DPRD NTT jaring aspirasi di Sikka

Spirit NTT, 21 - 27 Juli 2008, Laporan Alfons Nedabang

KUPANG, SPIRIT-- Anggota DPRD NTT, Drs. John Dekresano, didampingi sejumlah PNS yang mewakili instansi teknis dan Sekretariat DPRD NTT melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sikka untuk menjaring aspirasi masyarakat, belum lama ini.

Di Maumere, John Dekresano melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sikka yang diwakili Sekda Sikka, Drs. Sabinus Nabu. Dalam pertemuan ini, Pemkab Sikka meminta perhatian lebih dari Pemerintah Propinsi NTT untuk mengatasi berbagai masalah pembangunan dan kemasyarakatan di sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial dan infrastruktur. Sinergi dan koordinasi yang baik antara Pemprop NTT dan Pemkab Sikka sangat dibutuhkan.

Di sektor kesehatan, Pemkab Sikka mengharapkan koordinasi antara pemprop dengan pemkab untuk penanganan masalah rabies. Selama ini penanganan rabies dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh setiap kabupaten. Perhatian pemprop juga perlu diberikan kepada Rumah Sakit Umum (RSU) dr. TC Hillers Maumere sebagai salah satu rumah sakit rujukan.

Di sektor infrasktruktur dan sarana prasarana, Pemkab Sikka mengharapkan pemprop menyerahkan Asrama Transito Maumere. "Asrama Transito di sini (Maumere) merupakan aset propinsi. Pemkab minta diserahkan karena Asrama Transito di Ende juga sudah diserahkan kepada Pemkab Ende," kata Dekresano mengutip penjelasan Sabinus Nabu.

Perhatian pemprop juga perlu diarahkan pada pembangunan jalan lintas utara Flores yang sampai saat ini belum beres. Pada beberapa titik masih rusak seperti jurusan Mudajebak.

"Jalan lintas utara pada beberapa titik di jurusan Mudajebak sudah rusak, padahal jalan ini baru dikerjakan tahun lalu. Penyebabnya karena badan jalan ada di dekat pantai. Saat gelombang, air laut mengikis badan jalan sehingga rusak. Ini disebabkan karena tidak ada tanggul penyokong. Kalau kondisi seperti ini terus dibiarkan jalan dikerjakan terus juga akan tetap rusak. Jadi perlu dibangun tanggul penyokong. Selain itu perlu penanaman bakau di daerah sekitar sehingga mampu menahan gelombang," kata Dekrasano.

Untuk pembangunan tanggul penyokong, kata Dekresano, sudah diperjuangkan hampir tiap tahun pada saat pembahasan APBD tapi tidak diakomodir. Masalah lain yang diangkat adalah penyelesaian masalah TNI Angkatan Laut yang sampai saat ini belum tuntas. Hal lainnya adalah soal dana bantuan desa dari pemprop yang masih sangat kecil. Dekrasano mengatakan, tahun 2007 dana bantuan desa yang dialokasikan sebesar Rp 2 juta/desa. "Nanti kita berjuang untuk ditingkatkan lagi," ujarnya.

Di sektor ekonomi, perhatian pemprop dengan cara koordinasi yang baik dalam pelaksanaan program Gerakan Masuk Laut (Gemala) perlu ditingkatkan lagi, karena masih banyak masyarakat yang belum mendengar bahkan belum melihat hasilnya.*