Sukajadi SoE, belum lama ini. Diklat ini dibuka Wakil Bupati (Wabup) TTS, Drs. Pieter R Lobo, M.Si.
Acara pembukaan diklat ini dihadiri anggota Muspida TTS, para asisten, para pimpinan dinas, badan, kantor, bagian lingkup Pemkab TTS, para instruktur, peserta diklat dan undangan lainnya.
Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wabup Piet Lobo, Bupati TTS, Drs. Daniel Banunaek, mengatakan, pelaksanaan diklat ini tidak hanya semata-mata dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya aparatur, tetapi juga merupakan upaya untuk menyiapkan berbagai kemampuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta tanggung jawab yang diemban para kepala sekolah dasar di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).
Bupati Banunaek mengakui tugas, fungsi serta tanggung jawab para kepala sekolah dasar sangat penting. Karena itu, katanya, perlu upaya peningkatan sumber daya manusianya.
"Kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan fungsional bagi kepala sekolah dasar secara bertahap dan berkesinambungan untuk menciptakan atau membentuk kepala sekolah yang memliki kompetensi dalam jabatan. Dengan demikian dapat melaksanakan tugas dan jabatannya secara profesional dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS)," ujar Bupati Banunaek.
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, lanjut Banunaek, kepala sekolah dituntut untuk lebih berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan masyarakat terhadap output pendidikan dasar yang bermutu dan berkualitas; dan dengan terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, sangat tergantung pula pada kualitas pendidik, baik pada sekolah sasar maupun pada tingkat sekolah lanjutan dan tingkat akademi.
Bilamana output pendidikan dasar bagus, diakuinya, tentu berpengaruh pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan seterusnya, akan menghasilkan SDM yang berkualitas dan bermutu.
Mengakhiri sambutannya, Bupati Banunaek meminta para kepala sekolah dan calon kepala sekolah dasar mengikuti diklat dengan baik sebagai peletak dasar yang kuat dalam mendidik, membimbing dan membentuk sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Ketua Panitia Penyelenggara, Johanis Fenais, S.H, dalam laporannya mengatakan bahwa pelaksanaan diklat kepala sekolah dimaksudkan agar para kepala sekolah dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang manajemen sekolah, selain mampu mengelola administrasi sekolah dan proses belajar mengajar dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Diklat ini berlangsung selama 15 hari kerja. *
Read More...

Kemiskinan sangat kompleks

Laporan Ina Banamtuan/Humas TTS, Spirit NTT 18-24 Februari 2008
SOE, SPIRIT--Kemiskinan merupakan suatu fenomena sosial kemasyarakatan yang bersifat global dan kompleks. Kini, berbagai studi dan penelitian dilakukan untuk menemukan penyebabnya.
Hal ini diungkapkan Asisten Administrasi Pembangunan, Drs. Salmun Tabun, M.Si, ketika membacakan sambutan Bupati Timor Tengah Selatan (TTS), Drs. Daniel Banunaek, pada acara pembukaan Sosialisasi Hasil Penelitian Kemiskinan Ukuran Lokal, Keluasan, dan Penyebabnya di Kabupaten TTS, di Hotel Cahaya TTS, Kamis (13/12/2007) lalu.
Acara pembukaan ini dihadiri anggota Muspida TTS, Rektor Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, para pimpinan dinas, badan, kantor dan bagian lingkup Pemkab TTS, para tokoh agama, tokoh masyarakat dan LSM, para peneliti dan nara sumber dari UKSW serta peserta.
Lebih lanjut Bupati Banunaek mengatakan bahwa perkembangan ekonomi dunia yang tidak berimbang telah menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi dan politik antarnegara, antardaerah maupun antarkelompok masyarakat. "Bila masalah kemiskinan tidak dapat ditanggulangi dengan baik dan sungguh-sungguh, maka akan menimbulkan kerawanan-kerawanan sosial kemasyarakatan, politik, bahkan menghambat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan," ujar Bupati Banunaek.
Untuk itu, katanya, permasalahan aktual di Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah masih tingginya jumlah orang miskin, walaupun proses pembangunan yang sudah dilakukan dan sedang dilaksanakan untuk mengentaskan kemiskinan, melalui Program Gerakan Cinta Desa, Gerakan Keluarga Mandiri dan Gerakan Peningkatan Ekonomi Keluarga.
"Akan tetapi, masih banyak hambatan internal maupun eksternal kehidupan masyarakat yang masih bertumpuh pada sektor agraris dengan produktivitas rendah, pendidikan rendah, rentan terhadap penyakit, kurang gizi, konsumsi rendah, pendapatan rendah dan sebagainya," tegasnya.
Mengakhiri sambutannya, Bupati Banunaek mengharapkan kepada para peserta agar hasilnya akan dijadikan acuan dalam menangani masalah kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan penanganan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, maupun pihak lain yang merasa peduli terhadap proses pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Panitia Pelaksana dalam laporannya menyebut maksud dan tujuan pelaksanaan sosialisasi untuk menyampaikan substansi masalah kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai hasil akhir penelitian faktor-faktor penyebab kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Selain itu, menetapkan langkah-langkah kebijakan penanganan penanggulangan kemiskinan sesuai kondisi masyarakat Timor Tengah Selatan; sebagai bahan acuan dan bahan pertimbangan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam membuat kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Para peserta sosialisasi berjumlah 75 orang, terdiri dari anggota DPRD TTS, badan, kantor dan nagian, para camat, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan Balitbang Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sosialisasi ini berlangsung sehari.*
Read More...

Dua ruang kels di Kot'olin rusak

Laporan Muhlis al Alawi, Spirit NTT 18-24 Februari 2008

SOE, SPIRIT--Dua ruang kelas milik SD GMIT Kot'olin rusak diterpa angin kencang yang melanda wilayah itu, pekan lalu. Selain itu, banyak rumah warga setempat juga rusak.
Data terakhir meneyebutkan, jumlah bangunan rumah yang rusak sebanyak empat rumah dan dua ruang kelas sekolah dasar. Dengan demikan total rumah yang rusak akibat bencana alam angin kencang di wilayah itu sebanyak 115 unit bangunan.
Camat Kot'olin, Christian Tlonaen, mengatakan hal ini saat dihubungi SPIRIT NTT melalui telepon selulernya, Kamis (14/2/2008). Christian menjelaskan, empat rumah masyarakat mengalami kerusakan ringan sementara dua ruang kelas sekolah ambruk lantaran diterjang angin kencang.
"Empat rumah yang rusak ringan, satu unit di Desa Nualunat, Desa Obibi, Desa Kot'olin, dan Desa Hoebeti. Sedangkan dua ruang kelas yang ambruk milik SD GMIT Kot'olin," ujarnya.
Dia mengatakan, empat rumah yang rusak ringan hanya atapnya diterbangkan angin. Pasalnya, atap rumah empat warga itu terbuat dari alang-alang. Perbaikan empat atap dapat dilakukan sendiri oleh warga secara bergotong royong.
Tentang cuaca saat ini, Christian mengatakan, sudah dua hari berturut-turut kondisi cuaca di Kecamatan Kot'olin dan sekitarnya cerah. Kendati demikian, warga setempat masih was-was bila terjadi hujan dan angin kencang susulan dalam beberapa hari ke depan.
Menurut dia, banyaknya rumah yang mengalami kerusakan karena pemukiman warga berada di daerah ketinggian. Kondisi demikian mengakibatkan rumah warga rawan kena bencana alam berupa angin kencang dan longsor. "Tidak hanya itu, daerah kami berdekatan dengan Laut Timor sehingga berpengaruh dengan pusaran angin," ujarnya.
Tentang bantuan yang diberikan pemerintah, Christian mengakui belum ada bantuan terbaru selain satu ton beras yang sudah dibagikan kepada masyarakat beberapa waktu lalu. Saat ini ia sedang menyusun laporan terbaru tentang jumlah warga yang tertimpa bencana untuk dilaporkan kepada Bupati TTS. *
Read More...

Profil singkat Timor Tengah Selatan

Spirit NTT 18-24 Februari 2008

KEADAAN GEOGRAFI
* Luas wilayah
Luas wilayah KabupatenTimor Tengah Selatan (TTS) adalah 394.700 hektar (ha). Ada pun an batas-batasnya adalah:
- Sebelah utara: Kabupaten Timor Tengah Utara; - Sebelah selatan: Laut Timor;
- Sebelah timur: Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu;
- Sebelah barat: Kabupaten Kupang.
* Kondisi fisik
Letak Geografis pada titik koordinat: 124'.49'01"-124'.04'.00" Bujur Timur (124'3'13"-124'49'56" BT) dan 9'-10' Lintang Selatan (9'26'-10' 10'0"LS).
* Topografi
Ketinggian wilayah: 0 - 500 m (49 persen) ; > 500 meter (51 persen)
* Kemiringan wilayah
- 0 - 3' = 7,52 persen dari luas wilayah (29.681,44 ha)
- 3 - 12' = 16,49 persen dari luas wilayah (65.086.03 ha)
- 12 - 40' = 41,87 persen dari luas wilayah (165.260,89 Ha) > 40' =34,12 persen dari luas wilayah (134.671,64 ha)
* Iklim
- Iklim tropis dengan suhu rata-rata: 24'C
- Curah hujan rata-rata 750 mm/tahun
- Jumlah hari hujan: 78 hari/tahun
* Penggunaan tanah
Luas wilayah : 394.700 ha; sawah 4.493 ha; tegal 49.263 ha; pemukiman 14.920 ha; padang 114.396 ha; hutan 155.532 ha; tambak/kolam/rawa 17.323 ha , lain-lainnya 38.773 ha.
* Keadaan penduduk
Jumlah penduduk keadaan tahun 2004 sebanyak 404.516 jiwa, terdiri dari laki-laki 198.989 jiwa dan perempuan 205.527 jiwa. (www.kabtts.go.id) Read More...

Boru dikebumikan di Nunumeu

Spirit NTT 18-24 Februari 2008

SOE, SPIRIT--Sebagai penghormatan terakhir, jenazah almarhum Melkianus Boru, anggota DPRD TTS asal Fraksi Partai Golkar TTS, sempat disemayamkan di Aula Gedung DPRD TTS, sebelum dikebumikan di Pemakaman Umum Nunumeu, Sabtu (16/2/2008) siang.
Sebagai inspektur penghormatan terakhir adalah Ketua DPRD TTS, Chris Tallo.
Upacara penghormatan almarhum sebelum dikebumikan di Pemakaman Umum Nunumeu, Kecamatan Kota SoE, dihadiri Bupati TTS, Drs. Daniel A Banunaek,MA, Wakil Bupati TTS, Drs. Pieter R Lobo, M.Si, dua Wakil Ketua DPRD TTS, Chris Pay dan Yefta Mella, Asisten I, Ir. Paul Mella, Asisten II, Drs. Salmun Tabun dan puluhan pejabat serta PNS di lingkup Pemkab TTS.
Acara dimulai dengan memasukkan peti mati ditutupi bendera merah putih berisi jenazah almarhum yang diusung delapan anggota Polisi Pamong Praja ke tengah-tengah Aula Gedung DPRD TTS. Usai peti diletakkan di tempat yang disediakan, acara dilanjutkan dengan penghormatan terakhir dimulai dari Bupati TTS, Drs. Daniel A Banunaek, MA. Selanjutnya, Wakil Bupati TTS, Drs. Pieter R Lobo, juga memberikan penghormatan.
Penghormatan selanjutnya dilakukan dua Wakil Ketua DPRD TTS, Chris Pay dan Yefta Mella, dilanjutkan oleh seluruh anggota DPRD TTS yang maju satu per satu di depan peti jenazah almarhum. Terakhir penghormatan dilakukan Ketua DPRD TTS, Chris Tallo, selaku inspektur upacara. (tim humas setda tts)
Read More...

Bupati Longginus lantik Kades Darat Pantai

Spirit NTT 18-24 Februari 2008

TALIBURA, SPIRIT--Bupati Sikka, Drs. Alex Longginus, mengambil sumpah dan melantik Kepala Desa (Kades) Darat Pantai, Kecamatan Talibura, Portasius, di halaman kantor desa setempat, Senin (4/2/2008).
Dalam sambutannya, Bupati Alex mengedepankan pentingnya watak kepemimpinan yang mesti dimiliki seorang kepala desa. "Pemimpin yang baik harus mampu mengayomi semua warganya, bersifat jujur-terbuka, dan rendah hati," papar Bupati Alex di hadapan sekitar 200 orang hadirin.
Lebih jauh, Bupati Alex menjelaskan bahwa watak mengayomi itu sangat penting, terutama karena masyarakat Darat Pantai amat majemuk, baik suku, agama, maupun berbagai latar sosial lainnya. Ada suku Bajo, ada suku Muhan, ada suku Sikka; ada yang beragama Islam, ada pula Katolik, dan lain-lain. Karena itu, kepala desa dituntut untuk mengayomi semua mereka, tanpa pandang muka, tanpa pilih kasih, semua sama-sama dilayani dengan rasa cinta yang sama, sehingga tak muncul konflik yang merusak.
Sebagaimana disaksikan SPIRIT NTT, kemesraan dalam kebinekaan masyarakat Desa Darat Pantai telah teruji dan tampak dalam keseluruhan acara pelantikan. Pengalungan selendang sarung oleh sepasang pasutri suku Bugis, pengukuhan adat oleh Kepala Suku Muhan, doa berkat oleh Pastor Paroki Watubaing, Romo Felix Rongei, Pr, dan doa makan oleh Imam Mesjid Darat Pantai.
Sementara itu, Kades Portasius yang menggantikan mantan Kades Abu Tabib Bawong, menjanjikan bahwa ia akan memperjuangakan kesejahteraan warganya secara merata. "Saya memprogramkan pemerataan pembangunan," demikian kata Portasius.
Ketua BPD, Hamaluddin, mengharapkan agar ke depan, Kades Portasius sanggup menata keuangan desa, yang di tahun anggaran 2008 sebesar Rp 157 juta lebih itu, agar sesuai dengan peruntukannya. "Yang dia punya silahkan makan, tapi yang rakyat punya jangan dimakan," begitu kata Hamaluddin.
Harapan serupa disampaikan tokoh masyarakat Ma'ading Mali. Menurut dia, masyarakat bersiap membantu kades baru ini, asal saja dia betul-betul bekerja. Kata Ma'ading, "Kalau kerja proyek itu, harus sampai jadi sempurna, jangan setengah-setengah, langsung ditinggal." (even/humas Sikka)
Read More...

PTB Ojang diresmikan Wagub NTT

Spirit NTT 18-24 Februari 2008

MAUMERE, SPIRIT--Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Drs. Frans Lebu Raya, meresmikan Permukiman Transmigrasi Baru (PTB) di Desa Ojang, Kecamatan Talibura, Selasa (5/2/2008). PTB ini merupakan daerah transmigrasi lokal (traslok) yang dikerjakan sejak tahun 2007 lalu.
Dalam arahannya sebelum menandatangani prasasti, Lebu Raya mengajak masyarakat Sikka untuk menjaga kelestarian alam, dan memanfaatkan potensi alam yang ada secara maksimal untuk meningatkan ekonomi keluarga, namun dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan dan air.
Kepada 100 kepala keluarga (KK) yang menghuni translok setempat, Lebu Raya mengingatkan agar membuka peluang usaha baru serta menghilangkan budaya membuka lahan pertanian dengan pola tebas bakar.
"Membuka ladang dengan cara tebas bakar merupakan cara berkebun tradisional. Cara ini berpengaruh besar terhadap kelestarian hutan dan berdampak pada mengeringnya sumber mata air ada di wilayah ini. Saya mengajak masyarakat untuk mengolah lahan pertanian dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Dengan demikian anak cucu kita ke depannya tidak mengalami krisis air bersih," ujarnya.
Bupati Sikka, Drs. Alexander Longginus, saat menyampaikan sekapur sirih mengharapkan agar masyarakat yang menghuni lokasi Permukiman Transmigrasi Baru tetap menjaga keharmonisan dan tali persaudaraan yang sudah terpelihara secara baik selama ini. "Berbagai fasilitas yang ada harus dijaga dan dirawat. Dengan cara itu masyarakat telah menunjukkan partisipasinya dalam melaksanakan pembangunan di Sikka," pesannya.
Usai meresmikan PBT, Lebu Raya menyerahkan bantuan, antara lain tiga ton beras dan buku bacaan kepada masyarakat di Transmigrasi Ojang. Juga secara simbolis juga menyerahkan kartu tanda warga transmigrasi. Lebu Raya pun meninjau rumah warga dan fasilitas bangunan yang ada. (djo/humas Sikka)
Read More...

Pememang pilkada milik kita semua

Oleh John Oriwis
Spirit NTT 18-24 Februari 2008

ADA Dede Poi, Ama Plete dan Ame Wangge. Duduk enak, deri plage bako olang di Pante Paris Lokaria Maumere. Sekarang e Maumere, orang duduk di mana dengan posisi apa saja pasti omong politik. Habis, Pilkada Sikka e seru di, ada paket Ayo Abdi, Hero, Soda, Mesra, Yosua, tambah lagi mungkin ada yang lain.
"Kalo saya pili paket Dede Teke saja untuk jadi Bupati Sikka 2008-2013, supaya jalan ke Tana Wawo-Waiblama-Doreng yang ada lobang di tenga jadi hotmis semua," Dede Poi angkat bicara politik. "Masa begitu?" potong Ama Plete.
"Itu karena kami sama-sama dari Tana Wawo-Waiblama-Doreng. Habis itu Teke punya istri tu saya punya istri punya bapa punya ponaan punya anak," jelas Poi.
"Ete miu, masi ada hubungan keluarga gipet du rapat molo. Dekat yang ngeri mati punya," puji Plete.
"Habis bikin jalan hotmis, kami sekeluarga diangkat jadi PNS," Poi omong lagi. "Masa begitu?" potong Ama Plete. Dia kira ini kabupaten dia punya nenek punya moyang punya, kasihan sekali.
"Tida begitu bagemana ko? Kami ini kan dia punya tim sukses. Waktu pilkada suda tikam kepala mati punya. Kami jadi PNS itu sebenarnya ucapan terima kasih," Poi makin angkat ekor dengan hidung kembang ngeri.
"Habis itu, Inang yang sudah jadi PNS siap tempati jabatan penting. Paling tida jadi kepala dinas," bangga Poi lagi.
"Masa begitu?" tanya Plete lagi.
"Habis, Inang itu memang PNS. Diam-diam di kerja untuk Teke, bagi stiker amplop dan kasi pengaruh massa di kampung halamannya untuk pilih Teke. Maka dia pantas dapat jabatan, tapi itu kalo Teke yang menang," semangat Poi makin menggebu. "Tapi kalo kala?"
"Itu te Inang siap dapat mutasi di Mapitara, Doreng ato Palu'E." "Habis kau Poi jadi apa?" "Saya te biar cukup jadi tukang garuk Teke punya daki di punggung juga baik," jelas Poi.
"Kalo sampe pikir jadi PNS, dapat jabatan itu te kamu muka bodo semua. Itu rakyat yang pili Teke mata buta, tida tau politik dan demokrasi," komentar Plete.
"Terus, harus bagaimana?" tanya Poi.
"Ya pilih sesuai hati nurani, bukan pilih karena dapat amplop atau pengaruh dari orang lain. Liat dengan hati nurani dan mata kepala, pilih yang mana suara hati omong. Dan kalo Teke jadi bupati te dia perhatikan kamu keluarga dan tim sukses saja te itu keliru. Salah besar. Kalo dia hanya liat kamu semua, terus kami lain yang dia tida kenal dapat apa?"
"Kamu te dapat jalan hotmis tadi ka," sahut Poi cepat ngeri.
"Aduh kasian, hanya jalan. Baru kamu semua biar hanya jadi tukang garuk daki di Teke pu punggung tapi kamu ada titel NIP PNS. Ini kabupaten mau jadi apa. Supaya kau tau, bupati itu milik semua orang milik masyarakat di Kabupaten ini," mara Plete.
Benar apa kata Plete, bupati itu milik siapa saja. Milik pendukung dan musuh politik, jadi bupati tida bisa utamakan keluarga dan tim sukses dari kepentingan kabupaten. Dan keluarga serta para tim sukses juga harus tau diri, supaya jangan banyak berharap. Kalo untuk supaya kampung halaman dapat nama, karena dari kampung ini pernah ada figur jadi bupati ya oke lah. Tapi jangan pernah bermimpi kita punya kampung harus jadi prioritas perhatian bupati terpilih. Jadi sapa sapa saja yang harus tau diri? Yang harus tau diri adalah bupati terpilih, keluarga, tim sukses, dan musuh politik, karena kabupaten ini berada di atas kepentingan keluarga. *
Read More...

Profil Desa Nelle Lorang

Spirit NTT 18-24 Februari 2008

* Keadaan geografis
Desa Nelle Lorang merupakan salah satu wilayah desa yang ada di Kecamatan Nelle. Luas wilayahnya 132.54 hektar (ha), meliputi empat dusun, 8 RW dan 16 RT. Desa yang berada di atas ketinggian 200 meter dari permukaan laut ini, memiliki kondisi topografis berbukit-bukit dengan tingkat kemiringan tanah dari 10 hingga 20 derajat.
Desa Nelle Lorang berbatasan dengan Desa Nelle Urung (utara); Selatan berbatasan dengan Desa Nelle Wutung; Timur berbatasan dengan Desa Watugong dan Barat berbatasan dengan Desa Manubura, Kecamatan Nelle.
Lama perjalanan dari Kota Maumere menuju Desa Nelle Lorang sekitar 15-30 menit,dengan jarak tempuh sekitar lima kilometer arah selatan Maumere.
* Penduduk
Jumlah penduduk Desa Nelle Lorang sebanyak 1.242 jiwa. Terdiri dari laki-laki 549 orang dan perempuan 639 orang. Mayoritas penduduk Nelle Lorang memeluk agama Katolik Roma. Walau demikian, di Nelle Lorang juga terdapat pemeluk Agama Islam, Kristen Protestan, Hindu dan Budha, yang senantiasa tetap menjaga kerukunan dan keharmonisan antar umat pemeluk agama.
Nelle Lorang merupakan wilayah desa yang juga kaya dengan sumber daya alam namun belum dikelola secara maksimal. Mayoritas penduduk Desa Nelle Lorang adalah petani yang tekun dan ulet, pekerjaan sampingan selain bertani adalah sebagai perajin, menenun, penganyam tikar dan penyebuhan pisau parang.
Hampir setiap hari sebagian orang dari Desa Nelle Lorang menjajakan hasil bumi seperti sayur-mayur, kelapa, maupun lainnya ke Kota Maumere. Selain menjajakan hasil bumi, berjualan bambu, juga menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat. Baik itu bambu bulat maupun pelupu, untuk bahan dasar bangunan.
* Sosial budaya
Mayoritas penduduk Desa Nelle Lorang adalah petani. Kondisi inilah yang menjadikan masyarakatnya nampak sederhana. Dengan demikian, masyarakat Nelle Lorang adalah masyarakat petani yang tekun dan sangat ulet dalam mengolah lahan pertanian.
Dalam sekali panen, seorang petani Nelle Lorang mampu menghasilkan sedikitnya 0,5-3 ton jagung maupun kacang. Selain menjadi petani, untuk menambah sumber perekonomian, warga juga menanami lahan pertaniannya dengan berbagai tanaman bernilai ekonomis, seperti mente, kelapa, kakao, kopi dan lainnya.
Di Nelle Lorang pun menyimpan banyak hasil sosial budaya yang dapat menjadi warisan bagi generasi berikutnya. Antara lain, budaya sendratari dan ritual adat, pun menjadi salah satu kekayaan yang belum tersentuh untuk dijadikan obyek wisata.
Di wilayah ini juga, terdapat warisan peninggalan bangsa Portugis berupa banguan gereja dengan model bangunan hasil arsitek Bangsa Portugis. Itulah sebabnya, diwilayah ini mayoritas penduduknya merupakan pemeluk agama Katolik Roma.
Desa Nelle Lorang, juga menjadi salah satu daerah yang pernah disinggahi Pahlawan Daerah Moan Teka, semasa bergerilya melawan kompeni Belanda.
Sejauh ini, kehidupan sosial dan antarumat beragam berjalan harmonis serta sarat persaudaraan dan keakraban. Untuk itulah, jalinan persaudaraan yang terbina akur di Nelle Lorang ini patut dicontohi. (djo/humas Sikka)
Read More...

Silalahi jadi Ketua PN Maumere

Spirit NTT 18-24 Februari 2008

MAUMERE, SPIRIT--Ketua Pengadilan Tinggi (PT) NTT, Suprijatman, S.H, M.H, mengambil sumpah dan melantik PM Silalahi, S.H, M.H, menjadi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Maumere menggantikan Parulian Hutahaean, S.H, di Ruang Sidang DPRD Sikka, Jumat (8/2/2008). Silalahi sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua PN Ende, sedangkan Parulian dipindahtugaskan ke Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
Ketua PT NTT, Suprijatman, dalam sambutannya mengharapkan agar penyelesaian persoalan dan perkara dilakukan dengan bijaksana untuk menciptakan keadilan demi tercapainya kepuasan dan kesejaterahan masyarakat.
Bupati Sikka, Drs. Alexander Longginus, dalam sambutannya, mengatakan, pergantian ketua pengadilan tentunya akan menyimpan harapan untuk menciptakan keadilan dan rasa tentram bagi masyarakat.
Kepada Silalahi, Longginus menjelaskan bahwa Kabupaten Sikka merupakan barometer politik di NTT. Kedewasaan masyarakat dalam berpolitik dan berdemokrasi telah ditunjukkan masyarakat Kabupaten Sikka dengan tetap merajut persaudaraan dan keakraban secara harmonis, walaupun di antara masyarakat itu terdapat perbedaan pendapat dan pilihan.
Menjelang pilkada Sikka, 16 April mendatang, Longginus berharap agar tetap menjaga persaudaraan dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. (djo/humas Sikka)
Read More...

Perangi judi

Spirit NTT 18-24 Februari 2008

JUDI agaknya bukan tradisi khas Las Vegas atau Macau. Ia pun telah menjadi pseudo-kultur orang Kabupaten Sikka. Sabung ayam, dadu-regan, dadu-pisung, kiu-kiu, fung, frans, foker, remi, empat-puluh-satu, kabu, bola guling, dan kupon putih serta bingo adalah contoh jenis judi yang dikaribi masyarakat. Bahkan di Bumi Nyiur Melambai ini, judi dianggap sebagai 'doa' bagi arwah dalam 'mete' orang mati (lazim diadakan selama empat malam setelah mayat dikuburkan). Argumennya: 'Tanpa main, sulit mete; sulit mete, mana bisa doa?'
Argumen apapun, judi tak pernah menguntungkan, tetapi selalu bikin rugi. Uang melayang, waktu hilang, tenaga habis. Jika begitu, bagaimana kondisi sejahtera moret epan dapat diraih? "Moret epan akan makin jauh, jika kita terus main judi," tandas Bupati Sikka Drs. Alexander Longginus.
Itulah sebabnya, sepanjang hampir lima tahun abdinya Bupati Drs. Alexander Longginus, dan Wabup, Drs. Yoseph Ansar Rera, tak pernah bosan menyadarkan warganya ihwal destruktivitas judi. Proses penyadaran itu terus-menerus digalakkan hingga hari-hari kini, dalam sambutan pelantikan kepala desa/camat, dalam dialog dan dalam berbagai kesempatan, di berbagai desa, dalam aneka forum.
"Saya mendengar kabar, bahwa masyarakat di sini tidak lagi bermain judi; betul demikian?" begitu biasanya Bupati Alex membuka dialog tentang jenis penyakit sosial yang satu ini. Dan, jawaban masyarakat kurang-lebih sama di semua desa: senyum malu-malu. Tetapi tidak sedikit desa yang berani mengaku masih berjudi. Misalnya Desa Ipir (Bola) dan Desa Ghera (Mego). "Kami di sini masih judi Pak Bupati," kata Epensius Moat dari Ipir. Sementara Ketua BPD Desa Darat Pantai (Talibura), Awaluddin, mengaku, "Kami di Darat Pantai ini judinya samar-samar."
Tapi ada juga yang coba mengakali sang bupati. Misalnya, dalam dialog usai pelantikan Kades Watuliwun (Kangae) belum lama ini. Terhadap pertanyaan pembuka dari Bupati Alex tersebut di atas, para bapak menjawab, "Betuuuul, kami tidak judi lagi." Dan langsung saja menyulut protes spontan para mama: "Uuuuuuuu.... masih, Pak. Masih judi!" Maka segenap hadirin tertawa menyambut tranparansi para mama.
Ancam keharmonisan keluarga
Dalam suasana dialog yang akrab beginilah, pemimpin kabupaten berpenduduk 288.623 jiwa ini menuturkan dampak buruk judi. "Selain uang habis, judi pun mengancam keharmonisan keluarga," tegas Bupati Alex. Kaum mama akan marah karena uang yang disembunyikan di manapun, termasuk di 'oha lugen,' akan diambil bapak untuk berjudi. Mama yang marah sekurang-kurangnya mogok bicara, dan beberapa kasus terjadi mama-mama mengeluarkan umpatan terhadap bapak. Bapak yang pulang kalah judi biasanya gampang naik darah, emosional. Pertengkaran biasanya muncul dari sini. "Dan, jika pertengkaran terjadi setiap hari, bisakah keluarga ini dikatakan harmonis?" tanya bupati retoris.
Efek lanjutannya, para orang tua kehilangan waktu untuk memperhatikan anak-anaknya. Kurang memperhatikan makan-minumnya, kurang memperhatikan pendidikannya. Akibat ikutan berikut, gizi buruk dan busung lapar mudah menyerang. Dan, bagi anak yang telah sekolah, ia akan enggan bangun pagi, enggan siap ke sekolah, dan akhirnya drop out dari sekolah. "Dengan kondisi ini, apa yang bisa diharapkan dari anak-anak kita di kemudian hari?" lagi, tanya retorik bupati.
Selanjutnya beliau memaparkan, "Kita semua ingin moret epan, muri pawe, muri mbola, hidup sejahtera. Kita mau agar makan-minum kita terjamin, semua anggota keluarga kita sehat-segar, anak-anak kita sekolah dengan lancar dan bersinambungan, kita ingin masa depan pun terjamin. Dan untuk semua itu kita perlu uang, uang dan uang. Maka kita seharusnya bekerja rajin dan kreatif mencari uang, bijak mengelolanya, termasuk menyisihkan sedikit sebagai tabungan."
"Betapa sulitnya kita moret epan, jika waktu kerja sudah habis untuk bermain, dan uang yang sedikit pun habis di tikar judi. Yang kita miliki bukanlah tabungan, melainkan hutang, hutang dan hutang.... Kita tidak punya simpanan di bank atau koperasi. Punya kita adalah Balai Pegadaian. Karena di sanalah bahar-balik kita titipkan."
"Inilah lingkaran kemiskinan akibat judi," tegas Bupati menyimpulkan.
Tidak gampang
Perjuangan memerangi penyakit sosial judi bukan baru digalakkan. Hampir lima tahun, Pemerintah tak bosan mengampanyekan penghapusan judi. Tetapi sukses belum juga diraih. Upaya membenahi mental masyarakat dari pola pikir 'punya uang banyak dalam sekejap lewat judi' ke pola 'kerja keras dan hemat agar 'moret epan' memang tidak gampang, segampang membalikkan telapak tangan. Selain karena judi telah 'membudaya', ia pun bahkan telah menjadi 'mentalitet' warga. Karenanya, memerangi judi seyogyanya dengan membudayakannya: budaya anti-judi. (even edomeko/humas Sikka)
Read More...

Jalur selatan Sumba putus

Spirit NTT 18-24 Februari 2008

WAINGAPU, SPIRIT--Jalur jalan di selatan Kabupaten Sumba Timur, yang menghubungkan Kecamatan Karera dan Pinupahar terputus sepanjang sekitar 100 meter akibat abrasi.
"Kerusakan jalan juga terjadi di ruas jalan yang menghubungkan Nggogi-Malahar di Kecamatan Tabundung sepanjang lebih dari 70 meter, sehingga hubungan ke wilayah-wilayah ini putus total karena tidak ada jalur alternatif," kata Wakil Bupati Sumba Timur, Gidion Mbiliyora, Selasa (12/2/2008).
Dia mengemukakan hal itu, dalam percakapan dengan Antara terkait laporan yang menyebutkan bahwa, masyarakat dari tiga kecamatan di Sumba Timur yakni Kecamatan Karera, Pinupahar dan Tabundung tidak bisa melakukan perjalanan ke kota kabupaten maupun sebaliknya karena jalur jalan terputus.
Laporan warga itu disampaikan anggota DPRD NTT, Pdt. Habel Peka Ata yang baru saja kembali dari pulau Sumba untuk melakukan kunjungan kerja ke sejumlah desa di Sumba Timur dan Sumba Barat.
Pdt. Habel mengatakan, jalur jalan yang menghubungkan desa-desa di tiga kecamatan itu terputus sejak pekan lalu tetapi sejauh ini tidak ada penanganan di lapangan. "Saya sudah kembali dari lokasi dan untuk sementara ini hubungan ke desa-desa di tiga kecamatan itu lumpuh, karena tidak ada jalur jalan alternatif yang bisa dilalui," kata Wabup Mbiliyora.
Dia mengatakan, pemerintah tidak bisa membuka jalur jalan alternatif karena jalur jalan yang menghubungkan wilayah-wilayah di selatan Sumba Timur itu diapit gunung dan laut.
Satu-satunya jalan keluar untuk mengatasi jalur jalan itu adalah membangun tanggul penahan gelombang sepanjang pesisir pantai, sehingga selain berfungsi sebagai penahan gelombang juga untuk memperluas badan jalan.
Ini membutuhkan dana yang cukup besar karena jalur jalan yang berada di sepanjang garis pantai cukup jauh, yang mudah terkena abrasi maupun erosi pantai pada saat air laut naik, katanya.
Wabup menambahkan, sedang melakukan koordinasi dengan pemerintah Propinsi NTT untuk bersama-sama mengatasi masalah ini, agar arus transportasi dari dan ke wilayah-wilayah itu tidak terganggu.
"Ini jalur jalan propinsi, tetapi kami tidak menyerahkan saja masalah ini kepada propinsi. Kami melakukan koordinasi untuk bagaimana bersama-sama menangani masalah ini," katanya. (*)
Read More...

Mehang ingatkan Kades jangan buat kebijakan

Laporan Adiana Ahmad, Spirit NTT 18-24 Februari 2008

WAINGAPU, SPIRIT --Bupati Sumba Timur, Ir. Umbu Mehang Kunda, mengingatkan para kepala desa (kades) dan lurah di kabupaten itu tidak membuat kebijakan untuk menyamaratakan pembagian bantuan untuk orang miskin. Bantuan untuk orang miskin harus diterima oleh orang yang sesuai kriteria benar-benar miskin.
Peringatan Bupati Mehang ini disampaikan ketika memberi arahan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pamong Praja di Gedung Nasional Umbu Tipuk Marisi, Senin (11/2/2008).
Pada arahannya, Bupati Mehang juga meminta Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) mengevaluasi pelaksanaan proyek pemberdayaan masyarakat, apakah mampu mengubah hidup orang miskin menjadi tidak miskin. Evaluasi ini perlu untuk mengetahui efektivitas dari proyek-proyek tersebut.
Menurut Mehang, program pemberdayaan masyarakat begitu banyak mengalir kepada masyarakat, namun belum diketahui sejauh mana program-program itu mengurangi angka kemiskinan di Sumba Timur. Sebab, sampai tahun 2006 jumlah rumah tangga miskin di masih tinggi yakni 58 persen.
Mehang menegaskan, para kepala desa atau lurah mulai tahun 2008 ini tidak boleh mengeluarkan kebijakan di tingkat desa untuk membagi sama rata setiap bantuan untuk orang miskin. "Berhenti buat kebijakan sama rata di tingkat desa. Bantuan untuk orang miskin harus orang yang benar-benar memenuhi kriteria miskin yang terima. Kepala desa juga berhenti mengambil jatah beras orang miskin," tegas Mehang.
Ia mengingatkan para kepala desa agar tidak melakukan penyimpangan dalam pendistribusian bantuan yang mengutamakan keluarga/ kelompok atau kerabat. Menurutnya, tahun 2008 pemerintah hanya mengalokasikan dana untuk program pemberdayaan dan pengembangan desa miskin (P3DM) ke 52 desa yang selama ini belum mendapat bagian dari program ini.
Sedangkan desa yang sudah pernah mendapat program ini tidak lagi menerimanya. Dengan tambahan 52 desa itu, kata Mehang, maka target pemerintah daerah agar tahun 2008 semua desa di Sumba Timur terjangkau program P3DM sudah tercapai. "Tahun ini merupakan tahun terakhir Program P3DM dan penutupan aliran dana untuk program P3DM. Meski demikian program pendampingan tetap ada," jelas Mehang. *
Read More...

Pemerintah kucurkan program padat karya

Laporan Adiana Ahmad, Spirit NTT 18-24 Februari 2008

WAINGAPU, SPIRIT--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Timur diharapkan mengucurkan program padat karya untuk membantu para petani yang tanamannya (jagung/padi) rusak akibat hujan deras yang mengguyur selama beberapa hari pekan sebelumnya.
Harapan ini disampaikan Kepala Desa Kiritana dalam Rapat Koordinasi Pamong Praja di Gedung Nasional Umbu Tipuk Marisi, Senin (11/2/2008).
Selain itu, akibat hujan, para nelayan dan nahkoda perahu motor di perairan selatan Sumba Timur (Sumtim) dilarang melaut dan berlayar karena tinggi gelombang laut antara tiga meter sampai lima meter. Kondisi itu cukup membahayakan transportasi laut, apalagi nelayan sering menggunakan perahu kecil, ketinting dan perahu motor.
Larangan ini disampaikan Kepala Kesbangpol Sumtim, Drs. Marthen Kilimandu, kepada SPIRIT NTT di sela-sela rapat koordinasi (rakor) Pamong Praja Kabupaten Sumba Timur di Gedung Nasional Umbu Tipuk Marisi, Senin (11/2/2008). Marthen mengatakan, larangan ini berlaku selama seminggu ke depan sampai ada informasi lebih lanjut dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG).
Larangan bagi nelayan dan aktivitas pelayaran di Pantai Selatan Sumba, kata Marthen, disampaikan kepada masyarakat setelah pihaknya mendapat informasi dari BMG bahwa tinggi gelombang di wilayah itu antara tiga sampai lima meter.
Menurut dia, cuaca ekstrim yang terjadi beberapa hari terakhir, tidak menimbulkan bencana serius. "Untuk saat ini masih aman. Yang ada hanya tanah longsor yang menutup jalan antara Praing Kareha dengan Wahang. Dan, saat ini sudah ditangani Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil). Abrasi di Watukanjarak, Desa Tawui sepanjang 200 meter. Namun abrasi itu tidak sampai menyebabkan jalan putus," katanya.
Bencana lain seperti banjir hanya terjadi di daerah-daerah aliran sungai tetapi tidak sampai menyebabkan kerusakan berarti bagi tanaman masyarakat.
Kepala Dinas Kimpraswil Sumba Timur, Ir. Komang Adnyana mengatakan, untuk meminimalisir meluasnya abrasi, pihaknya telah memasang beton dan menimbun batu. Namun cara ini, tidak bisa bertahan lama. Ketika gelombang besar, lanjut Komang, tumpukan batu akan terbawa gelombang. "Kami tidak bisa membangun tembok pemecah gelombang karena biayanya cukup besar," kata Komang.
Kepala Desa Kiritana dalam rapat pamong praja, mengatakan, hujan deras yang turun terus menerus beberapa hari terakhir menyebabkan banjir di daerah-daerah aliran sungai dan merusak tanaman jagung masyarakat yang berada di daerah aliran sungai. Dia meminta pemerintah kabupaten menurunkan program padat karya bisa dialokasikan daerah tersebut. *
Read More...

TTU dapat bantuan bronjong

Spirit NTT 18-24 Februari 2008

KUPANG, SPIRIT--Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Nusa Tenggara Timur (NTT) telah menyiapkan 6.000 unit bronjong untuk mengatasi genangan air yang berdampak ke pemukiman penduduk di NTT. Bronjong itu antara lain dikirim ke Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) untuk mengatasi genangan air di rumah penduduk akibat hujan.
"Ribuan bronjong itu merupakan bahan bantuan bencana yang akan disebar ke kabupaten/kota sesuai kebutuhan," kata Kepala Dinas Kimpraswil NTT, Ir. Aloysius Alo, MT, yang didampingi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai (PBPS), Alfred Lukas, ATP, di Kupang, Rabu (13/2/2008).
Ia mengatakan, 6.000 unit bronjong itu dialokasikan untuk penanganan genangan air yang berdampak ke pemukiman penduduk dalam tahun anggaran 2008.
Sebagian sudah didistribusikan untuk mengatasi genangan air yang berdampak ke pemukiman penduduk di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Belu, Timor Tengah Selatan (TTS), Sikka dan Manggarai.
"Kini, sedang dipersiapkan pengiriman bronjong ke Pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao untuk mengatasi genangan air akibat guyuran hujan deras dan luapan air laut," ujarnya.
Alo mengatakan, bantuan bronjong ke semua kabupaten/kota di wilayah NTT sudah terlaksana sejak beberapa tahun sebelumnya. Jumlahnya bervariasi tergantung kebutuhan di lapangan.
Bantuan bahan bencana lainnya berupa karung plastik untuk diisi pasir guna menahan pergerakan air ke pemukiman penduduk. Saat ini, telah tersedia sebanyak 40 ribu lembar.
"Dinas Kimpraswil NTT juga menyiapkan eksavator untuk mengatasi dampak bencana tanah longsor dan banjir. Satu unit di Pulau Timor dan beberapa unit di Pulau Flores, Sumba, Alor serta Rote Ndao," ujarnya.
Alo mengatakan, Dinas Kimpraswil NTT telah membuka posko penanganan bencana baik banjir dan kekeringan maupun angin kencang guna memantau perkembangan bencana selama 24 jam. Posko bencana itu terbagi menjadi tiga bagian namun tugas dan fungsinya melekat pada masing-masing unit kerja di Dinas Kimpraswil.
"Setiap terjadi bencana alam langsung disikapi, terutama dalam hal bantuan bahan bencana. Subdin Cipta Karya misalnya, membantu lampu gas dan tenda darurat sementara Subdin Bina Marga bantu alat berat untuk atasi longsor dan jalan putus," ujar Alo. (antara)
Read More...

Manek: Amankan Panca Program Pembangunan

Laporan Akoit Julianus, Spirit NTT 18-24 Februari 2008

KEFAMENANU, SPIRIT--Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Drs. Gabriel Manek, M.Si, meminta para kepala desa di daerah itu
mengamankan dan menjalankan Panca Progam Pembangunan dengan menempatkan pertanian sebagai sektor unggulan.
Permintaan Bupati Manek ini disampaikan dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Camat Insana, Carolus Mance, S.Sos, ketika melantik calon kepala desa (cakades) terpilih, Wende Oe, menjadi Kepala Desa Letneo periode 2008-2013, Selasa (12/2/2008). Acara pelantikan berlangsung aman dan tertib kendati sehari sebelumnya beredar informasi akan ada aksi demonstrasi oleh kubu yang kalah.
Bupati Manek meminta agar kades baru tidak bekerja sendiri, tapi merangkul semua pihak. "Dengan semangat kekeluargaan, hendaknya rasa persaudaraan dirajut dan dijalin kembali karena sempat terkoyak dalam pilkades baru-baru ini. Semua yang ada merupakan saudara dan teman yang bisa diajak bekerja sama membangun desa ini," pinta Bupati Manek.
Dikatakannya, selain melakukan penataan struktur pemerintahan desa, Kades Letneo yang baru dituntut mengamankan Panca Program Pembangunan. "Lima program strategis itu harus dijalankan dengan baik dengan menempatkan bidang pertanian sebagai sektor utama yang harus dikembangkan," tegas Bupati Manek.
Disaksikan SPIRIT NTT, acara pelantikan berjalan aman dan tertib kendati hujan lebat mengguyur. Informasi akan ada aksi demonstrasi oleh kubu yang kalah bertarung tidak terbukti.
"Jika Pak Bupati Manek datang lantik Wende Oe menjadi Kades Letneo, kami akan gelar aksi demonstrasi. Kami akan buat keributan," kata salah satu dari empat tokoh adat saat datang mempersoalkan rencana pelantikan itu di Kantor Bupati TTU, Senin (11/2/2008). Empat tokoh adat ini mengaku kecewa karena surat protes 65 warga dan tokoh adat Desa Letneo terkait dugaan kecurangan dalam proses pilkades Letneo tidak ditanggapi Bupati TTU. *
Read More...

Operasi gratis prioritaskan pasien bedah

Laporan Akoit Julianus, Spirit NTT 18-24 Februari 2008

KEFAMENANU, SPIRIT--Tim dokter dari Flinder International Health Group Programme Australia memrioritaskan pasien benad ketika melakukan operasi gratis di RSUD Kefamenanu, Kabupaten TTU, tanggal 16-26 Februari 2008. Sampai Selasa (12/2/2008), sudah tercatat 50 pasien yang mendaftar. Dari jumlah ini, 10 pasien sudah menjalani opname (rawat inap).
"Akhir bulan ini tim dokter dari Australia akan menggelar operasi bedah gratis di RSUD Kefa. Tim juga dijadwalkan akan melakukan operasi bedah untuk pasien lepra di RSU Naob di Kecamatan Noemuti," kata Direktur RSUD Kefamenanu, dr. Hartono, kepada SPIRIT NTT di Kefamenanu, Selasa (12/2/2008).
Tim dokter ini tergabung dalam Flinder International Health Group Programme di Australia. Mereka adalah Dr. Peter Riddell (surgeon/ahli bedah), Dr. Meredith Craigie (anaesthetist/ahli bius), Dr. Chareles Cassar (General Practitioner/dokter umum) dan Sister Jo Hereen (ward nurse/perawat). "Lembaga yang beranggotakan tim dokter ini sudah sering melakukan operasi bedah gratis di sejumlah rumah sakit di NTT," katanya.
Hartono menjelaskan, ketua tim dokter Australia, Dr. Peter Riddell, sudah hampir sepuluh tahun melayani masyarakat NTT.
Hartono meminta agar masyarakat yang membutuhkan operasi bedah terkait penyakit serius dan langka yang diderita segera mendaftarkan diri di Bagian Poli Umum RSUD Kefamenanu. "Keluarga pasien agar segera mendaftarkan pasien yang hendak mendapat pertolongan di rumah sakit," pintanya.
Ia juga mengatakan, pihaknya akan memrioritaskan pasien bedah yang kritis dan harus segera ditolong tim dokter. "Jika ada pasien berasal dari luar daerah, Atambua, SoE dan Kupang, sebaiknya menjalani rawat inap. Biar bisa segera ditangani," ujarnya.
Ia mengatakan, kedatangan tim dokter ahli bedah dari Australia atas biaya Pemkab TTU melalui anggaran khusus di RSUD Kefamenanu. "Memang ada biaya khusus untuk membiayai perjalanan tim dokter selama berada di NTT. Dan, itu sudah disiapkan pemerintah," tambah Hartono. *
Read More...

Penggundulan hutan di TTU meresahkan

Spirit NTT 18-24 Februari 2008

KEFAMENANU, SPIRIT--Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) resah dengan aksi masyarakat setempat yang menggunduli sebagian besar lahan produktif di daerah itu untuk ditanami jagung dan padi pada musim tanam tahun ini.
Penggundulan hutan secara besar-besaran tersebut telah berlangsung turun-temurun dan sudah membudaya di masyarakat setempat.
Wakil Bupati (Wabup) TTU,Raymundus Fernandez, yang dihubungi di Kefamenanu, belum lama ini, mengatakan penggundulan hutan secara massal tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya kekeringan panjang sehingga mempengaruhi produksi hasil pertanian maupun krisis air bersih.
"Kami sudah berulang kali melakukan imbauan kepada masyarakat agar tidak lagi menggunduli hutan, namun nampaknya kebiasaan warga untuk berkebun dengan sistem tebas bakar sulit dibatasi. Karena itu, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah, yakni meminta masyarakat untuk mengoptimalkan lahan kritis dan menanam kembali hutan yang digunduli dengan beraneka jenis tanaman pertanian dan perkebunan bernilai ekonomis," kata Fernandez.
Penggundulan hutan juga dilakukan sejumlah warga di kawasan hutan konservasi Desa Fatunaisuan, Kecamatan Miomafo Barat. Kawasan seluas 30 hektare tersebut dibabat untuk dijadikan lahan pertanian. "Kami akan turunkan tim untuk melakukan penyelidikan sejauh mana kerusakan yang dialami di kawasan hutan konservasi yang selama ini menjadi hutan adat itu," lanjutnya.
Sejumlah tokoh masyarakat Desa Fatunaisuan telah mendatangi pimpinan Dewan bersama Bupati Timor Tengah Utara untuk melaporkan dampak kerusakan yang dialami akibat penggundulan hutan konservasi tersebut. "Apabila aksi pembabatan hutan ini tidak dicegah, maka sumber air yang selama ini mengairi sawah masyarakat di kaki bukit terancam kekeringan," kata Petrus Sonbay, salah satu tokoh masyarakat.
Pemerintah NTT sendiri telah mengambil kebijakan untuk mengurangi efek rumah kaca akibat pemanasan global dengan menanam 400 ribu pohon setiap tahun. Penanaman pohon tersebut akan berlangsung serentak pada 28 November 2007 dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, anggota TNI/Polri dan masyarakat sipil. (tempo interaktif)
Read More...

Tarian Ja'i semarakkan HUT PGRI

Spirit NTT 18-24 Februari 2008

WAINGAPU, SPIRIT--Tarian Ja'i menyemarakkan acara pembukaan pertandingan memeriahkan HUT ke-62 PGRI tingkat Kabupaten Sumba Timur di halaman depan Museum Oemboe Hina Kapita, belum lama ini. Acara pembukaan dihadiri
para guru dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga SMA/SMK.
Sebelum upacara dimulai, parade drum band dari beberapa sekolah mempertunjukkan aksi mereka. Tidak ketinggalan drum band dari TK Pembina unjuk kebolehan yang mana pemainnya adalah anak-anak TK tersebut.
Dalam upara pembukaan tersebut, Drs. Paulus Pungu Lede, selaku ketua pengurus PGRI Cabang Sumba Timur, menegaskan agar profesi guru benar-benar dijalankan sebagai bentuk tanggung jawab akan masa depan anak didik.
"Guru harus menjalankan tugas ini dengan benar," kata Paulus dalam memimpin upacara pembukaan tersebut.
Dalam pertandingan tersebut perlombaan yang diadakan adalah tenis meja, bola voli dan tarian/goyang ja'i. Dan, sebelum menutup upacara pembukaan tersebut, ketua panitia mengajak semua guru yang hadir untuk bergoyang ja'i bersama secara massal. (www. waingapu.com)
Read More...

Teliti pengelolaan KM Nangalala dan Nembrala

Spirit NTT 18-24 Februari 2008

KUPANG, SPIRIT-- DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), telah menyepakati untuk membentuk panitia khusus (Pansus), meneliti masalah pengelolaan KM Nangalala dan Nembrala yang diduga merugikan pemerintah dan masyarakat.
Keputusan pembentukan Pansus ini setelah DPRD NTT membahas berbagai pengaduan yang disampaikan oleh sejumlah anak buah kapal (ABK) yang dipecat perusahan mengelola kapal karena mempersoalkan berbagai ketimpangan di perusahan itu, kata Wakil Ketua DPRD NTT, Drs. Kristo Blasin, di Kupang, Rabu (14/2/2008).
Dia mengemukakan hal itu menjawab pertanyaan seputar pengaduan para ABK dan karyawan PT Warsdant ke DPRD NTT beberapa waktu lalu tentang berbagai penyimpangan yang dilakukan perusahan itu.
Masalah-masalah yang diadukan para ABK itu antara lain, masalah PHK karyawan karena mempersoalkan gaji mereka dan tidak ada pesangon, kesejahteraan karyawan, penerapan tarif yang tidak sesuai dengan tarif perintis, dugaan penyalahgunaan BBM dan penyimpangan trayek yang merugikan masyarakat NTT.
Masalah lain adalah hak cuti, perawatan kapal yang tidak dilakukan perusahan secara rutin dan menyebabkan kondisi kapal bantuan pemerintah pusat untuk NTT itu semakin rusak, kata Blasin.
Dia menjelaskan, KM Nangalala dan Nembrala adalah dua buah kapal perintis bantuan pemerintah pusat untuk NTT yang diperuntukan untuk melayani pulau-pulau di NTT hingga ke Bima.
Pada saat kapal itu tiba pada tahun 2004, pemerintah NTT mempercayakan pengelolaannya pada PT Fajar Indah Tirta Abadi.
Pada tahun 2005 sampai 2006, dua kapal tersebut dialihkan pengelolaannya pada PT Warsdant melalui mekanisme penunjukan langsung.
Dalam operasinya. kata dia, dua kapal ini mendapat subsidi dari pemerintah pusat, namun manajemen menetapkan tarif bisnis dan melakukan penyimpangan trayek yang memberi keuntungan pada perusahan.
Kebijakan perusahan ini yang melahirkan protes dari anak buah kapal dan karyawan perusahan yang kemudian berbuntut pada pemecatan, katanya. (antara)
Read More...

Di-PHK, karyawan Hotel Sasando mengadu ke DPRD

Spirit NTT 18-24 Februari 2008

KUPANG, SPIRIT--Wakil Ketua DPRD Propinsi NTT, Drs. Kristo Blasin, Rabu (6/2/2008), menerima karyawan Sasando Internasional Hotel yang di-PHK manajemen perusahaan itu. Sebanyak 17 karyawan itu diwakili enam orang eks-karyawan.
Dalam pertemuan itu, Stanis Tefa dari KSPSI NTT, mengatakan, keberadaan Sasando Internasional Hotel merupakan aset Pemerintah Propinsi NTT karena pemprop sebagai salah satu pemegang saham. Tujuan didirikannya Sasando Internasional Hotel adalah menyerap tenaga kerja asal NTT sehingga mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penyertaan modal daerah.
Tapi dalam kenyataannya, tenaga kerja asal NTT yang sudah bekerja sejak hotel itu didirikan, di-PHK secara sistematis sejak tahun 2007. Stanis Tefa selaku Ketua DPD KSPSI NTT mengharapkan, DPRD NTT melakukan dengar pendapat dengan Pemerintah Propinsi NTT sebagai salah satu pemegang saham dan manajemen Sasando Internasional Hotel dengan para pekerja yang adalah anggota dari DPD KSPSI NTT.
Bayar uang pesangon
Wakil Ketua DPD KSPSI NTT, Yulianus Solsepa, yang menyoroti syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh manajemen Sasando Internasional Hotel bagi karyawan yang telah di- PHK. Menurut Solsepa, pihak DPD KSPSI NTT tidak mempersoalkan masalah PHK, karena itu urusan internal manajemen Sasando Internasional Hotel. Yang menjadi persoalan adalah manajemen Sasando Internasional Hotel yang mem-PHK karyawannya tidak memperhatikan amanat pasal 156 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Dikatakan Solsepa, pasal 156 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 13 Tahun 2003 mengamanatkan, jika terjadi PHK, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang pergantian hak yang seharusnya diterima. Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah, masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah, masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah, masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah, masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah, masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah,
masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah, masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah, masa kerja 8 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 9 bulan upah.
Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah, masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah, masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah, masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah, masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, 6 bulan upah, masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan upah, masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, 8 bulan upah, masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah.
Menurut Solsepa, kesanggupan manajemen Sasando Internasional Hotel terhadap karyawan yang di-PHK hanya tiga bulan upah sebagai uang pesangon, sedangkan mereka yang di-PHK sudah berkerja sejak berdirinya hotel itu, tidak mencapai kata sepakat antara manajemen hotel dengan eks karyawan yang di-PHK.
"Upaya DPD KSPSI NTT membawa masalah ini ke Dewan sebagai representasi dari seluruh masyarakat NTT dan apabila pihak manajemen tidak memenuhi ketentuan regulasi yang ada, maka masalah ini akan dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial sebagai solusi terakhir," ujar Solsepa.
Dalam menanggapi aspirasi yang yang disampaikan oleh DPD PSPSI NTT, Kristo Blasin mengatakan, akan diagendakan untuk dilakukan dengar pendapat dengan pemerintah selaku salah satu pemegang saham Sasando Internasional Hotel dengan pihak manajemen hotel. (baky/humas dprd ntt)

PERWAKILAN KARYAWAN
YANG MENGADU KE DPRD NTT
* Ester Tandi Bua
* Donatus Na
* Yoseph Menge
* Maria Marseli To Wea
* Novita Mariani Ke
* Abdul Muis
Read More...

Ranperda inisiatif, tolok ukur kinerja pelayanan

Spirit NTT 18-24 Februari 2008

KUPANG, SPIRIT--Ketua Tim Perumus Peraturan Daerah (Perda) inisiatif DPRD NTT, Drs. Hendrik Rawambaku, M.Pd dalam rapat pembahasan, di ruang Komisi D DPRD NTT, Rabu (6/2/2008), mengatakan, perda itu sebagai tolok ukur pelayanan masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam melayani masyarakat. Dua ranperda tahun 2008 yang dibahas adalah pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) terpadu dan pelayanan publik.
Hadir dalam rapat itu, anggota tim perumus dari pihak eksekutif, yakni Kepala Bapedalda NTT, Drs. Yoseph D Diaz; Karo Hukum, Yohana L Lisapaly, S.H, M.Si; Wadir Pelayanan RSU Kupang, dr. Rita Enny S. M.Kes; dan Kepala Balai DAS Ir. Anton Patadiangan, dan instansi terkait lainnya.
Rawambaku mengatakan, masyarakat NTT telah menunggu dan sangat menghendaki kedua ranperda itu segera diproses dan ditetapkan menjadi perda, bahkan ada pendapat yang mengatakan, pemerintah gagal melaksanakan tugas pelayanannya. Namun sulit diketahui faktor penyebab dan dicarikan solusinya, karena belum ada acuan baku yang dapat dijadikan referensi untuk mengukurnya.
Untuk itu, Dewan memandang perlu mencari instrumen yang akan menjadi tolok ukur penilaian untuk memandu standar minimal pelayanan publik terhadap berhasil tidaknya kinerja sebuah instansi pemerintah pada setiap SKPD, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota di dalam memberikan pelayanan yang bermutu.
Ranperda dimaksud perlu mendapat perhatian dan masukan dari pemerintah serta dibahas secara serius bersama legislatif.
Anggota tim perumus perda inisiatif, Yos Diaz mengatakan, berkaitan dengan batang tubuh ranperda, ada baiknya dilakukan konsultasi teknis dengan pemerintah pusat dengan memperhatikan luas wilayah NTT sebagai propinsi yang terdiri dari pulau-pulau. Selain itu, perlu adanya data terbaru yang lebih up to date mengingat data-data yang ada sekarang masih menggunakan yang lama yang saat ini sudah banyak perubahannya.
Anggota tim lain, Ir. Anton Patadiangan mengusulkan, keseimbangan dan menghindari konflik antara masyarakat sebagai penerima pelayanan dan pemerintah sebagai pemberi pelayanan, terutama di lokasi-lokasi pembuatan DAS untuk saluran sekunder dan tertier yang melewati pekarangan penduduk. Dia mengusulkan adanya peraturan yang menghilangkan ganti rugi. Hal senada dikemukakan dr. Rita Enny S, M.Kes berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat di NTT perlu dibuat butir yang memuat sanksi bukan saja bagi pihak yang memberikan pelayanan kesehatan, namun juga bagi penerima pelayanan.
Maternus Billi, B.Sc mendukung dan menambahkan berkaitan dengan sanksi dan ganti rugi perlu adanya kearifan lokal dari kedua belah pihak dalam mencari jalan keluar yang terbaik sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dapat terhindari, demi peningkatan pelayanan prima dan kelangsungan pembangunan ke depan.
Rawambaku menegaskan, ranperda yang dibuat hendaknya bertumpuh pada kebutuhan masyarakat NTT saat ini dan ke depan. Dan, ranperda diharapkan dapat digunakan dan diterapkan juga pada seluruh kabupaten/kota se-NTT. Untuk itu, dia mengharapkan partisipasi dan peran aktif seluruh anggota tim untuk menindaklanjuti dan semakin menyempurnakan gagasan-gagasan itu. (pascal/humas dprd ntt)
Read More...

Netralitas media dan tuntutan lapangan kerja

Oleh Frend Lutruntuhluy, S. Pd
Spirit NTT 18-24 Februari 2008

HADIRNYA UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Surat Keputusan (SK) Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang kode etik jurnalistik merupakan satu langkah maju dalam upaya menempatkan posisi pers/media yang sebenarnya dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia ke arah yang lebih baik.
Hadirnya keputusan Dewan Pers yang ditandatangani Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA, ini dan yang menjadi bahan pertimbangan adalah bahwa selama ini telah terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam kehidupan pers nasional maupun lokal, yang terjadi selama enam tahun terakhir.
Selain itu, kode etik Wartawan Indonesia yang disepakati oleh 26 organisasi wartawan di Bandung pada tanggal 6 Agustus tahun 1999 dinilai perlu dilengkapi sehingga dapat menampung berbagai persoalan pers yang berkembang selama ini, terutama yang terjadi pada media pers elektronik.
Dengan kondisi ini bagi dewan pers merasa perlu untuk mengeluarkan dan menetapkan sebuah surat keputusan yang mengatur kode etik jurnalistik. Kalau dalam pasal 1 UU ini menyebutkan, posisi Pers sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengola, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
Menindaklanjuti kesepakatan yang telah dilakukan oleh 26 organisasi wartawan ini paling tidak bagi kita bukan menjadi hal baru yang perlu dipelajari dan dilakukan, namun sebaliknya dipertanyakan sejauhmana profesionalitas wartawan dalam sebuah media. Profesional atau tidaknya sebuah media/wartawan itu kita bisa melihat dari orientasi pemberitaan yang berimbang/tidak.
Memang seringkali banyak kalangan menilai pers ôsebelah mataö. Karena, hadirnya sebuah institusi pers/media dikarenakan ada kepentingan yang perlu dipertahankan atau diluruskan. Dengan demikian eksistensi media seperti inilah yang akan melahirkan banyak sekali 'teman-teman' yang belum sepenuhnya mengerti tentang posisi seorang pewarta yang bagi masyarakat awam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam upaya pembangunan bangsa. Apalagi komunitas pers yang belum memahami sebuah produk/UU sebagai payung dalam sebuah pemberitaan.
Boleh dikatakan bahwa konsekwensi dari kehadiran media seperti ini mengakibatkan lumpuhnya/matinya demokratisasi yang selama ini dijunjung tinggi oleh institusi pers sebagai pilar keempat pembangunan. Tidak saja itu, kondisi ini seringkali menghasilkan 'gesekan-gesekan' baru sebagai akibat 'pertarungan' antara sesama insan pers/media dalam lingkup kerjanya masing-masing.
Ketidakseragaman konsep ini mengakibatkan moralitas dan mentalitas dari sosok seorang pewarta bisa menciptakan konflik ataupun merugikan pihak lain. Mungkinkan perkembangan media dan wartawan seperti ini bisa dimilinalisir waktu mendatang? Kira-kira begitu pertanyaan kepada sang kulit tinta.
Era ode lama dan baru telah kita lewati bersama. Pada dua rezim kepemimpinan ini tidak sedikit meninggalkan sejarah perkambangan pers ditanah air yang mampu menempatkan posisi pada pembangunan yang sebenarnya. Kendatipun sejumlah reference bisa menunjukan bahwa ruang kebebasan yang dialami pers waktu itu tidak sebanding dengan sekarang (masa reformasi).
Begitu banyaknya tulisan-tulisan yang bisa dihasilkan oleh jurnalis-jurnalis tua yang mampu merubah sistem pemerintahan pada masa itu. "Pada waktu dulu, yang namanya wartawan itu sangat ditakuti oleh berbagai lapisan masyarakat. Tetapi sekarang, tidak. Apalagi penghargaan terhadap karya-karya jurnalis." Demikian mengutip kata dari salah seorang wartawan senior di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Lebih kejam ada yang beranggapan bahwa pada waktu itu, khususnya masa orde baru penuh dengan 'dosa.' Tetapi pertanyaan bagi insan Pers sekarang adalah, saudara memilih yang mana. Apakah pers pada waktu dua rezim itu ataukah pers yang yang hadir pada zaman reformasi. Sementara untuk era reformasi sendiri, fungsi pers yang sebenarnya menjadi luntur sebagai akibat banyak media yang hadir untuk kepentingan kalangan tertentu. Ataupun media yang berorientasi bisnis yang selanjutnya meninggalkan fungsinya.
Dengan melihat kondisi pers di tanah air umumnya dan secara khusus pada skala local, berbagai upaya telah dilakukan oleh Dewan Pers. Salah satunya merubah UU pers dan menegakan kode etik jurnalistik serta prosedur pengajuan masyarakat kepada Dewan Pers atas pemberitaan yang dianggap merugikan pihak-pihak tertenu oleh salah satu media. Kendatipun demikian, hampir banyak media yang kurang mempedulikan hal itu, bahkan sama sekali tidak mengetahui adanya regulasi baru yang mengatur tentang kebebasan pers.
Mungkin di sinilah letak kepincangan media massa dalam menegakan demokratisasi di negeri ini. Selain itu masyarakatpun belum mengetahui bahwa ternyata ada cela/ruang yang bisa dilalui untuk melakukan protes kepada sebuah perusahaan pers. Kalau di kalangan pemerintah menggunakan pola yang lain. Salah satunya kepada media/wartawan diberi ruang yang cukup. Hal ini bisa dibuktikan dengan anggaran yang dialokasikan oleh pemda (daerah saya) kepada media dan organisasi wartawan tempat bertugas.
Kendati demikian sepertinya masih terjadi diskriminasi. Organisasi wartawan mengatasnamakan wartawan hanya menjadi simbol untuk mendapatkan 'sesuatu.' Lucunya pemerintahpun ikut mendinamikai proses perkembangan organisasi seperti itu.
Pertanyaannya dimana letak permasalahan itu sehingga ada aksi balik bisa terjadi. Apakah soal langganan media, harga iklan, ataukah pemerintah sengaja menutup ruang untuk kebebasan pers memperoleh informasi. Terlepas dari itu, namun yang paling penting disini adalah pemerintah harus melihat pers sebagai lembaga mitra, dan jangan ada diskriminasi kepada media-media tertentu. Dan kepada institusi pers/media, jangan ada perbedaan yang mengakibatkan kesenjangan pembangunan di daerah ini. Apalagi wartawan dengan wartawan saling sikut-menyikut
Kembali lagi kepada media yang hadir untuk kepentingan kalangan tertentu. Benar atau tidak, maaf! Media yang hadir seperti ini banyak melahirkan wartawan-wartawan yang belum memiliki lapangan pekerjaan. Sekali lagi Maaf! Alias sering ngobrol-ngobrol di sepangjang jalan. Kondisi ini yang mengakibatkan pincangnya pembangunan. Atau bisa juga terbalik pada teman-teman wartawan yang secara professional mampu menciptakan kesenjangan/masalah.
Kalau dulu, prosedur menjadi seorang kulit tinta memakan waktu pendidikan yang panjang. Hal ini dilakukan atas kesadaran untuk meningkatkan profesionalitas wartawan yang mampu memberi kontribusi terhadap pembangunan. Tanggungjawab pemerintah adalah menciptakan lapangan pekerjaan agar kondisi ini tidak menjamur dan berakibat fatal dalam menjunjung nilai-nilai demokrasi di daerah ini.
Banyak kejadian yang terjadi (Pilkada) di bangsa ini yang bisa menjadi bahan pelajaran oleh teman-teman kulit tinta, khususnya pemegang utama media yang hadir untuk kepentingan kandidat/calon pemimpin tertentu. Bahwa ternyata perjuangan media ini bisa mempengaruhi pikiran masyarakat dalam meloloskan kandidat bermasala. Pasca pemilihan menuai konflik yang tak kunjung selesai.
Apa mau dikata, semua telah terjadi secara prosedural. Dan kesalahan ada pada media, dikarenakan kepentingan bisnis mendahului idealisme murni sang jurnalis. Sekian!
* Penulis, Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang,
e-mail:mediator_02@yahoo.com.
Read More...

Soal anggaran pendidikan 20 persen

Spirit NTT 18-24 Februari 2008

SETELAH kita memperingati tahun kelahiran yang ke-62, cita-cita para pendiri republik ini yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 masih jauh dari terwujud.
Meski 'memprihatinkan bahkan jika dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Korea Selatan' tidak ada yang mempermasalahkan akar masalah yang menyebabkan tidak kunjung terwujudnya cita-cita para pendiri republik tersebut. Belajar dari perjalanan sejarah peradaban dunia, kita akan menemukan bahwa bangsa-bangsa yang sekarang termasuk dalam gugusan negara maju, seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang, dan sekarang disusul China,India, Malaysia,Korea Selatan,Singapura,dan Taiwan, adalah negara-negara yang sejak memulai pembangunannya mendudukkan pendidikan sebagai prioritas pertama.
Ini ditempuh Amerika Serikat sejak Thomas Jefferson (permulaan abad ke-19), Jerman sejak Otto von Bismark, Jepang sejak Meizi, China sejak Deng Xiaoping, Malaysia sejak Mahatir Muhammad. Masyarakat Jerman, yang setelah Perang Dunia II kehidupannya tergantung dari bantuan Amerika Serikat melalui Marshall Plan, dapat mengikuti pendidikan dari SD sampai universitas tanpa dipungut biaya. Di Amerika Serikat, di samping wajib belajar sampai tingkat SMA yang sepenuhnya dibiayai pemerintah (negara bagian dan federal), universitas negeri pun terbuka bagi lulusan terbaik high school tanpa dipungut biaya.
Setelah kemakmuran rakyat meningkat, yaitu sejak dekade keenam abad ke-20 di Amerika Serikat, baru ditempuh kebijakan wajib membayar uang kuliah bagi lulusan yang memasuki universitas negeri. Di Inggris, baru setelah memasuki abad ke-21 (dalam pemerintahan PM Tony Blair), memasuki universitas negeri dipungut biaya yang diatur dengan UU.Negara-negara ini menganut paradigma to build nation build school. Paradigma itu hakikatnya dipegang penuh oleh para pendiri republik ini.
Karena itu, pada saat para pendiri republik masih terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sejak 1950, at all cost sudah dirancang program wajib belajar sekolah dasar dengan didukung penyelenggaraan pendidikan guru berasrama dan berikatan dinas. Universitas negeri dibangun dan dilengkapi dengan asrama mahasiswa putra dan putri lengkap dengan perumahan dosen.
Dalam periode itu, sampai dengan jatuhnya Presiden Soekarno, mengikuti pendidikan tidak dipungut biaya. Sejak Orde Baru, walaupun Pasal 31 ayat (1) menetapkan 'Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional,' yang maksud tersiratnya adalah kewajiban pemerintah membiayai penyelenggaraan pendidikan nasional, pemerintah mulai menetapkan sistem sumbangan pembangunan pendidikan (SPP).
Kebijakan ini hakikatnya melanggar ketentuan Pasal 31 yang sudah dikutip di atas. Di negara kesejahteraan di dunia, paling tidak pendidikan wajib belajar memang sepenuhnya dibiayai pemerintah. Karena itu, MPR yang para anggotanya telah melakukan studi perbandingan ke berbagai negara, sepakat untuk memperjelas semangat yang terkandung dalam Pasal 31. Hal itu tidak lain karena terselenggaranya pendidikan nasional yang merata, tetapi tidak bermutu.
Akibatnya, sistem pengajaran (persekolahan) yang oleh para pendiri RI dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ternyata tidak dapat menjalankan fungsi konstitusionalnya. Karena itu, Pasal 31 dari dua ayat menjadi lima ayat dengan tambahan tiga ayat.
Pada ayat (2) tertulis: setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat (5), Pemerintah memajukan Iptek, dan ayat (4) tertulis: ôNegara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Disayangkan, dalam kondisi kesempatan memperoleh pendidikan, termasuk pendidikan wajib belajar, pemerintah belum terpanggil untuk berusaha keras memenuhi tuntutan ketentuan Pasal 31 ayat (2) tentang kewajiban pemerintah membiayai wajib belajar, dan ayat (4) tentang perlu disediakannya anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD, serta ayat (5) UUD 1945 tentang kewajiban pemerintah memajukan Iptek. Dalam kondisi seperti ini, masih ada yang mempertanyakan untuk apa anggaran sebanyak itu?
Dan dari mana dana sebanyak itu diperoleh? Jawaban atas pertanyaan untuk apa dana sebesar itu (sekurang-kurangnya 20 persen, bukan 20 persen karena Thailand sampai 36 persen, Belanda tahun 1996 sampai 37 persen), pertama, agar semua anak usia wajib belajar 'anak siapa pun dan di mana pun' dapat mengikuti pendidikan tanpa dipungut biaya oleh siapa pun dan agar setiap peserta didik SD dan SMP dapat memperoleh buku pelajaran, buku bacaan, dan buku rujukan.
Kedua, agar semua sekolah memiliki fasilitas, sarana dan prasarana seperti yang dituntut PP No 19/2005, termasuk lapangan olahraga, perpustakaan, laboratorium, dan kebun botani. Ketiga, agar lulusan SMP, dan SMA yang berprestasi sesuai, ketentuan Pasal 12 ayat 1 c UU No 20/2003, dapat memperoleh beasiswa untuk meneruskan ke SMA dan universitas. Keempat, agar para dosen dan guru besar memiliki fasilitas untuk melakukan riset dan memperoleh jaminan hidup yang memungkinkannya berkonsentrasi melakukan darma baktinya sebagai akademisi dan ilmuwan.
Kelima, agar guru dapat memperoleh jaminan hidup yang memungkinkan mereka dapat berperan sebagai pendidik yang mampu menerapkan ajaran Ki Hajar Dewantara 'Ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani.' Terhadap pertanyaan kedua, dari mana dana itu diperoleh? Kita dapat meminjam kata-kata Bappenas (2004) yang menyatakan 'The amount is substantial, but affordable' (The Economics of Democracy, 2004) atau kata-kata Deng Xiaoping: 'We should by every means to promote education, even if it means slowing down in other areas, and however poor we are, we should give priority to funding for education' (Education For 1.3 Billion: Ten Years of Educational Reform, 2004).
Hal yang sangat menyakitkan dan memrihatinkan, adalah dalam APBN 2008 persentase anggaran pendidikan terhadap APBN menurun dibandingkan APBN 2007 dari 11 menjadi kurang dari 11 persen. Padahal, Mahkamah Konstitusi sudah dua kali memutuskan pada 2006 dan 2007, anggaran pendidikan di bawah 20 persen bertentangan dengan UUD 1945. Tampaknya melanggar UUD 1945 bukan hal yang patut dipersoalkan dalam kehidupan negara ini.
Tampaknya berbeda dengan sikap penyelenggara negara terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi tentang calon independen untuk pemilihan kepala daerah yang langsung ditindaklanjuti secara cepat. Seperti yang telah direkomendasikan oleh Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia kepada Presiden RI, 9 Mei 2007 lalu, tanpa diupayakan dengan sungguh-sungguh, penyelenggaraan pendidikan nasional sesuai dengan ketentuan UUD 1945, pendidikan nasional bukan hanya tidak akan mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi sebaliknya dapat menghasilkan masalah bangsa. (Prof. Dr. H Soedijarto MA, Ketua Umum Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, Guru Besar UNJ/Dikutip dari Sindo)
Read More...

Model pembaharuan sekolah

Spirit NTT 18-24 Februari 2008

KEINGINAN untuk meningkatkan mutu Sekolah Menengah Umum (SMU) di Indonesia merupakan perhatian utama dari Proyek Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Umum (ADB Loan # 1360 INO).
Proyek ini menekankan pada pengembangan sarana, persiapan bahan pengajaran dan dukungan konsultan dalam hal pelaksanaan kurikulum, pengembangan buku teks, peningkatan sistem ujian, peningkatan pelayanan penataran guru, peningkatan pembinaan guru, peningkatan supervisi akademik, perawatan preventif, merancang kembali dan melaksanakan program laboratorium bahasa, serta mengembangkan model pengembangan dan pelaksanaan manajemen Sekolah Menengah Umum.
Kegiatan konsultasi untuk pengembangan model Sekolah Menengah Umum yang semula adalah untuk menciptakan beberapa sekolah model untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus. Namun, kemudian tim konsultan ditugaskan untuk menangani kegiatan ini bersama-sama dengan staf Dikmenum dan semua menyetujui bahwa konsep sekolah model yang lama tidak efektif dalam melaksanakan pengembangan sekolah. Konsep baru bagi model "pengembangan sekolah" telah didiskusikan oleh para konsultan Internasional, konsultan Nasional dan staf Dikmenum.
Konsep "model" yang tradisional bergantung kepada gambaran sekolah yang sangat baik dan memperoleh tambahan input (uang, pelatihan, fasilitas dan sumber pembelajaran) menciptakan adanya model yang bagus yang akan ditiru oleh sekolah lain. Masalah yang terlihat jelas untuk pendekatan ini adalah bahwa sekolah biasa akan sulit untuk diubah menjadi sekolah yang bagus apalagi menjadi sekolah model.
Masalah kedua adalah apabila input yang sama tidak diterapkan pada sekolah biasa, peniruan model tidak akan difasilitasi. Untuk lebih jelasnya mengenai hal ini lihat Lampiran A.
Sebagai alternatif, mereka yang terlibat dalam sekolah model memilih untuk merencanakan langkah yang berbeda dalam pembuatan konsep pengembangan sekolah "model".
Kunjungan ke beberapa sekolah di wilayah yang berbeda oleh para konsultan membawa hasil akan kayanya informasi mengenai prakarsa Sekolah Menengah Umum yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sekolah setempat. Usaha inovatif ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk meningkatkan mutu sekolah basisnya ada pada tingkat sekolah.
Dari sini jelas sekali terlihat oleh para konsultan, bahwa sekolah yang mengalami peningkatan dan pengembangan adalah yang dapat mewakili model pengembangan sekolah. Fokusnya adalah pada "proses" yang dialami oleh sekolah ketika mutu pendidikan meningkat. Apa yang terjadi di dalam sekolah yang membuat adanya pergeseran menuju kepada sekolah yang lebih efektif?
Dari sudut pandang ini konsep "model" pengembangan sekolah muncul. Perhatian kami ditujukan pada identifikasi apa yang terjadi di sekolah yang mengalami peningkatan atau perkembangan.
Untuk menjawab pertanyaan tentang "proses" pembaharuan, para konsultan mengajukan usul untuk mempelajari sejumlah kecil sekolah yang telah mengalami perkembangan. Dengan mengadakan penelitian pada sekolah-sekolah tersebut, para konsultan berharap akan menemukan beberapa sebutan nama umum yang dapat digunakan untuk Pengembangan Sekolah Model atau yang biasa disebut "model pembaharuan".
Dengan menganggap bahwa ada beberapa sebutan nama umum di antara sekolah-sekolah, ciri-ciri ini dapat dikembangkan menjadi model bagi sekolah lain. Jika demikian maka model tersebut adalah yang didasarkan pada pengalaman nyata pada sekolah-sekolah di Indonesia, sesuatu yang dapat ditiru dan dapat dikerjakan oleh sekolah-sekolah lain.
Delapan Sekolah Menengah Umum dari Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Jawa Timur, telah dipilih karena sekolah-sekolah tersebut telah menunjukkan beberapa tingkat perkembangan selama satu atau dua tahun terakhir ini. Tim konsultan mengadakan wawancara yang intensif dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, orang tua siswa, siswa dan tokoh masyarakat. Setelah semua sekolah diwawancarai, data tersebut diringkas dan dibandingkan sebagai pengalaman biasa.
Semua sekolah itu tampaknya kurang efektif atau hanya bertahan sebelum kehadiran Kepala Sekolah yang sekarang.
Pengembangan sekolah sebelumnya dibatasi oleh sedikitnya peningkatan sarana. Pada semua kasus, Kepala Sekolah yang baru telah mencoba mengadakan penilaian mengenai kondisi sekolah baik secara formal maupun informal untuk merumuskan tujuan sekolah. Untuk mencapai tujuan ini, beberapa karakteristik mendasari pengembangan sekolah telah diamati. Karakteristik berikut ini menggambarkan tema biasa yang dapat dipelajari dari delapan model "Pengembangan Sekolah" (Pengembangan Sekolah Model).
Komunikasi yang lebih terbuka: secara umum komunikasi di antara para pemegang peran meningkat dari sebelumnya. Ada beberapa perbedaan tingkat keterbukaan dan cara pendekatan yang dikomunikasikan pada setiap sekolah. Pada beberapa sekolah, semua yang terlibat dan masalah-masalah disampaikan untuk menjadi perhatian para pemegang peran melalui rapat, diskusi informal dan surat (kepada orang tua siswa) atau melalui kegiatan sekolah biasa (misalnya pada upacara bendera setiap hari Senin).
Pada sekolah lain frekuensi dan kesempatan untuk menerima umpan balik sangat kurang, walaupun pemegang peran merasa bahwa keadaan sekarang lebih baik daripada sebelumnya. Dengan adanya komunikasi yang lebih terbuka/transparan, maka para pemegang peran akan merasa lebih positif mengenai sekolah. Hal ini dapat menciptakan dasar yang kuat untuk mendukung pengembangan sekolah melalui peran serta para pemegang peran.
Pengambilan keputusan bersama: secara umum para pemegang peran mengalami lebih banyak tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Tingkat pengambilan keputusan yang harus diambil oleh para pemegang peran berbeda antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Seluruh pemegang peran mengalami peningkatan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan sebelumnya. Para pemegang peran merasa lebih terlibat di dalam proses tersebut dan yakin bahwa Kepala Sekolah menghargai pendapat mereka.
Hirarki pengambilan keputusan telah ditetapkan dan menunjukkan keputusan apa dan oleh siapa yang diperoleh bagi masing-masing pemegang peran.
Memperhatikan Kebutuhan Guru: perhatian dan kemampuan sekolah terhadap hal ini dapat memberikan berbagai tingkatan motivasi pada guru. Kebutuhan guru termasuk juga kesejahteraan pribadi, pengembangan profesional dan bantuan dalam pengajaran. Apabila kesejahteraan guru terjamin, guru dapat memberi perhatian yang lebih kepada pengajaran. Guru didukung untuk meningkatkan kualifikasi ke tingkat S1 dan didorong untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi.
Dukungan dari kepala sekolah mengenai kenaikan pangkat bagi pegawai negeri dan kebutuhan pengembangan profesional dikomunikasikan kepada guru, bahwa hal tersebut penting demi tercapainya tujuan pendidikan sekolah.
Akhirnya beberapa sekolah menyediakan bantuan pengajaran langsung dengan mengalokasikan dana untuk bahan pengajaran, pengembangan perpustakaan dan mengizinkan guru untuk lebih kreatif didalam kelas.
Memperhatikan Kebutuhan Siswa: sekolah yang memperhatikan kebutuhan siswa lebih diterima oleh siswa, orang tua dan masyarakat. Kebutuhan siswa termasuk pula peningkatan pengajaran, memberikan waktu pengajaran tambahan untuk persiapan EBTANAS, menambah kegiatan ekstra kurikuler, melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan mengenai masalah-masalah mereka, serta mengembangkan program pelatihan keterampilan (ekstra kurikuler) untuk mempersiapkan ke dunia kerja. Semua sekolah yang melakukan pembaharuan yakin, bahwa sekolah perlu dijadikan tempat yang menyenangkan bagi para siswa sehingga merasa betah berada di sana. Dengan memberikan ketrampilan yang menarik dan peningkatan kegiatan ekstra, siswa akan lebih termotivasi untuk pergi ke sekolah. Salah satu hasilnya adalah apabila kebutuhan siswa diperhatikan, siswa dari kecamatan lain akan tertarik untuk bergabung.
Keterpaduan Sekolah dan Masyarakat: sekolah mempunyai peran sosial yang penting dalam masyarakat. Yang termasuk masyarakat dalam konteks ini adalah orang tua siswa dan masyarakat setempat.
BP3 adalah alat utama untuk saling bertemu bagi sekolah dan orang tua siswa. Biasanya rekomendasi kepala sekolah dikaji ulang dalam rapat BP3 dan anggotanya memutuskan rekomendasi mana yang akan didukung sebagai masalah utama yang perlu didanai. Rekomendasi kepala sekolah didasarkan pada perhatian tersebut, namun tercermin dalam pemikiran guru, siswa, orang tua siswa dan masyarakat. Perhatian pemegang peran telah dikomunikasikan secara formal melalui rapat (misalnya rapat guru) atau secara informal melalui diskusi perseorangan dengan kepala sekolah.
Karakteristik di atas memberikan kerangka kerja dalam pembuatan model pembaharuan bagi Sekolah Menengah Umum. Mereka konsisten dengan studi lain mengenai sekolah yang efektif di seluruh dunia. Bandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lezotte (1989), Lockheed &Levin (1990), and Squires, Huitt, & Segars. (info pendidikan)
Read More...

Korupsi dan kinerja aparat hukum di NTT

Oleh Paul Sinlaeloe *
Spirit NTT 18-24 Februari 2008

PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa telah meratifikasi Konvensi Anti Korupsi di Merida, Meksiko, pada tanggal 9 Desember 2003. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan menjadi Hari Anti Korupsi Sedunia dan oleh karenanya pada tanggal 9 Desember setiap tahunnya semua negara di dunia merayakannya.
Indonesia yang juga merupakan salah satu negara yang mengikatkan diri dan tunduk pada konvensi anti korupsi ini, pada tanggal 9 Desember 2007 juga secara nasional merayakan hari anti korupsi.
Di sepanjang jalan utama di setiap kota di Indonesia, banyak bertebaran spanduk-spanduk seruan moral dari Instansi penegak hukum untuk tidak melakukan korupsi. Sungguh sebuah ajakan yang sangat mulia. Bukan saja karena korupsi itu memang perbuatan dosa, melainkan juga bahwa korupsi saat ini, perlahan namun pasti, telah berkembang menjadi semacam budaya baru di kalangan masyarakat.
Namun sekarang, berharap banyak terhadap seremonial yang dilakukan oleh pengambil kebijakan semacam ini merupakan sesuatu yang tidak penting. Telinga, dan bahkan hati sebagian pejabat dan 'orang-orang berkuasa' lain di negeri ini sudah semakin bebal dengan semacam seremonial anti-korupsi. Jika punya kekuatan dan kekuasaan, hukum di pengadilan akan sangat mudah dilolosi, hanya dengan sedikit mengeluarkan duit hasil korupsi untuk menyogok.
Oleh karena itu, agak lucu sebenarnya jika mendengar peringatan Hari Anti Korupsi di Negeri Sarang Korupsi dilaksanakan secara meriah, dan malah menghambur-hamburkan lagi banyak uang rakyat, yang dalam pelaksanaannya di lapangan, dana peringatan tersebut masih berpeluang untuk ditilep oleh panitia pelaksana. Perayaan hari anti korupsi di Indonesia, ibarat sebuah aktivitas yang kontraproduktif.
Peringatan Hari Anti Korupsi juga dilaksanakan oleh Instansi/aparat penegak hukum di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ironisnya, sudah menjadi rahasia umum bahwa perayaan hari anti korupsi sedunia di NTT ini dilakukan ditengah menjamurnya praktik korupsi. Di NTT, korupsi sudah merambah ke mana-mana mulai dari tingkat propinsi sampai pada level desa bahkan sudah sangat menggerogoti lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sehingga muncul kesan, praktik korupsi di NTT telah menjadi 'gaya hidup' baru kalangan pejabat atau birokrat di propinsi yang masuk dalam kategori miskin ini.
Bertolak dari fakta yang demikian, maka dalam rangka memperingati hari anti korupsi sedunia tahun 2007, patut kiranya seluruh warga NTT melakukan refleksi terhadap kinerja aparat hukum dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi. Untuk itu, catatan akhir tahun 2007 dari Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR), dapat dijadikan sebagai salah satu bahan refleksi bersama.
PIAR NTT merupakan salah satu organisasi non pemerintah (NGO) yang bersifat independent dan non profit yang konsern terhadap persoalan korupsi, dalam aktivitasnya pada tahun 2007, melakukan pemantauan dan advokasi terhadap 80 kasus dugaan korupsi yang tersebar di 13 kabupaten/kota dan 1 Propinsi, yaitu Propinsi NTT, Kota Kupang, Kabupetan Kupang, Kabupaten TTS, Kabupaten TTU, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Flotim, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai.
Sekitar 80 kasus dugaan korupsi yang dipantau oleh PIAR NTT ini terdiri dari 8 kasus baru (kasus yang terjadi di Tahun 2006 dan 2007) sedangkan kasus lama (kasus yang terjadi tahun 1999 sampai 2005) berjumlah 72 kasus.
Dari 80 kasus dugaan korupsi di NTT yang dipantau oleh PIAR, terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp. 215.464.750.567,00 (Dua ratus lima belas miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).
Hasil Pantauan PIAR NTT juga menunjukkan bahwa dari 80 kasus dugaan korupsi terdapat 363 pelaku bermasalah dan mark up merupakan modus operandi korupsi terbanyak. Perincian berdasarkan jabatan dari 363 pelaku bermasalah ini adalah sebagai berikut: DPRD sebanyak 204 orang, bupati/walikota sebanyak 7 orang, wakil bupati sebanyak 3 orang, pejabat pemda sebanyak 54 orang, pelaku swasta sebanyak 34 orang, panitia tender sebanyak 6 Orang, Pimpro/benpro sebanyak 14 orang, pejabat bank 3 orang, pejabat PDAM 5 orang, anggota KPU 5 orang dan lain lain (termasuk Gubernur NTT) sebanyak 28 orang. Ke-363 pelaku bermasalah ini ditangani oleh pihak kepolisian sebanyak 131, kejaksaan sebanyak 196 sedangkan yang ditangani oleh PN/PT sejumlah 36 orang.
Sebanyak 80 kasus dugaan korupsi yang di pantau oleh PIAR NTT ini oleh aparat penegak hukum di split menjadi 183 berkas perkara, dengan rincian penanganan sebagai berikut: Pertama, kepolisian. Hasil pantauan PIAR NTT menunjukkan bahwa pihak kepolisian menangani 36 berkas perkara dengan 131 pelaku bermasalah. Dari 131 pelaku bermasalah ini, pihak kepolisian telah menentapkan 117 orang pelaku bermasalah dengan status tersangka dan 14 orang pelaku bermasalah laiannya belum ditetapkan status hukumnya. (nota bene: Karena pelaku bermasalah yang diperikasa sebagai saksi pada kasus dugaan korupsi di NTT, dalam amatan PIAR berpeluang besar menjadi tersangka, maka dalam kajian ini yang berstatus saksi oleh PIAR dianggap belum memiliki status hukum).
Dalam penuntasan kasus dugaan korupsi di NTT, pihak Kepolisian juga telah meng-SP3-kan satu kasus dugaan korupsi, yakni kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional DPRD Kota Kupang TA 2003-2004.
Kedua, kejaksaan. Hasil pantauan PIAR NTT menunjukkan bahwa ada 111 berkas perkara yang ditangani oleh aparat kejaksaan dengan jumlah pelaku bermasalah sebanyak 196 orang. Status hukum dari para 196 pelaku bermasalah ini adalah tersangka berjumlah 151 orang, terdakwa sebanyak 19 orang dan terdapat 26 orang pelaku bermasalah yang belum ditetapkan status hukumnya.
Dalam penuntasan kasus dugaan korupsi di NTT, masih sering terjadi 'bolak-balik' berkas perkara dari para tersangka antara kepolisian dan kejaksaan. Bahkan berkas perkara dari Bupati Kupang, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kapal ikan di Kab. Kupang, berkas perkaranya bolak-balik selama 9 kali, sejak tahun 2003.
Ketiga, pengadilan negeri (PN)/pengadilan tinggi (PT). Hasil pantauan PIAR NTT menunjukkan bahwa ada 36 palaku bermasalah 36 berkas perkara yang masuk dalam proses persidangan di PN/PT dengan jumlah pelaku bermasalah sebanyak 36 orang.
Dalam persidangan terhadap ke 36 pelaku bermasalah ini, Hakim PN/PT telah memutuskan 18 orang atau (50 persen berkas perkara) divonis bebas, 8 orang (22 persen berkas perkara) di putus bersalah dan untuk yang belum divonis sebanyak 10 orang (28 persen berkas perkara).
Sejalan dengan gambaran kinerja aparat hukum dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi di NTT, maka yang menjadi pertanyaan refleksi untuk direnungkan bersama adalah pantaskah institusi/aparat penegak hukum di NTT memasang spanduk anti korupsi untuk merayakan hari anti korupsi sedunia pada tahun 2007???? (ntt online)
* Penulis, Staf Divisi Anti Korupsi PIAR NTT
Read More...

Bupati Sikka lantik Kades Ipir

Spirit NTT 18-24 Februari 2008

MAUMERE, SPIRIT--Bupati Sikka, Drs. Alexander Longginus, mengambil sumpah dan melantik Alfons Gori, S.E. menjadi Kepala Desa Ipir, Kecamatan Bola, Jumat (8/2/2008).
Alfons Gori dilantik dan menggantikan mantan Kades Sebastianus Bliong, setelah berhasil mengalahkan tiga kandidat lainnya, dalam proses pemilihan bulan Mei 2007. Karenanya, bujangan ini kemudian ditetapkan menjadi calon terpilih dalam Surat Keputusan BPD Desa Ipir, yang ditandatangani Ketua BPD, Alenus Blasius.
Sebelum upacara pengambilan sumpah, pelantikan dan serah-terima jabatan yang diselenggarakan di Kampung Natarwatu, Ipir-Bola, calon terpilih Alfons Gori terdahulu dikukuhkan secara adat oleh para pemangku adat Desa Ipir, dipimpin oleh Epensius Moat Kale.
Dalam ritual pengukuhan secara adat ini, Alfons Gori diberi beberapa barang simbolis, yakni Gai atau Tongkat kuasa, topi capiong, cangkul-jala-dan 'kata.' Kata adalah sejenis keranjang yang dianyam dari daum kelapa. "Nadar sai gai, rego reng sai ata riwun ngasun," demikian penegasan adat Moat Epen. Benda simbolis lain yang diserahkan para tetua adat adalah rosario. "Doe sai krus mitan tawa tana, depo detu sai Ama Pu naruk lalan nimun," Genggamlah Rosario, tuntunlah rakyatmu sesuai ajaran Tuhan.
Alfons Gori lantas didoakan oleh sekitar 150 warga desa Ipir yang sempat hadir, dengan dipimpin Romo Robertus Yan Faroka, Pr.
Dalam sambutannya, Bupati Alex meminta kades Ipir Alfons Gori agar sungguh-sungguh menghayati kepercayaan yang diberikan oleh warga masyarakat dengan merealisir harapan dan doa mereka sebagaimana tercermin dalam ritual penyerahan adat.
Kata Bupati Alex, "Gai atau tongkat adalah penyerahan kuasa. Jadi Anda, Pak Kades, harus bisa membimbing semua warga, tua dan muda, perempuan dan laki-laki, menuju perubahan hidup. Topi caping tadi adalah pertanda, bahwa Anda, Pak Kades, harus mampu mengayomi segenap wargamu tanpa pandang muka. Cangkul dan Jala dan 'kata' adalah alat-alat kerja; itu diniatkan agar Anda, Pak Kades, tidak saja tinggal diam di kantormu, tetapi harus turun ke bawah, bekrja sendiri dengan tanganmu untuk menjadi teladan yang patut dicontohi, dalam gu`a uma kare tua, wihing wawi peni manu, menuju masyarakat moret epan."
Bupati, yang didampingi Wakil Ketua DPRD Sikka, EP da Gomez dan Camat Bola, Barnabas SM, juga mengemukakan perlunya mengikis abis berbagai penyakit sosial seperti judi dan mabuk-mabukan. Kata Bupati, "Judi tidak akan membuat orang makmur! Sebaliknya, judi hanya membuat kita tambah miskin. Istri marah karena sembunyi uang dimanapun suami ambil untuk judi. Lantas rumah tangga ribut. Anak sekolah minta baju tak diberi, karena uang su kalah di meja judi. Lalu jadilah si anak drop out atau putus sekolah. Itulah lingkaran kemiskinan yang dilahirkan judi."
Selain Wakil Ketua DPRD Sikka EP da Gomez, hadir mendampingi Bupati ke Kecamatan bola ini adalah Dandim 1603/Sikka Letkol (Inf) Agus Mah'ruf, dan sejumlah pejabat lingkup Pemda sikka. (even/humas Sikka)
Read More...

Sekolah di Belu wajib try out UN

Laporan Edy Hayong, Spirit NTT 18-24 Februari 2008

ATAMBUA, SPIRIT--Dinas Pendidikan Kabupaten Belu saat ini sedang mempersiapkan sekolah-sekolah untuk membekali peserta ujian nasional (UN) 2008 dengan wajib mengikuti uji coba (try out) menggunakan soal dari Depdiknas. Selain itu, dinas mewajibkan peserta UN mengikuti les tambahan sore hari.
Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Belu, Drs. Patrisius Asa, mengatakan hal ini kepada SPIRIT NTT di ruang kerjanya, Jumat (15/2/2008).
Patrisius menjelaskan, pelaksanaan UN tahun 2008 ini penilaiannya agak ketat sehingga peserta didik harus benar-benar dipersiapkan kemampuannya sehingga bisa menjawab soal yang disediakan. UN kali ini, kata Patrisius, siswa tidak bisa main-main karena standarisasi nilai yang ditetapkan secara nasional 6,00. Untuk itu, apabila siswa kurang serius mempersiapkan diri, maka yang bersangkutan tidak mungkin lulus.
Terhadap penerapan sistem penilaian baru ini, demikian Patrisius, Dinas Pendidikan Belu wajib memberikan sosialisasi kepada para kepala sekolah dan guru agar lebih bersemangat mendorong anak didik untuk belajar. Selain dorongan dari guru, juga para orangtua sehingga hasil yang diharapkan benar-benar memuaskan.
Terkait dengan itu, kata Patrisius, pihaknya akan menerapkan dua pola pembelajaran dari tingkat SD hingga SMA. Upaya yang dilakukan adalah setiap peserta UN wajib mengikuti les tambahan sore hari di sekolahnya. Juga, akan dilakukan ujicoba ujian nasional.
"Try out ini semacam mengasah kemampuan dengan menggunakan soal-soal yang disusun tim dari pusat kurikulum Depdiknas. Selama ini kita hanya lakukan les tambahan sore hari tanpa try out. Maka tahun 2008 ini baik peserta UN tingkat SD,SMP, SMA maupun SMK akan mendapatkan uji coba soal-soal ujian nasional dari Depdiknas. Kita berharap mereka bisa mengerjakan soal itu sehingga kita bisa mengukur sejauhmana tanggung jawab guru maupun kepala sekolah terhadap peserta didiknya," jelasnya.
Tentang les tambahan apa ada pungutan, mantan Kabag Keuangan ini menegaskan, sudah didanai oleh Pemerintah Kabupaten Belu. Meski begitu, tanggung jawab moril para orangtu harus ada sehingga tidak menganggap bahwa tugas orangtua sudah dibebankan kepada guru di sekolah.
"Supaya anak didik cerdas, tiga komponen harus saling menunjang, orangtua, guru dan siswa itu sendiri. Kalau ketiga ini jalan sendiri-sendiri maka mutu pendidikan tidak akan pernah maju. Kita harusnya mencontohi pola yang sudah diterapkan di Jawa sehingga mutunya jauh lebih baik ketimbang kita," tegasnya. *
Read More...