Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Mel Adoe terima kunjungan DPD-RI

Spirit NTT, 23 - 30 Juni 2008

KUPANG, SPIRIT--Ketua DPRD NTT, Drs. Melkianus Adoe, didampingi Wakil Ketua, Markus Hendrik, menerima kunjungan tim Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di ruang kerjanya, belum lama ini.

Turut mendampingi Ketua Dewan adalah anggota DPRD NTT, yakni Armindo Soares Mariano; Markus Malar Taku, B.A; Hendrik H Bire, S.Th; Drs. Marthen Asbanu; HM Nur Yamin; Staf Sekretariat Panitia Athoh (PAH) IV, Somekto Ambino Nuso dan Sony Hartawan PWR.

Sementara tim DPD RI berangotakan lima orang, terdiri dari Subardi (daerah pemilihan Yogyakarta); Benyamin Bura (daerah pemilihan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat); Sofyan Yahya (daerah pemilihan Jawa Barat); Yoseph Bona Manggo (daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur); dan Ny. Maria Goreti (daerah pemilihan Kalimantan Barat).

Kepada pimpinan dan anggota DPRD NTT, Joseph Bona Manggo, anggota DPD RI asal NTT dalam pengantarnya, mengatakan bahwa sebagai lembaga yang mewakili daerah, dirinya bersama rekan-rekannya melakukan pemantauan di setiap daerah untuk mendapat masukan informasi untuk disuarakan pada forum-forum DPD yang akan datang. Dan, kali ini, katanya, mereka mengunjungi NTT guna mendapat informasi mengenai masalah kemiskinan.

Ketua Tim DPD RI, Subardi, kepada Dewan mengatakan, mereka yang mengunjungi Propinsi NTT bertugas di PAH IV. Pah IV adalah alat kelengkapan DPD, ingin mendapatkan masukan di daerah bagaimana implementasi kebijakan yang diaplikasikan oleh para pemimpin sektoral sebagai pimpinan departemen di daerah seperti apa.

Propinsi kepulauan
Ketua DPRD NTT, Drs. Melkianus Adoe, kepada tim DPD, mengatakan, Propinsi NTT sedang diperjuangkan di pusat untuk mendapatkan status Propinsi Kepulauan. Karena Propinsi NTT secara realita memang terdiri dari pulau-pulau, sehingga sangat membutuhkan anggaran yang memadai untuk membiayai pembangun di wilayah NTT.

"NTT sangat spesifik dibanding dengan propinsi lain di Indonesia. Wilayah NTT terdiri dari pulau-pulau karena itu sangat membutuhkan anggaran yang harus diberikan porsi lebih dengan daerah lainnya. Propinsi NTT, meskipun kenyataannya propinsi yang terdiri dari pulau-pulau, namun belum mendapat pengakuan dari pemerintah mengenai Propinsi Kepulauan, sehingga dana Dana Alokasi Umum (DAU) yang dikucurkan ke NTT sangat sedikit dibanding daerah lain ditambah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni minim dengan total anggaran untuk satu tahun anggaran di bawah satu triliun, maka sulit bagi daerah ini untuk membiayai seluruh infrastruktur yang tersebar di lima ratusan pulau di NTT," ujarnya.

Mel Adoe mengharapkan agar DPD mengangkat masalah ini di tingkat pusat sebagai perwakilan dari Propinsi NTT. Kepada anggota DPD RI, Armindo Soares Mariano, asal Fraksi Partai Golkar mengharapkan, agar anggota DPD mengangkat status eks milisi Timtim di forum rapat-rapat, karena pemerintah sudah menggunakan tenaga mereka setelah itu dibiarkan begitu saja hingga saat ini. Padahal, katanya, kehadiran milisi pada waktu jajak pendapat di Timor-Timur atas kebutuhan pemerintah RI kala itu, dengan surat keputusan untuk mendukung komponen utama di bidang pertahanan keamanan. "Eks milisi ini harus diberikan status veteran RI," katanya.

Anggota Komisi A, HM Nur Yamin, asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD NTT, kepada Anggota DPD RI mengharapkan agar mampu perjuangkan tunjangan kemahalan bagi PNS, anggota Polri dan Anggota TNI yang bertugas di NTT. Sebab, secara nasional standar gaji itu sama, akan tetapi harga kebutuhan pokok di setiap propinsi tidak sama.

"Bagi PNS, anggota Polri maupun TNI yang bertugas di NTT menggunakan gajinya kira-kira sampai dengan hari ke-20 sudah habis terpakai. Sedangkan di daerah lain, habis bulan uang masih ada. Ini yang dirasakan tidak adil bagi mereka yang bertugas di daerah kemahalan," ujarnya.

Ketua Tim DPD, Subardi, berjanji akan bersama-sama dengan anggota DPD lainnya memperjuangkan aspirasi yang diperoleh di NTT untuk mendapatkan perhatian pemerintah pusat.

Subardi mengatakan seharusnya tunjangan kemahalan yang diberlakukan di Timtim dahulu dialihkan ke NTT. Namun kenyataannya, kata dia, sampai sekarang tidak ada perhatian terhadap masalah kemahalan di NTT," tegasnya. (baky/humas dprd ntt)



Tidak ada komentar: