Krisis mutu pendidikan harus diatasi

Spirit NTT, 13-19 Oktober 2008

KUPANG, SPIRIT--Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) didesak untuk menjawabi dengan kerja keras terhadap krisis mutu pendidikan di daeerah ini yang setiap tahun tidak menjanjikan apa-apa yang bermakna.

Pendapat ini disampaikan Fraksi Gabungan Rakyat DPRD NTT dalam pemandangan umum terhadap nota perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana yang berlangsung di Gedung DPRD NTT, Kamis (18/09/2008). Pandangan akhir fraksi ini ditandatangani ketua fraksi, Jonathan Kana, S.E.

Menurut Fraksi Gabungan Rakyat NTT, mutu pendidikan di NTT secara keseluruhan berada di bawah propinsi lainnya, apalagi jika dibandingkan dengan mutu pendidikan rata-rata nasional. "Dengan begitu, sumbangan mutu pendidikan rendah NTT terhadap rendahnya mutu pendidikan di tingkat nasional cukup signifikan," tulis fraksi.

Fraksi Gabungan Rakyat NTT juga mendesak semua pihak terutama pemerintah agar penyakit menular hewan yang terjadi setiap tahun tidak dipandang sebagai sesuatu yang lumrah. "Bukanlah realitas bahwa penyakit hewan yang terjadi setiap tahun memantulkan kinerja aparat di SKPD yang bersangkutan. Padahal aliran dana untuk SKPD ini tidak bisa dikatakan kecil. Bahkan anggaran selalu memadai untuk mengatasi problem penyakit menular ini," tulis fraksi.

Fraksi juga menyoroti mengenai krisis energi di NTT. Fraksi ini meminta agar pemerintah segera melakukan koordinasi, dialog manusiawi dengan pihak terkait agar krisis PLN tidak menjadi krisis sosial.

"Banyak alat rumah tangga atau alat elektronik lain milik rakyat yang rusak akibat listrik padam mendadak dan hidup secara dadakan pula. Risiko kerusakan tidak pernah menjadi bagian dari tanggung jawab dan tanggung gugat PLN tetapi selalu menjadi bagian dari takdir pemakai listrik. PLN telah menjadi bagian dari keluhan massif rakyat di perkotaan dan desa yang terakses PLN," tulis fraksi. (humas dprd ntt)